Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tempat Pembuangan Akhir adalah ujung proses dari pengelolaan sampan secara konvensional. TPA yang saat ini digunakan di sebagian besar kota di Indonesia menerapkan sistem open dumping. Deegan sistem tersebut maka sampah organik yang tertimbun di TPA akan mengalami proses dekomposisi secara anaerobik yang akan menghasilkan CH4 (gas metan). Gas metan merupakan salah satu gas rumah kaca (GRID) yang berpotensi menyebabkan pemanasan global (global warming). Salah satu cara untuk mengurangi emisi gas metan dari TPA adalah melakukan pengomposan sampah organik kota. Pengomposan dipilih karena beberapa pertimbangan yaitu ketersediaan bahan baku dan penggunaan teknologi tepat guna, kesesuaian karakteristik sampah dan mendukung usaha produktif masyarakat. Proses produksi kompos harus dilakukan secara benar dengan mengacu pada prinsip-prinsip pengomposan yang optimum dan ramah lingkungan. Selain itu produk yang dihasilkan hams memenuhi standar tertentu agar aman untuk diaplikasikan pada budidaya tanaman. Berdasarkan kajian awal terhadap dokumen Final Report pelaksanaan Program Subsidi Kompos pada 2 tahun pelaksanaan, tidak ditemukan informasi dan pembahasan mengenai kontribusi program ini pada pengurangan gas metan. Hasil observasi awal pada beberapa lokasi pengomposan peserta Program Subsidi Kompos didapatkan kondisi lingkungan pengomposan yang tidak baik. Berdasarkan masalah tersebut diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1). Mengkaji kontribusi pengomposan sampah perkotaan Program Subsidi Kompos pada pengurangan gas metan, dan (2). Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pengomposan sampah perkotaan Program Subsidi Kompos terhadap syarat pengelolaan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode ex post facto. Populasi dari penelitian ini adalah produsen kompos yang mengikuti pengomposan sampah perkotaan Program Subsidi Kompos pada periode 31 Desember 2003 - Juni 2005 yaitu sebanyak 21 produsen. Sampel penelitian beijumlah 21 produsen kompos. Variabel penelitian meliputi produsen kompos, sampah perkotaan, bahan bake kompos, proses produksi kompos, kualitas kompos, pengurangan pencemaran gas metan dari TPA, pengelolaan air lindi (leachate), pengelolaan air larian (run ofj), pengendalian kebisingan, dan pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja. Data yang dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif. Analisa kuantitatif dilakukan untuk menghitung bahan organik yang digunakan pada proses pengomposan menggunakan rumus Outerbridge (1991), menghitung gas metan yang timbul di TPA menggunakan IPCC Methodology 1996 dan menghitung gas metan dari kotoran ternak menggunakan rumus IPCC Methodology 1996. Analisa kualitatif dilakukan dengan memaparkan secara deskriptif pelaksanaan kesesuaian pengomposan sampah perkotaan dengan persyaratan lingkungan yang meliputi pengelolaan lingkungan dan syarat kualitas kompos. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa:1. Program Subsidi Kompos menggunakan sampah organik sebesar 96.679,5 ton, dari jumlah tersebut proporsi sampah yang berasal dari bahan organik yang seharusnya dibuang ke TPA berjumlah 80.215,2 ton atau 83% dari keseluruhan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi kompos. Bahan lain yang digunakan adalah limbah temak sebanyak 16.464,3 ton atau 17% dari keseluruhan bahan baku yang digunakan untuk pengomposan dan tidak dibuang ke TPA. Gas metan yang direduksi Program Subsidi Kompos berjumlah 4.005 ton, yang berasal dari sampah kota sebesar 4.000 ton metan dan dari kotoran ternak sapi sebesar 5 ton metan. 2. Pengelolaan lingkungan yang disyaratkan pada Program Subsidi Kompos meliputi pengendalian pencemaran air lindi, pengendalian air larian, pengendalian kebisingan, dan pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja. Pengelolaan lingkungan menjadi syarat bagi produsen untuk mengikuti Program Subsidi Kompos tetapi tidak menjadi syarat yang terdapat dalam dokumen kontrak. Kondisi ini menyebabkan hanya sedikit produsen yang melakukan pengelolaan lingkungan sesuai yang disyaratkan. Disamping itu syarat yang ditetapkan belum efektif untuk mengendalikan pencemaran yang ditimbulkan dari kegiatan pengomposan. Berkaitan dengan standar kualitas kompos, maka persyaratan kualitas kompos Program Subsidi Kompos hanya mengatur 6 parameter dari 31 parameter kualitas kompos pada SNI 19-7030-2004. Minimnya parameter yang diatur berpotensi untuk menimbulkan dampak lingkungan berupa potensi perkembangbiakan organisme patogen dan penyebaran penyakit, potensi pencemaran logam berat pads tanah, dan potensi pencemaran bahan asing pada produk kompos dan tanah. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa: 1. Kontribusi pengurangan gas metan karena dilaksanakannya pengomposan sampah perkotaan Program Subsidi Kompos sebesar 4.005 ton. Nilai tersebut berasal dari sampah kota sebesar 4.000 ton metan dan dari kotoran ternak sapi sebanyak 5 ton metan. Bila dibandingkan dengan potensi timbulnya gas metan dari sampah organik di TPA pada tahun 2004, Program Subsidi Kompos berkontribusi mengurangi gas metan sebesar 0,67%. Pengurangan gas metan juga mempunyai manfaat lingkungan yaitu berupa pengurangan gas rumah kaca sebesar 84.105 ton CO2 equivalent. 2. Produsen kompos sampan perkotaan yang mengikuti Program Subsidi Kompos tidak ada yang melaksanakan pengelolaan lingkungan usaha pengomposannya dengan baik, namun tetap mendapatkan pembayaran subsidi kompos. Tidak dilaksanakannya ketentuan pengelolaan lingkungan oleh produsen kompos karena Kementerian Lingkungan Hidup tidak mengatur syarat pengelolaan lingkungan secara jelas, tegas dan konsisten serta tidak adanya mekanisme sanksi bagi produsen kompos yang tidak melaksanakan syarat tersebut. "

"Penelitian membahas efektivitas Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kawasan Industri Jababeka II (KIJ II) Cikarang Bekasi tahun 1997 dibandingkan dengan implementasinya semester 2 tahun 2012. Metode penelitian deskriptif, dan verifikatif. Pengumpulan data menggunakan kuantitatif (survey) dan kualitatif (wawancara, dokumen). Objek evaluasi (1) RKL, RPL KIJ II tahun 1997 dan efektivitas pengelolaannya; (2) peningkatan implementasi RKL, RPL (3) evaluasi kecenderungan, kritis dan penaatan implementasi RKL, RPL KIJ periode 2007-2012. Hasil penelitian RKL tahun 1997 meliputi 5 aspek yaitu tata ruang, badan air penerima, kualitas air tanah, kesempatan kerja berusaha, serta Kamtibmas. 23 poin RKL yang dikelola, 19 poin (82,61%) sudah diimplementasikan, 4 poin (17,39%) belum diimplementasikan yaitu penyediaan parkir bus dalam pabrik; pembagian zona timur-selatan; jarak antara bibir sungai dengan batas kavling. 14 poin RPL yang dipantau, semua poin (100%) diimplementasikan. KIJ II melakukan upaya peningkatan kinerja RKL, RPL. Evaluasi kecenderungan pada aspek kualitas air tanah; badan air penerima; udara; kebisingan; flora fauna; Sosekbud. Semua aspek menunjukkan kecenderungan memenuhi baku mutu lingkungan kecuali gangguan kebisingan sedikit lebih tinggi diatas baku mutu lingkungan di beberapa titik lokasi. Adanya KIJ meningkatkan kesempatan berusaha serta kepedulian pada masyarakat sekitar. Evaluasi penaatan KIJ II mematuhi ketentuan RKL dan RPL.

---

The study discusses the effectiveness of the Environmental Management Plan (EMP) and Environmental Monitoring Plan (EMonP) document of Jababeka II Industrial Estate (JIE II) in Cikarang Bekasi which compiled since 1997 compared with the implementation in the 2nd semester of 2012. The study used descriptive and explanatory method. The study descriptive and explanatory method. The data was collected (survey method) and (in-depth interviews, document analysis). Observed problems were (1)What kind of EMP efforts had been done by Jababeka II in 1997 and how effective its implementation, (2) implementation improvement of EMP and EMonP in Jababeka II Industrial Estate compared with former EMP and EMonP (3) trend of EMP and EMonP impelementation in Jababeka Industrial Estate. The results showed that EMP and EMonP as formulated in EIA document in 1997 consists of 5 aspects i.e. spatial management, water body receiver, ground water quality, job opportunity, social security problem. 23 points of EMP, 19 points (82,61%) has been implemented properly. 14 points of EMonP (100%) has been implemented well. The result also showed that JIE II has increased the environmental management efforts. In general, trend evaluation showed good performance except noise parameter in some sampling point which was above environmental quality standard."

"Sistem penganggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting) telah diterapkan di Indonesia sejak tahun anggaran 2005. Penerapan penganggaran berbasis kinerja harus memperhatikan keterkaitan antaran anggaran dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Performance-Based Budgeting di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor terkait struktur informasi kinerja dan proses penyusunan rencana kerja anggaran menggunakan konsep dasar logic model serta mengevaluasi pengalokasian belanja dalam penyusunan anggaran tahun 2021 ditinjau dari pendekatan alokasi efisiensi di Dinas Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam rumusan rencana strategis dan indikator kinerja ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Sturkutr informasi kinerja yang digambarkan dalam konsep logic model dalam penyusunan rencana kerja anggaran telah disusun secara baik. Informasi outcome harus dirumuskan kembali, karena sebagian besar masih bersifat output. Hal ini menjadi kurang selaras terhadap tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, dan belum menggambarkan capaian sasaran kinerjanya secara jelas. Pengalokasian juga masih mengacu kepada anggaran tahun sebelumnya.

---

Performance-Based Budgeting has been implemented in Indonesia since the fiscal year 2005. The implementation of performance-based budgeting must consider the connection between the budget and the Government Work Plan (RKP). This research aims to evaluate the implementation of Performance-Based Budgeting in the Bogor City Environmental Agency regarding performance information structure and the process of budget work plan development using the basic concept of a logic model. It also aims to evaluate the allocation of expenditures in the preparation of the 2021 budget from the perspective of efficiency allocation in the Environmental Agency. The research findings conclude that there are several aspects that need improvement in the formulation of the strategic plan and performance indicators. The structure of performance information depicted in the logic model concept for the budget work plan has been well prepared. However, the outcome information needs to be reformulated as most of it still focuses on output. This misalignment with the goals of the Bogor City Environmental Agency does not clearly reflect its performance targets. The allocation still refers to the previous year's budget."

"Dalam rangka pengembangan SDM yang berkualitas dan pemanfaatan SDA secara efisien serta melakukan aktivitas tanpa mencemari lingkungan diperlukan pendidikan dan latihan. Lembaga Dildat yang mengelola untuk menatar guru-guru SMK adalah Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG). PPPG Lingkup Dikdasmen terdiri dari 12 PPPG yaitu ada 6 PPPG lingkup kejuruan dan 6 PPPG lingkup non-kejuruan. PPPG Lingkup kejuruan mencakup PPPG Teknologi di Malang, Bandung, Medan. PPPG Kesenian di Yogyakarta, PPPG Pertanian di Cianjur, PPPG Kejuruan di Jakarta. PPPG Lingkup Kejuruan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan khususnya dalam instalasi pada kegiatan praktek sehingga menarik untuk diteliti baik aspek limbah dan gas buang yang dihasilkan maupun aspek sosial, yakni aspek pengetahuan, sikap, ketrampilan widyaiswara terhadap lingkungan.Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (ME) Dit. Dikmenjur bersama Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) lingkup kejuruan selama tahun 1997 sampai tahun 2001 terhadap implementasi PLH pada SMK menunjukkan belum optimal, artinya bahwa hasil pelatihan PLH di P PPG belum menghasilkan guru yang berkualitas sehingga perlu ditindaklanjuti melalui pengkajian ilmiah lewat suatu penelitian.Penelitian ini bertujuan :(a) Untuk mengetahui peran PPPG Teknologi Malang.(b) Untuk mengetahui pelaksanaan PLH yang dimulai dan kebijakan,perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sampai perbaikan tindak lanjut.(c) Untuk mengetahui pengetahuan, sikap dan perilaku serta penanganan limbah setelah memperoleh PLH di PPPG Asumsi Penelitian ini: (a) Peran PPPG Teknologi Malang dan Bandung belum optimal, (b) Penerapan pengelolaan dan cara/pola pelaksanaan program PLH di PPPG Teknologi belum optimal, (c) Pengetahuan, sikap dan ketrampilan widyaiswara setelah memperoleh PLH belum optimal.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut sifat dasar penelitian ini menggunakan metode survei, hal ini dilakukan karena data yang dikumpulkan relatif terbatas dari jumlah kasus yang relatif besar jumlahnya. Populasi dalam penelitian ini adalah PPPG Teknologi Malang dengan jumlah widyaiswara 40 orang, pengelola PPPG (Struktural} 5 orang, pelaksana 9 orang (middle) dan PPPGT Bandung dengan jumlah widyaiswara 40 orang (low), pengelola 9 orang (top) dan pelaksana 9 orang (middle). Kedua PPPG Teknologi tersebut mempunyai karakter yang sama, terutama bidang/program keahlian dan karakter asli lingkungan widyaiswara. Sedangkan penentuan sampel orang (widyaiswara dan pengelola PPPG Teknologi) yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini dilakukan secara stratified random sampling (acak bertingkat sederhana). Penerapan ISO-14001- SML digunakan sebagai standard ukuran dalam manajemen lingkungan.Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :1. Peran PPPGT dalam pelaksanaan PLH: (a) Mengajarkan materi lingkungan hidup pada setiap program penataran di PPPGT Malang sebanyak 13 jenis pelatihan dengan 9 materi sedangkan di PPPGT Bandung sebanyak 12 jenis pelatihan dengan 6 materi, (b) Mengembangkan bahan ajar kejuruan yang terintegrasi dengan materi PLH di PPPGT Malang sebanyak 5 judul sedangkan di PPPGT Bandung 3 judul, (c) Membantu mengembangkan alat Bantu mengajar PLH di PPPGT Malang sebanyak 6 jenis sedangkan PPPGT Bandung 8 jenis, (d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PLH pada SMK sebesar 22,22%, dan tidak ada pelaksanan monitoring dan evaluasi sebesar 77,78% baik di PPPGT Malang maupun di PPPGT Bandung, (e) Ada kerjasama dengan institusi terkait 77,78% dan tidak ada kerjasama 22,28% di PPPGT Malang sedangkan di PPPGT Bandung ada keijasama (88,11%) dan tidak ada kerjasama (11,11%), (f) Menyusun laporan caturwulan tentang pelaksanaan PLH di PPPGT Malang seperti laporan dibuat dan dilaporkan ke atasan sebesar 20%, dibuat dan tidak dilaporkan ke atasan sebesar 60%, tidak dibuat dan dilaporkan ke atasan sebesar 20%, sedangkan di PPPGT Bandung laporan dibuat dan dilaporkan ke atasan sebesar 33%, dibuat dan tidak dilaporkan ke atasan sebesar 44%, tidak dibuat dan dilaporkan ke atasan sebesar 22%.2. Pengelola PPPGT dalam Pelaksanaan PLH: (a) Kebijakan PLH dalam bentuk tertulis dan dikomunikasikan PPPGT Bandung 67,35 % dan PPPGT Malang 46,66%, (b) Penyusunan Program PPPGT Malang 88,89% dan PPPGT Bandung 79,31%, (c) Pelaksanaan dan Operasional terdiri dari: (1) Struktur dan tanggung jawab untuk melaksanakan PLH di PPPGT Bandung 66,67% dan PPPGT Malang 55,56%, (2) Memperoleh DIKLAT PPPGT Malang 91,84% dan PPPGT Bandung 32,65%, (3) Komunikasi dalam pelaksanaan PLH di PPPGT Bandung 55,56% dan PPPGT Malang 44,44%, (4) Dokumentasi di PPPGT Malang 64,29% dan PPPGT Bandung 33,33%, (5) Bentuk pelaksanaan PLH di PPPGT Malang menunjukkan pada ke empat point diatas secara keseluruhan sebesar 73,33% dan PPPGT Bandung 62,07%, (d) Dampak PLH pada unit Bengkel sebesar 70% di PPPGT Bandung dan Malang sebesar 58,33%, (e) Membuat kebijakan Baru sebesar 100% di PPPGT Malang dan 71,43% di PPPGT Bandung.3. Kinerja PPPGT dalam Pelaksanaan PLH: (a) Ada perubahan dalam melaksanakan hemat energi di PPPGT Bandung diungkapkan responden sebesar 6,12% sedangkan di PPPGT Malang 0%, (b) Usaha dan Upaya Penerapan Limbah Cair 87,50% di PPPGT Malang dan 50% di PPPGT Bandung, (c) Usaha dan Upaya Penerapan Pengelolaan Sampah 40% di PPPGT Malang dan 32,50% di PPPGT Bandung, (d) Kondisi setelah melaksanakan PLH 28,57 % di PPPGT Malang dan 20,41% di PPPGT Bandung, (e) Bentuk Kegiatan yang menunjang kegiatan pasca swiss contac Fungsi Institusi (Diklat) 60% di PPPGT Malang dan 40% di PPPGT Bandung.Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (a) Pelaksanaan peran PPPG Teknologi Malang dan Bandung dalam melaksanakan pendidikan lingkungan hidup belum optimal, hal ini dibuktikan bahwa enam peran tersebut, ada 3 peran yang kurang dilaksanakan, (b) Pengelolaan PLH di kedua PPPGT dalam melaksanakan PLH belum optimal baik kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan operasional, pemeriksaan dan tindakan perbaikan, tindakan manajemen, (c) kinerja PLH belum optimal baik penerapan hemat energi, penanganan limbah cab, padat kondisi PPPGT dalam melaksanakan PLH, kondisi PPPGT Pasca swisscontac.

---

Training and education are needed to develop the quality of human resources, to utilize natural resources efficiently, and to do activities without polluting the living environment. The institution that educates and trains senior high school teachers is the Center for Development of Vocational Teachers Training. The Directorate General of Primary and Secondary Education of Ministry of Education has 12 units of PPPG, which are divided into six vocational PPPGs and other six non-vocational PPPGs. There are three vocational PPPGs, which ones are the Technology PPPGs in Malang, Bandung and Medan. The other three are Art PPPG in Yogyakarta, Agriculture PPPG in Cianjur, and Skill Training PPPG in Jakarta. Activities held at PPPGs have the potential to pollute the environment, especially when they do practices. It is interesting to study this potential and the social aspect of the school environment, such as knowledge, attitude, and skills of trainers regarding the environment.

Monitoring and evaluation done by Directorate of Secondary and Vocational Education and Education in Center for Development of Vocational Teachers Training in 1997-2001 show that environmental education for Vocational Senior Secondary School has not been optimum. This means that the trainings in PPPGs have not produced qualified teachers, so that it needs further in depth-study.

This research aims to:

(a) know the role of Technological PPPG in Malang.

(b) Know the PLH execution started from policy, planning, implementation, evaluation and action plan for improvement

(c) know knowledge, behavior and attitude and also the management of disposal after obtaining PLH in PPPG.

These research assumptions are as follow: (a) the role of Technological PPPG in Malang and Bandung is not yet optimal, (b) Applying of management and way of PLH program implementation pattern in PPPGT is not yet optimal, (c) Knowledge, attitude and skill of trainees obtaining PLH are not yet optimal.

This research uses descriptive research method with qualitative approach.. According to its nature, this research uses survey method, because it is conducted under limited data. In that can be collected in a relatively considerable amount of cases. Population in this research is Technological PPPGT in Malang which has 40 trainers (Widyaiswara), 5 PPPGT organizers, 9 executors and PPPGT Bandung which has 40 trainers, 9 PPPGT organizers, 9 executors. Both of the Technological PPPG have the same characters, especially in area/membership program and original characters of widyaiswaras determination of people sample (PPPGT organizer and widyaiswara) to be the respondents in this research is conducted by stratified random sampling (high rise random modestly). ISO-14001- SML applicantion is used as it is a standard measurement in environmental management.

The Results of the research are as the follow:

1. The role of PPPGT in PLH implementation : (a) Teaching environment items in each upgrading program in PPPGT Malang 13 training types by 9 items while in PPPGT Bandung counted 12 training types by 6 items, (b) Develop vocational teaching materials which integrated with PLH items in PPPGT Malang counted 5 titles while in PPPGT Bandung 3 titles, (c) Assist to develop tools to teach PLH in PPPGT Malang counted 6 types while PPPGT Bandung 8 types, (d) evaluation and monitoring PLH at SMK equal to 22,22%, and there are no monitoring and evaluation equal to 77,78% either in PPPGT Malang and also in PPPGT Bandung, (e) There is cooperation with related/relevant institution 77,78% and there no cooperation 22,28% in PPPGT Malang while in PPPGT Bandung there is cooperation (8 8,11%) and there no cooperation (11,11 %), (f) Compile report for four months period about PLH implemented in PPPGT Malang like report made and reported to superior equal to 20%, made but not reported to superior equal to 60%, not made and not reported to superior equal to 20%, while in PPPGT Bandung report made and reported to superior equal to 33%, made but not reported to superior equal to 44%, not made but reported to superior equal to 22%.

2. PPPGT Organizers in PLH management: (a) Policy of PLH in the form of written document and communicated by PPPGT Bandung 67,35 % and PPPGT Malang 46,66%, (b) Compilation of PPPGT Malang program 88,89% and PPPGT Bandung 79,31%, (c) Implementation and operation consist of: ( 1) Structure dan responsibility to PLH implementation in PPPGT Bandung 66,67% and PPPGT Malang 55,56%, ( 2) Obtaining PPPGT Malang training 91,84% and PPPGT Bandung 32,65%, ( 3) Communications in PLH implementation in PPPGT Bandung 55,56% and PPPGT Malang 44,44%, (4) Documentation in PPPGT Malang 64,29% and PPPGT Bandung 33,33%, (5) Form of PLH implemented in PPPGT Malang show at four points above the whole, equals to 73,33% and PPPGT Bandung 62.07%, (d) PLH impact on Workshop unit equals, 70% in PPPGT Bandung and Malang equals 58,33%, (e) Make new policy equals 100% in PPPGT Malang and 71,43% in PPPGT Bandung.

3. PPPGT performance in PLH implementation: (a) There is a change in executing to economize energy in PPPGT Bandung laid open by respondents which is equal to 6,12% while in PPPGT Malang 0%, (b) the Effort and Effort Applying of Liquid Waste 87,50% in PPPGT Malang and 50% in PPPGT Bandung, (c) the Effort and Effort Applying of Management of garbage is 40% in PPPGT Malang and 32,50% in PPPGT Bandung, (d) the Condition of after PLH implementation 28,57 % in PPPGT Malang and 20,41% in PPPGT Bandung, (e) Form of Activity which supporting activity of Function Institution post Swisscontact (training) 60% is in PPPGT Malang and 40% in PPPGT Bandung.

The conclusions, of this research are: (a) The role of PPPGT Malang and Bandung in implementing education of environment is not yet optimal, there are 3 not implemented, (b) The management of PLH of both PPPGTs regard PLH implementation not yet optimal whether in policy, planning, operation and implementation, action and evaluation, or management action, (c) PLH performance is not yet optimal whether in applying o f energy, liquid, the management of disposal, is condition of PPPGT in PLH implementation, condition of PPPGT post Swiss contact."

"Penelitian ini menganalisis hubungan kinerja lingkungan hidup, pengungkapan lingkungan hidup, dan sistem manajemen lingkungan dan kinerja lingkungan ekonomi terhadap 55 perusahaan yang terdaftar di BEI yang merupakan industri ekstraktif dan industri dasar dan kimia yang mengikuti PROPER 2009-2010 serta menerbitkan laporan tahunan atau laporan keberlanjutan pada tahun tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik biner dan regresi linear berganda terhadap model leadlag. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara kinerja lingkungan hidup pada masa lampau dengan kinerja ekonomi perusahaan tahun dasar, tidak terdapat hubungan antara kinerja keuangan pada masa lampau dengan kinerja keuangan tahun dasar, antara kinerja lingkungan hidup dan sistem manajemen lingkungan hidup berdasarkan sertifikasi ISO 14001 dengan pengungkapan lingkungan hidup.

---

This study analyzes the relationship of environmental performance, environmental disclosure, environmental management systems and economi performance of 55 companies listed on the Indonesian Stock Exchange in extractive industry and industry base and chemical, rated by PROPER 2009-2010 and publish annual reports or sustainability reports for the year of study. Testing was conducted using binary logistic regression analysis and multiple linear regression of the lead-lag models.

The results of this study indicate that there is a significant positive relationship between environmental performance in the past with the economic performance of companies in the base year, there is no relationship between financial performance in the past with the financial performance in the base year, environmental performance and environmental management system with environmental disclosure."

"ABSTRAKPengolahan sampah organik, dapat berjalan dengan baik apabila sampah tersebut mempunyai kadar air dan komponen organik besar. Karakteristik sampah di kawasan PT. Bumi Serpong Damai yang terbanyak adalah sampah organik, yaitu mencapai 80 % dari seluruh sampah yang dihasilkan.Dengan adanya pengolahan sampah organik sistem composting di PT. Bumi Serpong Damai, maka sampah-sampah yang seharusnya di buang ke tempat pembuangan akhir (TPA) dapat dimanfaatkan kembali untuk dijadikan kompos.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan nilai C/N rasio dalam sampah organik dan proses pengomposan yang optimal agar proses pengomposan dapat berjalan dengan baik serta kompos yang dihasilkan mengandung unsur hara yang besar.Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampah organik yang ada di kawasan Bumi Serpong Damai, dengan perlakuan sebagai berikut : sampah organik C/N.rasio maksimal (> 20-40 : 1) dengan terowongan bambu (PSO.BSD-1), sampah organik C/N rasio optimal (20-40 : 1) dengan terowongan bambu (PSO.BSD-2), sampah organik C/N rasio minimal (< 20-40 : 1) dengan terowongan bambu (PSO.BSD-3), sampah organik C/N rasio maksimai (> 20-40 1) tanpa terowongan bambu (PSO.BSD-4), sampah organik C/N rasio optimal (20-40 : 1) tanpa terowongan bambu (PSO.BSD-5), sampah organik C/N rasio minimal (< 20--40 : 1) tanpa terowongan bambu (PSO.BSD-6). Kemudian diulang sebanyak lima kali.Sampah organik yang telah berubah menjadi kompos, berwarna kehitaman setelah mengalami pembusukan secara aerob sulit dikenali lagi dari bahan asal dan terjadi perubahan sifat kimianya.Komposisi sampah organik (perbandingan C/N rasio) berpengaruh positif dengan lama proses pengomposan dan kandungan unsur hara dalam kompos (N, P, K, Ca, Mg, C, C/N). Sedang proses pengomposan berpengaruh negatif dengan lama proses pengomposan.Kandungan logam berat dalam kompos menunjukkan bahwa pada semua perlakuan menghasilkan kompos yang mengandung logam berat jauh di bawah standar US Environmental Protection Agency (EPA).Menerapkan pengolahan sampah organik dengan sistem komposting dengan bahan baku yang mempunyai perbandingan C/N rasio optimal (sampah buah-buahan), di PT. Bumi Serpong Damai.ABSTRACTThe Effect of Organic Waste Variation C/N Ratio by This organic processing plant runs well only when the waste contains water and main organic component. The organic waste at PT. Bumi Serpong Damai reaches as high as 80 percent of the total garbage.With the existence of this compost system organic waste processing plant, PT. Bumi Serpong Damai can recycle the organic waste and make use of the resulted compost. And such an advantage prevents the waste from being disposed at the final garbage dump.Specific study had been conducted to figure out the C/N ratio contained in the organic waste and in the optimal compost process so that the compost process ran in order and the compost had sufficient fertile substances.The raw material used in such a specific study was the organic waste found at PT. Bumi Serpong Damai. This organic waste had certain characteristics and went through the following treatment : organic waste having maximum C/N ratio of being > 20 - 40 : 1 with bamboo tunnel (PSO.BSD-1), organic waste having optimum C/N ratio of being 20 - 40 : 1 with bamboo tunnel (PSO.BSD-2), organic waste having minimum C/N ratio of being < 20 - 40 : 1 with bamboo tunnel (PSO.BSD-3), organic waste having maximum C/N ratio of being > 20 - 40 : 1 without bamboo tunnel (PSO.BSD-4), organic waste having optimum C/N ratio of being 20 - 40 : 1 without bamboo tunnel (PSO.BSD-5), organic waste having minimum C/N ratio of being c 20 - 40 : 1 without bamboo tunnel (PSO.BSD-B). This treatment is subject to a five-time repetition.The resulted compost has dark and blackish color after going through the decaying process and its origin becomes unidentifiable, due to the chemical characteristic changes.Organic waste composition, or the C/N ratio, influences the length of the compost process and the fertile substances contained in the resulted compost such as N, P, K, Ca, Mg, c, and C/N. On the other hand, the compost process negatively affects its length.The treatment applied in the processing plant has produced compost in which the amount of heavy metal substances contained in the compost is lower than the EPA standard.The use of compost system organic waste processing plant with raw material of having optimum C/N ratio (disposed fruits) at PT. Bumi Serpong Damai."

"Skripsi ini membahas mengenai tiga pokok permasalahan seperti pengelolaan sampah di Kota Depok, penyediaan dan pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Kota Depok, serta perbandingan pengelolaan sampah di Kota Depok dan Kota Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Jakarta lebih baik daripada pengelolaan sampah di Kota Depok. Oleh karena itu, sistem pengelolaan sampah di Kota Depok perlu diperbaiki supaya permasalahan sampah di Kota Depok dapat teratasi.

---

This thesis discusses three main issues such as waste management in Depok City, the provision and operation of Final Waste Processing Sites in Depok City, and comparison of waste management in Depok City and Jakarta City. The research method used is juridical-normative method. The result of this research indicates that waste management in Jakarta City is better than waste management in Depok City. Therefore, the waste management system in Depok City needs to be repaired in order to overcomes the waste problems in Depok City."

"Pengomposan di rumah tangga merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah organik dari timbulan sampah yang makin bertambah di tempat pembuangan akhir. Proses pengomposan akan menghasilkan emisi berupa partikel pencemar udara yang mengandung mikroorganisme, berupa bakteri dan fungi. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kenaikan konsentrasi pencemar bakteri dan fungi di udara. Kenaikan konsentrasi bakteri dan fungi di udara dapat mempengaruhi kesehatan baik terhadap masyarakat maupun pekerja yang melakukan pengomposan, akibat tingginya kemungkinan pemaparan. Penelitian ini akan mengukur konsentasi bakteri dan fungi pada kegiatan pengomposan skala laboratorium, terutama saat pengadukan berlangsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perubahan konsentrasi mikrobiologis yang terjadi terhadap kontrol, umur kompos dan jarak pengambilan sampel. Konsentrasi mikrobiologis tertinggi adalah bakteri 5.954 CFU/m3 di umur 43 hari dan fungi 4.382 CFU/m3 di umur 8 hari, pada jarak pengambilan sampel 0 meter. Pada jarak 4 meter, diperoleh konsentrasi jamur dan fungi terendah. Faktor lain yang berpengaruh terhadap konsentrasi mikrobiologis di udara adalah sistem ventilasi udara, kelembaban dan material bangunan. Pemeriksaan kualitas udara mikrobiologis di luar ruangan tidak menunjukan sumber pencemar mikrobiologis.

---

Composting at home is one of the efforts taken to reduce the amount of organic waste from solid waste generation in final disposal. The composting process will result in air pollutant emissions in the form of airborne that contain microorganisms, such as of bacteria and fungi. This will cause an increase in microbial concentration in the air. The increase in the concentration of microorganisms in the air can affect the health of both the public and workers who do composting, due to the high possibility of exposure. This study will analyze bacteria and fungi concentration in composting process, laboratory scales, when turning happens. The purpose is to see the changes that occurred against the concentration of microbiological control, compost age and distance sampling. The highest concentration for bacteria is 5,954 CFU/m3 at the age of 43 days and fungi 4,382 CFU/m3 at the age of 8 days, at a 0-meter distance. Sampling distance showed the lowest concentration is 4 meters. Microbiological concentrations in the air are also affected by ventilation system, moisture and building material. Microbiological quality of outdoor air did not show a source of microbiological contaminants."

"Penelitan ini membahasas mengenai analisis manajemen pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Latar belakang dari penelitian ini, ketidaksiapan Pemerintah Kota Pekanbaru pada masa transisi penanganan manajemen pengelolaan sampah dari pihak ketiga sehingga menyebabkan adanya timbunan sampah yang tidak terangkut seluruhnya oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru karena jumlah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang mendukung serta masih rendahnya partisipasi dari masyarakat untuk mengelola sampah. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis manajemen pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism dengan metode kualitatif.Hasil penelitian ini yaitu menemukan bahwa manajemen pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru masih belum cukup baik, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator berikut: jumlah petugas kebersihan yang masih belum memadai; kinerja pegawai yang belum maksimal; penegakan hukum/pemberian sanksi pada pelanggar pembuang sampah belum berjalan; sarana dan prasana pengelolaan sampah yang belum memadai; sistem pengolahan di TPA yang belum menggunakan sistem sanitary landfill; ketersediaan anggaran baik dari penerimaan retribusi dan biaya operasional masih belum memadai serta belum adanya insentif bagi pengguna sampah; dan peran serta masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah baik dari penyediaan wadah sampah, pemilahan dan pembayaran retribusi.

---

This research examines the analysis of waste management which conducted by the Department of Environment and Sanitation Services of Pekanbaru City. The background of this research unpreparedness of Pekanbaru Municipal Government during the transition of handling of garbage management management from third party causing existence of a high piles of waste that are not fully carried by the Environment and Sanitation Services of Pekanbaru City because the lack of human resources, facilities and infrastructure are not support, and there is no awareness from society to manage the waste. The purpose of this research is to analyze the management of waste management in Pekanbaru City. This research uses post-positivism approach with qualitative method.The result of this research is finding that waste management in Pekanbaru City is still not good enough, it can be seen from the following indicators: the number of janitor is still not enough; performance of employees who have not maximized; law enforcement/sanctioning of violators of garbage disposal not yet in operation; facilities and infrastructure of inadequate waste management; a processing system in a landfill that has not yet used a sanitary landfill system; the availability of budget both from the receipt of retribution and operational costs is still not adequate and there is no incentive for users of waste; and community participation that has not fully supported the implementation of waste management from the provision of waste containers, sorting and retribution payments."