Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indikator pengukur tinggi rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat melalui Human Development Index (HDI) yang dapat mengukur rata-rata pencapaian dimensi dasar berupa derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan kemampuan keluarga pada pembangunan manusia. Ketiga faktor penentu HDI tersebut erat kaitannya dengan status gizi masyarakat.Masalah Kurang Vitamin A (KVA) merupakan salah satu dan empat masalah gizi utama yang ada di Indonesia. Penanggulangan masalah ini bukan hanya untuk mencegah kebutaan, tetapi juga berkaitan dengan upaya memacu pertumbuhan dan kesehatan anak guna menunjang penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan berpotensi terhadap peningkatan produktivitas kerja.Sampai saat ini penggulangan KVA yang paling efektif dan efisien adalah pemberian kapsul Vitamin A dosis tinggi. Strategi penanggulangan ini diberikan kepada sasaran yaitu bayi berumur 6 - 11 bulan, balita berumur 1 - 5 tahun dan Ibu Nifas (Bufas). Berdasarkan laporan tahun 1998/1999, cakupan pemberian kapsul Vitamin A pada balita masih di bawah 70% (target 80%) dan Bufas masih dibawah 40% (target 100%). Sedangkan pemberian kapsul Vitamin A pada bayi berumur 6 - 11 bulan barn dicanangkan bulan Februari 1999 oleh Menteri Kesehatan RI.Keadaan di atas menggambarkan dari target yang ditentukan selalu tidak pernah tercapai. Penulis ingin menggali apa sebenarnya penyebab akar masalah kegagalan itu. Pelaksana pemberian kapsul Vitamin A di ujung tombak pelayanan kesehatan adalah petugas puskesmas. Oleh sebab itu penulis ingin menganalisis cakupan program pemberian kapsul Vitamin A yang merupakan studi kasus di Puskesmas Kampung Sawah. Penggalian informasi berupa keterkaitan dengan sumber daya puskesmas yang ada, kepemimpinan kepala puskesmas, imbalan yang diterima, supervisi dari atasan, motivasi kerja dan hubungan kerja di antara petugas puskesmas dan lintas sektoral.Penunjukan Lokasi penelitian dilakukan secara purposive (non probability) yaitu Puskesmas Kampung Sawah di Kota Bandar Lampung. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam (indepth interview) kepada 4 orang informan yang terdiri dari 3 orang petugas puskesmas yaitu kepala puskesmas, bidan, tenaga gizi dan 1 orang dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yaitu kepala seksi gizi.Hasil penelitian menunjukan yaitu (1) Tingkat kinerja petugas puskesmas selama 5 tahun terakhir (dari tahun 1997 - 2001) kurang optimal, haI ini terlihat bahwa realisasi cakupan program pemberian kapsul Vitamin A masih berada di bawah target 80% untuk balita dan 100% untuk bayi dan bufas. (2) Ketersediaan kapsul Vitamin A tidak sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaan droping tidak sesuai dengan bulan promosi Vitamin A (Pebruari dan Agustus). (3) Imbalan berupa dana operasional pemberian kapsul Vitamin A sangat kecil Rp. 5000,- per kelurahan tidak proporsional, karena tidak menurut jumlah posyandu serta pencairan dana tersebut tidak sesuai dengan jadwal bulan promosi. (4) Rapat koordinasi yang diadakan setiap bulan sekali kurang efektif, karena hasil rapat tidak dibuat notulen rapat yang berfungsi sebagai alat monitoring tindak lanjut rapat tersebut. (5) Pelaksanaan supervisi dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai alat monitoring kegiatan sangat dirasakan positif, tetapi frekuensi kunjungan perlu ditingkatkan jangan hanya 1 kali dalam setahun serta substansi supervisi harus spesifik dan tajam. (6). Hubungan kerja antar petugas puskesmas terjalin dengan baik karena masing-masing petugas puskesmas atau pemegang program mempunyai kesamaan dalam sasaran pelayanan kesehatan. Beberapa rekomendasi yang penulis dapat kemukakan pada hasil penelitian ini adalah (1) Perlu adanya keterpaduan penatalaksanaan program pemberian kapsul Vitamin A yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. (2) Pelaksanaan rapat koordinasi harus tetap dilaksanakan dan dilanjutkan tetapi sebelum rapat dipersiapkan terlebih dahulu agenda rapatnya dan diakhir rapat dirumuskan serta dibuat agenda rapat yang berfungsi sebagai alat monitoring. (3) Imbalan berupa dana harus proporsional dan diupayakan untuk mencari inovasi baru jenis imbalan lain."

"Mortalitas dan morbiditas pada wanita hamil dan bersalin adalah masalah besar di negara berkembang. Angka kematian Ibu di Indonesia masih tinggi yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu dapat dicegah bila ibu melakukan pemeliharaan dan pengawasan antenatai sedini mungkin sehingga komplikasi kehamilan dan resiko tinggi lainnya dapat terdeteksi secara dini. Upaya kesehatan yang mempunyai daya ungkit terbesar dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi adalah pemeriksaan dan pelayanan kehamilan yang baik yang disebut pelayanan antenatal yang bermutu.Pelayanan antenatal merupakan salah satu kegiatan pokok puskesmas dan merupakan aspek kinelja bidan. Kinenja bidan secara kuantitas diukur berdasarkan pencapaian cakupan kunjungan ibu hamil sedangkan secara kualitas kinerja bidan diukur berdasarkan Standar Pelayanan Kebidanan (SPK). Berdasarkan teori Gibson, ada sejumlah variabel yang mempengaruhi perilaku dan kinerja individu yaitu variabel individu, variabel organisasi dan variabel psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kinerja bidan dalam melakukan pelayanan antenatal di puskesmas Kota Bandar Lampung Tahun 2008. Penelitian ini bersifat non eksperimental dengan menggunakan cara pengumpulan data Cross Sectional., dilakukan pada bulan Mei 2008 pada 96 bidan yang merupakan total populasi bidan yang bertugas di Puskesmas Kota Bandar Lampung. Variabel dependen adalah kinerja bidan dalam melakukan pelayanan antenatal dan variabel independen adalah variabel individu yaitu umur, pendidikan, pelatihan, dan masa kerja dan Variabel organisasi yaitu beban kerja, insentif, supervisi dan peralatan. Hasil Penelitian menunjukkan 53,1% responden mernpunyai kinerja baik dan 46,9% mempunyai kinerja kurang baik. Hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan antara pendidikan dengan kinerja bidan setelah dikontrol oleh variabel peralatan, umur, pelatihan, masa ke|ja,dan supervisi. Dan ada hubungan antara peralatan dengan kinelja bidan setelah dikontrol oleh variabel pendidikan, pelatihan, umur, Iama bekerja, dan supervisi, Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja bidan adalah variabel pendidikan dimana bidan dengan pendidikan D3 mempunyai peiuang 16,5 kali untuk mempunyai kinerja baik dibandingkan bidan berpendidikan D1.Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka kinerja bidan dalam melakukan pelayanan antenatal perlu ditingkatkan dengan cara menyelenggarakan program khusus D3 kebidanan bagi bidan puskesmas, penyediaan peralatan antenatal sesuai standar dan supervisi yang terencana, teratur dan berkesinambungan dari Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerja bidan dalam melakukan pelayanan antenatal.

---

Mother's mortality and morbidity are the main problems in developing countries. Indonesia mother's mortality is quite high around 307 per live births. This problem can be prevented by routine antenatal care to detect any complication and high risk as early as possible. Standardized antenatal care is one of health services having good impact in reducing mother and children's mortality. It is health center basic program and can be used to measure midwife's perfonnance. Midwives performance quality can be measured by the number of mother's visit and Standardized Midwives? Service. According to Gibson, variables influencing individual behaviors and performances are individual, organization and psychology.

The purposes of research is to know the determinant of midwives performance in providing antenatal care in public health centers in Bandar Lampung, Lampung Province in 2008. This non-experimental research used cross-sectional design in collecting data conducted on May 2008. The population is 96 midwives working in Bandar Lampung public health centers. The dependent variable is midwives performance in providing antenatal while the independent ones are age, education, training and working period. In addition, the organization variables are workload, incentive, supervision and equipment.

The results showed that 53.1 % respondents had good performance while 46.9 % didn?t. Statistic test showed the correlation between education and midwife performance after controlled by equipment, age, and working period and supervision variables. Moreover, there was correlation between equipment and midwives performance after controlled by education, education, age, working period and supervision variables. The most dominant variable influencing midwives performance was the education in which three-year diploma midwives had 16.5 opportunities compared with those with one-year diploma.

Based on the result above, the writer suggests that midwives? performance in providing antenatal care can be increased by giving diploma three for the midwives working in public health centers, providing equipment needed to give standardized antenatal care and well planned supervision by health ofiice."

"Penyakit Tuberkulosis masih merupakan niasalah kesehatan masyarakat, dimana 75% penderita adalah kelompok usia produktif, ekonomi lemah dan berpendidikan rendah.Di Kota Bandar Lampung telah dilakukan upaya-upaya untuk menanggulangi penyakit TB dengan mengadopsi strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) dan pengembangan Kelompok Puskesmas Pelaksana (KPP) Program P2TB. Sehingga 22 Puskesmas yang ada telah melaksanakan program TB. Tetapi hasil pencapaian program sampai tahun 2002 belum efektif, hanya 3 Puskesmas yang mencapai target yaitu Puskesmas Kedaton, Satelit dan Kampung Sawah.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang fungsi manajemen dalam program TB Paru yang dibhat dari masukan, proses dan keluaran di 3 Puskesmas yang telah mencapai target program.Rancangan penelitian adalah kualitatif, berupa wawancara mendalam, observasi dan pemanfaatan data sekunder. Informan adalah Kepala Puskesmas, petugas TB, petugas laboratorium, Wasor TB, Pengawas Menelan Obat (PMO) dan penderita.Penelitian ini menemukan bahwa tiga Puskesmas ini memiliki kecukupan input untuk pelaksanaan program TB, kekurangan biaya diatasi dengan dana JPSBK Puskesmas. Proses manajemen Puskesmas yang terdiri dari P1 (Perencanaan), P2 (Penggerakan, Pelaksanaan), P3 (Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian) dengan menggunakan instrumen Perencanaan Tingkat Puskesmas, Lokakarya mini Puskesmas dan Evaluasi Kinerja Puskesmas telah berjalan, sehingga pengelolaan program TB di 3 Puskesmas ini dapat mencapai hasil yang diharapkan. Bahkan Puskesmas Kedaton melakukan pencarian aktif penderita baru TB di Kampung Bayur yang merupakan kantong TB. Puskesmas Satelit menyelenggarakan Penyuluhan Kesehatan Terpadu dengan melibatkan Camat, Lurah, PKK dan tokoh masyarakat sebagai panitia penyelenggara. Sedangkan Puskesmas Kampung Sawah menetapkan jadwaI pengambilan obat bagi penderita TB untuk memudahkan pemantauannya.Lokakarya mini tribulanan sebagai forum yang membahas pelaksanaan dan monitoring kegiatan Puskesmas yang melibatkan lintas sektor, organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat belum ditaksanakan dengan optimal karena kurangnya koordinasi Puskesmas dan kecamatan.Dari hasil penelitian ini disarankan perlu dipertimbangkan peningkatan status Puskesmas menjadi Puskesmas Unit Swadana, agar Puskesmas melakukan koordinasi dengan Camat tentang pelaksanaan lokakarya mini tribulanan, penemuan penderita secara aktif dapat dilakukan sesuai situasi dan kondisi, Dinas Kesehatan Kota perlu melakukan sosialisasi dan advokasi ke berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan dalam penanggulangan TB.

---

Tuberculosis (TB) disease has been a public health problem in which there are 75% of the patients are productive age group, short of economy, and having low education.

In the City of Bandar Lampung had been conducted the efforts to alleviate TB disease using DOTS (Directly Observed Treatment Short course) Strategy and the development of Worker Health Center Group for P2TB Program. There were 22 health centers that had conducted TB program. However, the result of program until 2002 was not effective yet. There were only three Health Centers that had reached the target namely Kedaton Health Center, Satelite Health Center, and Kampung Sawah Health Center.

The objective of the study was to obtain the description of management function of Lung TB Program that assessed from input, process, and output in three Health Centers that had reached the program target.

The study used qualitative research design that conducted through in-depth interview and observation. In this study, collecting secondary data was also done. The informants of the study were the head of health center, TB program staff, laboratory staff, vice supervisor, taking TB medicine controller, and TB patients.

The study resulted that three health centers had the adequacy input to conduct the TB program; and the lack of fund was covered by Social Safety Net in Health Division for health center. The process of health center management that consisted of P1 (planning), P2 (actuating, implementing), P3 (monitoring, controlling, and evaluating) using the instrument for health center level planning, health center mini workshop, and health center performance evaluation. Even the Kedaton Health Center actively conducted the search for new TB patients in Kampung Bayur where the TB patients were more exist. Satelit Health Center carried into integrated health education that involved the sub district head, village head, and community leaders as steering committee, while Kampung Sawah Health Center set the schedule of getting drugs for TB patients to monitor them easier.

Three-monthly mini workshop was used as forum to discuss the implementation and monitor of health center activities that involved inter sector, community organization, and community leader, had not been applied optimally due to lack of coordination between health center and sub district office.

From the result of the study, it is recommended to maintain health center status as self-funding unit health center. In order to health center could carry out the coordination with sub district office about implementing three-monthly mini workshop and finding the patients that conducted appropriate with situation and condition, the City Health Office should socialize and advocate toward many important sides to obtain the encouragement on alleviating TB."

"Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pemerintah telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang berwawasan kesehatan sebagai strategi nasional menuju "Indonesia Sehat 2010". Untuk itu diperlukan organisasi kesehatan yang mendukung terlaksananya program pembangunan kesehatan, salah satunya adalah Puskesmas. Pada dasawarsa terakhir ini Angka Kematian Ibu (AKI) berdasarkan hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1995, masih relatif tinggi yaitu sebesar 3751100.000 Kelahiran Hidup (KH), dan berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 1997 Angka Kematian Thu di Indonesia sebesar 3341100.000 Kelahiran Hidup. Angka Kematian Ibu ini termasuk tertinggi sekitar 3-6 kali dibanding negara ASEAN lainnya.Penelitian bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang proses pengelolaan program pelayanan antenatal di Puskesmas Kota Karang dan Way Laga meliputi proses pengkajian, perencanaan, penggerakkan dan pelaksanaan, serta pemantauan dan penilaian. Di samping itu ingin diketahui juga tentang komitmen pimpinan Kepala Dinas, Kepala Puskemas dan Camat terhadap pengelolaan pelayanan antenatal.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif meialui wawancara mendalam dengan informan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Kepala Puskesmas Kota Karang dan Puskesmas Way Laga, Camat dimana kedua Puskesmas berada, serta Bidan Koordinator KIA di kedua Puskesmas, melakukan telaah dokumen. Pengolahan data dibuat daiam bentuk matriks yang diperoleh dari transkrip wawancara mendalam, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis isi, yaitu dianalisis sesuai dengan topik dan melakukan identifikasi menjadi beberapa topik.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan program pelayanan antenatal di kedua Puskesmas sudah dilakukan dengan bails tetapi belum dilakukan dengan optimal karma pengelolaannya tidak dilakukan secara menyeluruh dan hanya bersifat insidental yaitu hanya dilakukan pada tahun-tahun tertentu kalau mereka sedang ada kesempatan atau apabila atau instruksi dari Dinas Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan pelayanan yang bersifat komprehensif belum dilakukan secara optimal, terutama dalam melakukan anamnesa, pemeriksaan umum (fisik dan psikologis), dan penyuluhan kesehatan kepada ibu hamil.Disarankan agar pengelolaan pelayanan antenatal dilaksanakan menyeluruh dan terpadu yang dilakukan secara teratur setiap tahun. Pelaksanaan pelayanan antenatal sedapat mungkin dilakukan secara komprehensif, sehingga deteksi dini ibu hamil resiko tinggi dapat dicapai.

---

Analysis Management Proses of Antenatal Service Program at Kota Karang and Way Laga, in Kota Bandar Lampung Distric on 2003Health development is an integral part of the national develpoment. The Government has declared health, as a development movement to be the nasional strategy, which leads to "Healthy Indonesia 2010". In order to support the health development program, one of heath organizations needed is public health center (PHC). On the recent years the Maternal Mortality Rate (MMR) based on the Household Health Survey, 1995 it was still high as 3751100.000 live births, and based on Indonesia Health Demographic Survey, 1997 the MMR in Indonesia was 334/100.000 live births. It is the highest rate if compared with the ASEAN countries.

The objective of this study is to obtain the information on the process of management program on antenatal service at Kota Karang and Way Laga Health Centers, it coverings the review process, planning, motivating and implementation, and also controlling and its assessment. Despitefully wish known also about commitment of head of instance leader, head of the Health Centers and head of district to antenatal service management.

This research used a qualitative approach by interviewing informant of the head of health departement, the head of public health center Kota Karang and Way Laga, and both its subdistrict heads, and also midwife coordiantor KIA in second health centers, to doing analyzed document. Data processing is made in the form of matrix obtained from interview transcript, analysis technique used is essay analyze technique, namely it is analyzed by topics and indentified into some topics.

Based on the result of this study, it can be concluded that the process of management program on antenatal service at two Health Centers has been conducted in good order, however it has not conducted in optimal yet, since their management are not conducted in entirely. It only conducted on the certain years, if there were opportunities or if there was special instruction from Kota Bandar Lampung instance. Working service for having the character of comprehensive not yet been conducted in an optimal fashion, especially in doing anamnesa and general check-up (physic and psychology), and also education to the pregnant mothers.

It is suggested that the management of antenatal service should be conducted in entirely and integrated in regularly and in each year. The implementation of antenatal service as could as possibly comprehensively, so early detection for pregnant mothers with high risk can be achieved."

"Konflik atas sumber daya hutan terjadi secara meluas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berbagai kajian mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi di Indonesia ini terjadi karena implementasi kebijakan pemerintah yang membatasi akses warga kampung hutan untuk ikut serta mengelola hutan sekaligus mendapatkan manfaat dari sumber daya tersebut. Konflik yang diuraikan ini sebenarnya hanya merupakan bagian dari konflik secara keseluruhan yang dihadapi warga kampung hutan dalam kehidupan mereka.Dengan melihat konflik sebagai suatu proses rangkaian kejadian dimana masing-masing pihak yang berkonflik berusaha memenangkan kepentingan masing-masing dengan pilihan Cara masing-masing, kajian ini mengupas pilihan pranata yang diambil oleh warga kampung hutan dalam mekanisme penanganan konflik yang mereka hadapi, termasuk konflik yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya hutan. Pilihan ini diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dapat dirumuskan seagai kemanan dan kenyamanan pihak yang terlibat dalam menangani konflik dengan tetap memperjuangkan kepentingannya sebagai tujuannya.Kajian mengenai konflik ini didasarkan pada sejumlah kasus konflik yang ditemukan pada saat penelitian lapangan dan kemudian dituliskan kembali dalam bentuk ilustrasi rangkaian kejadian konflik dengan satu konteks tertentu. Konflik yang disajikan berupa konflik yang berkenaan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan baik di areal warga maupun di kawasan hutan negara, konflik seputar renovasi masjid Al - Iman di Kampung Baru, konflik pengelolaan kawasan hutan berupa peremajaan kopi dan pengarangan dalam kawasan hutan negara dan konflik-konflik pencurian.Dari kajian ini ditemukan bahwa warga kampung hutan mendasarkan pilihan pranata berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang paling mendasar adalah ketersediaan pranata dalam masyarakat setempat. Dari pranata-pranata tersebut, ada kemungkinan pihak-pihak yang terlibat memilih lebih dari satu pranata dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan posisi mereka dan tercapainya tujuan yang diinginkan. Pada kondisi dimana aturan dan mekanisme penanganan konflik tidak tersedia, warga kampung, dengan dibantu oleh pihak luar ataupun tidak, mampu menciptakan pranata baru melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bersama antara berbagai pihak yang berkepentingan. Kehadiran pihak luar sebagai pihak yang menyadarkan para. pihak yang berkonflik dan menggerakkan para pihak itu untuk bersama-sama menangani konflik, sekaligus menjadi teman belajar bersama untuk menemukan suatu bentuk pranata yang sesuai untuk menangani konflik yang terjadi dapat mempercepat proses pembangunan pranata ini.Berdasarkan hasil dari kajian ini, dapat diambil suatu pemahaman baru mengenai konflik masyarakat kampung hutan. Pada umumnya, konflik yang terjadi pada masyarakat kampung hutan terjadi karena adanya ketidaksepahaman yang dibiarkan berlanjut dan diejawantahkan dalam sikap terbuka atau terselubung dalam berbagai arena social. Oleh karena itu, walaupun konflik yang terjadi tidak serta merta dapat difragmentasi sebagai konflik kehutanan atau non-kehutanan. Dengan melihat konflik masyarakat kampung hutan sebagai suatu kesatuan, dapat dilihat dengan lebih jelas bahwa ternyata, konflik warga kampung hutan dengan pihak Dinas Kehutanan sehubungan dengan pemanfaatan dan penguasaan lahan dalam kawasan hutan negara hanya merupakan satu bagian kecil dari satu konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kampung hutan.Upaya untuk mencegah dan menangani konflik yang terjadi Dapat dilakukan secara efektif jika masyarakat memiliki pranata yang kuat sebagai tempat mereka berpaling dan bersandar. Keberadaan pranata yang kuat juga dapat menjadi sarana komunikasi antara warga dan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan. Selain itu, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah juga dapat dijadikan bagian dari pranata ini dengan cara menyederhanakan proses dan bahasa aturan tersebut. Kiranya, inilah cara yang paling efektif yang dapat dilakukan untuk proses sosialisasi peraturan dan kebijakan."

"Untuk mewujudkan "Indonesia Sehat Tahun 2010", dimana salah satu tujuannya adalah meningkatan mutu pelayanan puskesmas, untuk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu melalui jaminan mutu. Jaminan mutu yang mulai dikembangkan pada tahun 1998, pada tiga program dasar yaitu Ante Natal Care (ANC), Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan imunisasi, namun hasilnya belum seperti yang diharapkan dilihat dari rendah cakupan pnemonia pada balita. Walaupun pada awal kegiatan telah dilakukan strategi yaitu membangun kesepakatan, membangun kapasitas dengan pelatihan dan pelembagaan yaitu membuat mutu pelayanan menjadi budaya kerja. Berdasarkan itu peneliti berasumsi penggerakannya tidak berjalan.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi penggerakan jaminan mutu di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif pada unit analisis Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Pimpinan Struktural, Pimpinan Puskesmas dan Petugas jaminan mutu di Puskesmas yang keseluruhan berjumlah 20 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan telaah dokumen.Dari hasil penelitian terlihat bahwa penggerakan program jaminan mutu ISPA di Dinkes Kota Bandar Lampung tidak berjalan maksimal, walupun Kepala Dinas Kesehatan menetapkan mutu pelayanan menjadi prioritas utama, namun kegiatan masih bersifat jangka panjang yaitu peningkatan kualitas SDK; peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas unit swadana. Pimpinan di tingkat bawahnya yaitu Kepala Subdin P2M pun tidak mempunyai kebijakan untuk program jaminan mutu ISPA. Penggerakan yang dilakukan oleh kepala dinas adalah dengan memotivasi namun tidak maksimal hanya bersifat pujian, tidak pernah mengkomunikasikan program jaminan mutu ISPA, tidak menunjuk koordinator untuk program tersebut. Kepala Subdin P2M pun tidak melaksanakan penggerakan karena tidak ada dukungan dari atasan, walaupun sudah mencoba mengalokasikan dana untuk kegiatan jaminan mutu ISPA, namun tidak terealisasi. Begitu juga di puskesmas pemahaman pimpinan puskesmas tentang penggerakan hanya terbatas bagaimana memotivasi staf. Puskesmas Simpur penggerakannya lebih baik jika dibandingkan dengan puskesmas Kota Karang, dimana pimpinan mempunyai kebijakan untuk program jaminan mutu ISPA, komunikasi dan koordinasi berjalan dan ada usaha dari pimpinan untuk mencapai keberhasilan program jaminan mutu ISPA.Hasil penelitian ini menyarankan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk menumbuhkan komitmen Kepala Dinas Kesehatan KabupatenlKota dengan melaksanakan Lokakarya tentang jaminan mutu ISPA dengan tujuan membangun kesepakatan dan melakukan pelatihan Training of Trainer (TOT) Jaminan Mutu, serta memberikan stimulan untuk mengatasi hambatan seperti juklak, datar tilik, dan sarana. Bagi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung disarankan untuk melaksanakan lokakarya mutu di Dinkes Kota Bandar Lampung dalam rangka meningkatkan budaya kerja yang berwawasan mutu. Begitu juga di Puskesmas Kota Karang dan Simpur diharapkan pimpinan menerapkan budaya kerja berwawasan mutu dan tanggap akan perubahan serta meningkatkan kemampuan untuk memotivasi staf, berkomunikasi dan mengkoordinasikan program jaminan mutu ISPA melalui forum lokakarya mini bulanan. Pimpinan puskesmas meningkatkan kemampuan petugas dalam penggunaan obat rasional serta menghadapi hambatan ketenagaan dan dana dengan memanfaatkan tenaga yang ada sebaik mungkin dan mengalokasikan dana dari ristribusi puskesmas untuk jaminan mutu ISPA.Daftar Pustaka ; 50 (1982 - 2002)

---

Qualitative Analysis Quality Assurance Actuating System of Acute Respiratory Tract Infection at Simpur and Kota Karang Community Health Centre, Bandar Lampung, 2003One of the ways to achieve "Healthy Indonesia 2010" is by increasing quality of health care services at Community Health Care through Quality Assurance. Quality Assurance System has been developed since 1998 in 3 (three) basic programs i.e. Antenatal Care, Acute Respiratory Tract Infection and Immunization. But, from the low coverage of Pneumonia in children below 5 year, it can be said that the result is far beyond what has been expected though some strategies has been carried out from the beginning, such as commitment and capacity building by training and institution alisation also making service quality becoming a custom in working environment. Based on this fact, researcher assumes that Quality Assurance movement did not run well.

The purpose of this research was to gather information about the background of Quality Assurance Actuating in Bandar Lampung. Method used in this research was qualitative method with analysis unit were the Head of Bandar Lampung Health Office and his subordinates, head of Community Health Centers and their staffs who are responsible for quality assurance program; it accounted for 20 person all together. Data collection was done by interviewing, discussion and document analysis.

The result showed us that Quality Assurance Actuating of Acute Respiratory Tract Infection in Bandar Lampung Municipality did not run well. Though the Head of Bandar Lampung Health Office determined service quality as priority, nevertheless they still conducted long-term activity such as Human Resources Development, superstructure and infrastructure building at Community Health Centers and "Unit swadana" His subordinate, the chief of P2M (Prevention and Eradication Contagious Diseases) Division did also not have policy related to Quality Assurance Program of Acute Respiratory Tract Infection. The only thing the Head of Municipality Health Office did, was giving motivation by praising them. He has never communicated this program and asked someone to become programme coordinator. The Chief of P2M (Prevention and Eradication Contagious Disease) Division did not do any activity related to this. Though she said that she already tried to allocate some funds for this, but because there was no support from her boss, nothing she can do about this. The same thing happened at community health centers. Their understanding about this movement, only limited on how to motivate staff. Compare with Kota Karang, Simpur Community Health Centre had better action on this movement. It can be seen from the policy she made, better communication and coordination, and hard efforts to achieve good result on this movement.

It is recommended that the Head of Province Health Office gather commitment from District I Municipality Health Office by holding Acute Respiratory Tract Infection Quality Assurance Program Workshop with the objective is to build commitment and conduct quality assurance training for TOT (training of trainer), besides give stimulant to solve problems. In addition, it is also suggested to carry out on the job training about quality to enhance quality awareness in the work environment. Kota Karang and Simpur Community Health Office should apply work environment based on quality and aware of changes, also improve capability to motivate staff, communicate and coordinate Acute Respiratory Tract Infection Quality Assurance Program through monthly "Mini Workshop ". It is hoped that Community Health Centre' Chief improve staff ability in using drug 1 medicine rationally and solving staff and fund burden by utilizing staff optimally and allocating fund from community health centres fee for Acute Respiratory Tract Infection Quality Assurance Program.

Bibliography ; 50 (1980 - 2002)"

"Cakupan Desa Siaga Aktif 80% pada tahun 2015. Tahun 2009 di Indonesia tercatat 42.295 desa dan kelurahan (56,1%) telah memulai upaya mewujudkan Desa Siaga dan Kelurahan Siaga. Sampai dengan tahun 2010, Kota Bandar Lampung memiliki 69 Kelurahan Siaga dari 98 Kelurahan yang ada. Sampai dengan tahun 2010 seluruh Kelurahan diwilayah kerja Puskesmas Kedaton sudah menjadi Kelurahan Siaga. Kelurahan Siaga di wilayah Puskesmas Kedaton telah menjadi Kelurahan Siaga Aktif berdasarkan penilaian dari Poskeskel yang buka setiap hari. Peran kader dalam pengembangan desa siaga sangat dibutuhkan terutama dalam menggerakkan masyarakat. Bila kader memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kesehatan, kader bisa melakukan sosialisasi mengenai penanganan penyakit kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Kedaton kota Bandar Lampung yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap kader dalam implementasi Kelurahan Siaga serta diketahuinya hubungan antara faktor karakteristik kader yang berhubungan dengan pengetahuan dan sikap kader dalam implementasi Kelurahan Siaga. Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Sampel yang diambil adalah seluruh kader di wilayah kerja Puskesmas Kedaton. Data dikumpulkan dengan cara pengisian kuesioner dan dianalisa dengan analisa univariat dan bivariat. Hasil analisa bivariat menunjukkan terdapat hubungan antara sikap responden dengan implementasi Kelurahan Siaga, serta ada hubungan yang bermakna antara lama menjadi kader dengan pengetahuan responden. Tidak ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan kader dengan implementasi Kelurahan Siaga, serta tidak ada hubungan antara umur dan pendidikan responden dengan pengetahuan pengetahuan responden. Untuk meningkatkan sikap positif kader dalam implementasi Kelurahan Siaga, perlu ditingkatkan sosialisasi dan penyuluhan pada kader.

---

The Coverage of Active Alert Village in year 2015 is 80%. In Year 2009 in Indonesia recorded 42.295 villages (56.1%) have begun efforts to create Alert Village. Until 2010, Bandar Lampung has 69 Alert Villages of 98 villages that stand there. Until the year 2010 all areas in Puskesmas Kedaton has become the Alert Village based on the assessment of Poskeskel which is open every day.

The role of cadre in the development of Alert Village is required especially to activate the society. When cadre have enough knowledge about health, they will be able to socialize the management of disease to society.

The study was conducted in the working area of Puskesmas Kedaton Bandar Lampung, aims to determine the correlation between knowledge and attitudes of cadres in the implementation of the Alert Village and know the correlation between characteristics factors of the cadre that is related to knowledge and attitudes of cadres in the implementation of the Alert Village.

The design of the study is a cross sectional study. The samples is all of the cadre in Puskesmas Kedaton working area. Data were collected by filling out questionnaires and analyzed with univariate and bivariate analysis.

The results of bivariate analysis showed correlation between the attitudes of respondents and the implementation of the Alert Village, and significant association between long been a cadre with knowledge of respondents. There was no significant correlation between the cadre’s knowledge with the implementation of the Alert Village, and there is no correlation between age and education of respondents with knowledge of respondents. To increase the positive attitude of cadre in the implementation of Alert Village, socialization and training for cadre is need to be improved. "

"This project seeks (a) to decribe the pattern of nexus executives-bureaucracy in Bandar Lampung municipality....."

"ABSTRAKSalah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan adalah melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT merupakan transformasi dari program Beras Sejahtera (Rastra) yang memberikan bantuan pangan berupa beras dan telur melalui mekanisme akun elektronik. Namun, angka kemiskinan di beberapa daerah mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi kebijakan program BPNT di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BPNT. Pendekatan  penelitian yang  digunakan  adalah  pendekatan  kuantitatif dengan paradigma Post-Positivist sedangkan teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara  mendalam dan studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model rasional Khander dan Khan sebagai teori utama, subsidi, kebijakan publik, dan implementasi kebijakan publik.  Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi BPNT di Kecamatan Panjang masih belum sesuai harapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut meliputi kurangnya pemahaman aktor akan tugas, peraturan yang belum lengkap, kurangnya pengawasan pada tingkat kecamatan. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antar Kementrian dalam melakukan pengawasan, menciptakan produk hukum yang lengkap, mengadakan kegiatan training dan seminar, dan meningkatkan koordinasi antara aktor kecamatan dengan petugas kelurahan.

---

ABSTRACTOne of the Indonesian government's efforts to reduce poverty is through the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program. BPNT is a transformation of the Rice for the Poor (Rastra) program that provides food assistance in the form of rice and eggs through an electronic account mechanism. However, the poverty rate in some regions has increased. The purpose of this study is to analyze the implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Sub-district Panjang, Bandar Lampung City and find out the factors that influence the implementation of BPNT. This research is conducted with quantitative approach, post-positive paradigm, while data collection technique using qualitative methods through in-depth interview and literature. This research uses the theory of Khander & Khan's rational model as the main theory, subsidy, public policy, and the implementation of public policy. The result shows that the implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Sub-district Panjang is still not as expected. The factors that influence the implementation include the lack of understanding of the actor's duties, incomplete regulations, and lack of monitoring at the sub-district level. Therefore, the collaboration between ministries is needed in conducting supervision, creating complete legal products, holding training and seminar activities, improving coordination between sub-district actors and village officials."

"Rendahnya jumlah kunjungan masyarakat di klinik pengobatan Puskesmas Way Laga dan mempersiapkan Puskesmas Way Laga sebagai unit Swadana tahun 2004, sehingga perlu untuk dilakukan penelitian tentang seberapa jauh permintaan masyarakat terhadap klinik pengobatan Puskesmas Way Laga.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode cross sectional atau potong lintang dan sasaran adalah masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Way Laga yang pernah memanfaatkan klinik pengobatan di Puskesmas Way Laga.Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Puskesmas Way Laga Kota Bandar Lampung tahun 2004 diperoleh hasil analisis bivariat variabel yang berhubungan dengan Demand masyarakat terhadap pelayanan adalah variabel Pendidikan, pekerjaan, waktu tunggu, pendapatan, jumlah anggota keluarga dan JPKM dan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi Demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dalam analisis multivariat adalah variabel jumlah anggota keluarga setelah mendapatkan kontrol dart variabel pendapatan, namun demikian dart basil analisis multivariat dimana p value variabel jumlah anggota keluarga sebesar 0,029 kurang dart 0,05 dan 95% confident interval yang paling sempit adalah variabel jumlah anggota keluarga sehingga diambil kesimpulan bahwa variabel jumlah anggota keluarga yang sangat mempengaruhi Demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan khususnya di wilayah Puskesmas Way Laga tahun 2004.Hasil dari analisis interaksi antara kedua variabel tersebut di peroleh hasil bahwa variabel pendapatan dan variabel jumlah anggota keluarga tidak sating berinteraksi kepada Demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sehingga kedua variabel tersebut tidak dapat secara bersama-sama dalam mempengaruhi Demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Dengan demikian Puskesmas Way Laga yang akan menerapkan Puskesmas Swadana perlu memikirkan faktor pendapatan dalam menentukan harga atau tarif yang akan diberlakukan hanya saja perlu ditingkatkan atau perlunya perubahan sistem dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sehingga waktu tunggu akan semakin singkat mengingat sebagian besar penduduk diwilayah kerja Puskesmas Way Laga memiliki pekerjaan non formal sehingga waktu bagi mereka sangat bermanfaat untuk memperoleh atau meningkatkan penghasilan keluarga.

---

Demand analysis to public health service at Way Laga Health Center, Bandar Lampung Municipality , 2004Way Laga Public Health Centre has low visited and still prepared as Swadana Unit in 2004 , so community demand of health care at Way Laga Public Health Centre was unknown and research of them must be carried out.

Some research have been done at some places like as the result of Husni Asbudin research at Bekasi that dominant factor of demand is price that be controlled by income and so the result of Ongko research at Ujung Pandang.

While in this study at Way Laga Public Health Center Bandar Lampung Municipality 2004, have been got p value 0,029 by bivariate analysis that is relation between community demand to health service and in multivariate analysis that been got dominant is amount of famiiiy variable which have been controlled by income, that shown by multivariate analysis that p value of both variable are 0,029 ( < 0,05 , 95% CI) and amount of familiy variable is narrower variable and more influence community demand to health service, especially at Way Laga Public Health Service 2004.

The result of interaction between time line and occupation is each interaction to community demand to health service, so the both variable are not separated to influence community demand to health service. Therefore, Way Laga Public Health Center will apply Swadana Public Health Center is not difficult to decide the tariff, just to arrange health service system, so time line will be short, because almost of the occupation of the community around Way Laga Public Health Center is non formal, and the time is more benefit for them."