Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gerakan Jumat Bersih adalah suatu Gerakan Nasional yang bermaksud mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara menggalakkan pembangunan dan penggunaan jamban, serta sarana kesehatan lingkungan lainnya oleh masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan budaya masyarakat, disertai bimbingan pemerintah. Melalui kegiatan ini upaya mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara membangun dan mendorong masyarakat menggunakan jamban, serta sarana kesehatan lingkungan lainnya yang semula hanya dimotori oleh sektor kesehatan, telah mendapat dukungan politis menjadi gerakan yang menampilkan masyarakat Iuas sebagai pelaku utama, disertai bimbingan dan pengendalian oleh pemerintah. Presiden pada tanggal 12 Nopember 1994 bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional ke 30, telah memberikan dukungan komitmen politis dengan mencanangkan Gerakan Jumat Bersih. Dukungan komitmen politis tersebut secara berjenjang ditindak lanjuti oleh para Gubemur dan para Bupati seluruh Indonesia. Di Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis komitmen politis tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tmgkat II Ciamis nomor 25 tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Jumat Bersih di Kabupaten Ciamis. Pada kenyataannya komitmen politis tersebut. kurang menuunjukkan daya tingkit yang berarti dalam-percepatan pembangunan dan penggunaan sarana kesehatan lingkungan. Penggalakkan hunian saran kesehatan lingkungan oleh masyarakat Ciamis yang agamis, ternyata juga tidak menunjukkan adaaya pemberdayaan yang nyata. Salah satu penyebab terjadinya kondisi tersebut adalah kurangnya bimbingan secara serentak, terus-menerus dan berkesinambungan yang diberikan oleh Pemerintah setempat. Penelitian ini mencoba menganalisis pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam wadah Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Gerakan Jumat Bersih di tingkat Kabupaten Ciamis, yang berdasarkan. Petunjuk Pelaksanaan, diberi tugas untuk .membantu Bupati Kepala Daerah dalam membina, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Gerakan Jumat Bersih di Kabupaten Ciamis. Dan studi kualitatif yang dilakukan, ternyata Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Gerakan Jumat Bersih di tingkat Kabupaten Ciamis, menghadapi berbagai kendala pads masukan dan proses organisasi POKJANAL GIB, terutama sebagai akibat adanya keterbatasan sumberdaya serta kurangnya perolehan informasi, penyebarluasan informasi, dan pengolaban informasi. Hal dapat terlibat dari gambaran kelemahan dan hambatan koordinasi lintas sektor dalam wadah tersebut. Mengingat koordinasi lintas sektor dalam wadah tersebut belum menggarnbarkan Prinsip-prinsip Koordinasi dan belum menggambarkan suatu Koordinasi yang Efekti£ maka perlu ada upaya revitalisasi dan refungsionalisasi secara menyeluruh dan terpadu terhadap peran, tugas serta fungsi para pengelola Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Gerakan Jumat Bersih di tingkat Kabupaten Ciamis.

---

The Clean Friday Movement is a nation wide movement, which has goals to develop clean and healthy behavior by stimulation to use and to build the simple water closet, and the other environment sanitation structure by community based upon the value of the religion as well as community the community culture and tradition with government supervision. Through this activity there are effort the hygienic and healthy behavior with the establish and stimulation community based to use the simple water closet, and also the other sanitation structure with at beginning was attending by the health sector, but today have again political support and have become the movement of the entire community based with acting as the other sector, with supervision and control by the government. The President on November 12th 1994, at 30th celebration of The National Health Day had give His Political commitment support with proclaiming "The Clean Friday Movement" acting as the national movement. His political movement support with be followed by the ladder Governors and the Regents whole country of Indonesia.

In the Ciamis regency the political commitment was brought in reality by the letter issue of The Ciamis Regent by number 26th at 1995 regarding the direction and guidance of The Clean Friday Movement implementation in Ciamis regency. The political commitment with were proclaimed in the ladder manner was obviously evidenced as a weak stimulation toward to build and using the environment sanitation structure in community based. The inciting action with goals for establishing to clean and sanitation hygienic structure in religious society of Ciamis did not produced the intended result.

This research uncloses there are weakness continues supervision and inconsistent direction doing by "Operational Working Committee of The Clean Friday Movement" at Ciamis regency level that Regent authorized them for supervising, directing and controlling this movement. From this qualitative study it is obvious that the Operational Working Committee of The Clean Friday Movement at Ciamis regency level is undergone several obstacles the input and the process that committee, especially as limited resource as well be little information, very low transmission information, and not processing information. That condition can be show us weakness and obstacle in that inter-sector cooperation in `The Operational Working Committee for The Clean Friday Movement' at Ciamis Regency level.

It can be showed that committee didn't full applied "Coordination Principle" and there are not effective coordination. The committee need revivalism and refunctions for act, duty, and function all of the board managers."

"Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Kotamadya Cirebon. Penyebarannya semakin meluas sejalan dengan meningkatnya arus transportasi dan kepadatan penduduk. Selama tahun 1996 ditemukan kasus sebanyak 195 orang, meninggal dunia 11 orang dari jumlah penduduk sebanyak 277.985 orang. Dari data tersebut Incidens Rate sebesar 70,17 per 100.000 penduduk, CFR = 5,6 % dan angka bebas jentik = 86,42 %. Sedangkan target program pernberantasan penyakit DBD pada akhir Pelita VI adalah :- lncidens Rate < 30 per 100.000 penduduk. - CFR < 2,5 % - Rata--rata Angka Bebas Jentik = 95 %. Cara efektif untuk menanggulangi penyakit ini adalah dengan memberantas jentik Aedes Aegypti melalui peran serta masyarakat dalam gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue (PSN-DBD). Gerakan ini dikoordinaskan oleh Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) DBD Tingkat II Kotarnadya Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Pokjanal-DBD Tingkat II Kotamadya Cirebon dengan pendekatan sistem, yaitu: - Input Struktur organisasi, legal aspek, kepemimpinan, dana dan sarana. - Proses Koordinasi, perencanaan, supervisi, bimbingan teknis dan pelaporan. - Output Frekwensi penggerakan masyarakat dalam PSN-DBD. Penelitian bersifat kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara mendalam dengan pengelola program pemberantasan penyakit demam berdarah dengue khususnya Kelompok Kerja Operasional Demam Berdarah Dengue (Pokjanal-DBD). Sedangkan data sekunder didapat dari Dinas Kesehatan Kotamadya DT. II Cirebon. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisa isi (content analysis). Hasil penelitian dari seluruh variabel menunjukkan bahwa Pokjanal-DBD Tingkat II Kotamadya Cirebon kurang berfungsi optimal sebagai organisasi bila dilihat dari input, proses, maupun output. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pokjanal-DBD Tingkat II Kotamadya Cirebon belum maksirnal dalam menggunakan masyarakat untuk melaksanakan PSN-DBD, bila dilihat dari data dan indikator keberhasilan penggerakan PSN-DBD yaitu angka bebas jentik (ABJ) tahun 1996 sebesar 86,42 %.

---

The Observation Of The Operational Workforce Group Rinction Of Dengue Hemorrhage Fever In The Action For Euminating Dengue Hemorrhage Fever Breeding Sites In Cirebon Municipality In 1996Dengue Hemorrhage Fever (UHF) is one of the public health problems in Cirebon Municipality. The spread is extending in compliance with the in crease of transport current and population growth.

It has been recorded 195 cases and 11 persons died out of a population of 277,9'85: -From the above data, the incidence rate is 70.17 per 100,000 inhabitants, CFR = 5.6 % and the figure free from mosquito larva 86,42 %. While the elimination program for DHF disease at the end of Pelita VI is :

- Incidence Fate < 30 per 100,000 inhabitants.

- CFR < 2_5 %_

- The average figure for being free of larva : 95 %.

The effective method to overcome this disease is to eliminate the Aedes aegypti larva with the participation of the people in the action for eliminating Dengue Hemorrhage Fever site. The action is coordinated by the DHF Operational Workforce Group in the second level territory in Cirebon Municipality.

This study is intended to understand the effectiveness of the DHF Operational Workforce Group function at the second level territory in Cirebon Municipality, by means of approaching system:

- Input : Organization structure, the legal aspect, management, finance and infra-structure.

- Process : Coordination, budget, supervision, technical advice and reports

- Output : The frequency in activating people with regard to Elimination Dengue Hemorrhage Fever breeding site.

This study has a quality approach using main data and second data. The main data is obtained from deep interview with the program management in charge of eliminating dengue hemorrhage fever disease in connection with the Operational Workforce Group of Dengue Hemorrhage Fever. While the second data is obtained from the health service of the Cirebon Municipality at the second level territory. The main and second data are analyzed by using the content analysis technique.

The result of the whole study shows that Operational Workforce Group of DHF, in Cirebon Municipality has not been optimally got functioned yet as an organization, in view of input, as well as output process.

It can be concluded that Operational Workforce Croup of DHF at second territory level has not reached the optimal result with regard to the activity of the people to eliminate DHF Breeding Site, when it is considered from the data and indicator regarding the result of making activity for the elimination DHF Breeding Site in respect of being free from (mosquito) larva for the year 1996 amounting to 86,42 %."

"Malaria merupakan salah satu penyakit yang menyerang semua golongan umur, pria dan wanita, mengancam lebih dari separuh penduduk dunia. Dibeberapa negara berkembang khususnya Asia Tenggara malaria masih merupakan masalah kesehatan masyarakat. Di Indonesia 113 penduduknya tinggal di wilayah dengan risiko penularan dan menimbulkan kesakitan serta kematian yang cukup tinggi pada ibu dan anak.Pemherantasan malaria telah dilakukan sejak lama dan hanya menitikberatkan pada penggunaan pestisida, namun hal ini tentu saja tidak cukup. Khusus untuk daerah Ciamis mempunyai tempat-tempat perindukan yang sangat luas karena tambak yang terlantar dan muara yang airnya tergenang. Untuk menanggulangi masalah tersebut tidak hanya bisa dilakukan oleh sektor kesehatan saja. Diperlukan kerja sama dengan lintas sektor terkait guna mempercepat hasil yang dicapai serta efisiensi dan efektifitas.Penelitian ini bertujuan memperoleh informasi tentang kemitraan dengan lintas sektor dalam upaya penanggulangan malaria di Kabupaten Ciamis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok serta telaahan dokumen. Informan adalah pejabat dari lintas sektor yaitu dari : Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Sosial, Pariwisata. Informatika dan Telematika, Kimprasda, Bappeda, DPRD Komisi E, Radio Sturada. Sedangkan informan dari diskusi kelompok terarah adalah toma toga dari kecamatan Kalipucang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan informan lintas sektor tentang nyamuk, penyakit dan program masih kurang, namun demikian pengetahuan tentang lingkungan kaitannya dengan kesehatan sudah cukup baik. Sektor yang bemitra dengan Dinas kesehatan adalah Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta Kehutanan dalam bentuk Pengembangan Ternak, Penebaran Ikan, dan Reboisasi Hutan Bakau. Dana untuk kegiatan tersebut dari Dinas Kesehatan, tetapi tahun 2003 dan 2004 ada sponsor dari Dinas Pertanian dan Bappeda.Belum ada rencana dan monitoring terpadu tetapi pelaksanaan dapat berjalan lancar karena adanya koordinasi yang baik. Sektor terkait merasakan keuntungan bermitra dengan Dinas kesehatan. Peran dalam kemitraan Dinas Kesehatan sebagai inisiator, sedangkan sektor yang lain sebagai fasilitator. Kemitraan yang terjalin sampai pada jenjang aliansi.Penulis menyarankan agar Dinas Kesehatan mengadakan sosialisasi malaria kepada lintas sektor yang ada di kabupaten Ciamis clan DPRD Komisi E. Membentuk forum kemitraan yang berlandaskan hukum serta adanya pembagian tugas dan peran yang jelas dari tiap-tiap sektor dan melakukan advokasi kepada DPRD Komisi E agar disusun Perda tentang pengelolaan lingkungan khususnya penanganan tambak/kolam udang/ikan.

---

Malaria is a disease that attacks all age groups, male and female, and threatens more than half of world population. In developing countries, particularly in Southeast Asia, malaria is a public health problem. In Indonesia, a third of its population live in high-risk area with high morbidity and mortality rates between mother and child.

The eradication of malaria has been started for quite a long time and only emphasized on the use of insecticide, which, of course inadequate to tackle the problem. In Ciamis, there was wide area of mosquito breeding because of abandoned fish pond and delta covered with water, To overcome the problem, it is necessary to build partnership with other related sectors as to accelerate and to work more efficient and more effective.

This research was aimed to obtain information regarding inter sectoral partnership, to overcome malaria in Ciamis District. This study used qualitative approach. Data as collected through in-depth interview, focus group discussion, and document review. Informants were officers from related sectors: Health Office, Agriculture Office, Forest Department, Ocean and Fisheries, Tourism, Informatics and Telematics, Housing and Facilities, Regional Planner, E Commission of Legislative, and Local Government Radio. Participants of focus group discussion were informal and religious leaders from Kalipucang Subdistrict.

The study showed that knowledge of inter sectoral informants about mosquito, disease, and program was low, however knowledge about the relationship between environment and health was quite good. Sectors had partnership with health sector including Agriculture, Fisheries, and Forestry in cattle, fish breeding, and mangrove conservation programs. Funding came .from health sector, but for years 2003 and 2004, Agriculture and Planner Offices provide support.

There was no integrated plan and monitoring, but the implementation ran smoothly due to good coordination. Related sectors felt the benefit of partnership with health sector.

Health sector played role as initiator, while other sectors played role as facilitators. The partnership was in the level of alliance.

Researcher suggested to Health Office to socialize more about malaria to other sectors in Ciamis District and to E Commission of legislative. Establishing partnership forum legally and to divide clear work and role of each sector, and to advocate E Commission of Legislative to compose a local rule about environmental management, particularly about fish and prawn ponds and hatcheries.

References: 30 (1988-2003)"

"ABSTRAKKelompok Kerja Operasional (Pokjanal) dan Kelompok Kerja (Pokja) Demam Berdarah Dengue (DBD) telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikotamadya Jakarta Pusat, Nomor 178 tahun 1994, tanggal 18 Oktober 1994. Secara operasional hal tersebut dilakukan dalam bentuk gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang dilakukan oleh unit-unit terkait secara lintas sektor. Pelaksanaan koordinasi Pokjanal dan Pokja DBD kurun waktu lima tahun, belum berpengaruh pada tingkat peran serta masyarakat dalam melakukan PSN.Untuk itu, perlu dikaji pelaksanaan koordinasi Pokjanal dan Pokja DBD di Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian dilakukan di Kotamadya Jakarta Pusat. Subyek penelitian adalah Pokjanal dan Pokja DBD (Pokjanal DBD tingkat kotamadya, Pokjanal DBD kecamatan dan Pokja DBD kelurahan). Pada penelitian ini, dilakukan 1 FGD untuk Pokjanal DBD Tingkat Kotamadya dengan informan 10 orang sesuai stuktur dan fungsi Pokjanal DBD Kotamadya Jakarta Pusat pada SK. Untuk tingkat Kecamatan dilakukan 1 FGD dengan informan 10 peserta dari 8 Kecamatan. Sedangkan untuk tingkat Kelurahan dilaksanakan 1 FGD dengan 18 informan dari 44 kelurahan. Informan pada penelitian ini adalah seluruh anggota dinas / instansi / organisasi yang tergabung dalam wadah Pokjanal dan Pokja DBD di Kotamadya Jakarta Pusat dan wadah tersebut sebagai unit analisis. Metode penggalian informasi yang digunakan adalah Focused Group Discussion (FGD) dan Indepth interview. Disamping menggunakan kedua metode tersebut, masih dilakukan suatu upaya cross check melalui penelusuran data sekunder.Hasil penelitian diperoleh bahwa ternyata Pokjanal dan Pokja DBD tidak berfungsi. SK sebagai landasan formal dalam melaksanakannya tidak tersosialisasi. Bahkan seorang pejabat pemerintah mengatakan ketidaktahuannya mengenai tercantum namanya dalam keanggotaan Pokjanal tersebut. Dengan demikian tidak mengherankan apabila koordinasi antar sektor tidak berjalan dengan baik secara fungsional dan struktural. Dari kenyataan ini, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada koordinasi lintas sektor dalam Pokjanal dan Pokja DBD, maka peran serta masyarakat pun juga tidak ada dalam melakukan PSN sebagai bentuk kegiatan praktis dari Pokjanal dan Pokja DBD, sehingga ABJ pun tidak mencapai target.Berdasarkan hal diatas disarankan agar: peran serta RT/RW lebih ditingkatkan, menunjuk koordinator dasawisma, ditiadakan penyemprotan dan penyuluhan secara intensif.

---

ABSTRACTThe Study on the Implementation of Pokjanal and Pokja on Dengue Fever (DBD) In the Movement to Eliminate Dengue Fever Mosquito Nests (PSN DBD) In Central Jakarta Municipality in 1999The Operational Work Group (Pokjanal) and Work Group (Pokja) on dengue fever were formed under the Letter of Decision of the Mayor of Central Jakarta, no. 178 of 1994 dated 18 October 1994. Operationally, the job is done in the form of elimination of mosquito nests (PSN) carried out by related units, cross-sector wise. The coordination of Pokjanal and Pokja DBD within a period of 5 years has not been influenced yet on public participation in carrying out PSN.Therefore, it is necessary to study the results of Pokjanal and Pokja DBD coordination in Central Jakarta. The study used the descriptive qualitative design, and the location of the study is Central Jakarta Municipality. The subject of the study is Pokjanal and Pokja DBD (municipal Pokjanal, sub-district Pokjanal DBD and village, Pokja DBD). In this study, one Focused Group Discussion (FGD) for municipal Pokjanal DBD with 10 informants in accordance with the structure and functions of Pokjanal DBD in Central Jakarta in the Letter of Decision. At sub-district level, it was carried out with 10 participants from 8 sub-districts. While at kelurahan level, one Focused Group Discussion (FGD) for municipal Pokjanal DBD with 10 informants in accordance with the structure and functions of Pokjanal DBD in Central Jakarta in the Letter Decision. At sub-district level, it was carried out with 10 participants from 8 sub-districts. While at kelurahan level, 1 FGD was carried out with 18 informants from 44 kelurahan. The informants in this study were all members of the offices/organizations in Pokjanal and Pokja DBD of Central Jakarta and both units as analysis units. The method of obtaining information used was FGD and In-depth Interview. Besides using both methods, efforts were still made to make cross checks by tracing secondary data.The finding indicates that Pokjanal and Pokja DBD are not functioning. The Letter of Decision as a formal basis in the implementation has not been socialized. Even a government official stated that he did not know that his name was included in the memberships of Pokjanal. So it is not surprising lithe inter-sectoral coordination has not been working well, functionally and structural. Based on this fact, it may be concluded that there has been no inter-sectoral coordination in Pokjanal and Pokja DBD. That's why members of the public have particularly carried out activity of Pokjanal and Pokja DBD.Based on the above, it is recommended: The participation of RT/RW to be increased, to appoint a coordination of dasawisma, stop spraying and intensive extension.

---

"

"ABSTRAKProgram Makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMT AS ) adalah suatu gerakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik siswa sekolah dasar baik negeri maupun swasta melalui perbaikan gizi dan kesehatan sehingga dapat mendorong minat dan kemampuan belajar anak untuk meningkatkan prestasi belajar dalam rangka menunj ang tercapainya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.Gerakan nasional ini mempunyai sasaran seluruh siswa sekolah dasar baik negeri maupun swasta yang berada di desa tertinggal atau di desa-desa yang ditetapkan pemerintah. Diharapkan masyarakat bisa memahami, mendukung dan berperan aktif dalam program ini sehingga di kemudian hari program ini menjadi mandiri dan berkelanjutan dan diselenggarakan oleh orang tua dan masyarakat sendiri. Program Makanan Tambahan Anak Sekolah dimulai pada tahun anggaran 1997/1998 yang pelaksanaannya dimotori oleh beberapa sektor terkait, yaitu : sektor Perencanaan Daerah, Pembangunan Masyarakat Desa, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Pertanian , Agama , dan Tim Penggerak PICK.Di Kabupaten DT II Sukabumi, penyelenggaraan PMT AS ini telah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 444.3183 -- PMD197 tertanggal 22 April 1997 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi PMT AS Tingkat Kabupaten DT II Sukabumi, yang secara teknis operasional koordinasi ini dijalankan oleh Sekertariat Forum Koordinasi PMT AS Tingkat Kabupaten DT Q Sukabumi.Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu dengan menganalisis koordinasi dari Sekertariat Forum Koordinasi PMT AS Kabupaten DT II Sukabumi baik dari komponen input maupun prosesnya. Data diperoleh dengan wawancara mendalam terhadap para informan yang terdiri dari seiuruh personil sekertariat forum dengan validasi melalui informan Bari tim tingkat kecamatan.Dari penelitian ini terungkap kurang effektifnya koordinasi di dalam sekertariat forum. Mengingat koordinasi dan sektor-sektor terkait dalam wadah Sekertariat Forum Koordinasi tersebut belum mencapai koordinasi yang efektif untuk memperoleh hasil guna dan daya guna yang maksimal maka disarankan agar dilakukan penyempurnaan langkah-langkah operasional oleh sekertariat forum baik dari faktor input maupun prosesnya serta pengawasan yang lebih cermat terhadap indikator-indikatornya. Demikian juga perlu ditindak lanjuti dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah melalui pimpinan sektor-sektor terkait agar koordinasi yang telah terjalin bisa lebih efektif Iagi, yaitu dengan meningkatkan kontribusi masing-masing sektor, meningkatkan peran serta masyarakat sehingga pads akhirnya secara bertahap PMT AS bisa dilaksanakan secara mandiri.

---

ABSTRACT

Coordination analysis about implementation of Supplementary Feeding Program for Elementary Students ( PMT-AS ) by The Secretariat of Coordination Forum of Supplementary Feeding Program for Elementary Students at Sukabumi regency on 1997/1998.Supplementary Feeding Program for Elementary Students is a nation wide movement to increase a stamina of elementary students by nutrition and health improvement to achieve a students performance and supporting a successfull of 9 Years Compulsory Education Program.

Main objective of this national movement is not only a government elementary school but also a nongovernment elementary school students which are generally located at the secluded villages.This program hoped that the community will be understand, give a support and participated to make this program can be operate by themselves continously.

Suplementary Feeding Program for Elementary Students have already started on 1997/1998 in which operated by intersector activity with the coordination of local government.

In order to solve this program at Sukabumi regency has issued a Decision Letter of Sukabumi's Regent No. 444.3/83-PMD/97 about forming The Coordination Forum of Supplementary Feeding Program for Elementary Students of Sukabumi ( Forum Koordinasi PMT AS Kabupaten Sukabumi ), in which the technical operation cared by A Secretariat of The Coordination Forum.

This research try to give an expression of less effective of coordination in the forum looking at from input, process and some indicators. This study is a qualitative one, and discribe the coordination aspects of The Secretariat of Coordination Forum of Supplementary Feeding Program in Sukabumi regency. Data were collected from interviews with informans are the person of the secretariat of the forum and some from subdistrict team. They were, then analyzed by analyzing the study result and compare it with the theories of the references.

This condition resulting an adviced that forum should be perfecting an operational activity not only an input but also a process and give a special attention for controlling the indicators of a process. And the local government of Sukabumi should give some policies to give more stressing for better coordination among the forum."

"Dalam suatu organisasi, pelaksanaan fungsi-fungsi managemen sacara utuh akan melancarkan kegiatan roda organisasi. Salah satu fungsi manajemen tersebut adalah pemantauan/pengawasan. Menurut Siagian (1988), pemantauan/pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, sedangkan Terry (1985) menyatakan bahwa pemantauan/pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai rencana.Kelompok kerja Eliminasi Tetanus Neonatorum (Pokja ETN) Kabupaten DT II Cirebon dibentuk pada tahun 1994 dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten DT II Cirebon No PM.01.03.1-2.237 tanggal 13 Agustus 1994. Menurut buku Petunjuk teknis terpadu eliminasi tetanus neonatorum (1993) fungsi Pokja ETN Tingkat II adalah pemantauan/pengawasan kegiatan ETN secara intensif. Pemantauan/pengawasan oleh Pokja ETN, dilaksanakan kedalam Pokja ETN yaitu terhadap para anggota Pokja ETN dan keluar terhadap para pelaksana kegiatan ETN ditingkat kecamatan. Pemantauan/pengawasan terhadap para anggota Pokja ETN dilaksanakan oleh ketua pokja sesuai dengan kewenangannya atau oleh anggota pokja sendiri?"

"Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 menjadi ancaman yang serius. Kejadian tersebut menimbulkan bencana kekurangan pangan dan gizi yang akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang.Tim Pangan dan Gizi (TPG) adalah suatu tim kerja dengan dasar hukum Inmendagri nomor 23/1998 dan SK Gubernur Propinsi Jambi nomor 63/1999 yang secara berjenjang membantu Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam upaya menunjang pemantauan, evaluasi ketahanan pangan dan gizi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi secara lebih cepat, tepat, dan terpadu, serta bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi sektoral.Pada kenyataannya TPG Propinsi jambi mempunyai masalah dalam melaksanakan koordinasi TPG Propinsi. Untuk itu penulis ingin mengetahui gambaran pelaksanaan koordinasi TPG Propinsi Jambi dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi di Propinsi Jambi tahun 2000. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, penelusuran data yang terdokumentasi, dan observasi yang mencakup 18 orang informan anggota TPG Propinsi dan Kabupaten/Kota, informan ini adalah para pejabat struktural di instansi terkait yang memahami kegiatan TPG Propinsi Jambi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi TPG Propinsi Jambi dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi belum efektif, karena elemen input yang dianalisis ternyata belum semua mendukung proses, yaitu belum adanya uraian tugas dan anggaran, sehingga proses koordinasi belum terlaksana dengan baik, ditandai dengan rapat koordinasi belum konsisten, perencanaan, pembinaan dan evaluasi belum terpadu. Kondisi ini tercermin dalam output dimana dokumen perencanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan TPG Kabupaten belum lengkap.Mengingat koordinasi antar sektor terkait dalam wadah TPG Propinsi belum mencapai hasil yang efektif, maka untuk memperoleh hasil guna dan daya guna kegiatan TPG Propinsi yang maksimal disarankan untuk meningkatkan keterbukaan diantara anggota TPG Propinsi melalui rapat berkala yang konsisten, pembuatan uraian tugas, perencanaan dan evaluasi yang terpadu, serta memperbaiki organisasi TPG sesuai dengan peraturan dan perundangan yang mengacu kepada desentralisasi, otonomi daerah, dan kewenangan daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagai wilayah administrasi di bidang kesehatan, salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

---

Analysis of Coordination of Nutrition and Food Team's in Implementation of National Movement for Nutrition and Food Problems Intervention in Jambi Province, 2000Economic crisis in Indonesia since the middle of 1997 has become a serious threat, and caused the nutrition and food deficiency disaster that worsen the human resources quality in the future.Nutrition and Food Team is a hierarchical team work that supports and assists the governor in evaluating and control is the nutrition and food availability to prevent the nutrition and food deficiency accurately and quickly. In addition, as an integrated activity, Nutrition and Food Team aims to increase the inter-related sector's communication and coordination.In fact, this team has a coordination problem. There fore, it is necessary to observe that's coordination implementation in ?National Movement of Nutrition and Food Aspect in 2000".This research is a case study with qualitatively approached. Data is gathered through in-depth interview, collection of documented data and observation. In-depth interview is conducted with 18 informants who were member of that team. They are structural staffs in related instances.The results showed there is ineffectiveness coordination, because there is no special job description and no special cost to support the process. So that, it was cannot be carried out well. This condition was reflected through inconsistency meetings, disintegrated evaluating and planning. There fore, the openness must be increased among the Team's members through conducting the periodic meetings. The other side, it is important to design the special job description, to allocate the special cost, to make integrated evaluating and planning, and upgrade the Team's structure toward the autonomic and decentralized rule."

"Perumahan mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Salah satu usaha pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui peningkatan pembangunan perumahan dan pengembangan permukiman.Pembangunan perumahan pelaksanaannya melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai instansi. Sering terjadi kesemrawutan dalam proses pelaksanaan pembangunannya dan banyak keluhan penghuni atas kurang baiknya penyediaan prasarana di lingkungan perumahannya masing-masing.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi serta faktor-faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan koordinasi tersebut. untuk dapat menggambarkan koordinasi tersebut, disamping mendalami dan mempelajari bahan-bahan tulisan yang bersangkutan dengan pembangunan perumahan, maka diadakan penelitian di lapangan dimana para individu dari instansi yang terkait dalam koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut dijadikan nara sumber dalam penelitian ini dengan menggunakan tehnik wawancara yang mendalam.Koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan sangat diperlukan karena pembangunan perumahan melibatkan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta. Mekanisme koordinasi yang baik dapat dicapai melalui kepemimpinan yang tepat dan terjalinnya komunikasi yang efektif serta kesesuaian pendapat antara semua pihak dengan terwujudnya kesepakatan diantara pihak-pihak yang terkait.Dari basil penelitian dapat dikemukakan bahwa koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi masih dihadapkan pada hambatan-hambatan. Hambatan tersebut terjadi karena instansi-instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan kurang menyadani arti pentingnya koordinasi. Bahwa Koordinasi berdasarkan pengamatan harus diusahakan bukan hanya dibiarkan berjalan dengan sendirinya walaupun sudah ada dasar hukumnya. Dari segi kepemimpinan Bappeda sebagai koordinator kurang memotivasi instansi yang terkait yang terlibat dalam koordinasi pembangunan perumahan. Dari segi komunikasi hambatan disebabkan karena kekurang lengkapan informasi yang diberikan oleh instansi yang satu kepada instansi yang lain. Dari segi kesepakatan, kesepakatan antara instansi yang terkait masih rendah. Hal ini menyebabkan masing-masing instansi cenderung berjalan sendiri sendiri dalam melakukan tugasnya.Untuk itu disarankan antara lain koordinator harus lebih aktif dan memiliki inisiatif untuk memotivasi dan menumbuhkan kesadaran diantara instansi terkait bahwa keberhasilan pembangunan perumahan tergantung dari kerjasama semua instansi yang terkait. Disamping itu Bank Tabungan Negara atau bank pemberi kredit yang lain sebaiknya dilibatkan secara aktif dalam koordinasi pembangunan perumahan sebagai anggota Tim Koordinasi."

"Jumlah penderita TBC paru dari tahun ke tahun di Indonesia terus meningkat. Beberapa keadaan diduga merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam meningkatnya infeksi TBC pada saat ini, antara memburuknya kondisi sosial ekonorni, belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal, meningkatnya infeksi HIV, daya tahan tubuh yang lemah/menurun, virulensi dan jumlah kuman yang meningkat. (Kardiana, 2007). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mutu pelayanan program TB di Puskesmas terhadap tingkat keberhasilan program TB di Kabupaten Ciamis tahun 2007. Desain penelitian adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap petugas yang berkaitan langsung dengan program, diskusi kelompok terarah dengan masyarakat pengguna pelayanan dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan pada kelompok Puskesmas yang berhasil dalam peneapaian program penanggulangan TB, pelak.sanaan kegiatan melibatkan seluruh petugas dan sumber daya yang ada di Puskesmas. Sedangkan pada kelompok Puskesmas yang belurn berhasil dalam pencapaian program penangguIangan TB, belum terjalin kerja sama baik lintas program .dan lintas sektor serta belum adanya kepedulian dari seluruh staf Puskesmas terhadap program. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah adanya kepedulian petugas dan karyawan Puskesmas terhadap program, peran aktif dokter terhadap program, peningkatan frekuensi penyuluhan dan sosialisasi program di lintas sektor, pemberian pelayanan yang bermutu sesuai standar dengan mengutamakan kepuasaxi pasien sebagai pelanggan ekstemal dalam pelayanan kesehatan, adanya pembinaan dan pertemuan rutin dari Dinas Kesehatan pengahargaan terhadap prestasi kerja.

---

Amount of TBC paru patient from year to year in Indonesia increasing. Some situation anticipated to represent factor playing a part important in the increasing of TBC infection at the moment, for example: deteriorating it condition of social economic, not yet is optimal of service facility of health society, the increasing of amount of resident which don't have residence, the increasing of HIV infection, weak body endurance/ downhill, germ amount and virulence which mounting. (Kardiana, 2007).

This research aim to to know picture quality of TB program service in Puskesmas to level efficacy of TB program in Sub-Province Ciamis year 2007. Research Design is qualitative by conducting interview to direct interconnected officer with program, directional group discussion with service consumer society and document study. Research place conducted by in four Self-Supporting Puskesmas Executor (PPM) in TB program with selection of research place in two a success Puskesrnas in attainment of Puskesmas and program which not yet succeeded in attainment of program.

Result of research show of a success Puskesmas group in attainment of TB overcome program, activity execution entangle entire resource and officer exist in Puskesmas, existence the same of activity pass by quickly program and pass by quickly good sector. While at Puskesmas group which not yet succeeded in attainment of TB overcome program not yet intertwined the same of activity the goodness pass by quickly program and pass by quickly sector.

Recommendation in this research the existence of officer caring and Puskesmas employees to program, active the role of doctor on the program, the improving make-up of counseling frequency pass by quickly sector socialization, giving of certifiable service according to standard by majoring satisfaction of patient as the external client in health service, existence of routine meeting and construction from Public Health Service appreciation and reward to the achievement activity."