Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang perkawinan sirri dalam budaya hukum masyarakat Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Perkawinan sirri diinterpretasikan, dirasionalkan dan dilegalkan oleh para kyai, yang kemudian saya temukan dan analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan ideologis dan deskriptif mengenai hukum perkawinan yang benar-benar nyata berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Informan penelitian ini terdiri dari perangkat desa, pegawai KUA, tokoh masyarakat, tokoh agama (dalam hal ini kyai), tukang ojek dan individu-individu atau pasangan yang telah atau sedang melakukan kawin sirri. Data diperoleh dan informan dengan kegiatan observasi partisipant dan indept interview.Hasil penelitian ini menemukan bahwa kekuasaan para kyai melakukan tafsiran tentang perkawinan pada hukum agama, diadopsi oleh hukum adat berdampak terhadap perkawinan sirri. Para kyai menginterpretasikan hukum agama untuk melegitimasikan perkawinan sirri daripada melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Para kyai mempunyai kepentingan (sub-budaya) sosial, budaya dan politik. Selain itu ada kelompok lain seperti tukang ojek, pemasok, wanita itu sendiri dan orang tua pihak wanita juga mempunyai kepentingan ekonomi.Ada dua versi perkawinan sirri. Pertama, kawin sirri yang dilakukan oleh laki-laki Kalisat. Kedua, kawin sirri yang dilakukan oleh laki-laki dari luar desa Kalisat dan menunjukkan adanya indikasi bentuk trafficking in women di mana terdapat sebuah jaringan yang dimainkan oleh mereka yang berfungsi sebagai perantara.Perkawinan sirri yang terjadi di desa Kalisat menvebabkan hubungan kekuasaan antara laki-laki (suami) tidak setara dengan wanita (istri). Wanita (istri) menempati posisi yang tersubordinasi karena masyarakat Kalisat menganut nilai-nilai patriarkhi. Demikian juga hukum agama dan hukum negara memperlihatkan adanya integrasi (sating mendukung) dalam memposisikan wanita. Wanita menjadi tereksploitasi, tersubordinasi dan termaginalisasi."

"Semakin terbukanya akses komunikasi dan terhadap berbagai negara menjadi pemicu meningkatnya fenomena perkawinan campur. Perkawinan campur juga memiliki tantangan tersendiri yang dapat menguji kepuasan dalam perkawinan. Kepuasan perkawinan sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya komitmen dan cinta. Pada studi ini sendiri akan diuji apakah cinta dapat memoderasi hubungan antara komitmen dan kepuasan perkawinan. Sebanyak 90 individu yang telah melakukan perkawinan campur berpartisipasi dalam studi ini. Hasil menunjukan hubungan yang signifikan antara komitmen dan kepuasan perkawinan (r(90) = 0,530, p < ,01). Selain itu, ditemukan pula bahwa interaksi antara komitmen dan cinta terbukti tidak signifikan (t= - 0,72, p > ,05) pada kepuasan perkawinan.

---

The increased open access to communication and to various countries are becoming the triggers for the increasing phenomenon of international marriages. International marriages also have their own challenges that can test satisfaction in a marriage. Marital satisfaction itself is influenced by several factors, including commitment and love. Commitment and marital satisfaction have proven to be the topics that attracted many researchers. A total of 90 individuals who have done international marriages participated in this study. The result shows a significant relationship between commitment and marital satisfaction (r(90) = 0,530, p <,01). In addition, it was also found that the interaction between commitment and love proved insignificant (t = -0,72, p> ,05) on marital satisfaction."

"Perkembangan teknologi komunikasi di era digital saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sebagian besar manusia di dunia. Di satu sisi dapat mempermudah komunikasi tetapi di sisi lain dapat mengganggu, salah satunya dalam hubungan perkawinan (technoference). Penelitian ini memeriksa hubungan technoference dengan kepuasan perkawinan dimediasi oleh konflik karena penggunaan teknologi. Partisipan penelitian ini 533 orang WNI menikah, 125 laki-laki dan 408 perempuan yang berusia 19-50 tahun, diperoleh dengan convenience sampling. Pengumpulan data dilakukan secara daring. Alat ukur yang dipakai dalam penelitian ini adalah Technoference Device Interference Scale (TDIS), Conflict Over Techno Use Scale dan ENRICH Marital Satisfaction Scale. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik karena penggunaan teknologi secara signifikan memediasi hubungan antara technoference dan kepuasan perkawinan secara parsial.

---

The development of communication technology in the digital era has become a part of the lives of most people in the world. On the one hand it can facilitate communication but on the other hand it can interfere, one of them is in marital satisfaction (technoference). This study examined the relation between technoference and marital satisfaction mediated by conflict over technology use. Participants in this study were 533 Indonesian citizens, married, 125 men and 408 women aged 19-50 years, obtained by convenience sampling. Data collection is done online. Measuring instruments used in this study are Technoference Device Interference Scale (TDIS), Conflict Over Techno Use Scale, and ENRICH Marital Satisfaction Scale. The results showed that conflict over technology use significantly mediated the relation between technoference and marital satisfaction partially."

"Status perkawinan menjadi permasalahan sebelum pasangan suami istrimengajukan isbat nikah dan mengajukan gugatan perceraian. Selanjutnya, permasalahan dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 3082/Pdt.G/2016/PAJT dan Nomor: 1751/Pdt.G/2017/PAJT. Oleh karena itu, penulis meneliti isbat nikah dan gugatan perceraian yang didahului isbat nikah di Pengadilan Agama. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif yaitu dengan mengkaji konsep hukum Islam, ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terkait isbat nikah dan perceraian. Hasil dari penelitian ini adalah status perkawinan pada isbatnikah ditentukan dari terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, isbat nikah pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 3082/Pdt.G/2016/PAJT tidak dikabulkan dan putusan telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Selanjutnya, isbat nikah pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1751/Pdt.G/2017/PAJT dikabulkan dan gugatan cerai dikabulkan telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, saran kepada masyarakat untuk memperhatikan rukun dan syarat perkawinan dalam permohonan isbat nikah dan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.Marital status becomes a problem before husband and wifefile a marriage isbat and file a divorce suit. Furthermore, the problems in the judge's consideration in the East Jakarta Religious Court Decision Number: 3082/Pdt.G/2016/PAJT and Number: 1751/Pdt.G/2017/PAJT. Therefore, the author examines the isbat of marriage and divorce claims that are preceded by the isbat of marriage in the Religious Courts. The research was conducted using a juridical-normative method, namely by examining the concept of Islamic law, the provisions of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law related to the isbat of marriage and divorce. The results of this study are the marital status of the isbat Marriage is determined from the fulfillment of the pillars and conditions of marriage, the marriage isbat in the decision of the East Jakarta Religious Court Number: 3082/Pdt.G/2016/PAJT was not granted and the decision was in accordance with the Marriage Law and KHI. Furthermore, the isbat marriage in the decision of the East Jakarta Religious Court Number: 1751/Pdt.G/2017/PAJT was granted and the divorce suit was granted in accordance with the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. Thus, suggestions to the public to pay attention to the pillars and conditions of marriage in the application for marriage isbat and divorce claims to the Religious Courts."

"Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menciptakan unifikasi dibidang hukum perkawinan di Indonesia, yang diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda-beda suku, agama, dan ras. Akan tetapi, dalam hal perkawinan yang dilakukan antara mereka yang berbeda agama, Undang-Undang Perkawinan hanya memberikan pengaturan yang berupa penyerahan sepenuhnya kepada hukum agama yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, dewasa ini sering terjadi pengakuan dan pencatatan atas perkawinan antara mereka yang berbeda agama, yang mana sesungguhnya perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis membuat penulisan mengenai permasalahan hukum dalam pencatatan perkawinan antara mereka yang berbeda agama dengan meninjau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1400/K/Pdt/1986 mengenai perkawinan antara mereka yang berbeda agama. Dalam penulisan ini dibahas permasalahan mengenai syarat syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, dan mengenai sah/tidaknya pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan putusan No. 1400/K/Pdt/1986 menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan dengan menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau yang disebut data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai permasalahan yang dibahas, maka penulis berpendapat dan menyimpulkan bahwa perkawinan sah secara hukum apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan Putusan MA-RI No.1400/K/Pdt/1986, adalah tidak dapat dibenarkan karena perkawinan tersebut bertentangan dengan agama. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar lebih ditingkatkan lagi kesadaran hukum terhadap agama, dan peranan Kantor Catatan Sipil dalam menjalankan tugasnya."

"Individu yang melakukan perkawinan campur seringkali dianggap memiliki kepuasan perkawinan yang rendah. Hal ini didasari oleh perbedaan latar belakang budaya dan banyaknya tekanan serta tantangan yang dihadapi dalam perkawinan. Kepribadian memiliki kontribusi dalam kepuasan perkawinan, salah satu trait kepribadian yang berkontribusi adalah agreeableness. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara trait kepribadian agreeableness dengan kepuasan perkawinan pada individu yang melakukan perkawinan campur. Penelitian ini dilakukan kepada 90 partisipan yang terdiri dari 76 Warga Negara Indonesia (WNI) dan 14 Warga Negara Asing (WNA). Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara trait kepribadian agreeableness dan kepuasan perkawinan.

---

Individuals who engage in mixed marriages are often considered to have low marital satisfaction. This is based on differences in cultural backgrounds and the many pressures and challenges faced in marriage. Personality has a contribution to marital satisfaction, one trait of personality that contributes is agreeableness. This study aims to look at the relationship between personality trait agreeableness and marital satisfaction in individuals who engage in mixed marriages. This research was conducted on 90 participants consisting of 76 Indonesian Citizens (WNI) and 14 Foreign Citizens (WNA). The results showed there was a significant relationship between agreeableness personality trait and marital satisfaction."

"Human value atau nilai yang penting bagi individu merupakan faktor mendasar yang dapat mempengaruhi individu tersebut dalam menilai suatu hal di kehidupannya. Penelitian ini ingin melihat hubungan antara human value (self-enhancement, self-transcendence, openness to change, dan conservation) dan kepuasan pernikahan pada generasi X sebagai generasi dengan angka perceraian yang lebih rendah dibandingkan dengan generasi Y di Indonesia. Di sisi lain, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hubungan tersebut dan merupakan faktor signifikan yang berkontribusi dalam kepuasan pernikahan adalah strategi resolusi konflik. Penelitian ini pun ingin melihat peran strategi resolusi konflik dalam hubungan antara human value dan kepuasan pernikahan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah QMI (Norton, 1983), PVQ (Schwartz dkk., 2001), dan CRSI (Kurdek, 1994) dan teknik statistik multiple regression digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dari 225 partisipan (67 laki-laki, 188 perempuan, M=47,03, SD 5,403), ditemukan bahwa self-transcendence dan openness to change berkorelasi secara positif dengan kepuasan pernikahan, self-enhancement berkorelasi secara negatif dengan kepuasan pernikahan, dan interaksi antara positive problem solving dan conservation berkorelasi dengan kepuasan pernikahan.

---

Human value or values that are important for individuals are fundamental factors that can influence their assessment of a matter in their lives. This study wants to test the relationship between human values (self-improvement, self-transcendence, openness to change, and conservation) and marriage satisfaction in generation X as a generation with a lower divorce rate compared to generation Y in Indonesia. On the other hand, one of the factors that can influence this relationship and is a significant factor that contributes to marital satisfaction is a conflict resolution strategy. This study also wants to test the role of conflict resolution strategies in the relationship between human value and marital satisfaction. The research instruments used in this study were QMI (Norton, 1983), PVQ (Schwartz et al., 2001), and CRSI (Kurdek, 1994) and multiple regression technique were used to answer research questions. Of the 225 participants (67 men, 188 women, M = 47.03, SD 5.403), it was found that self-transcendence and openness to change have positive relationship with marital satisfaction, self-enhancement has negative relationship with marital satisfaction, while relationship between positive problem solving and conservation correlates with marital satisfaction.

"

"Setiap orang memiliki nilai-nilai yang berperan sebagai panduan dalam menjalani hidup yang mempengaruhi persepsi, sikap dan perilaku seseorang termasuk caranya mengevaluasi hubungan perkawinannya. Kepuasan perkawinan merupakan konstruk yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan perkawinan yang mana semakin rendah kepuasan perkawinan seseorang maka cenderung memicu pilihan untuk bercerai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara nilai-nilai dasar pada higher order values yang dikemukakan oleh Schwartz (1992) dengan kepuasan perkawinan dengan melihat perbedaan antara generasi X dan generasi Y. Uji pearson correlation, sequential (hierarchical) multiple regression dan independent sample t-test dilakukan kepada 764 partisipan (217 generasi X dan 547 generasi Y) menggunakan kuesioner berisi 40 item PVQ (Portrait Values Questionnaire) untuk mengukur prioritas nilai dan 6 item QMI (Quality of Marriage Index) untuk mengukur kepuasan perkawinan. Hasilnya, hanya prioritas nilai pada dimensi self – transcendence yang benar-benar terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan perkawinan seseorang. Generasi X memprioritaskan nilai-nilai yang ada pada dimensi conservation sedangkan generasi Y memprioritaskan nilai-nilai yang ada pada dimensi self-transcendence. Kepuasaan perkawinan generasi X ditemukan lebih tinggi dibandingkan generasi Y.

---

Every person has values that serve as a guide in living life that affects a person's perceptions, attitudes and behavior including how to evaluate they marital relationship. Marital satisfaction is a construct used to evaluate marital relationships where low marriage satisfaction tends to trigger the choice of divorce. This study aims to determine the relationship between the basic values of the higher order values proposed by Schwartz (1992) with marital satisfaction by looking at the differences between generation X and generation Y. Pearson correlation, sequential (hierarchical) multiple regression tests and independent sample t-test were performed on 764 participants (generation X totaling 217 participants and generation Y totaling 547 participants) using a questionnaire containing 40 items of PVQ (Portrait Values Questionnaire) to measure values priority and 6 QMI (Quality of Marriage Index) items to measure marital satisfaction. This research indicates only priority values on the dimension of self-transcendence that shows a significant contribution to the increasing of one’s marriage satisfaction. Generation X prioritizes the values that exist in the conservation dimension while Generation Y prioritizes the values that exist in the dimension of self-transcendence. Generation X's marriage satisfaction is found to be higher than Generation Y."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh dari pernikahan anak pada wanita terhadap kemampuan negosiasi wanita tersebut dalam keluarga menggunakan data dari Indonesia Family Life Survey IFLS gelombang kelima. Proxi yang digunakan untuk kemampuan bernegosiasi adalah pengaruh wanita dalam pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan anak, transfer ke orangtua dan mertua, serta waktu sosialisasi suami dan diri sendiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menikah pada usia dewasa akan meningkatkan kemungkinan wanita tersebut memiliki kemampuan negosiasi dalam keluarga pada aspek pendidikan anak, kesehatan anak dan waktu yang dihabiskan suami untuk bersosialisasi di luar. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya mengurangi pernikahan di bawah umur karena fenomena tersebut secara negatif mempengaruhi pemberdayaan wanita dari sisi kemampuan negosiasi dalam keluarga.Kata Kunci: wanita, pernikahan anak, agensi keluarga, kemampuan negosiasi.

---

This study analyses the impact of child marriage on womens socio economic bargaining power in the family using the fifth wave of Indonesia Family Life Survey. The proxies used for socioeconomic bargaining power are spending for childrens education and health, transfer to parents and parents in law, husbands socialising time and respondent rsquo s socialising time.

The findings show that marrying after reaching adulthood will increase the womens probability for bargaining power in their childrens education, childrens health and husbands socialising time. The implication of this study would address the importance of reducing the number of child marriage in Indonesia as it would affect womens empowerment represented by family socio economic agency in negative way. "