Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 14610 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Agus Nurhudoyo
"Cara paling sederhana memproyeksikan kebutuhan energi adalah menghubungkan tingkat konsumsi energi saat ini dengan aktivitas dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun GDP bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi permintaan energi.
Untuk keperluan perencanaan dan pengaturan dalam penyediaan den pemanfaatan energi minyak dan gas bumi nasional secara optimal, maka dapat digunakan suatu model dinamik (Model INDSYD) untuk energi minyak dan gas bumi nasional yang dapat memproyeksikan kebutuhan energi primer dan energi final serta kapasitas dan biaya investasi infrastruktur energi serta harga energi migas.
Besar investasi yang harus disediakan untuk memenuhi permintaan energi migas berdasarkan pengaruh GDP yang dominan mencapai 35,5 milyar USD sampai tahun 2020 (akumulatif), 25,2 Milyar USD untuk minyak dan 10,3 milyar USD untuk gas. Sampai tahun 2020 diperlukan penambahan kapasitas infrastruktur kilang minyak sebesar 1,2 juta BPD (sekitar 8 kilang ukuran nominal 150 MBCD), tangki timbun BBM sebesar 3,11 Alta KL, kilang LNG 18,6 juta ton/tahun."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2004
T14970
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Slamet Widodo
"Tesis ini berupaya untuk mengetahui secara lebih rinci tentang batasan-batasan mekanisme persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan dalam industri hilir migas di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP) yang memanfaatkan input primer (kuesioner) dari kelompok-kelompok terkait.
Penelitian dilakukan terhadap tiga kelompok utama, yang masing-masing terdiri dari 3 orang responden, dalam industri hilir migas ini, yaitu 1) Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) sebagai perwakilan dari pemerintah, 2) Himpunan Wiraswasta Nasional Migas (Hiswana Migas) sebagai perwakilan dari produsen, dan 3) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai perwakilan dari konsumen.
Pendekatan AHP bertujuan untuk menentukan tingkat kepentingan antar kriteria (konsentrasi pasar rendah, tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar industri, tidak ada kolusi, informasi tersebat merata, dan harga bergerak dengan mudah) terhadap tujuan utamanya yaitu mekanisme persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan. Berdasarkan tingkat kepentingan ini, kemudian diukur prioritas aiternatif strategi yang terpilih.
Berdasarkan hasil kuesioner, terlihat bahwa : 1) kelompok BPH Migas menilai kriteria tidak adanya kolusi sebagai kriteria yang paling penting dan alternatif strategi untuk mencapai tujuan umumnya adalah dengan menyerahkan sepenuhnya pengawasan kegiatan hilir migas kepada BPH Migas. 2) Kelompok Hiswana Minas juga menilai tidak adanya kolusi sebagai kriteria utama dan pengawasan sepenuhnya kegiatan hilir oleh BPH Migas merupakan alternatif strategi terpilih. 3) Kelompok YLKI menilai kriteria informasi yang tersebar secara merata merupakan kriteria yang paling penting, dan untuk mencapai tujuan umum dari model hirarki, memberdayakan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan hilir migas merupakan alternatif strategi terpilih."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T13206
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fitria Chairani
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S24448
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Agustini
"Keberadaan industri pengilangan minyak bumi berperan penting dalam penyediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional. Aktivitas yang berlangsung dalam proses pengolahan minyak bumi menjadi BBM membutuhkan bahan bakar fosil yang pada akhirnya akan mengemisikan pencemar udara ke udara ambien, salah satunya yaitu SO2. Saat ini semua kegiatan kilang migas telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan guna menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan, termasuk lingkungan udara, namun pada kenyataannya masyarakat masih merasakan dampak dari keberadaan polutan di udara ambien. Mengingat konsentrasi SO2 ambien di suatu tempat tergantung dari penyebaran emisi SO2 dari sumbernya, maka perlu diketahui korelasi penyebaran emisi SO2 dari industri pengilangan migas dengan kualitas lingkungan udara di sekitarnya.Tujuan studi ini adalah mengetahui korelasi penyebaran emisi SO2 dari industri pengilangan migas dengan kualitas lingkungan udara di sekitarnya, khususnya konsentrasi SO2 udara ambien. Lokasi studi ini adalah wilayah sekitar RU VI Balongan, Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan adalah metode potong lintang (cross sectional study). Interpretasi hasil perhitungan korelasi memberikan nilai ”r” sebesar satu. Hal ini bermakna adanya korelasi yang sangat kuat. Pernyataan ini konsisten dengan nilai p sebesar 0,021 yang berarti korelasi di antara dua variabel tersebut bermakna dengan arah korelasi positif yang menunjukkan nilainya searah.

The existence of petroleum refining industry plays an important role in the supply of fuel oil nationwide. The activities of processing petroleum into fuel require fossil fuels that will eventually emit air pollutants into the ambient air, one of which is SO2. The existence of SO2 in the ambient air has an impact on the environment and public health. Currently all of the activities of oil and gas refineries have been making efforts in environmental management in order to safeguard environmental function, but in reality people are still feeling the effects of the presence of pollutants in ambient air. The purpose of this study was to determine the correlation spread of SO2 emissions from oil refining industry with the quality of the environment and the health of the surrounding community, especially the ambient air quality, the content of SO2 in plants, and the incidence of respiratory disorders.The method used in this study is cross-sectional method. The study area is the area around RU VI Balongan, Indramayu district. The results of correlation between the spread of SO2 emissions with the SO2 concentration in ambient air gives value of r one and the value of p 0.021. This means there is a very strong correlation. The correlation between the spread of SO2 emissions with SO2 concentrations in plants is very strong correlation. This is indicated by the value of r 0.866 and p 0.000. The correlation between the spread of SO2 emissions with incidence of respiratory disorders is very strong correlation. This is indicated by the value of r 0.866 and p 0.000."
Depok: Sekolah Ilmu Lingkungan Uiniversitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Romason
"PT. ABC adalah operator yang dipercaya untuk mengelola salah satu blok migas di daerah Riau. Salah satu divisi dari PT. ABC bertanggung jawab untuk pekerjaan konstruksi yang mendukung pekerjaan migas PT. ABC. Tesis ini fokus kepada iklim keselamatan pada pekerja migas di area operasi XXX divisi Facility Engineering PT. ABC, data iklim keselamatan pekerja diperoleh dengan cara melakukan survei. Metode survei bersumber dari survei yang digunakan pada jurnal (Sunindijo et al. 2019) dan (Loosemore et al. 2019) yang sudah digunakan pada industri konstruksi bangunan, infrastruktur, konstruksi di Indonesia dan dan konstruksi Australia. Responden adalah karyawan dan mitra kerja PT. ABC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata nilai survei iklim keselamatan karyawan dan mitra kerja PT. ABC adalah baik, berada di angka 4,92 dari 6 skala likert, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara iklim keselamatan karyawan dan mitra kerja PT. ABC. Pengujian t-test menunjukkan tidak ada nilai p < 0.05, dan rerata nilai survei iklim keselamatan karyawan dan mitra kerja PT. ABC lebih baik, berada diatas rerata nilai survei iklim keselamatan industri infrastruktur, bangunan, konstruksi di Indonesia dan konstruksi di Australia.

PT. ABC is an oil and gas company which manage one of the oil and gas block in the Riau region. One of the divisions of PT. ABC is accountable for construction work that supports the oil and gas of PT. ABC. Thesis emphases on the safety climate for oil and gas workers in the operation area of the Facility Engineering division of PT. ABC.Safety climate data of workers gained by conducting an online survey. The survey method is obtained from surveys applied in journals (Sunindijo et al. 2019) and (Loosemore et al. 2019) which have been used in the building construction industry, infrastructure, construction in Indonesia and Australian construction. Respondents are employees and partners of PT. ABC. The results exposed that the average value of the safety climate survey for employees and partners of PT. ABC is worthy, at 4.92 out of 6 Likert scale, no significant difference was found between the safety climate of employees and partners of PT. ABC. The t-test test showed that there was no p value < 0.05, and the average value of the safety climate survey for employees and partners of PT. ABC is better, being above the average value of the safety climate survey for the infrastructure, building, construction industry in Indonesia and Australia.

"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Luthfi Galang Kharisma
"Upaya memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri dalam industri hulu migas merupakan komitmen untuk mendorong pertumbuhan industri barang dan jasa nasional. Peningkatan tingkat komponen dalam negeri tidak terlepas dari strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam mengatur perusahaan migas untuk menggunakan produk dalam negeri. Diperlukan suatu rumusan strategi yang menjadi prioritas dalam usaha peningkatan komponen dalam negeri. Analisis SWOT memberikan suatu bentuk strategi dengan menganalisis pengaruh faktor internal dan eksternal suatu organisasi. Faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Kemudian dilakukan pembobotan terhadap strategi yang dihasilkan oleh analisis SWOT dengan menggunakan analytic hierarchy process (AHP). Hasilnya, strategi yang diprioritaskan dalam rangka peningkatan komponen dalam negeri pada industri hulu migas adalah strategi Strength-Opportunities.

Efforts to maximize domestic components in the upstream oil and gas industry is committed to encouraging the growth of national goods and services industries. Increased levels of domestic components can not be separated from the strategies used by the government to regulate oil and gas companies to use domestic products. It requires a strategy formulation is a priority in efforts to increase domestic components. SWOT analysis provides a form of strategies by analyzing internal and external factors influence an organization. Internal factors such as strengths and weaknesses, and external factors such as opportunities and threats. Then be weighted against the strategy produced by a SWOT analysis using the analytic hierarchy process (AHP). As a result, the priority strategy in order to increase the domestic component of the upstream oil and gas industry is Strength- Opportunities strategies"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013
S44398
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Purnomo Rusdiono
"Pengembangan lapangan migas marjinal wilayah lepas pantai pada skema Production Sharing Contract (PSC) gross split memiliki tantangan teknis dan ekonomis. Pada penelitian ini berfokus pada analisis secara ekonomis terhadap pengembangan lapangan migas lepas pantai marjinal. Metode pengembangan lapangan menggunakan tiga skenario yaitu skenario I dengan Konvensional Platform; skenario II dengan Floating Production Storage and Offloading (FPSO); skenario III dengan Sea Moveable Platform (SMP). Analisis ekonomis menggunakan indikator penganggaran modal, seperti NPV, IRR, dan Payback Period. Evaluasi keekonomian dilakukan untuk mencari metode terbaik pengembangan lapangan migas marjinal dengan menerapkan skema PSC Gross Split. Diharapkan dari skenario pengembangan tersebut, mampu meningkatkan keekonomian perusahaan. Selanjutnya dilakukan analisis sensitivitas untuk mengetahui sensitivitas perubahan parameter berikut: biaya kapital (CAPEX), biaya operasi produksi (OPEX), dan harga minyak dan gas berpengaruh terhadap nilai NPV, IRR, dan bagian pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skenario terbaik adalah Skenario I untuk produksi 7 tahun maupun produksi 10 tahun. Analisis keekonomian menunjukkan bahwa Skenario I dengan waktu produksi 7 tahun memberikan NPV sebesar USD 37,6 juta, IRR sebesar 30,1% dengan Payback Period 3 tahun. Sedangkan untuk waktu produksi 10 tahun diperoleh NPV sebesar USD 35,9 juta, IRR sebesar 25,2% dengan Payback Period 3 tahun.

The development of marginal oil and gas fields in the offshore area in the gross split Production Sharing Contract (PSC) scheme has technical and economic challenges. This research focuses on economic analysis of the development of marginal offshore oil and gas fields. The field development method uses three scenarios, scenario I with Conventional Platforms; scenario II with Floating Production Storage and Offloading (FPSO); scenario III with Sea Moveable Platform (SMP). The duration of production time uses 7 years and 10 years. Economic analysis uses capital budgeting indicators, such as NPV, IRR, and Payback Period. An economic evaluation was carried out to find the best method for developing marginal oil and gas fields by applying the Gross Split PSC scheme. It is expected from the development scenario, it can improve the companys economy. The sensitivity analysis is then performed to determine the sensitivity of the following parameter changes: capital costs (CAPEX), production operating costs (OPEX), and oil and gas prices affect the value of NPV, IRR and the Government take. The results show that the best scenario is Scenario I both of production time 7 years and 10 years. The economic analysis show that Scenario I with production time 7 years is attributed to NPV of USD 37.6 million, IRR of 30.1% with Payback Period of 3 years. While for production time 10 years, NPV of USD 35.9 million, IRR of 25.2% with Payback Period of 3 years.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Depok: Fak. Hukum UI, 1999
665.773 UNI h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Namira A. Farial
"Berdasarkan pasal 33 UUD 1945, pemerintah Indonesia menguasai dan mengelola sumber daya alam semata-mata untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Khusus dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi, kedudukan Pemerintah adalah sebagai kuasa pertambangan negara. Kuasa pertambangan ini diselenggarakan oleh Pemerintah kepada para pelaku bisnis melalui suatu Badan Pelaksana sebagai pihak yang mewakili pemerintah dalam kegiatan usaha dalam bidang minyak dan gas bumi tersebut. Kontrak Production Sharing adalah salah satu bentuk perjanjian baku dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kontrak Production Sharing ini, pemerintah diwakili oleh sebuah badan pelaksana kegiatan usaha hulu selaku penawar kontrak yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah. Pada saat ini badan pelaksana yang ditunjuk adalah Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Bidang Minyak dan Gas (BP Migas). Sedangkan di lain pihak, penerima kontrak adalah para pelaku bisnis dari dalam dan luar negeri yang merupakan pihak swasta. Oleh karena itu, perlu diketahui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kontrak Production Sharing di Indonesia dan kedudukan serta kewenangan BP MIGAS dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak Production Sharing beserta kepastian hukum dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Skripsi ini akan membahas seputar hak dan kewajiban para pihak (kontraktor dan Pemerintah) dalam kontrak Production Sharing, dan berbagai landasan hukum bagi pelaksanaan kontrak Production Sharing. Berdasarkan analisa Penulis, padaa khirnya dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai hak-hak dan kewajiban pihak PT. X sebagai kontraktor dalam kontrak Production Sharing lebih dominan jika dibandingkan dengan hak-hak dan kewajiban BP Migas. Hal ini antara lain terlihat pada ketidakjelasan batasan-batasan pada beberapa pasal yang menyangkut penggantian biaya operasional dari pihak kontraktor. Oleh karena itu, secara umum perjanjian ini tidak memenuhi asas keseimbangan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan dalam KUH Perdata. Di masa yang akan datang, sebaiknya klausul-klausul dalam kontrak Production Sharing ini lebih disempurnakan lagi, dalam rangka untuk lebih menyeimbangkan kedudukan antara kedua belah pihak."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S21266
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yoga Baskara Wicaksono Syarief Tahir
"Laporan magang ini membahas mengenai Production Sharing Contract pada industri hulu migas dengan operator berbentuk Joint Operating Body yaitu JOB XYZ Pertamina di Indonesia. Pembahasan yang dilakukan pada tulisan ini adalah mengenai mekanisme kontrak tersebut dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban dari kontraktor serta tinjauan kelebihan dan kekurangan aspek pajak dalam kontrak ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembahasan pajak yang timbul akan berfokus pada jenis pajak yang menjadi tanggung jawab XYZ Co Ltd. Hasil penelitian adalah, dalam aspek PPh badan masih terdapat kelemahan yang bisa merugikan pemerintah akibat Tax Treaty. Dalam aspek PBB, mekanisme yang ada berguna untuk pemerataan kekayaan di pemerintahan tingkat daerah. Dalam aspek PPN mekanismenya telah menguntungkan untuk pemerintah dalam pemungutannya, namun dapat dinilai merugikan untuk KKKS karena menimbulkan opportunity cost pada pemenuhan mekanismenya.

This internship report discusses the Production Sharing Contract of the Oil and Gas Upstream Industry with JOB XYZ Pertamina in Indonesia as theoperator of the Joint Operating Body. The purpose of this paper is mainly to discuss the mechanism of the contract in fulfilling the rights and obligations of the contractor and to review the advantages and the disadvantages of the tax aspect in the contract in compliance with the prevailing regulations. The discussion on the tax aspect shall focus on the types of taxes that are the responsibility of XYZ Co Ltd. On the PPh aspect, the mecanism still have some flaw caused by tax treaty. On PBB aspect, the function of this PBB mecanism is to create a wealth sharing system from the central government to the government in province level. On the PPN aspect, the mecanism is useful for the government to create a good collecting system for PPN . But for the contractor, this mecanism could create an opportunity cost in fulfilling this mecanism.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>