Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKGaris-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 menyatakan bahwa memasuki jangka panjang tahap ke II, titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan,seiring dengan kualitas sumber daya manusia, dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. GBHN 1993 menempatkan manusia sebagai pusat segenap upaya pembangunan. Pembangunan nasional bermuara pada manusia sebagai insan yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus merupakan sumber daya pembangunan yang terus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya."

"BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia secara resmi lahir dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. S.Budhisantoso dalam salah satu karya tulisnya berpendapat, bahwa : "Banyak diantara masyarakat bangsa yang baru merdeka itu terwujud sebagai hasil perpaduan sejumlah bangsa atau suku-suku bangsa yang semula hidup dalam kesatuan- kesatuan sosial yang lebih kecil, sehingga memerlukan identitas yang dapat memperkokoh persatuan. Sementara itu ada juga bangsa-bangsa yang memang sejak semula merupakan satu maayarakat yang "homogen", akan tetapi karena penindasan oleh bangsa lain, mereka itu kehilangan identitas yang dapat mempersatukan segenap warganya sebagai satu bangsa yang merdeka, {1989 : 1). Kenyataan menunjukkan bahwa di Kepulauan Nusantara pernah berkembang negara-negara besar maupun kecil yang semula masing-masing negara itu bebas berkembang. Oleh karena itu Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan sekedar pernyataan politik berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan juga sebagai pernyataan kebulatan tekad dari segenap penduduk bekas jajahan Hindia Belanda untuk mempersatukan diri menjadi satu bangsa. Kelahiran bangsa itu menimbulkan berbagai macam kebutuhan, terutama landasan pengikat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebenarnya kebutuhan akan persatuan dan kesatuan itu sudah lama dirasakan antara lain tercermin dalam "Sumpah Pemuda" yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bagi bangsa Indonesia persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya diperlukan karena kelahiran bangsa yang harus mempertahankan kedaulatan terhadap ancaman dari Iuar, melainkan juga karena kenyataan bangsa itu merupakan peleburan dari banyak suku bangsa dan masyarakat daerah yang semula masing-masing berdiri sendiri. Proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia telah mempersatukan masyarakat majemuk menjadi satu bangsa tanpa menghancurkan kekhususan kesatuan-kesatuan sosial yang membentuknya dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan dari masyarakat majemuk menjadi satu masyarakat bangsa serta mengisi cita-cita proklamasi, memerlukan sarana serta pengikat yang dapat diterima semua pihak, apa yang disebut Raymond Firth sebagai " Social media " ( 1952 : 42 ). Oleh karena itu diperlukan adanya seperangkat nilai yang dapat berfungsi sebagai sarana pemersatu social budaya masyarakat sehari-hari. Atas dasar kenyataan ini ketika para pemimpin yang datang dari berbagai golongan dan suku bangsa berkumpul dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Uaaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang merupakan langkah awal dari PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), tanggal 28 Mei 1945 Mr. Muhamad Yamin menyampaikan pidatonya tentang 5 azas dasar negara Republik Indonesia. Dan pada tanggal 1 Juni 1945 dikokohkan Ir. Soekarno dalam pidatonya tentang 5 dasar filsafat Negara Indonesia merdeka yang diaebut "Pancasila" yang diyakini kebenarannya dan digunakan sebagai dasar untuk menata masyarakat dalam menegara. Kemudian untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan teratur dirumuskan pula Undang-Undang yaitu UUD 1945. Kenyataan sejarah menggambarkan bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan pemersatu bangsa dan Ideologi negara yang kokoh. Terbukti dari beberapa kali usaha para pemberontak yang ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945 dengan ideologi lain selalu mengalami kegagalan. Dalam interaksinya dengan lingkungan, sesuai pendapat Soewarso sebagai "Lingkungan Strategik" (1982 . 5) untuk mempersatukan bangsa Indonesia perlu adanya suatu Wawasan Nusantara yang dirumuskan Kelompok Kerja Ketahanan Nasional adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD-45, tentang diri dan lingkungannya yang berbentuk sebagai kesatuan air dengan pulau-pulau di dalamnya, beserta udara dan ruang angkasanya". {1982 : 9)?."

"Kesimpulan diantaranya 1.) Konflik terjadi akibat terkikisnya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilandasi Pancasila, pudarnya budaya bangsa akibat pengaruh negatif dari sosial media dan akibat kebijakan dalam pengelolaan sumber kekayaan alam. 2.) Kurangnya pemahaman Kepala Daerah dalam pengelolaan manajemen konflik dan selalu beranggapan bahwa tanggung jawab keamanan ada pada Polri dibantu oleh TNI. 3.) Belum seluruhnya Kepala Daerah membuat Rencana Aksi Terpadu di daerahnya."

"ABSTRAKTesis ini membahas sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdiri dari Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang dilakukan oleh MPR. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat ketahanan nasional dan peranan MPR dalam sosilaisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian kualititatif dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang dilakukan dengan wawancara langsung dan data sekunder yang diambil dari studi pustaka. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan studi kepustakaan. Analisis data penelitian menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan kesimpulan (verifikasi). Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik dari luar maupun dalam, langsung atau tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Ideologi Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali (kristalisasi) dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa, dan bukannya mengangkat atau mengambil ideologi dari bangsa lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdiri Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika penting dan perlu dilakukan untuk menghadapi berbagai macam pengaruh budaya dan gaya hidup di era globalisasi dalam rangka memperkuat Ketahanan Nasional di bidang Ideologi, karena masih banyak penyelenggara negara dan kelompok masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pada saat ini model sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang hanya dilakukan oleh MPR masih dianggap kurang efektif menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, masih perlu penyempurnaan dan terobosanagar mudah dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan. Untuk masa yang akan datang, sebaiknya sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tidak lagi dilaksanakan oleh MPR sebagai lembaga tinggi negara dan lembaga politik yang keanggotaannya berganti tiap lima tahun sekali. Perlu dibentuk badan khusus dengan struktur yang jelas, anggaran yang cukup dan secara tegas diberi kewenangan untuk mensosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama lembaga pendidikan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the socialization of the four pillars of national and state consisting of Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika by MPR. This study aims to determine the importance of socialization of the four pillars of national life in order to strengthen national defense and the role of the Assembly in socializationfour pillars of national life. The research using qualitative method and data sources used consisting of primary data by direct interview and secondary data by literature. Method of data collection is conducted by direct interviews and literature study. Analysis of research data using the method of data reduction, data display and conclusion (verification). Resilience defined as Indonesian dynamic ideology condition that contains tenacity and toughness that contain the ability of national power in facing and overcome all challenges, threats, obstacles and interference from both outside and inside, directly or indirectly, in order to ensure the continuity of life and ideology of the nation Indonesian state. Pancasila ideology are the foundations were excavated (crystallization) of the basic values ​​of the culture of Indonesia. Pancasila lifted from customs values, cultural values, and religious values ​​contained in the view of life in Indonesia before forming the country. Pancasila as ideology of Indonesia nation and state rooted from the way of the and culture instead of lifting or taking ideologies from other nations. Results of this study indicate that the socialization of the four pillars of national life which consists of Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika are important and needs to be done to deal with a wide range of cultural influences and lifestyle in the era of globalization in order to strengthen the National Defense in the field of ideology, because many state officials and community groups who do not understand and know about the values ​​contained in it. Noawadays the model of socialization Four Pillars of national life that is only done by MPR is still considered to be less effective in reaching all Indonesian people, still need improvement and breakthroughs to be easily understood by the whole community and to guide the constitutional life. In the future, it’s good if the socialization at Four Pillars of national and state no longer held by the Assembly as state institutions and political bodies whose membership is changed every five years. Need to set up a special agency with a clear structure, adequate budget and expressly given the authority to promote the four pillars of national life, especially educational institutions."

"ABSTRAKPelestarian dan pemanfaatan kekayaan hayati kawasan fungsi lindung diperlukan bagi keseimbangan Iingkungan dan keberlanjutan pembangunan dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara pengelolaannya adalah dengan penetapan Taman Nasional.Indonesia adalah negara kepulauan yang dinilai mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat besar (mega biodiversity) baik di ekosistem daratan maupun lautan. Potensi kaanekaragaman hayati tersebut termasuk yang ada di kawasan taman nasional sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan dan obat-obatan dan ekowisata (ecotourism). Segara bioregional Indonesia terbagi dalam tujuh biogeografik region yaitu bio-regional Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Dalam Setiap bio-regional tersebut telah ditetapkan sejumlah taman nastonal.Taman nasional adalah satu kawasan nasional yang ditetapkan sebagai salah satu kawasan konservasi fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Sebagai salah satu dari kawasan fungsi lindung yang merupakan subsistem dari suatu ruang wilayah mempunyal peran yang sangat strategis bagi pembangunan berkelanjutan.Obyek penelitian adalah Taman Nasional menurut UU No. 5 tahun 1990 yaitu kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami; memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh; memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dlkembangkan sebagal pariwisata alam; merupakan kawasan yang dapat dibagl ke dalam zona Inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan zona lainnya.

---

ABSTRACTThe conservation and utilization of biodiversity in the preservation area are needed for the environmental balance and sustainable development to meet the basic need and society welfare. One of the management effort is to designate the national park.Indonesia is an archipelagic country which has domain the most richness of the biodiversity resources (mega biodiversity country) not only in the terrestrial ecosystem but also in the marine environment. The biodiversity potential includes those in the national park, is not USBU yet in an optimal way not only in direct use but also in an indirect way for meeting the need such as foods, clothes, shelters, medicines and ecotorism. Indonesia bio-region consist of seven biogeography region l.e. bioregional Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, Maluku, dan lrian Jaya. In each bioregion consist of numbers of national park.National park is a national area designated as an ecosystem and biodiversity conservation area. As one of the preservation area in a subsystem of the regional spatial structure it has a very strategic role for sustainable development.As an object chosen for this study, a national park according to the Government of Indonesia Law Number 5 year 1990 is ah area which meet the criteria interalia as follows: appropriate size of land to maintain the sustainability of the natural ecological process; it has a unique and specific natural resources; it has one or more untouched ecosystem; it has an original natural conditions which are potential for developing the ecotourism. Internally national park area can be divided into various zone based on the function and it's structure of the ecosystem."

"Komunitas ASEAN (Association of Southeast Asian Nations Community) telah disepakati oleh komunitas Megara-negara anggota ASEAN mulai berlaku pada tahun 2015 mendatang. Komunitas ASEAN ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu komunitas Politik dan Keamanan ASEAN; Komunitas Ekonomi ASEAN; dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. ASEAN saat ini telah berubah dari organisasi tidak mengikat menjadi organisasi yang mengikat, berdasarkan hukum (rule based capacity), demokratis, mengedepankan perdamaian, people-centre dan ekonomi kawasan yang terintegrasi. Dalam menyelaraskan diri dengan komunitas ASEAN di tahun 2015 mendatang, Indonesia telah melakukan penguatan sistem politik melalui penguatan sistem politik melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kaderisasi kepemimpinan nasional secara demokratis, serta sinkronisasi regulasi dan pemberdayaan masyarakat terhadap sistem politik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, tentu masih diperlukan peningkatan sistem politik agar Indonesia dapat berdiri paling depan dalam ASEAN Community 2015."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional dengan menganalisis pendapatan iuran dan beban Dana Jaminan Sosial Kesehatan tahun 2014-2018 untuk mengetahui penyebab terjadinya defisit. Data kualitatif penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak internal BPJS Kesehatan sedangkan data kuantitatif adalah laporan keuangan DJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan dari tahun 2014-2018. Berdasarkan analisis pendapatan iuran dan pendapatan yang dilakukan, ditemukan bahwa pendapatan iuran dalam lima tahun terakhir lebih rendah dibandingkan dengan beban biaya manfaat yang dibayarkan. Biaya manfaat yang paling menyerap beban manfaat BPJS Kesehatan adalah pelayanan pada rawat inap tingkat lanjutan. Rawat inap tingkat lanjutan ini merujuk pada Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

---

This study aimed to evaluate the National Health Insurance program by analyzing the health income and expenses of DJS Kesehatan to determine the cause of the deficit. The qualitative data of this study are the results of interviews with internal of BPJS Kesehatan, while quantitative data are the financial reports of the DJS Health and BPJS Kesehatan year 2014-2018. The analysis showed that health income in the last five years was lower than the cost of benefits paid by BPJS Kesehatan. The cost of benefits that most absorbs the burden of benefits of BPJS Health is service at advanced hospitalization which refers to the hospital in collaboration with BPJS Kesehatan."