Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kurun sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan bisnis dan industri satelit menunjukkan perkembangan yang sangat cepat. Peluncuran dan kapasitas satelit terus meningkat sesuai dengan kebutuhan jasa telekomunikasi sateIit. Salah satu operator satelit di Indonesia, PT SATELINDO, memulai mengoperasikan jasa ini dengan menyewa transponder secara temporer pada satelit PALAPA B2P dan kemudian meluncurkan dan mengoperasikan dua satelit sendiri, PALAPA C1 dan C2_ Dalam pengoperasiannya, satelit C1 mengalamigangguan sehingga, PT SATELINDO hanya mengoperasikan satu satelit, PALAPA C2. Jasa telekomunikasi satelit yang dilayani menggunakan C-band dan Ku-band untuk area cakupan pemakaian domestik, regional dan internasional.Bisnis satelit merupakan bisnis yang mempunyai risiko yang tinggi. Dalam semua tahapan bisnis satelit, dari desain hingga pengoperasian mempunyai risiko yang perlu diantisipasi. Kegagalan satelit C1 merupakan kasus yang perlu dianlisipasi bagaimana risiko dapat mempengaruhi bisnis sate|it. Untuk itu, diperlukan upaya dukungan manajemen dalam meminimalisasi kemungkinan yang tidak diharapkan dengan melakukan analisis risiko. Aspek risiko ini dapat dinilai terhadap beberapa indikator, diantaranya clari Sumber Daya Manusia, Teknologi, Lingkungan, Teknis Pengoperasian SateIit.Dalam makalah ini, analisis dilakukan terhadap aspek teknologi dan aspek Iingkungan, yaitu stabilitas dan regulasi. Analisis kuesioner dengan respondennya karyawan direktorat satelit PT SATELINDO memberikan suatu pola penanganan risiko sesuai clengan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil analisis, metode risiko yang dapat digunakan pada bisnis salelit pada kasus PT SATELINDO adalah asuransi dan pengenda|ian.

---

In last ten year, satellite business and industries growth shows a faster development. Satellite launch and capacity increase as a good demand in satellite telecommunication services. One of satellite operators in Indonesia, PT SATELINDO, starts to operate this services by leasing temporary transponder from PALAPA B2P satellite and soon launch and operate by their own satellite, PALAPA C1 and C2. In its operations, PALAPA C1 had failure to operate until its life time end, thus PT SATELINDO only operate one satellite, PALAPA C2. ln their operation, PT SATELINDO offers satellite telecommunication services using C-band and Ku-band for domestic, regional and international coverage area.

Satellite business is a business with high risk. In all satellite business steps, from design to operational have to anticipate any risk possibilities. Satellite C1 failure is a case how the risk could influence the satellite business. For that reason, supporting management style to minimize any worst possibilities that could influence the business by doing risk analysis. These risk aspect could be assessing toward some indicators such as Human Resources, Technology, Environment, Satellite Operation Engineering.

In this paper, the analysis is done only to environmental aspect, stability and regulation and technology aspect. Questionnaire analysis with respondent from employee of Satellite directorate PT SATELINDO gives a risk exposure pattern by using definite criteria. The result of this analysis, we could use risk method for satellite business in case of PT SATELINDO such as, Insurance, and Prevention."

"Dengan terjadinya kegagalan pada sistim pencatu daya satelit Palapa Cl, maka PT Satelindo dihadapkan pada kenyataan harus melepaskan kepemilikan satelit ini kepada pihak asuransi terhitung sejak 15 Februari 1999. Setelah itu, beberapa masalah muncul seperti terjadinya pengurangan pemakaian transponder yang cukup tajam karena harus dipadatkan dari 2 satelit menjadi 1 satelit yang pada gilirannya menyebabkan occupancy rate satelit Palapa C2 menjadi cukup padat, dan disamping itu berkurangnya kemampuan bisnis satelit PT Satelindo karena tidak lagi mempunyai satelit back-up. Utilisasi transponder yang padat dapat menimbulkan masalah karena disamping banyaknya kemungkinan untuk terjadinya interferensi, juga tidak memberikan kemungkinan bagi direktorat satelit PT Satelindo untuk menambah pelanggan-pelanggan baru dan kecilnya kesempatan untuk melakukan pengembangan usaha.Dan gambaran situasi satelit saat ini terlihat bahwa kelebihan kapasitas transponder dan pengaruh krisis ekonomi telah menyebabkan penurunan dalam tarif sewa transponder dan meningkatkan persaingan antar sesama operator satelit di kawasan ini. Dan dari kecenderungan bisnis satelit di kawasan ini terlihat bahwa industri satelit sedang mengalami evolusi dari network oriented menjadi user-oriented, dengan memberikan pelayanan langsung ke ujung pemakai (end-user).Untuk mengatasi masalah-masalah di atas, dan juga dengan lambatnya pertumbuhan bisnis satelit PT Satelindo serta dengan peluang-peluang bisnis yang muncul, beberapa strategi dapat diambil yang secara umum dibagi atas strategi jangka pendek yang harus dicapai dalam waktu dekat dan strategi jangka panjang yang harus dicapai dalam waktu 3-5 tahun kedepan.Diantara strategi yang harus diambil dalam waktu dekat adalah : dengan menyusun ulang carrier, digitalisasi, mencari altematif satelit backup, usaha promosi yang lebih agresif, penyesuaian tarif, pengembangan usaha dengan investasi minimum, disamping harus memperkuat lingkungan internal secara keseluruhan.Sedangkan strategi yang akan dicapai dalam jangka panjang adalah : program satelit baru yang perencanaannya harus disesuaikan dengan permintaan akan jasa-jasa baru dan kecenderungannya, sehingga harus dilakukan beberapa modifikasi dari generasi satelit Palapa C sebelumnya. Dalam strategi jangka panjang ini juga dapat dilakukan pengembangan usaha yang salah satunya dapat ditujukan untuk mendukung program satelit barn dengan menciptakan demand yang lebih banyak akan transponder.

---

Due to the failure occurring in Palapa CI 's battery system, it became an unavoidable fact for PT Satelindo to release its satellite's ownership to insurance party since 15th February 1999. Since then, some problems appeared into surface such as the drastic decreasing amount of transponder usage due to the process of user's compressing from two satellites into one and the bigger occupancy rate of Palapa-C2 satellite while the capability of PT Satelindo's satellite business seemed decreasing towards satellite back-up case. The full utilization of transponder could cause some problems like the possibility of interference, less opportunities for PT Satelindo to increase new number of customers and business development as well.

Seeing the current situation of satellite business, it seems that the exceeding number of transponder capacity and economic crisis influence have made impact on the decreasing transponder lease tariff and the increasing competition among satellite operators in this Asia-Pacific region. From the trend of satellite business in this region has shown that satellite industry is also having evolution from network-oriented to user-oriented by providing services directly to the end user.

In solving those matters as well as the slow business growth of satellite directorate PT Satelindo along with the appearing business opportunities, some strategies must be taken i.e. generally divided on short-term to be implemented in the near time and long-term to be implemented in 3 - 5 years.

Among strategies to be taken in the near time are : re-arrange carriers, channels digitalization, satellite back-up alternative, aggressive promotion, tariff adjustment, business development with minimum investment, while the entire internal environment must also be strengthened.

While the strategy for long term are : program of new satellite that its implementation must be adjusted with the demand of new services and its trend, therefore, we need some modifications of previous Palapa-C satellite generation. In this long term strategies, we can also expand our businesses which is one of among goals is to support new satellite program by creating more demand on transponder."

"Persaingan usaha yang sehat ditandai dengan adanya kesempatan yang sama antar Pelaku Usaha dalam menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Dalam merealisasikan iklim persaingan usaha yang sehat harus terdapat aturan hukum yang menjadi dasar bagi setiap pelaku usaha untuk bersaing secara adil dalam menjalankan kegiatan usahanya. Maka untuk menjamin penegakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tentunya dengan aturan hukum tersebut akan menjamin pasar kompetitif secara sehat yang terbebas dari segala kecurangan dan konspirasi  yang menutup esensi dari adanya persaingan di dunia usaha. Namun perwujudan dari persaingan usaha yang sehat di Indonesia belum terealisasi secara sempurna oleh karena masih banyaknya pelaku usaha yang memanfaatkan kesempatan untuk mencapai tujuan kegiatan usaha dengan hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Salah satu kasus dimana para pelaku usaha diduga melakukan kegiatan yang dilarang adalah kasus dugaan persekongkolan tender dalam program penyediaan kapasitas satelit telekomunikasi berbasis High Throughput Satellite (HTS) di Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI KOMINFO). Di dalam kasus ini, pengadaan tender bertujuan untuk menyediakan akses internet dan layanan seluler kepada masyarakat di daerah 3T( Terdepan, Tertinggal dan Terluar).Fair business competition is characterized by equal opportunities between Business Actors in offering goods or services to consumers. In realizing a fair business competition climate, there must be a legal rule that is the basis for every business actor to compete fairly in carrying out his business activities. So to ensure the enforcement of fair business competition in Indonesia, Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition is born. Of course, the rule of law will guarantee a healthy competitive market that is free from all fraud and conspiracy that closes the essence of competition in the business world. However, the manifestation of fair business competition in Indonesia has not been realized perfectly because there are still many business actors who take advantage of the opportunity to achieve the objectives of business activities with the things that are prohibited in Law No. 5 of 1999. One of the cases where business actors were suspected of carrying out prohibited activities was a case of alleged tender conspiracy in the program of providing capacity for telecommunications satellites based on High Throughput Satellite (HTS) in the Telecommunications and Information Accessibility Agency of the Ministry of Communication and Information Technology (BAKTI KOMINFO). In this case, the procurement of tenders aims to provide internet access and cellular services to the public in 3T areas (Frontier, Disadvantaged and Outermost)."

"

Infrastruktur akses broadband belum dapat menjangkau 100% wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur akses,  khususnya fixed broadband belum merata dan belum dapat menjangkau pelosok terpencil sepenuhnya. Pembangunan akses infrastruktur broadband menggunakan teknologi serat optik, teresterial, maupun seluler tidak dapat dilaksanakan karena tidak layak secara bisnis, terlebih untuk kondisi daerah rural dengan kepadatan pelanggan rendah dan lokasi tersebar. Teknologi High throughput satellite (HTS) dan subsidi merupakan solusi bagi negara-negara Uni Eropa dalam menjangkau 100% wilayahnya. High throughput satellite dan subsidi merupakan hal baru dan berisiko bagi Pemerintah Indonesia, Operator, dan Service Provider. Pemerintah Indonesia berinisiatif menyelenggarakan layanan akses satelit menggunakan HTS melalui model Kerjasama Pemerintah Badan Usaha. Bentuk-bentuk Kerjasama Pemerintah Badan Usaha perlu disepakati antara Pemerintah, Operator dan Service Provider. Tesis ini menilai dampak biaya bagi Pemerintah dan kelayakan bisnis dari sudut pandang Operator, Service Provider dan Konsorsium dalam membangun HTS pada orbit plan band (7 Gbps) dan orbit asumsi Ka band (65 Gbps) pada Skenario Availability Payment dan Skenario Forecasting. Dampak biaya dan kelayakan bisnis akan dihitung menggunakan metode tekno ekonomi. Hasil penelitan menunjukkan bahwa dengan pelunasan VSAT selama 5 tahun semua skenario, baik Skenario Availability Payment maupun Skenario Forecasting akan bernilai layak. Skenario yang paling menguntungkan Operator untuk pembayaran pembangunan satelit adalah Skenario Availability Payment Decline. Sementara, skenario yang paling optimal bagi Service Provider dan Pemerintah untuk pembayaran layanan satelit didukung subsidi adalah Skenario Forecasting dengan pelunasan instalasi VSAT maksimal 5 tahun. Biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan jaringan akses satelit setiap tahunnya mencapai Rp 1,65 trilliun - Rp 2,81 trilliun untuk satelit 7 Gbps, dan Rp 4,88 trilliun – Rp 9,59 trilliun untuk satelit 65 Gbps untuk satelit 65 Gbps

---

Broadband access infrastructure in Indonesia cannot cover 100% of its territory. The development of access infrastructure, especially fixed broadband has not been evenly distributed and able to reach remote areas completely. Development of broadband infrastructure access using fiber optic, terrestrial and cellular technology cannot be implemented because it is not feasible on business basis, especially for rural conditions with low customer density and scattered locations. High throughput satellite (HTS) technology and subsidies are a solution for EU countries to reach 100% of their territory.  The development of High throughput satellite and subsidies are a new thing and risky for the Government of Indonesia, Operator and Service Provider. The Indonesian government took the initiative to organize satellite access services using HTS through Joint Venture Public private patnership. The forms of Joint Venture Public private patnership need to be agreed upon between the Government, Operators and Service Providers. This thesis assesses the impact of costs for the Government and business feasibility from the point of view of Operators, Service Providers and Consortiums in building HTS on plan band orbit (7 Gbps) and orbit assumptions on Ka band (65 Gbps) in  Availability Payment and Forecasting Skenarios. The cost effects and business feasibility will be assessed using techno-economic method. The results of the study show that with the rePayment of VSAT for 5 years, all skenarios, both the Availability Payment and Forecasting Skenarios will be worthy. The most favorable skenario for the operator to get pay for satellite construction is Decline Availability Payment Skenario. Meanwhile, the most optimal skenario for Service Providers and the Government,  to get pay for satellite services supported by subsidies is the Forecasting Skenario with a maximum rePayment of VSAT installation for 5 years. The costs required to conduct satellite access networks each year reach Rp 1.65 trillion - Rp 2.81 trillion for 7 Gbps satellites, and Rp 4.88 trillion - Rp 9.59 trillion for 65 Gbps satellites.

"

"Satelit sebagai wahana antariksa yang mengorbit bumi merupakan suatu sistem yang sangat kompleks dan dirancang dengan ketahanan kerja yang cukup tinggi. Salah satu permasalahan terpenting dalam pengoperasian suatu satelit adalah yang berkaitan dengan sistem kendali sikap (attitude control). Secara umum, attitude control berfungsi untuk menjaga sikap dan orientasi satelit sehingga tetap mengarah ke suatu titik yang diinginkan di bumi, serta dapat dikendalikan sesuai dengan keinginan operator. Disamping itu, attitude control dari suatu satelit harus dapat mengkompensasi setiap gangguang terhadap dinamika satelit, sehingga dapat memberikan efek kestabilan pada satelit tersebut. Dalam tugas akhir ini akan dianalisa sistem kendali sikap (attitude control) satelit Cakrawarta-1 pada saat menjalankan misi orbit (orbit mission) dalam modus normal dan modus stationkeeping untuk sumbu roll, pitch, dan yaw. Dinamika dan disain attitude control satelit Cakrawarta-1 dinyatakan dalam model persamaan matematis. Model tersebut kemudian disimulasikan dengan menggunakan program MATLAB dan Cakrawarta-1 Toolbox untuk melihat bagaimana respon dan karakteristik kestabilannya. Dalam tugas akhir ini juga akan diberikan solusi untuk memperbaiki kelemahan sistem pada sumbu pitch untuk modus stationkeeping,"

"Pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya memiliki dampak terhadap berkembangnya industri LNG di Indonesia. Kegiatan utama dalam industri LNG adalah mengolah gas bumi yang didapat melalui proses eksplorasi kedalam bentuk cair hingga dikirimkan ke pembeli LNG dimana pada tiap fase rantai proses LNG tersebut memiliki sejumlah risiko. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi risiko-risiko pada rantai proses LNG yang paling kritikal dan pemilihan mitigasi risikonya dengan menggunakan metode RFMEA dan AHP.Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa risiko operasional merupakan risiko yang paling utama pada rantai proses LNG dimana kebocoran pipa gas menjadi faktor risiko yang paling kritikal dan menempatkan detektor gas di tempat yang tepat serta pemeriksaan jalur pipa gas secara berkala merupakan usulan mitigasi risiko yang paling diusulkan untuk mengelola dan mengendalikan risiko paling kritikal tersebut.

---

Utilization of natural gas as one of energy resources which improving significantly every year has impacted to the growth of LNG industry in Indonesia. The main activity in LNG industry is to liquify the natural gas obtained from exploration process into its liquid form until the LNG is delivered to LNG Buyer where in each phase of the LNG supply chain has certain several risks. The objective of this research is to identify any possible risk at LNG supply chain which categorized as critical and its mitigation proposal by using RFMEA and AHP methods.

Based on this research, it was found that Operation risk is the most important risk in LNG process chain where gas pipeline leakeage become the most critical risk factor. Two risk mitigations mostly proposed to manage and control such critical risk were place the gas detector in the right place and regularly check gas pipeline."