Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Munculnya gerakan Islam radikal di Indonesia secara manifes pada dekade 90-an menimbulkan keterkejutan banyak pihak di negeri. Keterkejutan ini terjadi karena beberapa alasan: pertama, kekuatan hegemonik Orba, pada saat itu sangat anti dengan gerakan Islam radikal, sehingga sekecil apapun potensi yang mengarah pada terbentuknya gerakan ini akan cepat dihabisi; kedua, munculnya gerakan ini akan mengancam integritas negara Kesatuan Rl yang masyarakatnya majemuk; ketiga, gerakan ini secara sosiologis tidak memiliki akar di Indonesia, karena masyarakat Indonesia pada dasarnya tidak memiliki tradisi radikal dalam beragama. Atas pertimbangan ini, maka banyak kalangan yang merespons munculnya gerakan Islam radikal ini degan berbagai pandangan, ada yang keras menolak, ada yang ketakutan, ada yang khawatir bahkan ada yang bangga.Sebagai fenomena sosial, gerakan ini menarik untuk diteliti, karena kemuncularmya yang mendadak dan terjadi secara massif. Gerakan seperti ini tidak akan bisa muncul tanpa koordinasi yang rapi dan didukung dengan dana yang memadai. Untuk mencari akar sosiologis gerakan ini, penulis melakukan penelitian terhadap gerakan FPI sebagai bagian dari gerakan Islam radikal.Memang masih perlu perdebatan untuk menyebnut gerakan FPI sebagai gerakan Islam? apakah gerakan tersebut memang benar-benar gerakan Islam, dalam arti memperjuangkan suatu ideologi Islam? Atau sebaliknya, hanya gerakan politik yang menggunakan simbol-simbol Islam dan dipimpin oleh seorang tokoh Islam. Penulis tetap menyebut gerakan FPI ini sebagai gerakan Islam, karena menggunkan simbol-simbol, ritus, retorika dan ummat Islam sebagai basis gerakan. Karena banyaknya model dan jenis gerakan Islam dan luasnya spektrum ideologi maupun karakter ummat Islam, memang perlu ada penamaan dan katagorisasi yang spesilik terhadap masing-masing gerakan Islam. Dalam tesis ini penulis menyebut gerakan FPI sebagai gerakan Islam Simbolik, karena gerakan ini menggunakan simbol-simbol keislaman.Dalam penelitian ini penulis menemukan, bahwa gerakan Islam radikal FPI, bukan gerakan ideologis sebagaimana yang dikhawatirkan oleh banyak orang. Gerakan ini tidak memiliki basis ideologi yang jelas, organisasi yang solid dan konsolidasi yang mapan. Gerakan lebih merupakan suatu proyek politik dari kekuatan politik tertentu, yang menggunakan simbol Islam untuk menutupi kepentingan politik yang sebenarnya. Dari sini juga terlihat adanya dua realitas yang berbeda. Realitas pertama adalah realitas formal material. Realitas ini tampil dalam wujud gerakan sosial yang kasat mata, statement politik dan aturan-aturan organisasi.Realitas kedua adalah realitas politik. Realitas ini tidak tampil ke publik, sifatnya sangat khusus dan tertutup dan berada di balik permukaan (back stage). Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses realitas. Dia tidak tampil di publik namun justru memiliki fungsi yang penting bagi gerakan. Seluruh gerakan ini dikendalaikan oleh realitas politik yang tidak tampak ini. Realitas formal material hanya kamuflase untuk menutupi realitas politik.Para peneliti dan pengamat biasanya hanya menjadikan realitas formal ini sebagai data primer untuk membuat analisa, padahal data ini sebenarnya hanya data maya dalam proses gerakan Islam radikal. Dia bukan realitas yang sebenarnya. Kalau dijadikan sebagai basis dalam membuat analisa maka hasilnya akan bias. Sebagaimana yang terjadi dalam gerakan radikal FPI. Kalau dilihat dari data-data formal material, maka akan didapati suatu kesimpulan bahwa FPI adalah getakan Islam radikal yang ideologis seperti yang terjadi pada lkhwanul Muslim, Hizbuttahrir, al-Qaeda dan sebagainya. Namun apabila diteliti lebih jauh dengan menguak jaringan yang ada dibaliknya, melacak berbagai kelompok politik yang ada di belakangnya, maka akan ditemukan bahwa gerakan radikal Islam FPI tidak lebih dari suatu proyek politik dari kekuatan politik tertentu di negeri yang ingin menggunakan Islam sebagai alat politik untuk mencapai target politik tertentu.Cara ini paling mudah dijalankan karena disamping murah, juga efektif. Hal ini bisa terjadi karena kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang masih bersikap mistis terhadap agama, maksudnya agama benar-benar dipahami sebagai sesuatu yang sakral secara mutlak. Cara pandang seperti ini membuat masyarakat tidak bisa bersikap kritis terhadap agama. Mereka menerima agama tanpa reserve. Akibatnya mereka mudah ditipu oleh kelompok lain melalui penggunaan simbol-simbol agama. Kenyataan ini yang tidak dicermati oleh peneliti-peneliti lain ketika melakukan penelitian terhadap gerakan Islam radikal di Indonesia.Radikalisasi gerakan Islam FPI mempakan cerminan pertarungan politik dan pertukaran sosial antar elit di negeri ini, dengan demikian dia tidak akan memiliki daya tahan yang kuat, karena keberadaannya akan sangat tergantung dari proses pertukaran sosial dari berbagai kepentingan kelompok yang ada. Oleh karena ilu dia juga tidak akan memiliki fungsi yang berarti bagi gerakan sosial, kecuali kalau para pemimpin FPI melakukan reorientasi ideologi dan tidak terjebak dalam kepentingan ekonomi-politik praktis yang sesaat."

"Kajian tentang gerakan Islam fundamentalis kembali menarik perhatian berbagai kalangan ilmuwan sosial dan polilik beberapa tahun belakangan. Beberapa kejadian di tingkatan Internasional maupun domestik yang terjadi beberapa tahun terakhir yang diawali dengan kasus penyerangan terhadap Gedung WTC 11 September 2001 dan berbagai kejadian di dalam negeri sepanjang 1998-2003, mulai dari peledakan bom secara sporadis di Malam Natal tahun 2000, tragedi Bom Bali 12 oktober 2002, dan aksi bom bunuh dlri di Hotel Merriot Jakarta, yang kesemuanya telah menelan banyak korban, telah semakin mengukuhkan bahwa gerakan Islam fundamentalis yang dalam aksi-aksinya sering kali memakai cara-cara radikal benar-benar nyata adanya dan telah menjadi ancaman bersama.Proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia sejak 1998 secara langsung ataupun tidak telah memberikan ruang bagi organ-organ Islam fundamentalis dan radikal untuk tumbuh dan berkembang. Transisi politik yang sering kali diwarnai berbagai macam kegalauan dan aneka persoalan, telah menyebabkan kurangnya perhatian akan potensi-potensi dari gerakan organisasi-organisasi islam fundamentalis dan radikal ini terhadap masa depan nasional. Patut untuk diakui bahwa seiring dengan kecenderungan ke arah krisis governabilitas dan ketidak becusan para elit-elit untuk mengkondisikan situasi ekonomi dan politik yang stabil dan kondusif, sedikit banyak mengimplikasikan semakin menguatnya daya tarik nilai-nilai alternatif yang ditawarkan oleh perkumpulan-perkumpulan keagamaan yang ekstrim tersebut. Kembali mengerasnya tuntutan untuk pemberlakuan syariat Islam dapat dipahami salah satunya oleh faktor menipisnya kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum yang berjalan di Indonesia, sehingga alternatif lain serta merta dipandang sebagai solusi terbaik.Beberapa tindak kekerasan yang telah beberapa tahun berlangsung, telah menyebabkan beberapa aktifis gerakan Islam fundamentalis radikal duduk dalam kursi pesakitan. Organisasi yang menjadi fikus kajian dalam tesis lni, FPI, Majelis Mujahidi, Laskar Jihad, dan Hizbut Tahrir Indonesia, benar-benar berada dalam posisi yang Iemah. Baik akibat berbagai penangkapan terhadap tokoh-tokohnya ataupun karena tekaanan-tekanan yang makin keras dari berbagai kalangan di luar dan dalam negeri. Namun demikian, realitas telah menunjukkan bahwa masyarakat mulai terpikat dengan beberapa agenda utama yang diperjuangkan oleh elemen-elemen ini, sekurangnya telah banyak survei memperllhatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap berlakunya syariat Islam.Dalam penelitian ini ditemukan bahwa konsepsi gagasan dan pemikiran organisasi yang menjadi subyek kajian ini hampir semuanya secara frontal bertolak belakang dengan nilai dan prinsip demokrasi. Lebih jauh, demokrasi dianggap sebagai sistem kufur yang harus diperangi. Dan beberapa diantaranya masih bersiteguh untuk mendirikan suatu kekuasaan polilik berbentuk Negara Islam atau Daulah Khilafah lslamiyyah. Konstruksi politik yang diangankan oleh kelompok-kelompok ini, diukur dari cara pandang demokrasi, sangat jelas bersifat eksklusif dan diskriminatif. Hal ini dlbuktikan dengan konsepsi mereka yang mengharamkan kepemimpinan politik perempuan misalnya, atas kepemimpinan warga non muslim.Tentu adanya kenyataan yang demikian menjadi tantangan serius bagi seluruh elemen yang berkomitmen dengan penegakkan prinsip demokrasi, yang menghargai pluralitas dan toleransi. Sejauh mana masa depan demokrasi di Indonesia akan terus eksis dan terus bertumbuh kuat, pada hemat penulis, akan tergantung kepada bagalmana para elit-elit strategis negeri ini dapat membuktikan kinerja pemerintahan yang demokratis akan memberikan hasil yang optimal dan mensejahterakan masyarakatnya. Termasuk juga, bagaimana elemen-elemen muslim moderat yang menghargai pluralitas, kebersamaan, dan toleransi dapat meyakinkan kepada masyarakat luas akan kebaikan dan keutamaan prinsip-prinsip tersebut, dibandingkan apa yang selalu ditawarkan oleh kelompok Islam fundamentalis radikal."

"Tesis ini membahas kontestasi pemaknaan atas FPI dalam hubungannya dengan wacana radikalisme Islam dan konstruksi identitas Islam di ruang maya. Dengan melakukan analisis pada argumentasi-argumentasi tekstual dan visual situs FPI (fpi.or.id), pemberitaan aksi FPI dan komentar pengunjung di tiga situs berita online: vivanews.com, tempo.co, dan detik.com, tesis ini menggali konstruksi identitas dan kompleksitas wacana yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana radikalisme Islam dan keberadaan FPI di ruang publik Indonesia adalah wacana yang kompleks. Kompleksitas ini tidak bisa dilepaskan dari kontestasi pemaknaan antara identitas bangsa dengan identitas Islam. Kompleksitas ini berlangsung dalam ranah offline maupun ruang Maya.

---

This thesis analyses the contestation of signifying practices surrounding FPI in its relation to the discourse of Islamic radicalism and the construction of Islamic identity. Analysing the textual and visual argumentations on fpi.or.id, the articles and comments on three online media: vivanews.com, tempo.co, and detik.com, this thesis explores identity construction and discourse complexity.

The result shows that the discourse of Islamic radicalism and the existence of FPI in Indonesian public space are complex. The complexity is related to the contestation between national identity and Islamic identity. This complexity occurs both in offline and online context."

"Skripsi ini membahas tentang aksi-aksi Front Pembela Islam (FPI) di Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan survey. Aksi-aksi yang dilakukan Front Pembela Islam meliputi aksi sosial, konsolidasi dengan kalangan militer, aksi pembatasan tayangan media, aksi dalam dunia politik di Indonesia, aksi penutupan tempat hiburan selama bulan Ramadhan, kegiatan internal, aksi penolakan terhadap Ahmadiyah dan aksi penutupan kantor majalah Playboy. Hasil penelitian ini merekomendasikan terhadap pemerintah untuk mengawasi aksi-aksi Front Pembela Islam dengan ketat.

---

This thesis explains the actions of Islamic Defender Front (FPI) in Jakarta. This research conducted with qualitative and survey method. The social actions, which are consolidation with military group in Indonesia run, delimitation of media publication, political action, closing bars, gambling area, and prostitution when Ramadhan, internal activity, rejection of the Ahmadiyah and closing Playboy magazine office.. The research suggested that government has to control the actions of Islamic Defender Front."

"Tesis ini meneliti mengenai radikalisasi gerakan mahasiswa dengan studi kasus HMI MPO tahun 1998 hingga 2001. Rentang waktu ini merupakan rentang waktu dimana aksi-aksi HMI MPO menunjukkan radikalisasinya, misalnya terlihat pada penolakan HMI MPO terhadap pemerintahan Habibie, menolak sidang istimewa MPR, menuntut empat elit politik (Abdurrahman Wahid, Megawati, Amin Rais dan Akbar Tanjung) untuk mundur dari jabatannya, hingga munculnya pemikiran tentang perlu dibentuknya Dewan Presidium Nasional. Realitas ini memunculkan suatu pertanyaan bagi penulis, mengapa terjadi radikalisasi gerakan pada HMI MPO?Penulis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan multilevel analysis untuk menjawab pokok pennasalahan tersebut. Sebuah metode penelitian yang berusaha melukiskan realitas sosial yang komplek melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfaatkan konsep-konsep yang bisa menjelaskan suatu gejala sosial secara analitis. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka/dokumen dan wawancara. Sementara teori yang digunakan untuk menelusuri radikalisasi pemikiran politik HMI MPO adalah teori radikalisasi yang dikemukakan oleh Horace M Kallen yang mengemukakan bahwa radikalisasi ditandai oleh tiga kecendenmgan, pertama; radikalisasi merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, kedua; adanya upaya mengganti tatanan yang ada dengan tatanan lain yang digagasnya, dan ketika; kuatnya keyakinan kaum radikal terhadap program atau ideologinya. Untuk membantu menelusuri radikalisasi gerakan HMI MPO yang merupakan organisasi Islam, penulis memberi porsi bagi penggunaan teori pemikiran politik Islam khususnya yang berdekatan dengan pemildran politik Islam yang radikai. Hal ini terdapat pada Khomaini, Ali Syariati, dan Murthadha Muthahari yang pemikirannya mengilhami revolusi Islam Iran 1979.Berdasarkan teori dan metode yang digunakan tersebut, serta data-data yang di lapangan ditemukan bahwa radikalisasi gerakan HMI MPO merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung ini ditemukan ketika penulis menelusuri sejarah munculnya HMI MPO maupun konteks perkembangan HMI MPO selanjutnya sebagaimana rentang waktu studi ini (tahun 1998 hingga 2001). Ini menunjukkan teori Horace M Kellen yang mengemukakan bahwa radikalisasi merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, masih cukup relevan. Berdasarkan hal tersebut, ditemukan ada tiga faktor kondisi yang mempengaruhi terjadinya radikalisasi gerakan HMI MPO; Pertama, kondisi perkembangan dunia Islam pads akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, khususnya persentuhan HMI MPO dengan kondisi dunia Islam pada saat itu, yakni adanya peristiwa Revolusi Islam Iran tahun 1979. Dimana pemikir Islam seperti Khomaeni, Ali Syariati, dan Murthadha Muthahari yang sedikit banyak telah mengilhami revolusi Islam Iran, pemikirannnya telah jugs di baca kalangan aktifis HMI MPO hingga kemudian mempengaruhi lahimya Khirtah Perjuangan HMI MPO sebagai paradigma perjuangannya. Dalam Khiltah Perjuangan inilah terlihat persentuhan pemikiran antara HMI MPO dengan ketiga pemikir Iran tersebut, antara lain misalnya mengenai keyakinan HMI MPO terhadap ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, terrnasuk dalam hal politik. Dalam konteks ini, nampaknya pengaruh All Syariati lebih dominan dibanding Khomeini dan Murthadha Muthahari. Khittah Perjuangan tersebut digunakan sebagai materi utama atau materi pokok dalam perkaderan HMI MPO hingga saat ini, sehingga radikalisasi gerakan HMI MPO yang terjadi pada 1998-2001 sesungguhnya merupakan produk dari perkaderan HMI MPO yang menggunakan Khirtah Perjuangan tersebut sebagai hasil persentuhan HMI MPO dengan revolusi Islam Iran 1979.Kedua, realitas kebijakan orde bani yang represif juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya radikalisasi gerakan HMI MPO. Hal ini terjadi ketiga Orde Baru mengeluarkan kebijakan Azar. Tunggal Pancasila melalui UU No.8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan dan HMI MPO menolak kebijakan tersebut (merujuk Horace M Kallen,ini menunjukkan kuatnya HMI MPO terhadap idiologi atau program yang dianutnya). HMI MPO kemudian muncul sebagai salah satu kelompok gerakan mahasiswa yang radikal yang melawan Orde Baru bersama kelompok radikal lainnya hingga jatuhnya Orde Baru tahun 1998. Kedge', realitas perkembangan reformasi yang dinilai oleh HMI MPO diwarnai kegagalan dengan adanya penghianatan terhadap agenda reformasi yang dilakukan elit politik pasca reformasi Mei 1998 adalah juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap munculnya radikalisasi gerakan HMI MPO. Hal ini terjadi hingga munculnya kehendak HMI MPO tentang perlu dibentuknya Dewan Presidium Nasional (DPN).Merujuk pada teori Horace M Kallen, kehendak HMI MPO tentang DPN ini menunjukkan adanya upaya untuk menggantikan tatanan yang ada. Artinya terdapat relevansi teoritis atas realitas radikalisasi gerakan HMI MPO.Selain itu, penulis menemukan bahwa radikalisasi yang terjadi pada HMI MPO tidak hanya sebagai respons terhadap kondisi yang ada, misalnya faktor persentuhan dengan perkembangan dunia Islam, represifnya Orde Baru, gagalnya reformasi, tetapi jugs terbentuk karena peran aktor atau tepatnya peran para pengader dan alumni HMI yang mendukung perjuangan HMI MPO. Tetapi justru karena peran itulah independensi HMI MPO sebagai sebuah organisasi menjadi berkurang, bahkan diragukan."

"Munculnya radikalisme di kalangan kaum muda merupakan fenomena yang penting untuk diamati. Di tengah kehidupan sebuah bangsa yang tengah menapaki masa transisi menuju demokrasi, munculnya radikalisme politik bisa dimaknai secara ganda: positif dan negatif. Secara positif ia bisa dipandang sebagai daya dorong yang mempercepat proses demokratisasi, tetapi secara negatif bisa dimaknai sebagai ancarnan bagi tegaknya demokrasi. Dalam tesis ini peneliti lebih melihat radikalisasi pemuda sebagai hal yang positif dalam merombak sistem sosial politik yang lama, menuju ke arah sistem baru yang lebih adil dan demokratis.Tesis ini memfokuskan perhatian pada proses terjadinya radikalisasi politik dalam tubuh Partai Rakyat Demokratik (PRD), sebuah partai politik yang ikut dalam Pemilu 1999. Sejak awal, PRD merupakan wadah tempat anak-anak muda melakukan serangkaian tindakan radikal dalam menentang kebijakan rezim Orde Baru Soeharto.Dalam terminologi ilmu sosial radikalisme merupakan: suatu paham atau aliran dalam gerakan sosial politik, yang ingin membangun suatu dunia atau tatanan sosial politik yang lebih baik; dengan cara menghancurkan akar kejahatan sosial; menghilangkan institusi-institusi yang dianggap menjadi penghalang bagi tegaknya demokrasi; dengan program membangun sistem politik ekonomi yang demokratis dan bervisi kerakyatan. Sifat gerakan radikal adalah revolusioner (bukan evolusioner, reformis, atau gradual), dan untuk itu gerakan ini senantiasa menantang kemapanan kekuasaan yang tidak populis.Penelitian ini-bersifat kualitatif, dengan mencoba memahami pemikiran, sikap dan sifat dari tindakan yang diambil oleh PRD dalam merespons perkembangan sosial politik yang ada, baik pada level lokal maupun nasional. Untuk kepentingan pemahaman itu, peneliti mengumpulkan bahan-bahan (data-data) melalui tiga cara; kajian dokumentasi dan literatur, wawancara mendalam, dan observasi.Yang menjadi pedoman awal penelitian ini adalah pembacaan terhadap sejarah perjalanan bangsa secara umum, yang dengan jelas menempatkan pemuda sebagai salah satu sosok sentral. Di dalam banyak momentum penting, seringkali kaum muda tampil ke depan, memberikan jawaban dan solusi ketika terjadi kebuntuan politik. Eksistensi kaum muda yang demikian ini, dengan jelas tergambar dalam khazanah sejarah bangsa, yang dilukiskan dengan angkatan-angkatan; Angkatan 1908, Angkatan 28, Angkatan 45, dan juga Angkatan 1966. Dan mungkin Angkatan 1998!Pada saat yang sama Peneliti juga menyaksikan ada sekelompok kaum muda yang tidak diukir dengan tinta emas sejarah seperti itu, tetapi sesungguhnya mereka juga memiliki andil dalam merobohkan struktur politik yang korup dan menindas. Mereka berjuang di tingkat akar rumput (grassroots) dengan penderitaan fisik dan mental karena berbagai tekanan; baik dari penguasa maupun dari masyarakatnya sendiri. Tetapi sesungguhnya mereka berhasil mewujudkan cita-cita mereka, yang antara lain berupa; `Pencabutan Dwi Fungsi ABRI', `Pencabutan Paket 5 W Politik', `Penurunan Soeharto', `Referendum untuk Rakyat Maubere'. Mereka itu adalah para aktivis Partai Rakyat Demokratik.Dengan menggunakan kerangka strukturasi Giddens-yang menunjukkan adanya sifat dualitas dalam struktur (duality ofstructur)--penelitian ini menunjukkan bahwa meski Orde Baru dengan seluruh perangkat dan sumber daya yang mereka miliki (rules and resources) telah mencoba mendominasi seluruh aktor yang ada di bawahnya, tetap saja ada ruang dan cara yang cukup bagi aktor untuk melakukan 'perlawanan' terhadap struktur. Bahkan dalam banyak hal, aktor justru memanfaatkan kebijakan yang diterapkan oleh struktur sebagai `alat' untuk melawan. Gerakan kaum muda yang semula hanya bersifat protes sosial, karena ditumpas secara represif akhimya malah merubah gerakan menjadi bersifat ideologis dan radikal.Tampak ada korelasi yang signifikan antara tingkat represifitas penguasa dengan tingkat resistensi yang diberikan. Mengikuti teori pegas, semakin kuat penekanan semakin kuat pula tingkat perlawanan.Tesis ini berkesimpulan, pertama, konsep teoritik strukturasi Giddens relevan untuk menjelaskan tentang proses terjadinya radikalisme kaum muda (meski tesis ini hanya mengeksplorasi satu aspek dari tiga aspek utama yang disebut Giddens, yaitu aspek struktur `Dominasi'). Kedua, konsep radikalisme Popper berlaku dalam radikalisme PRD dengan catatan radikalisme PRD tidak persis se-ekstrim konstruksi Popper yang menyarankan adanya `pembunuhan, pengusiran dan pendeportasian'.Ketiga, tentang kemunculan radikalisme, penelitian ini dalam beberapa hal mengukuhkan teori Jocano, tetapi ada perbedaan mendasar, jika Jocano menunjukkan radikalisme muncul sebagai respons terhadap modernisasi, PRD tidak pernah menentang atau menolak modernisasi. Radikalisme PRD hanya menentang dan melawan setiap aspek kehduoan yang mengancam tegaknya demokrasi dan HAM."

"Pendidikan perdamaian adalah sebuah terminology yang belum terlalu dikenal. Istilah ini tentunya kalah pamor dengan istilah terorisme yang tentu semua oran sudah cukup familiar dengannya. Pendidikan perdamaian berupaya mengembangkan pengetahuan, kompetensi, sikap-sikap dan nilai-nilai yang bertujuan mengubah sikap, sifat dan pola piker seseorang yang menciptakan atau meningkatkan kekerasan. Program deradikalisasi bertujuan untuk mengubah pola piker teroris untuk tidak lagi menyimpang dari ajaran yang benar dan menghilangkan budaya kekerasan yang dianutnya. Karena pendidikan perdamaian adlah sebuah cara yang digunakan untuk mengembangkan budaya damai, maka pendidikan perdamaian itu sendiri dapat digunakan dalam program deradilakalisasi sebagai salah satu kurikulum pengajarannya. Dalam tulisan ini, penulis akan melihat bagaimana pendidikan perdamaian dapat diintegrasikan sebagi salah satu bagian dari program deradikalisasi, khususnya kepada para napi teroris yang sudah berada dalam lembaga pemasyarakatan dan juga bagaimana para napi teroris tersebut bias diberdayakan sebagai pendidik pendidikan perdamaian di masyarakat setelah bebas."