Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang berhasil kita capai selama Repelita V disebabkan oleh adanya investasi yang terus meningkat, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh dunia usaha dan masyarakat. Dari tahun ke tahun penananan modal oleh dunia usaha terus berkembang. Namun, perkembangan penanaman modal yang sangat pesat terjadi dalam 5 tahun terakhir.Berdasar teori-teori tentang aliran modal, banyak faktor yang dapat mempengaruhi minat investasi asing di Indonesia. Salah satunya adalah "pull and push theory". Dalam teori ini dikemukakan adanya faktor pendorong dan penarik modal asing mengalir dari satu negara ke negara lain.Faktor pendorong adalah faktor kondusif yang dimiliki oleh negara asal-modal (home countries) seperti kebijaksanaan investasi atau aliran modal keluar, pertumbuhan/perkembangan sosial dan ekonomi serta perkembangan lingkungan global.Faktor penarik adalah keunggulan yang dimiliki oleh negara penerima modal (host countries) seperti stabilitas sosial, politik dan ekonomi, iklim usaha dan investasi yang menarik, ketersediaan sumber.daya alam dan dan sumber daya manusia, potensi pasar, insentif dan fasilitas serta ketersediaan prasarana dan sarana pendukung. Dari berbagai faktor tersebut, berdasarkan penelitian penulis atas persetujuan PMA sejak tahun tahun 1990 s/d Juni 1995 dengan mengambil sampel PMA dari Jepang, Korea Selatan dan Taiwan terungkap bahwa faktor rendahnya upah buruh (low labor cost) di Indonesia tetap merupakan salah satu daya tarik utama aliran PMA ke Indonesia.Meningkatnya dengan pesat PMA di Indonesia, terutama dari Jepang, Korea Selatan dan Taiwan pada tahun 1994 dan 1995, di samping faktor-faktor pendorong dan penarik yang disebutkan dimuka, juga disebabkan karena adanya faktor pemicu (triggering factor) yakni PP No. 20 Tahun 1994. Sebagai suatu kebijaksanaan yang sangat liberal, PP No. 20 Tahun 1994 telah memberikan dampak positif untuk menarik PMA ke Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisa peran penanaman modal asing (PMA) dari Korea terhadap perdagangan intra-industri (IIT) Indonesia dan Korea untuk produk manufaktur pada kurun waktu 2000-2013. Menggunakan data tahunan dari World Integrated Trade Solution (WITS) pada level produk SITC Rev.3, didekomposisi IIT ke dalam 3 kelompok yaitu horizontal IIT (HIIT), upper vertical IIT (upper VIIT), dan lower vertical IIT (lower VIIT) sesuai Ito dan Okubo (2012). Memanfaatkan data agregasi terkecil, unit value dijadikan proksi pengelompokkan kualitas, hal yang sulit dilakukan dengan agregasi terbesar walaupun yang didapatkan adalah rata-rata harga tahunan. Hasil penelitian menunjukkan PMA Korea secara positif dan signifikan mempengaruhi indeks IIT. Terkait dengan AKFTA, terjadi peningkatan pada lower VIIT namun penurunan indeks IIT.

---

ABSTRACT

This thesis aim to analyze the role of Korea?s Foreign Direct Investment in Indonesia and its effect to the extent of intra-industry trade between Korea and Indonesia on manufacture products during the period 2000-2013. Using World Integrated Trade Solution data at the level of SITC Rev. 3, trade is decomposed into 3 group of quality: horizontal IIT (HIIT), upper vertical IIT (upper VIIT), and lower vertical IIT (lower VIIT) in Ito and Okubo (2012). The results in general shows inter industry trade dominates with share of more than 80% of trade. The decomposition of Grubel-Lloyd index into the three intra-industry groups support the notion that the intra-industry trade rose after ASEAN-Korea Free Trade (AKFTA) particularly for the human capital and technology intensive products. Korea?s FDI inflow to Indonesia also shows a positive impact on IIT index of manufacture sector. We agree that AKFTA may bring more imports to Indonesia leading to increase intra-industry trade in lower vertical group."

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI) di Indonesia selama perlode kuartal Itahun 1990 sampai kuartal II tahun 2007. Ada 8 faktor yang diduga mempengaruhi arus FDI ke Indonesia. Faktor-faktor tersebut mencakup: Pendapatan Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan PDB,financial development, lnfrastruktur, kurs, ekspor, pajak dan risiko politik. Sementara itu, dengao adanya krists ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997-1998 dlduga memberikan perbedaan terhadap FDI ke Indonesia sebelum dan sesudah krisls tersebut. Perbedaan ini dijeiaskan dengan memasukkan variabel dummy. Metode yang digunakan ialah kointegrasl Johansen untuk menjelaskan hubungan jangka panjang antar variabel dan metode regresi ECM untuk menjelaskan hubungan jangka pendek antar varlabel. Hasil penelitlan menunjukkan bahwa semua varlabel memberikan pengaruh yang sesuai dengan hlpotesls pada berbagai tingkat signlfikansl. Pengaruh tiap variabel diharapkal) dapat memberlkan petunjuk bag! arah kebijakan FDI di Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kemungkinan investasi asing di klub sepakbolaIndonesia, sebagaimana yang sudah jamak dilakukan di liga-liga sepakbola Eropa,mengingat Indonesia merupakan salah satu negara tujuan investasi (host state)terbesar bagi investor asing di berbagai sektor usaha, salah satunya adalah dalamkepemilikan klub sepakbola profesional yang bernaung dibawah PT sebagai badanhukumnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatifempiris(socio legal) dengan menggunakan dasar teori legal positivism dari Hart danteori middle path dari M. Sornarajah. Hasil penelitian menyarankan bahwa investasiasing dalam kepemilikan klub sepakbola di Indonesia berpotensi menimbulkanmasalah di kemudian hari karena tidak diatur secara jelas dalam DNI. Sebagaikonsekuensi, Indonesia sebaiknya mengkaji agar Revisi DNI selanjutnya jugamemasukkan bidang usaha klub sepakbola sebagai bidang usaha yang terbuka denganpersyaratan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the possibility of foreign investment in Indonesian football club,as is already done in the plural European football leagues, considering Indonesia isone investment destination (host state), the largest foreign investor in variousbusiness sectors, one of which is in possession professional football club who shelterunder the limited liability company as a legal entity. This study is a qualitativeresearch with normative-empirical approach (socio legal) using the basic theory oflegal positivism of Hart and middle path theory of M. Sornarajah. The results of thestudy suggest that foreign investment in the ownership of football clubs in Indonesiahas the potential to cause problems in the future because it is not clearly regulated inthe negative list. As a consequence, Indonesia should review in order to furtherrevision of negative list also enter the field of business as a football club that is opento the field of business requirements."

"Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, baik dalam perannya untuk meningkatkan modal maupun dalam meningkatkan produktifitas melalui kemajuan teknologi, managemen dan sebagainya.Untuk itu diperlukan kebijakan yang lebih terarah, khususnya mengenai arah pengembangan secara sektoral, mengingat setiap sektor memiliki karakteristik tersendiri. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui peran PMA dan PMDN terhadap PDB melalui observasi data tahun 1990 - 2008.

---

Domestic investment and Foreign Direct Investment (FDI) are expected to contribute higher in Indonesian economy, particularly from the augmented investment and the impact of their advanced technology. It is necessary to provide policy and direction of investment development, by considering sectoral characteristic. This study is conducted to obtain the information on the role of domestic investment as well as foreign direct investment to gross domestic product, by using data of 1990 - 2008."

"Penelitian ini mengkaji dampak kualitas institusi dan pengembangan infrastruktur terhadap aliran penanaman modal asing (PMA) di Asia Tenggara. Dengan menggunakan model regresi dan kumpulan data aliran PMA, efektivitas pemerintahan, kontrol korupsi, penetrasi internet, dan pembentukan modal tetap bruto dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas institusi dan pengembangan infrastruktur secara signifikan memengaruhi aliran PMA di suatu negara. Akan tetapi, negara-negara dengan tata kelola yang efektif, Tingkat korupsi rendah, dan infrastruktur yang kokoh menarik lebih banyak investasi asing. Sehingga, pembuat kebijakan harus fokus pada reformasi institusi, langkah-langkah anti-korupsi, dan investasi dalam infrastruktur untuk menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor asing. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman tentang determinan PMA di Asia Tenggara dan memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan.

---

This thesis examines the impact of institutional quality and infrastructure development on foreign direct investment (FDI) inflows in Southeast Asia. Using regression models and a dataset of FDI inflows, government effectiveness, control of corruption, internet penetration, and gross fixed capital formation were analyzed. The results demonstrate that both institutional quality and infrastructure development significantly influence FDI inflows in the region. Countries with effective governance, low corruption, and robust infrastructure attract more foreign investment. Policymakers should focus on institutional reforms, anti-corruption measures, and investments in infrastructure to create an attractive environment for foreign investors. These findings contribute to the understanding of FDI determinants in Southeast Asia and provide insights for policymakers."

"Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi pemenuhan kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam RAPBN 2006, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp. 402,1 trilliun atau 75,2% dari penerimaan dalam negeri.Mengacu pada pentingnya pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dan melihat pada potensi penerimaan pajak yang masih belum digali, seperti dari tax rasio yang masih rendah sebesar 13,4% (RAPBN 2006), maka penerimaan pajak selalu diusahakan untuk ditingkatkan dari tahun ke tahun guna memenuhi kebutuhan penerimaan negara. Langkah-langkah dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lainnya.Selain mempunyai fungsi budgeter, pajak juga mempunyai fungsi regulerend, yaitu menggunakan pajak untuk mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Pajak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di kawasan tertentu agar terdapat pemerataan pernbangunanlpendapatan, contohnya adalah pemberian insentif pajak penghasilan kepada pengusaha di dalam kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) untuk meningkatkan kegiatan usaha di kawasan timur Indonesia (KTI), agar terjadi pemerataan pembangunan antara kawasan barat Indonesia (KBi) yang teiah lebih maju dengan kawasan timur Indonesia (KTI).Insentif pajak penghasilan kepada pihak investor untuk berinvestasi di bidangbidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu ini diatur dalam pasal 31A ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000. Perlakuan insentif pajak penghasilan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2000 sebagaimana dirubah melalui Peraturan Pemerintah No. 147 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk: Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan, Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan Pengenaan pajak penghasilan alas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.Mengingat peranan pajak yang sangat penting dan strategis bagi penerimaan negara, maka kebijakan pemberikan insentif pajak penghasilan harus dilakukan secara hali-hati, karena pemberian insentif pajak yang tidak tepat hanya mengurangi penerimaan pajak tanpa adalah kenaikan investasi yang berarti. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah insentif pajak penghasilan berpengaruh terhadap investasi modal asing.Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder dari Badan Kordinasi Penahaman Modal (BKPM), APBN dan sumber data sekunder lainnya. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif dan metode evaluasi koniparatif.Hasil penelitian .nenunjukkan bahwa pemberikan insentif pajak penghasilan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap investasi modal asing. Dengan kata lain, insentif pajak penghasilan bukan merupakan faktor utama dalam keputusan investasi. Ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasi, seperti kemudahan perijinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, Infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, dan ketersediaan sumber daya manusia.

---

Tax is government's main revenue. Tax has a very important and strategic role in fulfilling government needs for funding public spending. For 2006 Proposed Government's spending (RAPBN 2006), tax revenue is targeted at Rp. 402.1 trillions, which is 75.2% of total government's domestic revenues.

Tax ratio 13.4% (RAPBN 2006) indicates that there are still a lot of potential tax revenues; hence the government always tries to increase tax revenue every year to fulfill public funding. Various attempts and public policies have been taken to increase tax revenue, such as the amendment of tax law, introduce new law and regulation in taxation, increases tax compliance and to took for other sources of tax revenues.

Beside budgeter tax's function to raise revenues, tax also has a regulatory function. That is tax's policies can be used to increase development activities in certain areas, such that there is distribution of growth / income. For example, income tax incentive for economic development Zones (KAPET) to increase investment activities ire eastern Indonesia, so that there is distribution of growth between Western Indonesia which is more developed compared to eastern Indonesia.

Income tax incentive for investors in specific industries/business fields and/or regions are regulated in Article 31A paragraph 1 of The Republic of Indonesia Law Number 7 year 1983 on income tax as amended by law number 17 year 2000. Income tax incentive is further regulated by Government regulation number 20 year 2000 as amended by government regulation number 147 year 2000 on tax facilities for capital investments in certain business fields and/or certain areas. Investment in certain business fields and/or certain areas can be given lax facilities in the form of: reduction of net income at most 30% from the total of investment, depreciation and amortization that are accelerated, compensation of old loss but not more than 10 years and imposition of income tax on dividend as in section 26 is 10%, except if rate according to taxation agreement that is effective determine lower.

Tax incentives should be given with cautions, because tax has a very important and strategic role in government revenue. The revenue forgone as a result of the use of tax incentives may be wasted if there is no real increase in foreign direct investment as a result of improper implementation of tax incentives. The purpose of this research is to examine if income tax incentives influence foreign direct investment. This research is carried out by examining secondary data from Investment Coordinating Board (BKPM) and Government budget. Descriptive statistic and comparative evaluation method are used to analyze the data.

The research indicated that income tax incentive has no significant affect to foreign direct investment. In other words, income tax incentive is not the main factor in investment decision. There are others factors that considered by investors in investment decision, such as easy licensing, the size of domestic market, access to international market, infrastructure, social and security condition, and the availability of human resources."

"Faktor-faktor yang menentukan masuknya investasi ke suatu negara didasarkan pada tiga faktor yaitu kesempatan ekonomi (economic opportunity), stabilitas politik (political stability) dan kepastian hukum (legal certainty). Adanya kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor. Dalam sektor telekomunikasi, penyelenggaraan jaringan bergerak seluler merupakan bidang usaha yang sangat erat dengan penanaman modal asing. Dalam rangka melindungi kepentingan nasional, maka Pemerintah telah mengatur pembatasan kepemilikan modal asing dalam penyelenggaraan jaringan bergerak seluler melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pemahaman yang berbeda terhadap ketentuan pembatasan kepemilikan modal asing atau yang secara umum dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi merupakan salah satu penyebab ketidakpastian hukum di Indonesia. Tesis ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan terhadap penanaman modal asing yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler di Indonesia. Tesis ini menyimpulkan bahwa terhadap penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan sebelum berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal maka berlaku asas grandfather clause. Kemudian dalam hal akan dilakukan peningkatan modal secara langsung, maka berlaku pre-emptive rights sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan dalam hal peningkatan modal dilakukan oleh Perusahaan Terbuka melalui Pasar Modal maka tidak tunduk kepada ketentuan Daftar Negatif Investasi.

---

The factors that determine the inflow of investments into a country based on three factors, namely economic opportunities, political stability and the rule of law (legal certainty). Legal certainty is one of the main factors for creating a conductive business climate for investors. In the telecommunications sector, the business of mobile cellular network very closely with foreign investment.

In order to protect the national interest, the government has set restrictions on foreign equity ownership in the operation of mobile cellular networks through Law Number 25 Year 2007 on Investment, and Presidential Regulation Number 36 of 2010 on List of Closed and Open Business Fields with Requirements on Investment. A different understanding of the terms or restrictions on foreign equity ownership is generally known as the Negative Investment List is one cause of legal uncertainty in Indonesia.

This thesis is a study with a normative approach to law (statute approach) which carry out a review of legislation on foreign investments made by mobile cellular network operator in Indonesia.

This thesis concludes that the investment has been approved before the enactment of the Investment Law shall apply the principle of grandfather clause. Then in terms of the capital increase will be carried out directly, then apply pre-emptive rights according to Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, while in the case of capital increase carried out by the Public Company through capital market is not subject to the provisions of the Investment Negative List."