Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lahirnya UU Nomor 22 Ta hun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1 974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah telah membuka peluang seluas-luasnya bagi reformasi manajemen pemerintahan di daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota di berikan kewenangan pemerintahan yang lebih luas. Salah satu kewenangan pemerintahan tersebut adalah di berikannya kewenangan di bidang pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota. Sebagai tindak lanjut dari pemberian kewenangan ini Pemerintah Kota Depok membentuk Dinas Pendidikan.Berdasarkan studi pustaka ditemui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efeklifitas organisasi Dinas Pendidikan Kota Depok adalah struktur dan teknologi organisasi, lingkungan organisasi, karakteristik pekerja, serta kebijakan dan prakrek manajemen. Efektifitas organisasi dianalisis melalui pendekatan pencapaian tujuan dan pendekatan konstituensi strategis.Berdasarkan pendekatan tujuan ditemukan bahwa efektivitas Dinas Pendidikan Kota Depok termasuk dalam katagori baik karena berbagai proyek dan program dapat dilaksanakan seluruhnya oleh Dinas Pendidikan Kota Depok. Di samping itu, program dan proyek yang ada merupakan penjabaran dari visi dan misi organisassi.Pendekatan konstituensi strategis melihat kemampuan Dinas pendidikan dalam memenuhi tuntutan yang diajukan oleh sekolah-sekolah sebagai konstituennya. Secara umum efektivitas organisasi tergolong baik karena pemenuhan tuntutan sekolah-sekolah seperti penyediaan tenaga pendidikan, penyaluran BOP, penyaluran buku-buku, penyaluran alat-alat olah raga dan mekanisme pelaporan berjalan dengan baik."

"Penelitian ini menganalisis kesesuaian prosedur pengadaan barang dan jasa pada organisasi XYZ dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Selanjutnya penulis menganalisis pengendalian internal pada kegiatan pengadaan barang dan jasa berdasarkan unsur pengendalian internal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan di organisasi XYZ belum sepenuhnya sesuai pada Peraturan Presiden No 16 tahun 2018. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengendalian internal pada pengadan barang dan jasa telah dilaksanakan memenuhi kelima unsur sistem pengendalian intern pemerintah. Namun masih terdapat kelemahan pada beberapa unsur pengendalian internal.

---

This study aims to analyze the compliance of the procedures for the procurement of goods and services in the XYZ organization with Presidential Regulation No. 16 of 2018. Furthermore, the authors analyzes the internal control in the procurement of goods and services based on internal control elements of Government Regulation Number 60 of 2008. This study is a study case using qualitative descriptive method. The study was conducted with literature review and interviews.

The results of this study is that the procedures for the procurement of goods and services at the XYZ organization are not fully comply with Presidential Regulation No. 16 of 2018. These research also shows that internal control of the procurement of goods and services has been carried out fulfilling the five elements of government internal control systems. However, there are still several obstacles in the element of internal control."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian prosedur pengadaan barang/jasa pada Kementerian Sekretariat Negara dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Selanjutnya Penulis mencoba menganalisis sistem pengendalian internal pengadaan barang/jasa berdasarkan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan analisis deskriptif metode kualitatif. Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan semua prosedur dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kementerian Sekretariat Negara juga telah menjalankan seluruh komponen pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam hal pengadaan barang/jasa dengan baik. Namun masih terdapat kelemahan sistem pengendalian internal pada unsur pemantauan

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze the suitability of the procurement of goods / services at the Secretariat of State with the Ministry of Presidential Decree Number 54 Year 2010. Further author tries to analyze the internal control system of procurement of goods / services based on the elements of Government Internal Control System as stipulated in Government Regulation No. 60 of 2008. this research is a case study using qualitative descriptive analysis method. Ministry State Secretary has done all the procedures in the procurement of government goods / services in accordance with Presidential Decree Number 54 of 2010 on the Procurement of Government Goods / Services. The Ministry of State Secretariat has also been running all components of internal control in accordance with Government Regulation No. 60 of 2008 in terms of procurement of goods / services to the well. However, there are still weaknesses in the internal control system monitoring element."

"Skripsi ini dilakukan untuk mengetahui institutional environment, governance structure, dan informal structure dalam koperasi. Dinamika antar level ini yang perlu dipahami dalam melihat kecenderungan umum dari ragam koperasi yang ada. Khususnya dinamika strategi koperasi dalam menerjemahkan nilai dan norma menjadi suatu outcomes ekonomi kepada para anggotanya, serta adaptasi dari governance structure dalam koperasi dengan formal regulation ketika terjadi ketidakserasian kebijakan dengan menggunakan Soft System Methodology. Dengan menggunakan Soft Systems Methodology (SSM), berbasiskan pada research interest. Penelitian ini merupakan upaya mengkaji koperasi melalui kerangka koseptual Nee dalam New Istitutionalism in Economic Sociology serta melalui serangkaian tahapan dalam Soft Systems Methodology (SSM). Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak mudah bagi koperasi melakukan aksi kolektif pada institutional environment, adaptasi menjadi konsekuensi logis. Suatu adaptasi dalam memanfaatkan jaringan dalam melaksanakan negosiasi, bagaimana koperasi mendekatkan diri dan membentuk kerjasama dengan koperasi atau institusi lain. Studi ini kembali memperkuat bahwa ikatan informal dalam suatu tindakan ekonomi memiliki peranan penting dalam strategi koperasi mencapai tujuannya apakah mengakomodasi kepentingan anggota atau mendekatkan dirinya dalam regulasi formal. Pada akhirnya pengembangan suatu koperasi penting untuk memperkuat dimensi non-sosial dalam strategi dan adaptasi yang dilakukan.

---

This paper is conducted to determine the institutional environment, governance structure, and the informal structure in the cooperative. The dynamics between these levels that need to be understood in view of the general trend of the range of existing cooperatives. Particularly the dynamics of cooperative strategy in translating the values and norms become an economic outcomes to its members, as well as the adaptation of governance structure in a formal cooperative regulation when there is disharmony policy by using the Soft Systems Methodology as the methodology.

This study is using Soft Systems Methodology (SSM), based on research interest to review the conceptual frameworks, Nee in New Istitutionalism in Economic Sociology theory and through a series of stages in the Soft Systems Methodology (SSM). This study shows that not easy for collective action of cooperative at the institutional environment, thus adaptation becomes a logical consequence. An adaptation of network used to conduct the negotiations, how Cooperative and establish the closer cooperation with the other Cooperative or other institutions.

This study confirms that informal ties in economic action has an important role in achieving the goal of cooperative strategy and also accommodate the interests of members. In other side, to make cooperative synergic in formal regulations. In the end of this study suggested that in the development of a cooperative is important to strengthen the non-social dimension in strategies and adaptations made."

"[Penelitian ini akan membahas pengaruh pemberian tunjangan kinerja terhadap kinerja PNS di Biro Hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berdasarkan teori. Teori yang digunakan merupakan teori kinerja dari Wibowo, yang terdiri dari 6 (enam) indikator, yaitu produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, cycle time, pemanfaatan sumber daya, dan biaya, sedangkan teori kompensasi (tunjangan kinerja) menggunakan teori dari Edy Sutrisno, dimana melihat tunjangan berdasarkan atas asas keadilan dan kelayakan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan penelitian survey ke dalam suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data pokok. Pada penelitian ini terdapat 68 responden dan menggunakan total sampling. Setelah pengumpulan data maka selanjutnya mengguakan alat bantu analisis dengan menggunakan penghitungan SPSS (Statistical Product and Service Solution) 20.0 dan hasil analisis akan didistribusikan ke dalam sebuah grafik dan tabel. Hasil dari penelitian ini adalah tunjangan kinerja memiliki pengaruh terhadap kinerja PNS dengan pengaruh sebesar 0,548, yang berarti memiliki kekuatan sedang.;This research will discuss the influence of performance benefit against civil servants performances at law firms and public information of Agriculture Ministry on 2012-2013. In this study using quantitative approach based on theory. The performance theory used is from Wibowo consisting of six indicators, that is productivity, quality, punctuality, cycle time, resource utilization, and expense. The performance benefit theory used is from Edy Sutrisno consisting of two indicators, that is fairness and expedience. In this study, there were 68 total respondents and use total sampling. After collecting the data it will use the tools of analysis using SPSS calculation (Statitical Product and Service Solutions) 20.0 and analytical results will be distributed into a table. The result is performance benefit affect civil servants performances at law firms and public information of Agriculture Ministry on 2012-2013.;This research will discuss the influence of performance benefit against civil servants performances at law firms and public information of Agriculture Ministry on 2012-2013. In this study using quantitative approach based on theory. The performance theory used is from Wibowo consisting of six indicators, that is productivity, quality, punctuality, cycle time, resource utilization, and expense. The performance benefit theory used is from Edy Sutrisno consisting of two indicators, that is fairness and expedience. In this study, there were 68 total respondents and use total sampling. After collecting the data it will use the tools of analysis using SPSS calculation (Statitical Product and Service Solutions) 20.0 and analytical results will be distributed into a table. The result is performance benefit affect civil servants performances at law firms and public information of Agriculture Ministry on 2012-2013., This research will discuss the influence of performance benefit against civil servants performances at law firms and public information of Agriculture Ministry on 2012-2013. In this study using quantitative approach based on theory. The performance theory used is from Wibowo consisting of six indicators, that is productivity, quality, punctuality, cycle time, resource utilization, and expense. The performance benefit theory used is from Edy Sutrisno consisting of two indicators, that is fairness and expedience. In this study, there were 68 total respondents and use total sampling. After collecting the data it will use the tools of analysis using SPSS calculation (Statitical Product and Service Solutions) 20.0 and analytical results will be distributed into a table. The result is performance benefit affect civil servants performances at law firms and public information of Agriculture Ministry on 2012-2013.]"

"This research is about the Implementation of District Integrated Administration Service (PATEN) in bringing closer and improving services to the community in Siak Regency, Riau Province. Law Number 23 of 2014 on Regional Government states that District Heads must implement two authorities, namely Attributive authority, and Delegated authority. The District head as, a regional apparatus, is no longer the head of a region that must obtain a delegation of some the authority of the Regent/Mayor as stipulated by Regent/Mayor regulation. Not all Regents/Mayors delegate part of the authority to District Heads so that the implementation of service is centered in Regency/City. This research descriptive qualitative method, and data collection technique is in the form of the interview, observation and documentation. The results revealed that (1) PATEN in Siak District can bring closer and improve service to the community free of charge; (2) There is a strong commitment from the Siak Regent in the delegation of some of the licensing authority to the District Heads. For example, the presence of service space in the district with service counters, PATEN officers, the incentives of PATENT officers, and the direct supervision from the Regent. (3) Positive responses from the community such as better service, free, and close to the service recipient community."

"ABSTRAKDalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda Tingkat II merupakan badan staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati kepala derah Tingkat II Badan tersebut mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II dalam menentukan kebijaksanaan, evaluasi, monitoring pembangunan dan melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di daerah dengan mengusahakan keterpaduan antara rencana nasional dan daerah. Salah sate fungsi dari tugas pokok tersebut adalah menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan dan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Repelita Daerah. Dalam menyusun program tahunan, khususnya program sosial tahunan kemampuan adnninistratif Bappeda Tingkat II Kabupaten Bandung, yang dijadikan sebagai studi kasus termasuk dalam kategori rendah. Sebab, cara merumuskan program/proyek sosiaal tahunan dan hasilnya belum mencerrminkan asumsi dasar, prinsip dan ciri ciri perencanaan sosial. Hal ini ditunjukan oleh program/proyek sosial tahunan yang dirumuskan masih bersifat penyediaan fasilitas pelayanan. Belum melihat aspek manusia sebagai pusat dan potensi pembangunan. Pendekatan dalam merunniskan program/proyek masm cenderung dari atas sehingga belum menampung aspirasi masyarakat bawah. Hasil yang dicapai oleh Bappeda Tingkat II Kabupaten Bandung seperti tersebut di atas, temyata dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan ekstemal organisasi Bappeda Tingkat II Faktor internal yang mempengaruhi adalah struktur organisasi, sistem informasi manajemen, fasilitas partisipasi dan fasditas interaksi dengan lingkungan. Faktor tersebut belum berfungsi secara maksimal dalam merumuskan program-program sosial tahunan. Faktor eksternal yang mempengaruhi hasil kerja Bappeda Tingkat II adalah kedudukan Bappeda Tingkat II dalam sistem perencanaan nasional "

"Badan Usaha Milik Daerah, BUMD, merupakan institusi dengan mayoritas modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang berfungsi untuk mendapatkan keuntungan bagi pemerintah daerah dan juga untuk melayani masyarakat. Oleh karena sifat BUMD tersebut, dibutuhkan monitoring dan evaluasi agar sesuai dengan tujuannya. BUMD di DKI Jakarta, di monitoring dan evaluasi oleh instansi khusus setingkat SKPD yaitu Badan Pembinaan BUMD (BP BUMD). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja BUMD oleh BP BUMD beserta hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Gorgens dan Kusek (2009) yang terdiri dari 12 dimensi dimana terkelompokkan menjadi komponen: manusia, kerjasama, dan perencanaan; pengelolaan data; dan penggunaan data untuk pembuatan keputusan. Pengambilan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa BP BUMD sudah baik dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja BUMD. Hal tersebut dilihat dari komponen monitoring dan evaluasi yang sudah dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaan tersebut belum terdapat komponen survei dan penelitian program yang hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi program monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti menyarankan untuk memperbaiki dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), meningkatkan komitmen stakeholder, membangun basis data, dan melakukan survei atau penelitian atas program monitoring dan evaluasi.

---

Badan Usaha Milik Daerah (Local Government Enterprise), BUMD, are institutions with a majority of their capital owned by local governments that give economical benefits to local governments and also to serve the public. Due to the nature of the BUMD, monitoring and evaluation is needed to suit its objectives. BUMD in DKI Jakarta, is monitored and evaluated by a special agency as high as Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namely the Badan Pembinaan BUMD (BP BUMD). This research aims to describe the implementation of monitoring and evaluation of the performance of BUMD by BP BUMD along with its obstacles. This research used a positivist approach with Gorgens and Kusek's (2009) theory as the main theory which consists of 12 dimensions which are grouped into three components: human, collaboration, and planning; data management; and use of data for decision making. Data collection in this research used deep interview techniques and literature studies. The results of the study illustrate that BP BUMD has been good at doing monitoring and evaluation of BUMD performance. This result is seen from the components of monitoring and evaluation that have been implemented. However, on the implementation, there was no component of a survey and research program which results could be used as feedback for evaluation of monitoring and evaluation program. Based on these results, researcher suggest to BP BUMD to improve and increase the capacity of human resources (HR), increase stakeholder commitment, building databases, and conducting surveys or research on monitoring and evaluation programs."