Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIran sebagai negara yang berpenduduk kurang lebih 70 juta jiwa (2006) telah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan terutama dalam bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini sudah barang tentu membutuhkan sumber energi yang besar pula mengingat hampir 90% masyarakat Iran menggunakan energi listrik dalam menjalankan aktifitas, dan memenuhi kebutuhan mereka. Teknologi nuklir yang dirniliki Iran merupakan satu-satunya solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi pcngganti minyak. Teknologi nuklir ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat Iran, sehingga pemerintali Iran harta menjaga, mengembangkan, bahkan kalau perlu mempertahankannya dari hambatan dan tekanan baik yang datang dari dalam ataupun dari luar negerinya, mengingat teknologi nuklir Iran sudah menjadi kebutuhan dan kepentingan nasional mereka.Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan kepentingan nasional ini tentyata mendapat hambatan, tekanan, bahkan ancaman dari negara luar terutama Amerika Serikat dan Israel. Kecurigaan akan penyalahgunaan tehnologi nuklir untuk energi menjadi tehnologi senjata nuklir merupakan akar pennasalahan berubahnya kasus nuklir Iran sebagai kasus domestik menjadi kasus internasional. Pemerintah Iran terpaksa hares mengeluarkan kebijakan luar negerinya untuk mernbenarkan, membela, dan meyakinkan dunia intemasional bahwa program nuklir Iran adalah untuk tujuan damai. Terjadinya perbedaan pandangan tentang kasus nuklir Iran yang terjadi antara pernerintah Iran dengan AS, Israel, serta beberapa negara lainnya, telah memaksa kedua belah pihak melakukan berbagai macam cara demi tercapainya tujuan mereka. AS, Israel dan beberapa negara lainnya selalu menekan Iran dengan ancaman akan membawa kasus nuklir Iran ke DK PBB dan akan menjatuhkan sanksi kepada Iran apabila Iran tetap dengan pendiriannya melanjutkan program nuklirnya. Sementara pemerintah Iran seolah oleh tidak memperdulikan ancaman itu dengan keyakinan bahwa program nuklirnya tidak menyalahi aturan yang ditetapkan oleh IAEA, juga keanggotaan negara-negara NPT.

---

ABSTRAK

Iran as a country which has population approximately 70 million (2006) has experienced significant economic growth, especially in industry field, science and technology. This economic growth need a laver number or energy especially considering 90% or Iranian need electricity to do their activities and to iul.111 their need. Iran's nuclear teclinology is an altennualive solution to fulfill their national energy need. Nuclear program has become Iran's national interest so that Iran concluded several contracts for construction of nuclear plants and the supply of nuclear fuel. By the time of the Islamic Revolution in January 1979. Iran's nuclear program has considered on the most advanced in the Middle East.

'Concurrently, United Stated (US), Israel, and Europeans Unior Trio (EU riot accused that Iran's nuclear program as their national interest has continued to maintain that Iran is pursing an underground nuclear weapons program. And while this claim has not yet been substantiated by I AEA inspections, proponents argue tht-t hvan has violated the NP T and that the country's nuclear file should, in turn, be referred to the United Nation Security Council (UNSC) for its review. For its part, Iran's foreign policy try to convince international community dun Iran's nuclear prngrarn is a contituues to assert that pursues a nuclear progr:an with only peaceful application. While Iran's government believes that the situation may he resolved diplomatically."

"ABSTRAKProklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bahan pemisah antara masa kehidupan sebagai negara jajahan dan masa menjadi masa yang merdeka, berdaulat serta bebas menentukan jalan hidupnya. Kemerdekaan Indonesia direbut melalui perjuangan bersenjata dengan mematahkan kekuatan senjata penjajah yang jauh lebih modern. Sekalipun kekuatan persenjataannya tidak memadai, berkat perjuangan yang dijiwai semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang tidak kenal menyerah, rela berkorban yang diiringi motivasi tinggi maka penjajah akhirnya bisa diusir. Di antara negara-negara yang merdeka sesudah perang dunia II hanya sedikit yang merebut kemerdekaannya melalui perjuangan revolusi, salah satunya adalah Indonesia. Karena itu bagi para pendiri negara sifat anti penjajah, kegandrungan akan melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial dijadikan tujuan dasar negara kita yang adalah tujuan politik luar negeri kita.Meskipun kemerdekaan Indonesia diraih dengan pengorbanan darah, keringat, air mata, tetapi kekerasan itu terpaksa dilakukan untuk mencirikan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bebas dari campur tangan asing.Kemerdekaan merupakan sifat asasi setiap bangsa. Pada dasarnya meskipun Indonesia cinta damai namun lebih cinta pada kemerdekaan. Prinsip ini tetap dianut Indonesia dari sejak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini. Dari awal mula para pendiri negara telah menggariskan politik luar negeri yang bebas aktif. Politik luar negeri ini secara konsisten tetap dijalankan Indonesia dan dalam pelaksanaannya selalu ditentukan oleh kepentingan nasional yang paling menonjol pada saat itu. Dengan demikian terjalin ikatan yang erat antara politik luar negeri dan politik dalam negeri. Diantaranya terjadi saling interaksi dan pengaruh mempengaruhi.Dengan menganut politik luar negeri yang tidak memihak, Indonesia tidak akan terseret pada salah satu kubu, kehadiran salah satu blok bukan mustahil akan mengundang pula kehadiran blok lawan. Bila sampai terjadi akan membahayakan keamanan nasional sehingga akhirnya akan berpengaruh pula secara tidak langsung pada keamanan dan stabilitas regional. Keadaan ini tidak pernah terjadi sehingga kemanan nasional dapat terlaksana dengan baik karena tidak ada kekeuatan asing yang ikut campur dalam masalah dalam negeri kita. Kondisi ini pun secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemanan nasional."

"Politik luar negeri Iran terhadap Amerika Serikat pada masa pemerintahan Ahmadinejad mempunyai ciri khas tersendiri yaitu konfrontatif. Politik luar negeri yang demikian ini dapat terjadi bilamana kepentingan nasional masing-masing negara tidak bisa dipertemukan atau bertentangan antara satu dengan yang lain. Konfrontatisme yang dikembangkan oleh Iran terhadap Amerika Serikat pada masa pemerintahan Ahmedinejad ini berlangsung sejak ia terpilih pada bulan Mei 2005, dan bahkan hingga dimasa awal periode kepemimpinannya yang kedua, yaitu pada setelah bulan Mei 2009. Terdapat indikator yang menunjukkan karakter konfrontasi itu antara lain disebabkan oleh sikap politik luar negeri Amerika Serikat yang cenderung berusaha mendominasi, mengembangkan unilateralisme dan menjalankan praktek hegemoni. Tipikal politik luar negeri Amerika Serikat yang demikian ini bertentangan dengan nilai dan orientasi politik luar negeri Iran yang lebih menekankan anti unilateralisme dan anti hegemoni. Konfrontatisme yang dikembangkan oleh Iran tersebut dapat dilihat ketika terjadi perdebatan pandangan yang mencolok terutama dalam memandang persoalan nuklir yang dikembangkan oleh Iran serta posisi dan status Israel sekaligus kesangsian atas peristiwa holocaust.

---

Iranian foreign policy toward the United States under the govemment of Ahmadinejad has its own characteristic, it is confrontational. Foreign policy can be happen when the nationai interests of each country cannot be reconcilable with each other. Confrontations which developed by Iran against the United States during the Ahmedinejad govemment since his election in May 2005, and even until the early days of his leadership of the second period after May 2009. There are indicators ihat show the character of the confrontation was partly due to the foreign policy stance of the United States tends to dominate, to develop a practice unilateralism and hegemony. The typical foreign policy of the United States is contrary to such values and orientation of Iran's foreign policy which emphasizes non-unilateralism and hegemony. Confrontations developed by Iran can be seen when there is a strong debate, especially in view of the nuclear issue which was developed by Iran and Israel's position as well as doubts over the Holocaust events."

"The following article discusses the issue of terrorism viewed from the Indonesian foreign policy perspective. The 9/11 tragedy, which highlights terrorism as a new major threat to the international community, has greatly challenged Indonesia in conducting its foreign policy. On one hand, Indonesia's active participation on the U.S.-led "War on Terrorism" is highly demanded. The step needs to be taken by Megawati government as a proof to the international society that Indonesia is never a supporter of terrorists' activities. On the other hand, in executing the foreign policy related to issue of counter-terrorism, the government must act very carefully in order to avoid the pitfalls of negative, domestic sentiments which might endanger the ongoing process of democratization at home and lead to the possibility of becoming a "failed state.""

"Tesis ini ingin menjelaskan unsur-unsur Confidence-Building Measures (CBMs) dalam politik luar negeri Presiden Muhammad Khatami dapat mempengaruhi perubahan hubungan antara Republik Islam Iran dan negara-negara yang tergabung dalam GCC. Iran dan negara-negara tetangganya terlibat dalam kesalingcurigaan dalam kurun waktu lebih dari satu dekade ketika Revolusi Islam Iran terjadi pada tahun 1979. Retorika-retorika para pembuat kebijakan di Iran memberikan kekhawatiran yang luar biasa pada para pemimpin negara-negara GCC. Hal itu ditambah lagi dengan reputasi Iran yang mempunyai keinginan kuat untuk menjadi hegemon di kawasan, dengan tetap mempertahankan status quo teritorial dan pembangunan fasilitas pertahanan, khususnya pembuatan rudal-rudal, pembangunan pertahan maritim yang semakin kuat di Teluk dan pengejaran senjata nuklir.Rasa khawatir para pemimpin GCC terhadap Iran terus berlanjut walaupun bapak Revolusi Iran, Ayatullah Khomeini, telah meninggal dunia, dan orientasi politik luar negeri Iran cenderung pragmatis.Kesalingcurigaan tersebut pada akhirnya membuat kawasan Teluk menjadi teramerikanisasi dan membahayakan keberadaan pemerintah Iran. Apalagi ketika pasukan AS berhasil menaklukkan Irak pada Maret 2003. Persepsi pemerintah Iran dalam memandang keamanannya adalah terkepung diantara negara-negara yang berada di bawah kontrol Amerika. Perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat sampai saat ini belum bisa diwujudkan, padahal Iran harus mencari alternatif bagi pembangunan negerinya yang membutuhkan dana yang tidak sedikit dan melindungi rezim penguasa saat ini.Pilihan strategisnya adalah pendekatan yang dilakukan pada negara-negara Teluk yang selama ini menjadi target revolusi. Presiden Khatami telah memulainya sejak memegang jabatan presiden Iran pada tahun 1997, dan sedikit banyak telah mendapat perkembangan yang baik. Konflik konservatif-reformis mendukung perbaikan hubungan ini karena negara-negara Teluk adalah negara-negara muslim juga, walaupun memiliki kerja sama keamanan dengan AS.Saling kunjung para pejabat negara diantara dua pihak telah terjadi dan itu sebagai tanda tercapainva CBMs pada tahap awal. CBMs itu masih sangat jauh membantu upaya penciptaan sistem keamanan regional yang berbasiskan pada ide-ide dan kepentingan negara-negara kawasan, karena masih adanya berbagai kecurigaan yang timbul karena sengketa yang belum terselesaikan, seperti sengketa tiga pulau strategis.Daftar Pustaka : 39 buku; 10 artikel jurnal; 34 artikel dan berita website; 2 sumber lain"

"Tesis ini menjabarkan mengenai alasan Korea Selatan dalam memberikan sanksi ekonomi terhadap Iran pada tahun 2010. Penelitian ini menggunakan faktor pengkondisian suatu negara oleh Richard Barnet dan Ronald Muller dalam menganalisis pengambilan strategi politik luar negeri Korea Selatan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif. Terdapat tiga alasan utama yang menjadi pertimbangan Korea Selatan dalam memberikan sanksi ekonomi terhadap Iran pada tahun 2010. Pertama adalah untuk menjaga konsistensi sikap non-proliferasi Korea Selatan. Kedua adalah untuk menjaga aliansi Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Ketiga adalah pertimbangan ekonomi yaitu adanya ketakutan akan terjadi balasan dari Amerika Serikat jika Korea Selatan tidak memberlakukan sanksi.

---

This thesis explains South Korea rsquo s reason on giving economic sanctions against Iran in 2010. This thesis uses state rsquo s conditioning factors by Richard Barnet and Ronald Muller to analyze South Korea foreign policy strategy. This research is descriptive and qualitative research. There are three main reasons which become South Korea rsquo s consideration on giving economic sanctions against Iran in 2010. First is to maintain South Korea rsquo s consistency with its non proliferation ideology. Second is to maintain the alliance between South Korea and United States. Third is the economic consideration, there is fear that United States will retaliate if South Korea did not give sanctions against Iran."