Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini akan mengevaluasi Program P3DT-III dari aépok pelaksanaan perencanaan dengan. rnasalah pokok penelitian adalah ? Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Prasarana Pendukukung Desa Tertinggal. Dari masalah pokok tersebut selanjutnya diuraikan pertanyaan penelitian yaitu : (1) Bagaimana mekanisme perencanaan pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal '? (2) Apakah dalam proses perencanaan itu masyarakat telah dilibatkan dan bagaimana partisipasi masyarakat di dalanmya.Penelitian ini bertujuan (1) untuk memperoleh gambaran dan pemahaman lebih jauh tentang proses Perencanaan Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (PBDT) : (2) untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal.Penelitian dan pengamatan lapangan dilaksanakan selama lebih kurang 2 (dua) bulan, yaitu bulan Sepember sampai dengan bulan Oktober 2001. Lokasi Penelitian adalah di Kecarnatan Salirnpaung Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari 20 buah Desa sebagai wilayah penelitiarr Dalam pengamatan terhadap proses Perencanaan Program P3DT-DI Pola Kombinasi di Kecamatan Salimpaung tersebut diketahui bahwa mekanisme perencanaan itu telah dilaksanakan dalam bentuk forum diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) I sampai 4- Setiap fonun diskusi UDKP menghasilkan kesepakatan-kesepakalan yang dituangkan ke dalam Reacana Strategis (Restra) Kecamatan dan Program lnvestasi Kecamatan (PIK).Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program P3DT-III di Kecamatan Salimpaung diwujudkan melalui pembentukan Kelompok Diskusi Sektor (KDS). KDS-lah yang menerima dan menjaring usulan pembangunan prasarana dari masyarakat untuk selanjutnya diseleksi dan disusun skala prioritasnya. KDS juga yang rnembawa usulan pembangunan prasarana itu ke dalam diskusi-diskusi UDKP di Tingkat Kecamatan. Selanjutnya proses itu diindikasikan bahwa dalam proses perencanaan PBDT tersebut partisipasi masyarakat terwuj ud dalam bentuk tingkatan yang terdiri dari : Berbagi Informasi, Mekanisme Penyaroaian Pendapat, Mekanisme Kerjasama Pembuatan Keputusan dan Mekanisme Mempennndah Pembcrdayaan Akhimya disimpulkan bahwa proses perencanaan program pembangunan di Kecamatan Salimpang telah berlangsung secara partisipatif."

"ABSTRAK Pengadaan barang/jasa sangat rentan sebagai sarana dari tindak pidana korupsi dan persekongkolan tender. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan proses transparan atau terbuka untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah melalui sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasnmigrasi. Permasalahan yang dikaji adalah pengaturan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Unit Layanan Pengadaan, struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan, dan bagaimana sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditinjau dari hukum investasi dan pembangunan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan merefleksikan hukum secara normatif. Data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data sekunder dan data penunjang berupa hasil wawancara dengan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya dan regulasi terkait yang telah memberikan manfaat pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan adanya efisiensi dan efektivitas serta keterbukaan dan transparansi yang dapat memacu pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik, peningkatan peran fungsi dan kewenangan Unit Layanan Pengadaan, dan peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait dan organisasi pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif, kepastian hukum, dan jaminan keamanan yang dapat menunjang pembangunan ekonomi.

---

ABSTRACT

Procurement is very vulnerable toward corruption and tender conspiracy. To avoid this, transparency or openness is needed for government policies implementation to create clean government through electronic procurement system which has been done by Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration. The problems are focused on regulation of electronic procurement system on Procurement Service Unit, organizational structure of Procurement Service Unit, and how electronic procurement system on Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration in terms of investment law and development. The research methodology is normative juridical by reflecting the law normatively. Datas are analyzed qualitatively by describing secondary data and supporting data from interviewed the Procurement Service Unit Secretariat at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration. The results in this research can be concluded that Electronic Procurement on Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration based on Presidential Regulation Number 54 of 2010 concerning Government Procurement of Goods/Services as well as amendment and related regulations that have provided benefits of electronic procurement with efficiency and effectiveness also openness and transparency that can support economic development. Therefore, it is necessary for comprehensive regulation of electronic procurement, increasing the role and authority of Procurement Service Unit, and increasing coordination with related institutions and procurement organizations in Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration to create investment climate conducive, legal certainty, and security guarantees that can support economic development."

"Untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia FISIP-U1, penulis melakukan penelitian dengan judul tersebut di atas dengan tujuan untuk mengetahui dan membahas: faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan di Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Analisis didasarkan pada data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan penyebaran polling terhadap 125 responden. Teknik pemilihan responden dengan teknik stratified random sampling.Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: tingkat kesiapan tokoh masyarakat berada pada tingkat yang sedang. Hal ini ditunjukkan lebih dari sebagian responden yang berada pada skor sedang (27 - 36) yaitu sebanyak 87 responden (69,6%). Sementara itu hanya 16 responden (12,8%) yang berada pada tingkat kesiapan yang tinggi (skor > 38). Dan 22 responden (17,6%) yang mencapai tingkat kesiapan yang rendah (skor < 27). Tingkat kesiapan yang sedang ini meliputi aspek kemauan dan ketrampilan tokoh masyarakat. Aspek kemauan meliputi kesediaan meluangkan waktu, motivasi, penyampaian usulan dalam proses musyawarah, kemauan mengikuti proses musyawarah lebih lanjut, dan kemauan dalam pelaksanaan program pembangunan. Sedangkan aspek ketrampilan meliputi kemampuan dalam mengungkapkan permasalahan, kemampuan mengusulkan permasalahan yang perlu menjadi prioritas pemerintah, kemampuan menyusun langkah-langkah pemecahan masalah, kemampuan dalam proses pengambilan keputusan dan kemampuan dalam pelaksanaan hal-hal yang telah disepakati bersama.Sementara itu, tingkat pengetahuan tokoh masyarakat berada pada tingkat yang sedang. Hal ini ditunjukkan lebih dari sebagian responden yang berada pada skor sedang (23 - 31) yaitu sebanyak 104 responden (83,2%), Sementara itu hanya 12 responden (9,6%) yang berada pada tingkat pengetahuan yang rendah (skor > 31). Dan 9 responden (7,2%) lainnya berada pada tingkat pengetahuan yang sedang (skor 23). Tingkat pengetahuan tokoh masyarakat yang sedang ini meliputi tingkat pengetahuan tentang kondisi masyarakat, bagaimana cara mensejahterakan masyarakat, cara menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, dan tingkat pengetahuan tentang forum musyawarah pembangunan, baik fungsi dan mekanismenya.Sedangkan tingkat pengalaman tokoh masyarakat berada pada tingkat yang sedang. Hal ini ditunjukkan lebih dari sebagian responden yang berada pada skor sedang (25 - 36) yaitu sebanyak 94 responden (75,2%). Sementara itu hanya 22 responden (17,6%) yang berada pada tingkat pengalaman yang rendah (skor < 25). Dan 9 responden (7,2%) lainnya berada pada tingkat pengalaman yang tinggi (skor > 36). Tingkat pengalaman tokoh masyarakat yang sedang ini meliputi tingkat pengalaman tokoh masyarakat dalam organisasi formal dan informal, pengalaman dalam mengikuti rapat dalam organisasi tersebut, pengalaman dalam musyawarah pembangunan, dan pengalaman dalam kegiatan proyek pembangunan, baik langsung maupun tidak langsung.Dan hasil pengukuran regresi terlihat bahwa faktor pengetahuan tokoh masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat kesiapan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi sebesar 0,389. Pengaruh ini, terbilang signifikan karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (3,705 > 1,658),Sementara itu faktor pengalaman tokoh masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat kesiapan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi sebesar 0,568. Pengaruh ini terbilang signifikan karena nilai t hitung Iebih besar dari nilai t label (10,655 > 1,658).Secara bersama-sama, faktor pengetahuan dan pengalaman tokoh masyarakat berpengaruh signifikan. Hal ini terlihat dari nilai F hitung yang lebih besar dari nilai F tabel (88,375 > 3,07). Dan hasil perhitungan tersebut juga terlihat bahwa faktor pengalaman tokoh masyarakat bepengaruh lebih besar daripada faktor pengetahuan tokoh masyarakat. Hal ini terlihat dari nilai koefisien regresi pengalaman tokoh nasyarakat yang lebih besar dari nilai koefisien regresi pengetahuan tokoh masyarakat (0,568 > 0,389).Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: Perlunya sebuah metode yang mampu menjadikan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan, Penumbuhan kesadaran masyarakat hendaknya dimulai dari titik grass root; Pemerintah dalam merencanakan pembangunan harus melihat apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat luas, jangan hanya didasarkan kepada kepentingan politis golongan tertentu saja.; Perlunya sebuah mekanisme controling yang tepat agar peIaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilakukan selain dengan memaksimalkan fungsi legislatif, juga melibatkan masyarakat secara langsung; Perlunya peningkatan pengetahuan dari masyarakat tentang arti dan mekanisme pembangunan melalui dunia pendidikan maupun secara langsung lewat penyuluhan maupun sarasehan dengan warga masyarakat."

"Melalui kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengalur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang masyarakat. Berdasarkan kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi secara aktif dalam seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.Untuk mengkaji apakah dalam proses perencanan pembangunan daerah telah melibatkan masyarakat didalamnya, studi ini memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan perspektif partisipasi masyarakat, kendala-kendala apa saja yang dihadapi di wilayah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dan bagaimana upaya-upaya untuk menanggulanginya. Dengan demikian dapat diformulasikan program apa yang dapat dikembangkan,untuk mengatasinya di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.Penelitian ini mengunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Sumber datanya adalah informan yang didukung oleh dokumen serta pustaka mutakhir yang relevan dengan setting dan field penelitian. Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri dan pedoman wawancara dengan prosedur penelitian melalui wawancara dan diskusi secara mendalam.Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa proses perencanaan pembangunan belum dapat mempertemukan aspirasi yang berasal dari bawah dengan aspirasi yang berasal dari atas. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi berasal dari baik: dari dalam pemerintah dan masyarakat. Dari dalam pemerintah yaitu perilaku dan kualitas aparat pemerintah, dari dalam masyarakat berupa perilaku dan kualitas masyarakat dana. Sedangkan dari luar pemerintah meliputi banyaknya jenjang perencanaan yang tidak berpihak pada perencanaan dari bawah, dan masih dominannya perencanaan dari atas. Kendala dari luar masyarakat berupa perubahan kondisi masyarakat sebagai akibat dari kerusuhan etnis yang tcrjadi di Sambas.Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perubahan terhadap pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berpegang pada tugas dan fungsi sebagai fasilator dan mediator yang dapat memberikainpelayanan yang baik kepada masyarakat. sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi secara aktif. Masyarakat juga dituntut untuk melakukan perubahan terhadap dirinya, mau perduli dan mendukung keseluruhan proses perencanaan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip perencanaan yang partisipastif dalam perencanaan pembangunan."

"ABSTRAK Latar Belakang Salah satu sektor pembangunan yang menarik perhatian di negara kita dewasa ini adalah pembangunan di bidang pariwisata. Pariwisata diharapkan dapat memacu dan memobilisasi pertumbuhan ekonomi masyarakat, devisa negara, membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah wisata itu sendiri. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 dinyatakan bahwa pembangunan pariwisata sebagai sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara serta penerimaan devisa negara meningkat melalui pembangunan pariwisata di tanah air. Berbagai alasan pentingnya pembangunan pariwisata didasarkan beberapa pemikiran sebagai berikut: Pertama, mengingat potensi minyak bumi yang kian merosot di pasar dunia terutama diawali pada dekade 1980-an sehingga tidak lagi menggembirakan masa kini, disamping potensi minyak bumi makin berkurang berkat ekploitasi secara besar-besaran dalam mengejar pembangunan khususnya pada awal Orde Baru. "

"Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep yang melibatkan lingkungan di dalamnya, sehingga interaksi ekonomi tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan dan aktivitas sektor perekonomian saja, tetapi juga harus tetap memperhatikan kualitas lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu menjadi tujuan dalam kegiatan pembangunan. Kenyataannya akibat dari pertumbuhan ekonomi tersebut telah menimbulkan pencemaran udara. Permasalahannya adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dengan PDRB sebagai indikatornya, tetapi tetap memperhatikan masalah lingkungan (seperti emisi) sebagai kendala yang harus dipenuhi.Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini mengaplikasikan program linier dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Salah satu variasi program linier, yaitu program biner digunakan untuk menentukan nilai optimum keberadaan industri tekstil, industri kimia, industri logam dan angkutan jalan raya, dengan tetap mengacu kepada peraturan-peraturan pemerintah DKI Jakarta tentang rencana umum tata ruang tahun 2005 serta batasan baku mutu lingkungan untuk parameter debu, hidro karbon, oksida nitrogen, sulfur oksida dan karbon dioksida.Hasil aplikasi program linier menunjukkan bahwa industri tekstil, industri kimia dan industri logam dasar harus dipindahkan/relokasi, sedang untuk transportasi tetap berlangsung. Kelemahan dari penelitian ini adalah bahwa konversi fungsi batasan terbuka untuk diperdebatkan para ahli lingkungan."