Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 219241 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Niode, Burhan
"Objek penelitian ini terfokus kepada perilaku politik (political behavior)
pemilih Muslim pada Pemilu 1999 di DKI Jakarta, yang bertujuan untuk
menjawab permasalahan seperti yang dirumuskan berikut ini. (1) bagaimanakah perilaku memilih pemilih Muslim pada Pemilihan Umum 1999?; (2) bagaimanakah pandangan pemilih Muslim terhadap keberadaan parpol-parpol Islam pada Pemilu 19992; (3) bagaimanakah pandangan pemilih Muslim terhadap penggunaan simbol Islam dalam politik?
Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan (questibner) kepada 250 pemilih Muslim yang telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 1999 dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan beberapa tokoh informal Muslim yang tersebar di lima wilayah (kotamadya) yang ada di DKI Jakarta. Sedang data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metod deskriptif-analitis.
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) pengelompokan sosial-keagamaan berperan di dalam membentuk sikap dan perilaku politik pemilih; (2) agama (baca: Islam), yang dimanifestasikan dalam bentuk asas dan lambang parpol, dapat berperan sebagai tali pengikat sekaligus berfungsi sebagai landasan identilikasi diri bagi parpol dengan pemilihnya, terutama pemilih yang yang berlatar belakang pendidikan menengah ke bawah; (3) program partai dapat menjadi dasar bagi pemilih di dalam memilih parpol; (4) figuritas seorang pemimpinan parpol atau pun calon presiden dapat berpengaruh terhadap pilihan politik pemilih; (5) selain perlakuan tidak adil dari rezim Orde Baru terhadap PDIP dan pemimpinnya, juga ligur Megawati Soekarnoputeri sebagai anak presidenvPresiden dan ideologi Nasionalisnya yang mendorong pemilih mengidentifikasi diri dengan PDIP; (6) walaupun media massa sudah menjadi konsumsi keseharian pemilih, tetapi kemanfaatannya sebagai media komunikasi polilikv(baca: sarana informasi Pemilu 1999) dan pendidikan politik lebih dominan difungsikan oleh merek yang memiliki Iatar belakang pendidikan menengah kevatas, dan; (7) sikap mendukung atau pun menolak terhadap keberadaan parpolvIslam dan pnggunaan simbol Islam dalam politik antara lain dipengaruhi olehvfaktor umum.
Penegasan-penegasan di alas setidak-tidaknya telah memberikan gambaran tentang bagaimana perilaku polltik pemilih Muslim pada Pemilu 1999. Lebih dari itu, dapat dijadikan sebagai dasar di dalam mengevaluasi kekalahan parpol Islam dalam Pemilu 1999. Kekalahan tersebut Iebih disebabkan: (1) budaya politik pemilih Muslim yang masih mencerminkan kuatnya unsur paternalisltik; (2) kurang siapnya parpol Islam dalam mengikuti Pemilu 1999; (3) kurangnya soslallsasi parpol Islam ke tingkat massa; (4) simbol Islam tidak serta merta dlterima oleh semua pihak; (5) banyaknya parpol Islam yang terlibat dalam Pemilu 1999, dan; (6) dalam diri PDIP serla pemimpinnya (Megawatl Soekarnoputeri) identik dengan simbol ketidakadilan."
2001
T4925
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yoshua Caesar Justinus
"Kemunculan COVID-19 secara mendadak pada tahun 2020 mengganggu berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah pemilihan umum. Karakteristik COVID-19 sebagai penyakit menular meningkatkan resiko kesehatan sehingga dapat menurunkan partisipasi politik dalam pemilihan umum. Meskipun begitu, penelitian secara empiris menunjukkan hasil yang inkonklusif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dampak dari COVID-19 terhadap partisipasi politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) 2020. Dengan menggunakan metode Difference-in-Differences (DiD), Propensity Score Matching-DiD, serta First-difference regression untuk data panel 2015 dan 2020, studi ini menemukan tidak adanya dampak signifikan dari pandemi COVID-19 terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020. Studi ini juga menemukan korelasi positif antara tingkat partisipasi politk dan wilayah dengan tingkat kompetisi antar calon serta rata-rata lama sekolah. Sementara pertarungan antara kepala dan wakil kepala daerah petahana serta selisih jumlah kursi DPRD antara koalisi terbesar dan kedua terbesar dalam pemilihan yang sama berkorelasi negatif dengan tingkat partisipasi. Studi ini berkesimpulan bahwa risiko kesehatan tidak menyurutkan partisipasi politik di Indonesia. Hal ini dapat berimplikasi secara luas dalam konteks pengendalian COVID-19 di Indonesia.

The sudden emergence of COVID-19 in 2020 disrupted various aspects of life, one of which was the general election. The characteristics of COVID-19 as an infectious disease increase health risks and potentially reduce political participation in general elections. However, empirical researches have shown inconclusive results. Therefore, this study aims to estimate the impact of COVID-19 on political participation in the 2020 Regional Elections. Using the Difference-in-Differences (DiD) method, Propensity Score Matching-DiD, and First-difference regression covering 2015 and 2020 panel data, this study finds no significant impact of the COVID-19 pandemic on voter turnout. This study also finds that turnout is positively correlated with regions witnessing two or more competing candidates and achieving longer mean years of schooling. Meanwhile, regions witnessing head-to-head between mayoral or regent incumbents and their deputies as well as having a larger coalition gap in the local parliament are negatively correlated with turnout. This study concludes that health risks do not discourage political participation in Indonesia. This has broad implications in the context of COVID-19 handling in Indonesia. "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anindita Pratitaswari
"Perubahan desain pemilu di era reformasi telah memberi dampak terhadap perubahan strategi kandidat untuk memenangkan pemilu. Sejak Pemilu 2009 hingga 2019, beberapa peserta pemilu mulai mengejar suara personalnya. Berbagai usaha akan mereka lakukan, termasuk membentuk relasi patron klien dengan seorang broker. Keberadaan broker dipercaya membantu mengatasi kendala timbal balik dialami oleh kandidat. Fenomena jaringan perantara pada pemilu era reformasi semakin beragam. Menurut Aspinall dan Mada Sukmajati (2014), terdapat tiga jenis fenomena broker yaitu partai politik, tim sukses, dan jaringan sosial Sementara penelitian ini akan membahas fenomena broker lainnya yaitu broker penyelenggara pemilu. Studi ini meneliti tentang peran broker penyelenggara pemilu dengan mengambil studi kasus praktik broker penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang pada Pemilu 2019. Alasan kesediaan beberapa penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang adalah ikatan pertemanan, motivasi ekonomi, serta aspek manajerial pemilu. Tidak semua broker kerap diidentikan sebagai “the Peronist problem-solving network” (Auyero, 2000) karena memungkinkan broker gagal memenangkan kliennya pada pemilu. Penelitian ini juga menjelaskan problematika loyalitas kesetiaan broker penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori brokerage dan konsep integritas pemilu.

The Changes in election design in the reform era have had an impact on changing candidate strategies to win elections. From the 2009 to 2019 elections, several election participants began to pursue their votes. They will do various efforts, including establishing a patron-client relationship with a broker. The existence of a broker is believed to help overcome the reciprocal obstacles experienced by candidates. The phenomenon of the intermediary network in the reform era elections is increasingly diverse. According to Aspinall and Mada Sukmajati (2014), there are three types of broker phenomena, namely political parties, successful teams, and social networks. This study examines the role of election management brokers by taking a case study of the practice of election management brokers in Karawang Regency in the 2019 Election. The reasons for the willingness of several election organizers in Karawang Regency are friendship bonds, economic motivation, and managerial aspects of the election. Not all brokers are often identified as “the Peronist problem-solving network” (Auyero, 2000) because it allows brokers to fail to win their clients in elections. This study also explains the problem of loyalty of election management brokers in Karawang Regency. The theories used in this research are brokerage theory and the concept of electoral integrity."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Julizar Idris
"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilu Legislatif 2014 (Survei Perilaku Pemilih diKecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan) Segmentasipemilihdapatdiklasifikasikan berdasarkan tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, umur, kepercayaan atau agama, etnis, kelas social dan lain sebagainya. Dalam tesis ini penulis ingin menguraikan tentang segmentasi pemilih berdasarkan segmentasi umur dengan melakukan studi khusus tentang perilaku memilih pemilih, khususnya para pemula dalam memilih partai politik. Tesisinimembahasseberapa besar pengaruh faktor platform dan ideologi partai, program kerja partai, citra partai, identifikasi tokoh partai, hubungan emosional pemilih terhadap partai, isu dan pemberitaan yang terkait dengan partai, serta afiliasi sosial (social afiliation) para pemilih, terhadap besar kecilnya preferensi politik para pemilih pemuladalammemilihpartaipolitik. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa faktor platform dan ideologi partai, program kerja, isu dan pemberitaan partai, dan afiliasi sosial pemilih mempengaruhi preferensi politik para pemilih pemula dalam Pemilu Legislatif 2014. Kata kunci: Faktor-faktor, pemilih pemula,Teori Reason Action, komunikasi politik.

Segmentation of voters can be classified based on the economic level, education level, age, religious beliefs, ethnicity, social class, and so forth. In this thesis, the author would like to elaborate on voter segmentation based on age segmentation by making a special study of the first voter behavior in the vote political parties
This thesis discusses how much the the influence of party platforms and ideology, work program of the party, the party's image, identification of party figures, emotional ties to the party's voters, issues and news related to the party, and social affiliation of voters, to the size of the the political preferences of the first voters in choosing the political party,
The results showed , that the factor of party platforms and ideology, work program of the party, issues and news related to the party, and social affiliation, affects the political preferences of first voters in the 2014 legislative elections
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fanny Yulia
"Penelitian ini merupakan sebuah analisis terhadap teks berita politik seputar Pilkada Serentak 2015 yang membahas kandidat kepala daerah perempuan. Metode yang digunakan untuk menganalisis teks berita adalah semiotika, dan difokuskan pada bagaimana harian Kompas dan Koran Tempo merepresentasikan politisi perempuan dalam berita politik. Semiotika yang digunakan adalah metodologi semiotika Roland Barthes yakni lima kode pokok untuk menggali mitos dalam narasi literatur. Kerangka konseptual Cultural Studies dan Media Marxist digunakan untuk mengkritisi kultur patriarki yang tercermin dalam bahasa-bahasa yang digunakan media untuk membahas politisi perempuan. Kultur patriarki dianggap menghegemoni ruang redaksi baik pekerja media maupun komunikator massa, yang tercermin dari pemilihan kata-kata serta fakta yang dimunculkan. Masing-masing media memunculkan mitos tersendiri atas perempuan di ranah politik, khususnya yang maju sebagai kandidat kepala daerah. Mitos tersebut masih menerjemahkan hegemoni ideologi patriarki ke dalam bahasa pemberitaan, walaupun dengan derajat yang berbeda.

This research aims to provide analysis about women candidates on 2015 local elections in political news texts. Semiotics method is applied to analyse news, and I focused the research on how Kompas and Koran Tempo are representing women politicians in political news. On this research, I used Roland Barthes’s semiotic; five major codes to reveal myths on narrative literaturs. Cultural Studies and Media-Marxist as the conceptual framework to criticize patriarchy culture that implies on languages to represent women politician in media. Patriarchy culture is considered as hegemony in redactional spaces, either media workers or mass communicators. This hegemony is mirrored from words and facts that chosen into women politician’s narrative news. Each media brings out their own myths upon women on politics, especially whom run for office in 2015 local election. Both media have myths that translated patriarchy ideology hegemony, despite on different levels. The level can be interpretatively measured by different style of narrative  and language explication.

"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Idham Holik
"[ABSTRAK
Penelitian ini merupakan studi tentang komunikasi politik pencitraan kandidat dalam
Pemilukada DKI Jakarta 2012, khususnya yang difokuskan pada pencitraan Jokowi.
Kemenangan Jokowi dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012 sangat fenomenal –Jokowi adalah
kandidat yang berasal dari luar Jakarta mampu mengalahkan kandidat petahana (incumbent).
Pencalonan Jokowi menjadi cermin bahwa Partai PDI Perjuangan sebagai partai yang
berorientasi pasar dan konsultan (consultant-and-market oriented party) –atau disebut juga
dengan istilah professionalized party. Keunggulan skor Jokowi dalam hasil Survei Opinion
Leader (Cyrus Network & Laboratorium Psikologi Politik UI) menjadi rujukan utama
kebijakan Partai PDI Perjuangan dalam mencalonkan Jokowi sebagai Calon Gubernur DKI
Jakarta pada Pemilukada 2012. Jokowi adalah kandidat pilihan pasar (market-choice
candidate). Jokowi adalah kandidat ideal yang diyakini memiliki kompetensi kepemimpinan
untuk memimpin Jakarta. Cyrus Network, sebuah lembaga konsultan politik, bersama
Laboratorium Psikologi Politik UI telah menjadi promotor atau endorser pencalonan Jokowi.
Profesi sebagai promotor atau endorser kandidat ideal telah menjadikan Cyrus Network
menjadi penciptra tradisi baru dalam dunia konsultansi politik di Indonesia dan dunia –
selama ini belum ada publikasi hasil penelitian yang menyatakan ada sebuah lembaga
konsultan politik menjadi promotor kandidat. Cyrus Network mendobrak tradisi lama dalam
dunia konsultasi politik dimana keterlibatan konsultan politik dalam pemilu didorong oleh
semangat bisnis (market-driven consultant). Dukungan Cyrus Network terhadap Jokowi
dilandasi oleh semangat idealisme (idealism driven consultant).
Dalam riset-riset terdahulu dinyatakan bahwa konsultan politik sangat dominan dalam
mencitrakan kandidat sehingga konsultan politik disemati dengan beragam profesi seperti
sebagai image merchants (Heibert, et al, 1971), arsitek kampanye dan ahli komunikasi politik
(Napolitan, 1972), professional image makers (Nimmo, 1976), issue primers (Medvic, 1997),
candidate marketers (Dulio, 2000), dan konsultan citra (image consultant) (Perloff, 2010).
Untuk kasus kampanye citra (image-making campaign) Jokowi, konsultan politik tidak
demikian. Jokowi sangat dominan dalam kampanye citranya, sehingga konsultan politik tidak
sama sekali memodifikasi citra politik Jokowi, tidak seperti Fauzi-Nara –di putaran kedua,
konsultan politiknya melakukan perubahan citra politik Fauzi misalnya dari gaya komunikasi
arogan menjadi santun. Komunikasi politik pencitraan Jokowi menggunakan pendekatan
alamian (natural approach). Jokowi adalah kandidat yang memiliki citra otentik (authentic
image). Jokowi adalah seorang kandidat yang memiliki kecerdasan dalam marketing politik,
public relations politik, manajemen isu politik, manajemen kesan politik, dan estetika
komunikasi politik. Produk-produk politik seperti baju kotak-kotak, salam metal, kampanye
blusukan, dll merupakan murni gagasan Jokowi sendiri, bukan konsultan politik. Ini semakin
menegaskan bahwa masa kampanye adalah masa penguatan citra politik bukan penciptaan
citra politik kandidat. Ini artinya bahwa selain terkait dengan kualitas personalitas, citra
politik kandidat tidak terlepas pada persoalan rekam jejak politik masa lalu kandidat –
kampanye permanen menjadi kunci pencitraan kandidat petahan. Kasus Jokowi semakin
menegaskan bahwa di era personalisasi politik, citra politik kandidat harus otentik bukan
kemasan. Di era personalisasi dan mediatisasi politik elektoral, otentisitas adalah kunci
efektivitas komunikasi politik pencitraan kandidat. Inilah yang penulis sebut dengan istilah
Universitas Indonesia
authentic candidate theory. Konsultan politik hanya mengkomunikasikan otentisitas citra
kandidat. Dalam era personalisasi politik elektoral, konsultan politik hanya sebagai manajer
kampanye (campaign manager) dan penguat citra politik (political image reinforcer).
Temuan disertasi ini menjadi kritik terhadap deliberative priming theory (Medvic, 1997)
dimana sebagai primer atau issue chooser, konsultan politik merekayasa citra kandidat
melalui pemilihan isu politik. Selain itu juga, temuan riset ini menjadi kritik atas temuan dari
penelitian De Landtsheer, De Vries, dan Verstessen (2008:225) tentang penampilan politik
yang pantas (the appearance of political suitability) dalam manajemen kesan politik (political
impression management). Citra politik kandidat sangat bergantung pada kepantasan politik
dan ini terletak pada penampilan fisik kandidat. Oleh karennya, kandidat memungkinkan
untuk memanipulasi atau merekayasa penampilan fisiknya seperti yang diinginkan
(politically desirable).;

ABSTRACT
The research is a part of study of political communication that explains the imagemaking
of candidate in 2012 Jakarta Gubernatorial Elections, especially Jokowi. Jokowi’s
electoral triumph in 2012 Jakarta Gubernatorial Election is the most phenomenal –he is a
candidate from outside Jakarta who have been defeated the powerful incumbent candidates
Fauzi-Nara. Jokowi’s candidacy represents that Indonesian Democratic Party of Struggle
(PDI Perjuangan) is as a consultant-centered and-market-oriented party –in the other words,
it is a professionalized party. Excellence of Jokowi’s grade in Opinion Leader Survey
findings (issued by Cyrus Network a political consultant firm, and Political Psychology
Laboratory of University of Indonesia) become as a main source of PDI-P’s policy in
nominating Jokowi as a gubernatorial candidate in 2012 Jakarta direct local elections. Jokowi
is a market-choice candidate. Jokowi is an ideal candidate who is believable to have the high
competence of leadership to lead the Jakarta province. The Cyrus Network and the Political
Psychology Laboratory of UI were political promoters or endorsers for Jokowi’s candidacy.
The profession made them as the makers of new tradition in the world of political
consultancy in Indonesia and the world wide –there is no publication of research of political
consultants in all the time that describes the political consultants as the candidate promoters
or endorsers. The Cyrus Network have broken the old tradition of political consultancy where
involvement of the consultants in elections were driven by the spirit of business –in the other
word, they are the market-driven consultants. Cyrus Network’s endorsement for Jokowi’s
candidacy was based by the spirit of political idealism –in the other words, it is an idealismdriven
consultant.
According the previous research of political consulting, the political consultants were
the most dominant in making candidates’ image. Therefore, political consultants’ profession
were as image merchants (Heibert, et al, 1971), campaign architects and experts of political
communication (Napolitan, 1972), professional image makers (Nimmo, 1976), issue primers
(Medvic, 1997), candidate marketers (Dulio, 2000) and image consultant (Perloff, 2010).
However for the case of Jokowi’s image-making campaign, it was different where the
political consultant was not dominant in modifying or reengineering. Jokowi’s political
image, not as the case of Fauzi-Nara –in the second round of the direct local elections, their
political consultants have been modified or reengineered their image, e.g. the political
consultant have modified Fauzi’s political style from arrogant to be polite. In the practice of
political communication of image making, Jokowi had used the natural approach that created
authentic image –in the other words, Jokowi was an authentic candidate. It was caused by
Jokowi’s intelligence in political marketing, political public relations, political issues
management, political impression management, and aesthetics of political communication.
All of Jokowi’s political products was his brilliant ideas e.g. “iconic” checkered shirt, metal
sign or greeting, “blusukan” (impromptu visits) campaign, etc, not the political consultants. It
argues that the campaign is a phase of political image reinforcement, not political image
formation. It explains to us that the politician’s past record is the key of successful of
candidate’s image formation –especially, the permanent campaign is the key success for the
Universitas Indonesia
incumbents. In personalization era, the main factor of image making is authenticity, not
modifications or packaging as well as engineering. The authenticity is the main factor for
making political communication of candidate image-making more effective. So, the writer
calls it as the authentic candidate theory. The political consultants only communicate the
authenticity. In this era, they are just as the campaign manager and political image reinforcers
or sharpener. This research’s finding becomes as criticism for the deliberative priming theory
(Medvic, 1997) that explained political consultants as issue primers or choosers whose
political skill in engineering the candidate’s image through political issue priming. It is also
criticism for a research that is hold by De Landtsheer, De Vries, & Verstessen (2008). Their
research finding explains that the appearance of political suitability in political impression
management is rooted to candidate’s physical appearance. Therefore, it is possible to
manipulate the physical appearance of candidate in a “politically desirable” sense, The research is a part of study of political communication that explains the imagemaking
of candidate in 2012 Jakarta Gubernatorial Elections, especially Jokowi. Jokowi’s
electoral triumph in 2012 Jakarta Gubernatorial Election is the most phenomenal –he is a
candidate from outside Jakarta who have been defeated the powerful incumbent candidates
Fauzi-Nara. Jokowi’s candidacy represents that Indonesian Democratic Party of Struggle
(PDI Perjuangan) is as a consultant-centered and-market-oriented party –in the other words,
it is a professionalized party. Excellence of Jokowi’s grade in Opinion Leader Survey
findings (issued by Cyrus Network a political consultant firm, and Political Psychology
Laboratory of University of Indonesia) become as a main source of PDI-P’s policy in
nominating Jokowi as a gubernatorial candidate in 2012 Jakarta direct local elections. Jokowi
is a market-choice candidate. Jokowi is an ideal candidate who is believable to have the high
competence of leadership to lead the Jakarta province. The Cyrus Network and the Political
Psychology Laboratory of UI were political promoters or endorsers for Jokowi’s candidacy.
The profession made them as the makers of new tradition in the world of political
consultancy in Indonesia and the world wide –there is no publication of research of political
consultants in all the time that describes the political consultants as the candidate promoters
or endorsers. The Cyrus Network have broken the old tradition of political consultancy where
involvement of the consultants in elections were driven by the spirit of business –in the other
word, they are the market-driven consultants. Cyrus Network’s endorsement for Jokowi’s
candidacy was based by the spirit of political idealism –in the other words, it is an idealismdriven
consultant.
According the previous research of political consulting, the political consultants were
the most dominant in making candidates’ image. Therefore, political consultants’ profession
were as image merchants (Heibert, et al, 1971), campaign architects and experts of political
communication (Napolitan, 1972), professional image makers (Nimmo, 1976), issue primers
(Medvic, 1997), candidate marketers (Dulio, 2000) and image consultant (Perloff, 2010).
However for the case of Jokowi’s image-making campaign, it was different where the
political consultant was not dominant in modifying or reengineering. Jokowi’s political
image, not as the case of Fauzi-Nara –in the second round of the direct local elections, their
political consultants have been modified or reengineered their image, e.g. the political
consultant have modified Fauzi’s political style from arrogant to be polite. In the practice of
political communication of image making, Jokowi had used the natural approach that created
authentic image –in the other words, Jokowi was an authentic candidate. It was caused by
Jokowi’s intelligence in political marketing, political public relations, political issues
management, political impression management, and aesthetics of political communication.
All of Jokowi’s political products was his brilliant ideas e.g. “iconic” checkered shirt, metal
sign or greeting, “blusukan” (impromptu visits) campaign, etc, not the political consultants. It
argues that the campaign is a phase of political image reinforcement, not political image
formation. It explains to us that the politician’s past record is the key of successful of
candidate’s image formation –especially, the permanent campaign is the key success for the
Universitas Indonesia
incumbents. In personalization era, the main factor of image making is authenticity, not
modifications or packaging as well as engineering. The authenticity is the main factor for
making political communication of candidate image-making more effective. So, the writer
calls it as the authentic candidate theory. The political consultants only communicate the
authenticity. In this era, they are just as the campaign manager and political image reinforcers
or sharpener. This research’s finding becomes as criticism for the deliberative priming theory
(Medvic, 1997) that explained political consultants as issue primers or choosers whose
political skill in engineering the candidate’s image through political issue priming. It is also
criticism for a research that is hold by De Landtsheer, De Vries, & Verstessen (2008). Their
research finding explains that the appearance of political suitability in political impression
management is rooted to candidate’s physical appearance. Therefore, it is possible to
manipulate the physical appearance of candidate in a “politically desirable” sense]"
2014
D1996
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arya Putra Mahendra
"Pemilih muda pada Pemilu 2024 sebanyak 428.000 pemilih, dengan banyaknya pemilih muda, peneliti berusaha meneliti faktor yang lebih dipertimbangkan oleh pemilih muda untuk memilih kandidat pemimpin dengan cara membandingkan faktor identitas dan performa sebagai dasar perilaku memilih pemilih muda. Hipotesis penelitian ini adalah performa kandidat lebih dipertimbangkan oleh pemilih Generasi Z sebagai dasar dalam memilih kandidat pemimpin dibandingkan dengan identitas. Penelitian kuantitatif eksperimental ini menggunakan treatment yang ditranslasi dari penelitian (Hudson, Mcloughlin, Margret & Pandjaitan, 2018). Treatment diberikan setelah partisipan penelitian membuat modelling kandidat prototipikal dan non-prototipikal. Partisipan penelitian ini adalah Generasi-Z yang sudah bisa memilih dalam Pemilu yaitu Generasi Z dengan umur 18-25 tahun (n=194). Dari hasil analisis statistik Factorial ANOVA, ditemukan bahwa nilai Sig. PNP (Tingkat Prototipikalitas Kandidat) adalah .768 > 0.05, nilai tersebut mengindikasikan tidak adanya relasi yang signifikan antara tingkat prototipikalitas kandidat dengan keinginan partisipan untuk memilih kandidat tersebut kembali. Nilai Sig. GB (Tingkat Keberhasilan Kandidat) adalah .058 > 0.05, nilai tersebut mengindikasikan tidak adanya relasi yang signifikan antara tingkat keberhasilan kandidat dengan keinginan partisipan untuk memilih kandidat tersebut kembali. Oleh karena tidak ditemukannya dasar perilaku memilih Generasi Z di Indonesia, diperlukan penelitian lanjutan yang diharapkan dapat mengatasi limitasi dari penelitian ini dengan mendalami faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini yang dapat memengaruhi keputusan memilih partisipan khususnya pada konteks Generasi Z di Indonesia.

Young voters in the 2024 elections amounted to 428,000 voters. With the significant number of young voters, researchers attempted to examine factors considered by young voters in selecting leadership candidates by comparing identity and performance factors as the basis for young voters' voting behavior. The hypothesis of this research is that the performance of candidates is more considered by Generation Z voters as the basis for choosing leadership candidates compared to identity. This quantitative experimental research utilized treatments translated from the study (Hudson, McLoughlin, Margaret & Pandjaitan, 2018). Treatments were administered after research participants created prototypes of candidate models, both prototypical and non-prototypical. The research participants were Generation Z individuals eligible to vote in elections, aged 18-25 years (n=194). From the Factorial ANOVA statistical analysis, it was found that the Sig. PNP value (Level of Candidate Prototypicality) was .768 > 0.05, indicating no significant relationship between the level of candidate prototypicality and participants' desire to vote for the candidate again. The Sig. GB value (Level of Candidate Success) was .058 > 0.05, indicating no significant relationship between the level of candidate success and participants' desire to vote for the candidate again. Therefore, due to the absence of a basis for Generation Z voting behavior in Indonesia, further research is needed to address the limitations of this study by exploring other factors not examined in this research that may influence participants' voting decisions, particularly in the context of Generation Z in Indonesia."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pungky Octa Wijaya
"ABSTRAK
Penelitian ini menjelaskan pengaruh klientelisme terhadap kebijakan publik. Suatu kebijakan
tidak dapat dipisahkan dari proses strategi politik masa kampanye pemilu, hal tersebut
menjadi konsekuensi atas transaksi yang dilakukan antara kandidat dan voters. Dalam riset
ini menjelaskan hubungan klientelisme Anies Baswedan dan PKL Jatibaru Raya yang
dihubungkan Haji Lulung serta pengaruhnya terhadap kebijakan penataan kawasan Tanah
Abang. Keluarnya Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang kebijakan penataan
kawasan Tanah Abang merupakan manifestasi atas transaksi politik saat pilkada, kebijakan
tersebut berupa menata PKL dengan menutup dan memfasilitasi pedagang kaki lima (PKL)
berjualan di badan Jalan Jatibaru Raya. Konsep demikian merupakan usul dari Haji Lulung
sebagai tokoh masyarakat Tanah Abang pada saat Anies Baswedan baru saja duduk di kursi
jabatan gubernur pada Oktober 2017. Kebijakan ini terdapat beberapa mal administrasi dan
berjalan parsial, serta identik dengan bias partisan. Dalam pemenangan pilkada Haji Lulung
memiliki peran menggerakkan jaringan organisasi PPM sebagai mesin politik pemenangan
Anies Baswedan di kawasan Jatibaru Tanah Abang. Organisasi PPM ini melakukan
sosialisasi dari PKL Jatibaru dan warga ke warga untuk memenangkan Anies. Penelitian ini
mengungkapkan bahwa klientelisme dapat bersifat abu-abu karena transaksi yang dilakukan
termanifestasi dalam program dan tidak selalu ditunaikan dalam masa kampanye, dalam
kebijakan ini pula sumber daya yang di diberikan adalah kesempatan berdagang yaitu dengan
memfasilitasi pedagang kaki lima (PKL) berjualan di badan jalan. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam.

ABSTRACT
This research explains about the influence of clientelism on public policy. A public policy
cannot be separated from political strategy during the election campaign, it becomes a
consequence of transaction during election between candidate and voters. This research
explains about clientelism relationship between Anies Baswedan and PKL Jatibaru, also Haji
Lulung as a broker also its implication on the arrangement of Jatibaru Tanah Abang. Instruksi
Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 is manifestation of political transactions during the
elections, the policy is about arranged street vendors (PKL) on the Jatibaru Raya street by
closed it from vehicles. This concept of public policy proposed by Haji Lulung as a Tanah
Abangs public figure community leader when Anies Baswedan in office October 2017. This
policy has some maladministration, partial and partisan bias. At campaign phase, Haji lulung
has mobilize his network, such as PPM Organization as the political machine to winning
Anies Baswedan in the Jatibaru area of Tanah Abang. this research reveals that clientelism
can be on the grey spectrum because transaction carried out is manifested in the program and
not always executed during the campaign period, in this policy, also the resource for the
voters by providing street vendors (PKL) opportunities for trade in Jatibaru Raya street. This
study uses qualitative methods with in-depth interview techniques"
2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Rayhan Naufaldi Hidayat
"Tulisan ini menganalisa bagaimana pemenuhan hak memilih/ right to vote bagi difabel netra dalam akses pemilu di Indonesia. Pokok analisa tertuju pada bagaimana perkembangan konsep dan aturan hak memilih difabel netra serta bagaimana evaluasi dan cetak biru proyeksi hak memilih difabel netra di Indonesia. Tulisan ini dalam menganalisa menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan studi kasus hanya terfokus pada pemilu tahun 2019 dan 2024. Indonesia tengah memasuki babak baru pengakuan hak bagi difabel netra setelah turut serta bergabung menjadi negara pihak yang tunduk pada Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Ratifikasi dilakukan melalui pengesahan UU 19/2011 yang dilanjutkan dengan UU 8/2016. Penanda baru telah tercipta sejatinya paradigma harus diletakkan atas dasar hak yang mengacu pada esensi dari keberagaman manusia. Martabat menuntut kesetaraan akan peluang partisipasi politik dalam penikmatan yang sama. Difabel netra berhak atas penikmatan hak memilih pada pemilu melalui jaminan kesempatan dan akses yang disesuaikan. Akan tetapi, hambatan masih saja terus berulang, seperti ditolak memilih, sulit mengakses informasi dan pemungutan suara tanpa otonomi serta privasi. Oleh karenanya, pembenahan harus menjadi proyeksi holistik sedari koherensi antar norma pemilu, pendataan yang menyeluruh hingga pengembangan pemungutan suara yang berbasis asistensi, sistem braille bahkan pemanfaatan teknologi baru.

This paper analyzes how the visually diffabled are able to access the right to vote in Indonesian elections. The point of the analysis focuses on how the development of the concept and rules of the right to vote for the visually diffabled have evolved, as well as the evaluation and blueprint for the implementation of the right to vote in Indonesia. This paper analyzes using the doctrinal legal research method, with a case study focused solely on the 2019 and 2024 elections. Indonesia has entered a new era of rights recognition for individuals with visual different ability by becoming a state party to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Ratification was carried out through the Law 19 of 2011, followed by Law 8 of 2016. A new marker has been created to indicate that the paradigm must be based on rights that refer to the essence of human diversity. Dignity necessitates equal rights to political participation and equal enjoyment. Individuals with visual different ability have the right to vote in elections by ensuring personalized opportunities and access. However, impediments persist, such as being refused the right to vote, difficulty getting information, and voting without autonomy and privacy. Thus, improvement must be a holistic projection, ranging from electoral norm coherence to extensive data gathering to the development of assistance-based voting, braille systems, and even the employment of new technology."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sulistyowati
"ABSTRAK
Penelitian ini berupaya menggambarkan faktor-faktor yang dimiliki Partai Keadilan Sejahtera PKS dalam pemenangan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa PKS berkontribusi terhadap kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan memanfaatkan modal sosial jaringan sosial , modal ekonomi biaya politik , serta isu politik identitas. Secara konkret, hal ini dilakukan dengan memanfaatkan jaringan sosial yang sudah dibangun hingga di tingkat akar rumput, baik jaringan internal maupun eksternal. PKS juga berperan dalam membiayai dana kampanye kandidat dengan berbagai macam pendanaan. Selain itu, PKS melalui kemampuannya menerapkan strategi riding the wave dalam momentum Aksi Bela Islam 411 dan 212 berhasil menarik lebih banyak pemilih Muslim. Penemuan dari penelitian ini adalah, ketiga faktor tersebut dominan dalam mempengaruhi kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

ABSTRACT
This research describes the factors of PKS in the winning of Anies Baswedan Sandiaga Uno in Jakarta Gubernatorial Election 2017. Using qualitative method, this research shows that PKS has contribute towards the winning of Anies Baswedan Sandiaga Uno by utilitizing social capital social network , financial economic political cost , and the issue of political identity. Concretely, this is done by utilitizing social networks that has been built until grassroots level, both internal and external. PKS also plays a role in financing the candidate rsquo s campaign with various funding. Furthermore, PKS using riding the wave strategy in the momentum of Aksi Bela Islam red 411 dan 212 mdash success to attract Muslim voters more. The finding of this research is, these three factors dominant in affect the winning of Anies Baswedan Sandiaga Uno in Jakarta Gubernatorial Election 2017.
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>