Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kehidupan masyarakat kumuh Kota Tangerang rentan terhadap berbagai permasalahan, mulai masalah sosial, ekonomi sampai Iingkungan. Masalah tersebut harus diselesaikan dengan berbagai potensi yang dimilikinya sendiri, seperti halnya kebutuhan masyarakat akan sanitasi yang dapat mendorong meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang difasilitasi oleh kelompok masyarakat dengan MCK Plus++. MCK Plus++ adalah sarana sanitasi masyarakat untuk keperluan mandi, cuci dan kakus serta sarana untuk mendapatkan air bersih.Peranan MCK plus++ selain untuk kebutuhan sanitasi juga dapat menghasilkan biogas sebagai sumber energi untuk kebutuhan rumah tangga. Dinamakan MCK plus++ karena tidak seperti MCK biasanya yang hanya menggunakan septictank dan resapan. MCK plus++ dirancang dengan mengkombinasikan sarana MCK, Biodiegester dan sistem pengolahan air limbah dengan sistem DEWATS (Decentalized Waste Water Treatment System) yang ramah lingkungan, yaitu suatu teknologi pengolahan air limbah rumah tangga dengan sistem pengolahan hayati. MCK PIus++ telah di tempatkan pada 26 lokasi di beberapa kelurahan di Kota Tangerang.Masalah kampung kumuh di Kota Tangerang yang disebabkan oleh dampak perkembangan masyarakat tanpa diimbangi dengan fasilitas yang memadai, seperti; kurangnya sarana WC, WC tidak menggunakan septictank, kotoran manusia berserakan, kurangnya air bersih dan sampah yang menumpuk. Dengan latar belakang masalah tersebut penelitian ini mengajukan perumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana MCK plus++ dalam menghasilkan energi biogas. (2) Apakah MCK plus-H bermanfaat secara sosial dan ekonomi, (3) Bagaimanakah Managemen MCK plus++ yang dikelola oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui potensi MCK pluss ++ dalam menghasilkan energi biogas. (2) Menganalisa manfaat sosial ekonomi MCK plus++. (3) Mengetahui managemen pemanfaatan MCK plus++ yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat.Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) MCK plus++ punya potensi cukup besar dalam menghasilkan energi biogas. (2) MCK plus++ bermanfaat secara sosial dan ekonomi.(3) MCK pluss++ dapat didikelola oleh lembaga swadaya masyarakat.Penelitian ini dilakukan di Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitalif dianalisis secara deskriptif analitik, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk menghitung potensi biogas yang dapat didihasilkan yang dihitung dengan menggunakan metode valuasi ekonomi yang menghitung dua aspek yaitu: (1)-kerugian masyarakat dengan menggunakan metode eksternalitas; (2) total nilai dan kelayakan dengan metode benefit cost.Hasil Penelitian menunjukkan potensi MCK plus++ dapat menghasilkan energi biogas dengan kapasitas 4,8 m3/hari yang dapat dikonsumsi oleh 1-3 KK yang ekievalen dengan 10-15 jiwa. Dengan potensi energi biogas tersebut masyarakat pengguna dapat meminimalisasi pengeluaran sekitar Rp. 100.000 yang sebelumnya masyarakat harus mengeluarkan sekitar Rp.150.000/bulan untuk kebutuhan bahan bakar rumah tangga (minyak tanah dan atau Gas elpiji).Secara sosial ekonomi MCK plus++ bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena sebelum MCK plus ++ ada masyarakat kumuh pengglma MCI( plus harus mengeluarkan biaya kesehatan sebesar Rp.1.600.000/bulan dengan prevalensi penyakit diare dan typus 6,15% dan 0,92% dari 325 populasi. sedangkan setelah ada MCK plus++ prevalensi penyakit menurun secara berturut-turut menjadi 0,92% dan 0,30% dengan biaya kesehatan menurun 71, 875 %bulan dari biaya tidak langsung sebesar Rp. 1.600.000/bulan. Total nilai ekonomi MCK plus++ sebesar Rp. 412.223. MCK plus ++ dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan secara efektif dan profesionalisme manajemennya sehingga dapat memiliki manfaat secara sosial dan ekonomi.Kesimpulan dalam penelitian adalah (1) Energi biogas dapat dihasilkan dari MCK plus++ dengan kapasitas 4,8 m3/hari. Dengan potensi yang terbatas sebagai hasil samping dapat dimanfaatkan oleh 10 -15 jiwa dari 325 pengguna fasilitas MCK plus++.(2) MCK plus++ mempunyai manfaat sosial ekonomi dapat menurunkan Prevalensi penyakit dari penyakit diare dan Typus dengan persentase 6,15% dan 0,92% sebelum MCK plus++ sedangkan setelah MCK plus++ ada Prevalensi penyakit menurun berturut-turut 0,92 % dan 0,30 %.sehingga dapat menurunkan biaya kesehatan masyarakat sckitar 71, 875 persen dari biaya tidak langsung sebesar Rp. 1.600.000/ bulan (3) MCI( plus-0+ berbasis pengelolaan lembaga swadaya masyarakat dimanfaatkan secara efektif dan dikelola secara profesional dalam -meningkatkan pelayanan serta keswadayaan masyarakat Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pemerintah Kota Tangerang sebaiknya memanfaakan MCK plu++ sebagai sarana untuk memperbaiki sanitasi dan potensi energi biogas sebagai hasil samping yang walaupun terbatas di pemukiman kumuh dapat diatur lewat peraturan daerah. (2) LSM pengelola MCK plus ++ sebaiknya dapat memaksimalkan pemanfaatan MCK plus++ sebagai sarana memperbaiki pola hidup masyarakat dan pemanfaatan energi biogas secara berkelanjutan serta meningkatkan partisipasi masyarakat. (3) Masyarakat sebaiknya dapat belajar pengelolaan MCK plus-H agar transformasi manajemen dari manajemen berbasis lembaga swadaya masyarakat ke managemen berbasis masyarakat secara penuh.

---

People living in slum areas of the city of Tangerang are prone to many problems: social, economic and environmental. These have to be dealt with using their own potentials, e.g. public needs for hygiene sanitary facilities to improve their life can be met by providing MCK Plus++ (public bath, wash place, toilet and clean water source) managed by commtmity groups.MCK Plus++ is not just a sanitary facility; it serves also as a small-scale biogas plant producing energy for local households. Such facility is named MCK Plus++ because iris different from an ordinary MCK that functions only as a septic tank and artificial recharge. This special type of MCK is designed to combine sanitary facilities, biodigester and environment-friendly DEWATS (decentralized waste water treatment system) - a technology for biologically treating household wastes. In Tangerang, these facilities have been constructed in a total of 26 locations in several subdistricts in Tangerang.The problem of slums faced by the adrninistration of Tanger-ang is a result of the region?s population growth coupled with the absence of adequate public sanitary facilities and clean water supplies Only a small number of toilets are available - most of them without septic tanks. Minimum facilities lead to subsequent problems including littering human feces and piling up garbage. A number of questions need to be responded to: (1) How can MCK Plus++ produce biogas mergy; (2) Will MCK Plus++ give community members social and economic benefits; and (3) How is an MCK Plugs++ managed by a non-government orgnization.This research aims all (1) finding out the potentials of MCK Plus++ in producing biogas energy; (2) analyzing social and economic benefits of MCK PIus++; and (3) studying how the facilities are managed by non-government organizations/community groups.The research presents the following hypotheses: (1) MCK Plus++ has considerable potential to produce biogas energy; (2) MCK Plus++ is socially and economically beneficial; (3) MCK Plus++ can be managed by non-government organizations.The research took place in the city of Tangerang using both the qualitative and quantitative methods Qualitative data were descriptive-analytically studied while a quantitative approach was used in calculating the biogas potentials. Economic valuation: (1) losses suffered by community menbers using the ext ality method; (2) total value and feasibility using the cost-beneit method.Research results reveal that an MCK Plus++ is capable of producing 4.8 cubic meters of biogas daily for consumption by 1-3 households or 10-15 persons. Even with such a small amount of biogs, people can still their expenses by Rp 100.000 (previously they had to spend Rp 150,000 permonth on household fuel (kerosene or LPG). Socio-economically, MCK Plus++ can benefit the people by improving their life. Prior to the MCK Plus++ project., health cane costs them Rp 1 .600.000 a month. The project managed to cut the costs by 71, 875 % down to only Rp 412.223, These tacilities are effectively and professionally managed by non-government organizations to give social and economic benefits.Conclusions drawn from this research include: (1) While MCK Plus++ is capable of producing biogas; however, the energy cannot be enjoyed by all the facility users. Its by-product, i.e. biogas, has only small potential as a household fuel to substitute kerosene and LPG. In Tangerang, an MCK Plus++ is shared by 325 people; yet the produced biogas (4.8 cu.m. per day) can only supply 10 to 15 people; (2) MCK Plus++ has socio-economic benefits as it reduces the number of people suffering hygiene-related diseases. MCK Plus++ in Tangerang is economically feasible as it cuts health cate costs by 71,875 % down from Rp 1,600,000 per month; (3) MCK Plus++ effectively and professionally managed by non government organizations serve the purposes of improving, public services and promoting community self-help.The research recommends that (1) The administration of Tangerang issue a bylaw on employing MCK Plus++ as a means to improve people's hygiene and to produce biogas despite its limited volume for use by people in slum areas; (2) NGOs managing MCK Plus++ maximize the use of the facility for improving the local people?s standard of living, producing biogas energy for sustained use by the locals, and promoting community participation; (3) Community members learn how to manage MCK Plus++ so in time they can take over the management of the facilities which are currently operated by NGOs."

"Ruang publik yang baik merupakan hak setiap penduduk kota. Namun, perempuan seringkali mengalami ketidakadilan di ruang publik. Para feminis berpendapat bahwa kota dirancang oleh pria untuk pria, dan mengabaikan kebutuhan perempuan, salah satunya ketersediaan toilet publik. Sedangkan, di jaman sekarang perempuan memiliki partisipasi besar di ruang publik. Maka itu, tersedianya toilet publik bagi mereka penting untuk menunjang kegiatannya. Perempuan memiliki rasa takut akan kejahatan yang lebih tinggi dari pria akibat banyaknya kasus kekerasan terhadap mereka. Toilet publik menjadi salah satu tempat yang berbahaya bagi perempuan. Hal ini membatasi kebebasan mereka bergerak di ruang publik. Maka itu, defensible space penting untuk mencegah terjadinya kejahatan, karena defensible space berperan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan melalui desain. Kota Tua adalah kawasan wisata populer di Jakarta yang merupakan peninggalan jaman penjajahan Belanda. Namun, Kota Tua kurang aman karena angka kejahatan di sana relatif tinggi. Ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah untuk menjadikan Kota Tua destinasi wisata. Maka, skripsi ini bertujuan untuk melihat apakah toilet publik di Kota Tua rawan kejahatan dan memicu rasa takut akan kejahatan pada perempuan, dan apakah ada konsep defensible space disana untuk mencegah terjadinya kejahatan?

---

City needs to provide public space with good quality. It is every residents rights to have access to physical space in the city. However, women still experience inequalities in public spaces when it comes to living in a city. Feminists often argue that cities are made for men by men, and tend to neglect the needs of womens public toilet provision. Whereas women have more complicated mobilization in a city than men, hence public toilets are necessary to support their activities. Women have a higher fear of crime in public space than men due to widespread of violence against them. Public toilets are one of the places that can be dangerous for women. This hinders them from using public space in a city freely. Hence, defensible space concept is necessary to prevent possible unwanted incidents. Kota Tua (Jakarta Old Town) is a neighborhood in Jakarta that traces back to the Dutch colonial era in the 17th century. It is now one of Jakartas heritage sites and is restored and revitalized to be one of Jakartas popular tourism site since 2006. However, research found that Kota Tua is not a friendly place for its high crime rate. This contradicts with the governments attempt to promote Kota Tua as Jakartas tourism destination. Therefore, this paper tried to see if public toilets in Kota Tua provide safety for women or not, and whether it is defensible."

"Kondisi sanitasi yang buruk dan akses air minum yang tidak layak menjadi penyebab utama keluhan diare dan penyakit pencernaan lainnya. Dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan data keberadaan peningkatan fasilitas sanitasi melalui program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), penelitian ini melihat dampak kualitas sanitasi dan usaha peningkatannya terhadap indikator yang lebih luas, yaitu jumlah keluhan kesehatan pada level rumah tangga (RT). Hasil estimasi cross-section dari penggabungan tiga tahun data Susenas menggunakan metode OLS menunjukkan hubungan positif antara sanitasi yang buruk dan tingkat keluhan kesehatan. Intervensi pemerintah dalam mengatasi eksternalitas negatif dari buruknya kualitas sanitasi menunjukkan hasil yang relatif baik. Keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari program Sanimas di suatu desa/kelurahan berhubungan dengan rendahnya tingkat keluhan kesehatan RT yang berada di wilayah tersebut.

---

Poor sanitation and lack of safe water access are the main causes of diarrheal morbidity and other waterborne diseases. Using data from the National Socio-Economic Survey (Susenas) and the Community-Based Sanitation program (Sanimas), the study aims the impact of sanitation quality improvement on broader indicators, namely the number of general health problems at the household level. The OLS estimation from three years pooled data suggests that poor sanitation is correlated with higher number of morbidity. In addition, the presence of waste water treatment plant (WWTP) from the program in certain sub-districts is also correlated with lower household morbidity, compared to households in sub-districts without WWTP."

"Sanitasi merupakan salah satu target SDGs dan menjadi tolak ukur kualitas hidup masyarakat. Namun, kondisi sanitasi di Indonesia, mengalami ancaman perubahan iklim, salah satunya kekeringan. Adanya potensi kekeringan ini pun belum dilengkapi dengan opsi sanitasi berketahanan iklim, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sanitasi Lombok Timur dalam kekeringan dan merencanakan pengembangan opsi teknologi toilet minim air baik dari segi desain hingga rancangan anggaran biaya. Metode penelitian ini memanfaatkan data primer dari proses wawancara perwakilan daerah Kabupaten Lombok Timur dan beberapa tenaga ahli serta data sekunder untuk memperkuat analisis yang terdiri atas diagram aliran tinja, pengambilan analytical hierarchy process, detail teknologi dan desain toilet minim air, serta rancangan anggaran biaya. Berdasarkan analisis yang ada, Kabupaten Lombok Timur masih memiliki 5% praktik BABS tertutup khususnya bagi daerah dengan kondisi infrastruktur sanitasi yang belum layak. Untuk  memberikan opsi infrastruktur layak pakai pada kondisi perubahan iklim kekeringan, terpilih teknologi composting chamber kapasitas 0,85L dengan pengembangan fitur proritas tertinggi kuesioner AHP yakni berdampak minim apabila terjadi kegagalan total. Melalui proses desain dan perhitungan RAB, diketahui pembangunan toilet minim air di Lombok Timur memerlukan luas lahan senilai 9,09 m2 untuk dua bilik dengan total biaya ±Rp. 64.731.897 untuk 1 bilik toilet.

---

Sanitasi merupakan salah satu target SDGs dan menjadi tolak ukur kualitas hidup masyarakat. Namun, kondisi sanitasi di Indonesia, mengalami ancaman perubahan iklim, salah satunya kekeringan. Adanya potensi kekeringan ini pun belum dilengkapi dengan opsi sanitasi berketahanan iklim, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sanitasi Lombok Timur dalam kekeringan dan merencanakan pengembangan opsi teknologi toilet minim air baik dari segi desain hingga rancangan anggaran biaya. Metode penelitian ini memanfaatkan data primer dari proses wawancara perwakilan daerah Kabupaten Lombok Timur dan beberapa tenaga ahli serta data sekunder untuk memperkuat analisis yang terdiri atas diagram aliran tinja, pengambilan keputusan multi-kriteria dengan metode analytical hierarchy process, detail teknologi dan desain toilet minim air, serta rancangan anggaran biaya. Berdasarkan analisis yang ada, Kabupaten Lombok Timur masih memiliki 5% praktik BABS tertutup khususnya bagi daerah dengan kondisi infrastruktur sanitasi yang belum layak. Untuk  memberikan opsi infrastruktur layak pakai pada kondisi perubahan iklim kekeringan, terpilih teknologi composting chamber kapasitas 0,85L dengan pengembangan fitur proritas tertinggi kuesioner AHP yakni berdampak minim apabila terjadi kegagalan total. Melalui proses desain dan perhitungan RAB, diketahui pembangunan toilet minim air di Lombok Timur memerlukan luas lahan senilai 9,09 m2 untuk dua bilik dengan total biaya ±Rp. 64.731.897 untuk 1 bilik toilet."

"Pengelolaan air limbah pada masyarakat permukiman pedesaan pada umumnya masih menjadi permasalahan, tak terkecuali di kawasan permukiman tepi danau toba di Provinsi Sumatera Utara. masih banyak dijumpai rumah tangga yang tidak dilengkapi kamar mandi / WC di rumahnya, sehingga melakukan pembuangan ke MCK umum, semak-semak dan selokan yang mengalir ke danau."

"Dalam Islam, ulama adalah pemimpin umat. Keberadaan mereka dibutuhkan oleh masyarakat Kotamadya Banda Aceh yang 95% penduduknya memeluk Agama Islam. Islam mempunyai konsep bersih yang luas untuk kepentingan ibadah dan kepentingan kebersihan lingkungan.Namun potensi seperti di atas belum banyak menunjang program kebersihan di Kotamadya Banda Aceh untuk mewujudkan kota bersih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masalah yang diteliti berkisar pada sejauh mana peranan ulama yang berfungsi sebagai motivator dalam sistem pengelolaan kebersihan, pengetahuannya dalam makna konteks tentang bersih yang mendukung pengetahuan bersih dari konsep Islam. Kemudian bentuk-bentuk aktivitasnya, kondisi kebersihan, dan partisipasi masyarakat.Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui tingkat peranan ulama dalam pelaksanaan program kebersihan, khususnya fungsi mereka sebagai motivator dengan menerapkan konsep agama tentang bersih.Pada bagian bahasan teoritis memuat beberapa konsep yang mendasari standar penerapannya: (1) Rumusan pengertian bersih dan kebersihan sebagai standar yang dianut; (2) Konsep bersih menurut Islam untuk kepentingan ibadah dan lingkungan; (3) Teori tentang-peranan untuk menetapkan keberadaan peranan ulama dalam sistem pengelolaan kebersihan yang berfungsi sebagai motivator; (4) Pengertian ulama dan konsep kepemimpinannya di Aceh; (5) Rujukan ulama yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadis; (6) Kerangka konseptual yang membentuk variabel-variabel sebab, akibat dan permasalahan yang diteliti; (7) Penjelasan variabel-variabel dan hipotesis kerja (Tan 1980 dan baca Moleong 1989) untuk mengarahkan penelitian, penulisan dan pembahasannya.Selanjutnya dalam metodologi, setelah memilih Kotamadya Banda Aceh sebagai lokasi penelitian, lalu menetapkan jenis sampei utama yaitu ulama secara random sebanyak 28 responder yang akan diteliti peranannya. Sampel unsur pemerintah dan masyarakat sebagai sampel pendukung, masing-masing berjumlah 23 dan 70 responden. Pertimbangannya, pemerintah sebagai pihak penyelenggara program kebersihan, sedangkan masyarakat sebagai sasaran motivasi ulama dan yang berhubungan langsung dengan kebersihan secara operasional.Data dikumpulkan dengan kuesioner, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data diolah dengan tabulasi distribusi persentase relatif, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan data kuantitatif.Adapun hasil penelitian: (1) Penduduk Kotamadya Banda Aceh 95% memeluk Agama Islam dari jumlah penduduk 168.789 jiwa; (2) Kotamadya Banda Aceh belum mencerminkan kota bersih sesuai dengan standar yang dianut karena masih rendahnya partisipasi masyarakat. Hambatannya antara lain masih sulitnya merubah budaya membuang sampah di sembarang tempat yang dilatarbelakangi kurangnya pemahaman pengertian kebersihan lingkungan dan kurangnya motivasi. Pengertian dan penerapan konsep Islam tentang bersih masih terbatas pada kepentingan ibadah yang disebabkan antara lain oleh kurangnya keterlibatan ulama dalam memberikan motivasi tentang kebersihan lingkungan; (3) Sebagai upaya untuk mengatasinya, diperlukan sistem pengelolaan yang terpadu meliputi Perda, pengadaan sarana, partisipasi masyarakat, dan motivasi ulama bersama unsur lain; (4) Ulama Kotamadya Banda Aceh secara kognitif mempunyai pengetahuan konsep Islam tentang bersih. Namun secara kuantitatif sebagian besar mereka belum banyak mengembangkan makna bersih secara kontekstual dalam memberikan motivasi. Atau: secara kualitatif pengembangan makna konstekstual sudah diterapkan, akan tetapi hanya oleh sebagian kecil ulama. Motivasi pengertian dan penerapan konsep Islam tentang bersih pada umumnya masih berkisar pada kepentingan ibadah ritual; (5) Tingkat keterlibatan ulama ternyata masih kurang (6l%) seperti terlihat pada bentuk aktivitasnya. Padahal pilihan terbesar responden masyarakat (43%) mengharapkan kehadiran ulama sebagai motivator bahkan mendapat dukungah dari responden pemerintah.Ada kecenderungan hubungan antara tingkat kurangnya peranan ulama dalam melaksanakan fungsinya sebagai motivator, dengan kurangnya pengetahuan mereka secara kualitatif (tebel 7) ; (6) Motivasi tentang kebersihan dengan pendekatan agama merupakan materi pendekatan yang tepat. Selanjutnya media mimbar dan teknik ceramah masih dominan dipergunakan. Padahal masyarakat sudah mendambakan media dan teknik yang lebih luas dan bervariasi; (7) Responden masyarakat 98,5% menyatakan partisipasi masyarakat tergantung motivasi ulama dengan alasan masih tingginya kredibilitas masyarakat terhadap ulama, dan ulama diakui sebagai pemimpin terdekat dengan umat (tabel 17); (8) Responden masyarakat 61% menyatakan bersih sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, namun 53 menjawab masih terbatas pada keperluan ibadah. Alasan di atas merupakan faktor lain yang menyebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan pengertian bersih yang hanya mereka terima dari praktek bimbingan ibadah melalui pengajian (54, 5%).Pembahasan berkisar tentang sejauh mana pengetahuan dan penerapan konsep Islam tentang bersih yang dimiliki ulama itu didukung oleh pengetahuaan bersih dalam pengertian umum.Selain tuntutan dakwah, tanggung jawab peranannya dalam sistem pengelolaan kebersihan yang fungsinya sebagai motivator, juga karena tuntutan pembangunan berwawasan lingkungan. Di sini ulama diperlukan kesadaran tanggung jawabnya dalam pembangunan berlanjut untuk meningkatkan kualitas umat. Karena tingkat partisipasi masyarakat berkaitan dengan pengetahuan dan penerapan bersih secara luas serta partisipasinya tergantung dari motivasi ulama, maka dituntut menguasai pengetahuan konsep Islam tentang bersih dalam makna kontekstual.Lingkungan bersih,.partisipasi masyarakat, dan motivasi ulama menjadi satu sistem operasional yang mempunyai hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya.Akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa peranan ulama telah ada dan diperlukan dalam sistem pengelolaan kebersihan, akan tetapi masih pada tingkat rendah. Rendahnya peranan ulama disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan dan penerapan konsep Islam tentang bersih dalam makna kontekstual, bentuk dan frekuensi kegiatan, penggunaan media dan teknik kegiatan.Kurangnya peranan ulama mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat bersama faktor lain juga dipengaruhi oleh faktor mendasar yaitu terbatasnya pengertian dan penerapan konsep Islam tentang bersih hanya pada keperluan ibadah ritual yang mereka terima dari pengajian dan bimbingan praktek ibadah.Mengingat ulama sebagai pemimpin umat yang memiliki kredibilitas tinggi di mata masyarakat Kotamadya Banda Aceh, maka peranan mereka diperlukan dalam sistem pengelolaan kebersihan. Ulama juga sebagai guru umat sehingga dituntut menguasai pengetahuan konsep Islam tentang bersih dalam arti luas.

---

The Role Of Ulama In The Implementation Of Cleanliness Program: A Case Study in Banda Aceh MunicipalityAccording to Islamic teaching, ulama are leaders of mankind. They are needed by the community members of Banda Aceh Municipality where 95 percent of the population-are Moslems. Is-lam has a broad and comprehensive concept of cleanliness for worship (as ritual washing) and environmental purposes.

However, the above-mentioned concept has not been fully adopted to support the cleanliness program in Banda Aceh Municipality to make the clean city program a complete success, in accordance with the existing regulations. This study deals with the extent of the function of the role of ulama as motivators in the management system of cleanliness, the know-ledge of cleanliness within the contextual sense which sup-ports the knowledge derived from Islamic concept, the types of activities, the condition of the city and the people's participation. The general objective of this study is to assess the potential role of ulama in the implementation of the cleanliness program, especially to identify the extent of the role of ulama as motivators in environmental cleanliness.

In the chapter on the theoretical framework, several concepts supporting the implementation, of cleanliness programs are presented, including: (1) The definitions of clean and cleanliness as standard references; (2) The concept of cleanliness according to Islamic teaching for worship and environmental purposes; (3) Theory of role; in order to specify the position of ulama in their role and their function as motivators; The definition of ulama and the concept of leader in Aceh; The ulama's references which are mostly based on Al Qur'an and Hadits; (6) The conceptual framework which comprises the causality variables and working hypothesis (Tan 1980, and Moleong 1989) directing the study, its writing up and analysis.

Methodology. Banda Aceh Municipality was chosen as the research location because a cleanliness program has been implemented in this city. Using the random sampling method, 28 ulama whose role would be studied, were selected as the main sample, followed by a supporting sample consisting of 23 respondents from the local government officials and community members. The selection of the supporting simple was based on the fact that the government is the implementation of the cleanliness program, while the community members are the target group of the ulama's role as motivators, and at the same time are also directly and operationally involved in the program.

Data were collected using questionnaires, interviews, observations, as well as reviewing the literature related to the study. Later, the data were processed by tabulating the relative percentage distribution, and then qualitatively analyzed by using descriptive analysis, which was based on quantitative data.

Result of the study: (1) The research was conducted in Banda Aceh Municipality, with a total population of 168.7 89, of which 95 per cent are Moslems; (2) The research results indicated that due to people's low participation, so far the Banda Aceh Municipality has. not presented the condition and image of a clean city in accordance with the expected standard. Findings showed that the constraints rest among others on the fact that it is still difficult to change the cultural behavior of these people in disposing of their waste. This stems from lack of understanding and awareness of environmental cleanliness as well as lack of motivation. The under-standing and application of cleanliness based on Islamic concepts so far is still limited to worship purposes (as impurities) indicating that the ulama have not been fully participating in motivating the people to carry out the program; (3) Within the endeavors to implement the cleanliness program, an integrated management system is highly necessary, involving the local Government Regulation, facilities, public participation, and motivation geared by the ulama and other relevant agencies; (4) The ulama of Banda Aceh Municipality possess cognitive knowledge of cleanliness based on their religious concept. However, quantitatively most of these ulama have not developed the contextual meaning of cleanliness when motivating the people. In other words, qualitatively the con-textual notion of cleanliness has only been developed by a very limited number of ulama. In general, the knowledge and application of the concept of cleanliness in Islamic teaching is still mainly focused on fulfilling the call for worship purposes; (5) The extent of the involvement of ulama in their motivating role is still considered low (61 percent), whereas the responses from community members (43 per cent) and government officials (61 percent) expect that the ulama should play a role as motivators. There is high correlation between a weak role for the ulama as motivators and a lack of qualitative knowledge on their part {Table 7);(6) Religious approach is connected with cleanliness, or the other way around, that cleanliness can be used as a standard for motivating the people. Furthermore conventional media and techniques, such as pulpit and talks (ceramah) are still predominantly used. It should be noted that the people now expect wider varieties of media and techniques; (7) Responses from community members (95,5 per cent) indicated that public participation depends on the ulama's role as motivators, due to the ulama's high credibility and the ulama are still regarded as the people's closest leaders; (8) Responses from community members (61 per cent) declared that cleanliness had become part of their community life, however 53 per cent acknowledged that it was only limited to worship. The above reasons are the factors which influence the low public participation which is related to people's perception of the cleanliness concept acquired from worship and religious doctrines (54,5 percent, see Table 27).

The chapter of theoretical discussion deals with extent of the ulama's knowledge of their religion and the application of Islamic concepts, which is also supported by their general interpretation of cleanliness.

The responsibility of the ulama according to their role as motivators in the management of the cleanliness program is not only because of their responsibility to preach (dakwah), but also be issued of the need to implement sustainable development. Therefore, in-order to enhance the quality of life for mankind; awareness of sustainable development on the part of ulama is imperative. Since the level of public participation is significantly related to people's knowledge and under-standing of cleanliness in a broad sense, and their participation depends on the motivation geared by the ulama, hence the ulama should have sufficient knowledge of the Islamic concept of cleanliness within its contextual meaning.

Cleanliness, public participation and motivation generated by the ulama have become an operational system in interaction with one another.

The role of the ulama is needed in the management system of cleanliness, but is still at a low level. This low level is caused by several factors such as minimum knowledge and application of the Islamic concept of cleanliness in the contextual manner, kind and frequency of activities, utilization of media and technique of these activities and forth.

If the role of the ulama is decreased, the public participation is lower as well.

The level of people's participation together with other factors are affected by several basic factors, such as limited understanding and application of-the Islamic concept of cleanliness merely for religious matters which they get through doctrines (pengajian-pengajian), and worship guidance.

Ulama as leaders of mankind have the highest credibility in their society. Therefore an active role in the cleanliness management system on the part of ulama is a must.

Ulama as well as teachers are in demand for their knowledge of the Islamic concept of cleanliness in a broad sense."

"Kota Serang telah menjalankan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sejak tahun 2012. Namun masih ditemukan perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan akses masyarakat terhadap penggunaan jamban masih cederung sama dengan sebelum dilaksanakan program yaitu baru mencapai 60% dari target sebesar 90%.Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Serang. Subyek penelitian adalah Dinas Kesehatan, Puskesmas, kader, dan masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program STBM Pilar Pertama di Kota Serang belum dilaksanakan secara optimal, media informasi sebagai sarana sosialisasi kebijakan masih kurang. Sikap pelaksana menunjukkan kurangnya komitmen dari pelaksana kebijakan dalam mengimpelentasikan kebijakan program STBM. Koordinasi dengan pihak eksternal belum berjalan dengan baik. Dibutuhkan strategi sosialisasi yang tepat dan merata kepada semua kalangan.

---

Serang has been doing the program of Community Based Total Sanitation (STBM) since 2012. However, there are still found the behavior of defecation carelessly (BABS) and the public access toward of the use of toilet is still same as before the program implemented, it is only reach 60% of the target of 90%.

This study aims to analyze the implementation of program of Community Based Total Sanitation in Serang. The subjects are the Department of Health, Clinic, cadres and the public.

The results of the study shows that the implementation of the First Pillar STBM program in Serang city has not been implemented optimally, media as a means of policy socialization is still lacking. The attitude of executive shows the lack of commitment of implementing policy in implementing the program policies STBM. Coordination with external parties have not been going well. It needs proper and equitable socialization strategy to all parties."

"Bandara memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah transmisi berbagai penyakit yang mungkin terjadi. Salah satu fasilitas penunjang di Bandara berupa restoran. Higiene perorangan dan sanitasi pengelolaan makanan restoran di Bandara perlu mendapatkan pengawasan untuk mencegah kejadian foodborne disease. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kondisi higiene perorangan dan sanitasi pengelolaan makanan terhadap kualitas bakteriologis makanan (Escherichia coli) restoran di Bandara Soekarno-Hatta tahun 2014. Penelitian menggunakan desain studi cross sectional dengan total sampel sebanyak 90 restoran di Bandara Soekarno-Hatta. Hasil penelitian menujukan bahwa sebagian besar makanan restoran tidak terkontaminasi E. coli (95,6 %). Berdasarkan analisis univariat pada sanitasi fisik, terdapat tujuh variabel dari sembilan variabel yang memenuhi syarat, yaitu lokasi dan bangunan, fasilitas sanitasi, gudang bahan makanan, dapur, dan ruang makan, bahan makanan dan makanan jadi, pengolahan makanan, penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi, serta penyajian makanan. Variabel sanitasi alat sebagian besar memenuhi syarat (60 %) dan berdasarkan hasil pemeriksaan usap alat diperoleh hasil sebagian besar alat masak dan makan tidak terkontaminasi E. coli (97,8 %). Sedangkan, variabel higiene tenaga kerja sebagian besar tidak memenuhi syarat (56,7 %). Namun, sampel usap tangan penjamah makanan sebagian besar tidak ditemukan E. coli (97,8 %). Berdasarkan analisis bivariat tidak ditemukan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

---

Airport has an important role of preventing transmission of diseases. One of the supporting facilities in the airport is restaurant. Personal hygiene and sanitation on food management needs to be supervised to prevent the foodborne diseases. This research is conducted to analyze the condition of personal hygiene and food management sanitation on food bacteriological quality (Escherichia coli) in restaurants at Soekarno-Hatta Airport 2014. The research uses cross-sectional study design with total sample of 90 restaurants in Soekarno-Hatta Airport.

The result has shown that a large number of food in the restaurants is not contaminated with E. coli (95,6%). Based on univariate analysis in physical sanitation, there are seven variables of nine variables that fulfill the qualifications: location and building, sanitation facility, raw food storage, kitchen, and dining room, raw food and processed food, food processing, storage of raw food and processed food, and food serving.

The variable of cooking equipment sanitation is mostly qualified (60 %) and based on result of equipment swab test shown that mostly of cooking equipment is not contaminated with E.coli (97,8 %). While, the variable of workers hygiene are mostly did not meet the qualification (56,7 %). But, food handler hand swab shown that mostly of hand swab sampling did not contaminated with E.coli (97,8 %). Based on bivariate analysis, the independent and dependent variables are not related."

"Pemerintah sebagai aktor pembangunan, dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik akan dihadapkan pada berbagai masalah yang ada, baik masalah dari masyarakat maupun masalah dari alam. Sebagai peran dan tanggung jawabnya, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan atau program-program pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan caraagar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pelaksanaan program PPSP dilaksanakan di berbagai kota, salah satunya Kota Depok karena mengingat Kota Depok merupakan kota yang berkembang pesat sehingga sedang giat melakukan pembangunan kota dan tidak lepas dari dampak negatif yaitu sanitasi. Sanitasi kurang mendapatkan perhatian yang lebih, sehingga pemerintah mengikuti program PPSP. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi. Informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang mempunyai pengetahuan tentang pelaksanaan program PPSP. Program PPSP ini dilakukan oleh Tim Pokja Sanitasi/ AMPL Kota Depok beserta OPD-OPD terkait dengan koordinasi lintas dinas untuk mencapai percepatan pembangunan sanitasi dengan target pelaksanaan per 5 tahunan untuk pembangunan sanitasi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan program PPSP di Kota Depok. Dari hasil penelitian, pelaksanaan program PPSP di Kota Depok baru sampai tahap perencanaan danbelum berjalan maksimal karena masih ada berbagai kendala.

---

In their role as public servants, government as development actors faced with various problems that exist, both problems of society and the problem of nature. As roles and responsibilities, the government issued a policy or development programs to achieve these goals. Implementation of the policy is a way for a policy to achieve its objectives. PPSP program implementation conducted in various cities, one of them for remembering Depok Depok is a rapidly growing city that is actively and urban development can not be separated from the negative impacts of sanitation. Sanitation less get more attention, so that the government follow the PPSP program. This study uses qualitative research approach to the description. Information obtained by conducting in-depth interviews with sources who have knowledge of the implementation of the PPSP program. PPSP program is conducted by the Implementation Team Sanitation / AMPL and its Depok-OPD OPD associated with inter-agency coordination to achieve accelerated development of sanitation with a target of 5 per year for the implementation of sustainable sanitation development. This study aims to discuss the implementation of the PPSP program in Depok. From the research, the implementation of the program in Depok PPSP new to the planning stage and has not gone up because there are still many obstacles."