Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Joint venture agreement merupakan salah satu bentuk dari asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pemegang saham baru dalam perusahaan patungan tidak dengan sendirinya menjadi pihak dalam joint venture agreement karena suatu perjanjian hanya berfaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian lahir karena kehendak para pihak, dan hanya mengikat pars pihak dan tidak mengikat orang lain yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut. Perjanjian yang menjadi landasan pembentukan perusahaan patungan (joint venture company) adalah joint venture agreement dan anggaran dasar. Joint venture agreement adalah perjanjian antara calon pemegang saham suatu perusahaan joint venture yang tunduk pada hukum perjanjian (law of contract). Sedangkan anggaran dasar adalah perjanjian antara para pemegang saham yang diatur oleh undang-undang perseroan terbatas. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan dalam joint venture agreement dan anggaran dasar perseroan untuk suatu persoalan yang sama, maka ketentuan anggaran dasar yang berlaku, karena kedudukan anggaran dasar lebih tinggi dari joint venture agreement. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan berikut, pertama, anggaran dasar merupakan instrumen yang menjadi dasar berdirinya suatu perseroan terbatas. Perseoran terbatas memperoleh status badan hukum setelah anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi, anggaran dasar merupakan manifestasi dari pemberian kewenangan dan hak untuk bertindak sebagai perseroan terbatas oleh negara. Kedua, anggaran dasar adalah dokumen hukum dasar (basic constitutional document) bagi setiap perusahaan. Anggaran dasar mengatur lingkup yang luas yang mencakup hampir semua penerapan hukum perseroan terbatas bagi suatu perusahaan. Pada saat anggaran dasar disahkan dan didafl`arkan, maka anggaran dasar menjadi sebuah kontrak antara perseroan dan pemegang sahamnya, antara sesama pemegang saham, dan antara perseroan dan negara. Kedge', common law yang merupakan asal dari konsep joint venture menempatkan anggaran dasar lebih tinggi dari joint venture agreement. DaIam sistem common law, untuk suatu persoalan yang sama apabila terdapat perbedaan antara ketentuan joint venture agreement dan anggaran dasar maka yang berlaku adalah ketentuan anggaran dasar. Apabila dalam sistem common law yang merupakan sumber dasar dari konsep joint venture menempatkan anggaran dasar lebih tinggi dari joint venture agreement maka seharusnya sistem hukum lain yang mengadopsi konsep joint venture dari common late juga menempatkan anggaran dasar lebih tinggi dari joint venture agreement, sehingga dalam hal terdapat perbedaan ketentuan dalam anggaran dasar dan joint venture agreement maka yang berlaku adalah ketentuan anggaran dasar untuk suatu persoalan yang sama."

"Bauksit adalah material untuk memproduksi aluminium. Aluminium sendiri sudah dikenal sejak lama sebagai bahan campuran untuk pembuatan kerangka pesawat terbang, pesawat jet, pesawat ulang alik dan juga satelit yang merupakan objekobjek yang sangat vital dalam peradaban manusia kedepan. Sebagai bagian dari inisiatif pemerintah untuk berperan aktif dan mempunyai kendali lebih besar atas sumber daya alam yang sifatnya strategis, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melarang ekspor bahan mineral mentah (ore) secara langsung ke luar negeri. Perusahaan diwajibkan untuk melakukan proses peningkatan sumber daya alam yang sifatnya mentah (ore) menjadi barang setengah sehingga dapat memberikan nilai tambah. Keberadaan peraturan tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan evaluasi ulang atas strategi bisnisnya selama ini. Dari sisi strategi manajemen, studi ini akan menganalisa proses pembentukan usaha patungan dalam sebagai salah satu strategi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang mendadak akibat adanya perubahan peraturan pemerintah. Selain itu, dari sesi keuangan juga akan dilakukan analisa kelayakan investasi pembangunan pabrik pengolahan biji bauksit dengan melihat NPV, IRR, Profitability Index dan Payback Period dari investasi ini.

---

Bauxite is a material for producing aluminum. Aluminum itself has been known since long as an ingredient for the manufacture of aircraft frame, jet planes, space shuttle and satellites which are the objects that are vital to the future of human civilization. As part of a government initiative to play an active role and have greater control over natural resources that are strategic, the government passed a law to ban the export of raw mineral material (ore) directly out of the country. Company is required to perform the process of improving the natural resources that are raw (ore) into intermediate goods that can provide added value. The existence of these regulations encourages companies to conduct re-evaluation of its business strategy over the years. In terms of management strategies, this study will analyze the process of formation of the joint venture as a strategy to adapt to sudden environmental changes due to changes in government regulations. In addition, from the financial point of view, this study will conduct feasibility analysis of investment processing plant by using NPV, IRR, Profitability Index and Payback Period as critical parameter to make decision."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan regulasi hukum pesaingan usaha di Indonesia dan Amerika Serikat terhadap perusahaan patungan di industri telekomunikasi, perkara perusahaan patungan Primestar dengan perusahaan patungan PT. One Indonesia Synergy (OIS) dan kemungkinan adanya dampak persaingan usaha tidak sehat dari perusahaan patungan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain yuridis normatif, dimana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pendirian perusahaan patungan dalam industri telekomunikasi dapat memberikan dampak persaingan usaha tidak sehat, seperti kolusi dan trust. Penelitian ini menyarankan perusahaan patungan untuk diatur dalam kontrol merger UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha).

---

The purpose of this thesis is about the comparative legal regulation of business competition in Indonesia and the United State against of the telecommunication industry joint venture, the comparison of the case of Primestar joint venture in the United States telecommunication industry with a joint venture of PT. One Indonesia Synergy (OIS) in the Indonesian telecommunications industry and the possible impact of unfair business competition from the joint venture. This research is qualitative research with normative juridical design, where the result of this research explains that the establishment of joint venture in telecommunication industry can give impact of unfair business competition, such as collusion and trust. This research suggests a joint venture to be regulated in the merger control of Law No. 5 of 1999 (Competition Act)."

"In every joint venture may be accured disagreement or dispute between two parties. Alternative solution can be made through court or arbitation....."

"In every joint venture may be occured dissgreement or dispute between two parties. Alternative solution can be made through court or arbitration...."