Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas proses interaksi kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sekuler di Indonesia pada tahun 1908 hingga 1959. Pertumbuhan nasionalisme mengawali penulisan ini dan diakhiri dengan diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin.Sebuah bangsa dalam proses menuju terbentuknya sebuah negara diawali dengan tumbuhnya rasa nasionalisme. Proses tumbuhnya rasa nasionalisme di Indonesia diawali dengan munculnya organisasi kemasyarakatan yang modern. Organisasi tersebut merupakan wadah bagi semua tokoh pergerakan nasional berinteraksi dan menyalurkan aspirasi mereka dalam melakukan perlawanan terhadap kekuatan kolonial. Perjuangan pergerakan ini ditandai dengan pencarian ideologi bagi perjuangan mereka. Hal tersebut memunculkan dua kekuatan dalam pergerakan nasional, yaitu nasionlis Islam dan nasionalis sekuler. Adanya dua kekuatan ini memunculkan persaingan dalam meraih pengaruh dari masyarakat. Sehingga pembentukan wadah persatuan lewat konfederasi pun, interaksi mereka tidak dapat muncul sebagai sebuah kekuatan yang mampu menekan kolonialisme Belanda untuk mewujudkan citacita kebangsaan Indonesia, Indonesia Merdeka.Persaingan ini terus berkembang dalam kehidupan politik Indonesia hingga Indonesia merdeka. Sehingga dalam kehidupan politik Indonesia selalu ditandai dengan singgungan dua kelompok tersebut. Melihat hal di atas persatuan bukan satu hal yang mudah dan banyak tantangan yang muncul dalam mewujudkannya. Kecurigaan di antara sesama menyebabkan ketidakpercayaan diantara mereka. Ketidakpercayaan membawa mereka kepada kebencian tehadap kelompok lain yang akhirnya kebencian itu membawa perpecahan dikalangan tokoh pergerakan. Hal tersebut menjadi suatu hambatan dalam mencapai persatuan Indonesia. Perbedaan pendapat ini bukan semata oleh karena perbedaan ideology antara Islam dan sekuler namun lebih pada adanya kepentingan pribdai atau golongan tertentu. Hal inilah yang menjadi kelemahan dalam persatuan bangsa kita dalam menuju Indonesia yang adil dan sejahtera."

"Penangkapan kaum Komunis pada masa pemerintahan Sukiman -- kemudian dikenal dengan sebutan Razzia Agustus merupakan suatu sebab dari konflik ideologis, yakni Nasionalis Islam dengan komunisme. Konflik tersebut sebenarnya lebih banyak terlihat di dalam perdebatan-perdebatan tentang ke arah mana suatu kebijaksanaan pemerintahan harus dijalankan. Hal tersebut telah berlangsung sejak sebelum Sukiman, bahkan juga se_sudah masa pemerintahannya. Akan tetapi sikap Sukiman _ sebagai Nasionalis Islam -- terhadap konflik ideologis tersebut, tidak saja dilihat sebagai sebagai suatu kendala dalam menjalankan kebijaksanaan-kcbijaksanaan pemerintah, melainkan juga bagi ideologi bangsa In_donesia yang mayoritas Islam. Sikap Nasinalis Islam yang apriori terhadap ideology komunisme tersebut telah diperlihatkan oleh Sukiman sejak sebelum naik menjadi perdana menteri. Ketika diperoleh laporan--laporan dari pihak peme_rintah -- dalam hal ini Kejaksaan Agung--bahvra ada rencana kaum komunis (PKI) untuk melakukan pembunuhan terhadap para politisi dan tentara, tercantum juga nama presiden dan wakil presiden. Laporan tersebut diyakinkan oleh adanya serangan kaum komunis terhadap pos penjagaan di Tanjung Priok. Selain adanya laporan dan serangan kaum komunis itu, diperoleh juga laporan bahwa aktivitas kaum komunis di dalam negeri mendapat sokongan dari partai-partai komunis luar negeri. Adanya hubungan tersebut dianggap sebagai peluang kaum komunis dalam meluaskan ideologi komunisme di dalam negeri. Demikianlah, akhirnya sikap Nasionalis Islam Sukiman diekspresikan dengan mengadakan penangkapan terhadap kaum komunis selama bulan Agustus 1951. Akan tetapi begaimana selanjutnya aktivitas kaum komunis, adalah di Luar konteks skripsi ini."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai organisasi sayap Islam, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Penelitian dilatarbelakangi adanya perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan Islam, terutama dalam hal bentuk negara apa yang disepakati. Perbedaan berlanjut masa Orde Baru, yang membuat hubungan antara Islam dan negara saling antagonistik, dan kemudian akomodatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana PDIP sebagai partai nasionalis-sekuler membentuk Bamusi, faktor-faktor apa yang membuat PDIP membentuk sayap Bamusi, serta bagaimana implikasinya.Pijakan teoritis penelitian ini menggunakan teori kepartaian dari Maurice Duverger, dan Miriam Budiardjo. Di samping itu juga menggunakan teori dari Otto Kirchheimer, Richard S. Katz, Peter Mair dan teori pilihan rasional. Selain itu, menggunakan pendekatan aliran politik dari Clifford Geertz, akomodasi Islam dan negara dari Bahtiar Effendy, serta pendekatan konvergensi Islam dari Kuntowijoyo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh melalui wawancara. Sementara sumber sekunder diperoleh dari media massa dan kajian pustaka.Terdapat faktor mengapa Bamusi terbentuk. Faktor eksternal, meliputi hubungan Islam dan negara, serta konvergensi sosio-kultural masyarakat Islam. Sementara faktor internal, adanya dinamika internal partai yang melihat adanya dikotomi antara kalangan Islam dan nasionalis. Selain itu, stigma politik PDIP yang dianggap sebagai partainya orang abangan, sekuler, partainya non-Muslim, dan sejenis. Faktor lain yang tidak bisa Implikasi adanya Bamusi, kini PDIP tidak lagi dilihat sebagai partai nasionalis-sekuler, namun sudah mengakomodasi sisi religius. Bamusi menjadi alat justifikasi atau pembenaran dan legitimasi bagi PDIP menjadi partai nasionalis religius. Selain itu, Bamusi bisa menjadi konfirmasi konvergensi Islam di Indonesia. Di samping itu, proses konvergensi yang ditandai dengan cairnya dikotomi nasionalis-Islam memiliki implikasi bahwa politik aliran yang dikemukakan oleh Clifford Geertz sudah mencair.

---

ABSTRACTThis study discusses the Islamic wing organization, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) in the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP). Research background of differences between the nationalist and Islamist, especially in the form of what was agreed. Differences continued the New Order, which makes the relationship between Islam and the state mutually antagonistic, and then accommodating. The study was conducted to determine how the PDIP as a secular nationalist party formed Bamusi, what factors make PDIP Bamusi wing shape, and how its implications.Theoretical framework study using the theory of party of Maurice Duverger and Miriam Budiardjo. In addition it also uses the theory of Otto Kirchheimer, Richard S. Katz, Peter Mair, and rational choice theory. In addition, using political cleavage approach from Clifford Geertz, Islam and the state of the accommodation Bahtiar Effendy, the convergence of Islam approach of Kuntowijoyo. This study used qualitative methods with data sources primary and secondary. Primary sources obtained through interviews. While secondary sources obtained from the mass media and literature.There are factors why Bamusi formed. External factors, including the relationship between Islam and the state, as well as socio-cultural convergence Islamic society. While internal factors, the internal dynamics of the party who saw the dichotomy between Islamists and nationalists. In addition, stigma is regarded as politically PDIP abangan party, secular, and non-Muslim party. Another factor that cannot be released is political factors, PDIP experience in the 1999 and 2004 elections.As the implications of Bamusi, PDIP is now no longer seen as a secular nationalist party, but had to accommodate the religious. Bamusi can be a justification and legitimacy for PDIP a religious nationalist party. Another theoretical implication is Bamusi formation could be a confirmation of the convergence of Islam in Indonesia. In addition, the convergence process is characterized by liquid-Islamic nationalist dichotomy has political implications that political cleavage proposed by Clifford Geertz has melted."

"Jalan kooperasi yang ditempuh oleh sebagian kaum nasionalis dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia mengandung arti yang positif, karena telah terbukti memberikan sumbangan bagi berdirinya suatu negara yang merdeka. M.H. Thamrin sebagai contoh yang amat berharga, dari sosok pejuang yang pada lebih dari setengah abad lampau telah berjuang dalam jajaran nasionalis koope_rasi. Dalam masa dimana pemerintah kolonial bersikap reaksioner terhadap pergerakan nasional, ia tetap dapat memperjuangkan nasib rakyat melalui jalan konstitusi, dengan mengoptimalkan posisinya dalam Dewan Rakyat. Di luar dewan, Thamrin juga aktif da_lam berbagai forum perjuangan. Kedudukannya yang mantap sebagai pragmatic--politician, adalah hasil dari kemampuan. analisis politik, yang melihat peluang di sela-sela menyempitnya ruang gerak perjuangan kala itu."