Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan diterapkannya desentralisasi dan otonomi penuh saat ini, menjadikan pemerintah daerah otonomi mempunyai kewenangan penuh dalam merencanakan, membiayai, membangun dan mengelola pembangunan jalan didaerah otonominya. Hal ini pada akhimya menjadi lantangan yang sangat berat bagi daerah yang memiliki pendapatan asli daerahnya kecil, namun pada sisi yang lain diperhadapkan dengan kondisi kerusakan jalan yang semakin parah yang memerlukan biaya yang besar dalam penanganannya. Sehingga pemerintah daerah harus berupaya mencari altematif pembiayaan pemeliharaan jalan, agar dapat tetap menyediakan infraslruktur jalan yang baik.Pada studi ini dilakukan kajian dan analisis alas mekanisme sistem pembiayaan pemeliharaan jalan melalui penerapan konsep Road Fund sebagai alternalif pendanaan. Sedangkan sebagai daerah studi ditentukan adalah propinsi Lampung, dengan pertimbangan bahwa selain sebagai daerah tujuan juga merupakan daerah yang harus dilintasi oleh seluruh kendaraan yang akan menuju pulau Jawa dari pulau Sumatera.Penelitian ini menelaah sistem pembiayaan pemeliharaan jalan nasional dan propinsi di propinsi Lampung dengan membandingkan sumber pendanaan APBN dan sumber dana untuk Road Fund yang diambil dari pajak sektor jalan yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bennotor, Pajak Bahan Bakar Minyak dan Pajak Tambahan pada harga Bahan Bakar Minyak (Levy Tax) yang dikumpulkan selama 5 tahun dan tahun 1998/1999 sampai dengan 2002.Didapatkan kombinasi sumber pendanaan yang paling aplicable dalam penerapan Road Fund di propinsi Lampung adalah antara Pajak Sektor Jalan dengan Levy Tax. Dimana dari hasil analisis didapalkan besaran minimum Levy Tax yang dapat digunakan dalam rekening Road Fund untuk membiayai pemeliharaan jalan nasional dan propinsi di propinsi Lampung hanya berkisar penambahan 3 % saja dari setiap harga per liter BBM nya atau sebesar Rp. 40, 87 per liter.Selain itu tulisan ini juga membahas tentang formulasi kebijakan pemerintah daerah untuk menunjang maksud tersebut diatas, serta memberikan gambaran tentang kaitannya Road Fund dengan biaya operasi kendaraan.

---

By decentralization and full autonomy in this time had created local government has a full authority of planning, costing, constructing and managing of road works in its autonomy area. This case in the last will the be very heavy challenge for province that has Local Original Income ( PAD ) was less, where in the same time should look out on the condition of damage road that need the big of cost to handle. So, local government should try to find the alternative of road maintenance fund to prepare good infrastructure of road.

In this case study to research and analysis for mechanism of road maintenance fund system through applying concept of Road Fund as funding alternative. As the study area determined is Lampung Province, with considered that beside as the objective area of the journey, also Lampung Province as transit area of all transportation from Sumatera Island to Java Island or on the contrary.

This research will analysis of national roar maintenance system and province with compared at APBN fund source and fund source for Road Fund that taken from road sector taxes that is vehicle registration tax ( PKB ), vehicle ownership transfer fees ( BBNKB ), road transport fuel tax ( PBSKB ) and tax addition to price fuel levy. The analysis will be supported by five years data from 1998/1999 to 2002.

Founded the most feasible of funding combination to use that road sector tax and levy tax. Where through analysis was founded the minimum levy lax that only adding about 3 % or equal Rp. 40,87 from transport fuel tax will fulfill on the needs of fund for mantenance the road in Lampung Province.

Beside of that this article also studying the police formulation that must take on by local government, and also described about relation of Road Fund on Vehicle Operation Cost ( VOC )."

"ABSTRAKJalan tol tanpa berbagai kebijakan yang mendukung tidak dapat mengubah kecenderungan perluasan kota, meskipun demikian jalan tol membuka peluang untuk membangun kota yang lebih mandiri. Potensi jalan tol dalam mengarahkan kegiatan nampaknya makin disdari, dan harapannya muncul generasi kebijaksanaan tata ruang yang baru yang bertumpu pada jalan tol.Peran yang strategis ini akan dibuktikan pada tesis ini, dimana aksesisbilitas, serta perkembangan struktur ruang, harga lahan dan dampak fiskal di kawasan TB simatupang ( pasar minggu – cilandak ) menjadi ruang lingkup penelitiannya. Aksesibilitas merupakan hal yang paling berpengaruh dalam ketersediaan ruang dan sistem transportasi. Lokasi dengan aksesibilitas yang baik merupakan suatu keunggulan komparatif yang menjadi penentu permintaan terbaik bagi suatu lahan

---

ABSTRACTThe toll road without policies that support can not change the trend of urban sprawl, though the toll road opened up opportunities to build a better city mandiri.potensi highway in directing the activities seem increasingly recognized, and hopefully emerging generation of new spatial planning policy, which is based on the toll.This strategic role will be demonstrated in this thesis, where aksesisbilitas, as well as the development of the spatial structure of the city, land prices and the fiscal impact on the TB Simatupang (pasar minggu- cilandak) the scope of the research. Accessibility is the most influential in the availability of space and transportation system. While the smallest and the best comfort Location with good accessibility is a comparative advantage that determines the best demand for a land. "

"Pola perencanaan fondasi tersebar akan berbeda dengan pola perencanaan fondasi terpusat di satu tempat.Karena sifatnya yang menyebar maka perencanaan fondasi tersebutakan banyak dipengaruhi dan juga peka terhadap bemacam-macamfaktor perubah terhadap rencana fondasi definitif, yang berasaldari lingkungan setempat, maupun kebijakan baru yang timbul dandatangnya dari pemilik proyek ataupun instansi terkait.Bilamana masa pelaksanaan pembangunan telah berjalan maka setiapperubahan yang terjadi mendadak pada konfigurasi fondasi definitifharus dapat diatasi dengan cepat, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.Hal ini hanya mungkin dilakukan dengan mengakomodasikan suatusistem perencanaan sedemikian rupa sehingga perubahan tersebutdapat diantisipasi dan tidak akan mengakibatkan perlu tambahanwaktu extra bagi perencanaan baru yang pada akhirnya menyebabkanmundurnya jadwal pelaksanaan dari bagian pekerjaan tersebut."

"Kawasan metropolitan Surabaya mengalami suburbanisasi dimana pertumbuhan penduduk yang tinggal di pinggiran Surabaya lebih besar daripada di Kota Surabaya sendiri. Dengan menggunakan metode instrumental variable, studi ini meneliti apakah perkembangan jaringan jalan tol di kawasan metropolitan Surabaya pada periode 2005-2020 dapat mendorong suburbanisasi dan perubahan struktur urban di kawasan tersebut dengan menggunakan data kependudukan (sensus dan registrasi penduduk akhir). Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kepadatan penduduk di pusat daerah suburban dan penurunan kepadatan penduduk di Kota Surabaya dan daerah suburban lain sebagai akibat dari peningkatan akses menuju jalan tol terdekat.

---

Surabaya metropolitan area is experiencing suburbanization when the population growth in Surabaya’s suburb is larger than in the city of Surabaya itself. By using instrumental variable method, this study examines whether the expansion of highway network in Surabaya metropolitan area during 2005-2020 period will encourage suburbanization and change in the urban structure of that area by using population data (population census and final population registration) from 2010 and 2020. The result shows the increase of population density in the center of suburban area and decrease of population density in Surabaya and other suburban area as the result from the nearest highway access improvement."

"Proyek Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) direncanakan dibangun sepanjang 2.732 kilometer dari Aceh hingga Lampung dan diperkirakan menelan biaya sebesar Rp. 330 triliun. Rekayasa nilai tambah dilakukan pada Proyek JTTS dengan menambahkan enam fungsi, yaitu integrasi jalur sepeda motor, pengembangan rest area, integrasi dry port, integrasi kereta median tol, pengembangan area pariwisata dan penambahan jaringan fiber optik. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan jenis skema pembiayaan dan skema kelembagaan Kerjasama Pemerintah Swasta pada Proyek JTTS. Analisis skema pembiayaan dilakukan melalui pengembangan berbagai skenario terhadap pembagian antara penyediaan dana dari pemerintah dan swasta pada tahap biaya konstruksi (initial cost), biaya pemeliharaan (operation & maintenance cost) dan pembagian pada pemasukan dana dari pengguna (revenue). Dari 36 skenario yang dihasilkan didapatkan skema pembiayaan dengan Initial Cost Sharing pemerintah 60 % dan swasta 40 %, Operation and Maintenance Sharing pemerintah 50 % dan swasta 50 %, dan Revenue Sharing pemerintah sebesar 50 % dan swasta 50 % yang dapat menghasilkan IRR 12,86 %, serta dihasilkan skema kelembagaan dengan membentuk Joint Venture.

---

Trans Sumatera Toll Road Project (JTTS) planned to be built along 2,732 kilometers from Aceh toLampung and is estimated to cost Rp. 330 trillion. Value Engineering is conducted at the project by adding six functions, which are integration of the motor bike paths, rest area development, the integration of the dry port, rail integration highway median, the development of tourism area and the addition of a fiber optic network The study aims to determine the optimal financing scheme and ideal institutions scheme based on Public-Private Partnership of JTTS Project.

Analysis financing scheme involves by dividing the assuming scenario between the provision of funds from the government and private sectors at the stage of initial cost, operation & maintenance cost, and revenue sharing funds from the user. From 36 scenarios, a financing scheme with government Initial Cost Sharing 60% and 40% private, Operation and Maintenance Sharing 50% government and 50% private, and Revenue Sharing governments and the private sector by 50% to 50% with the IRR of 12.86%, and institutional scheme obtained by forming a Joint Venture."