Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makalah ini menguji proses penyesuaian ekonomis bagaimana para peladang berpindah mungkin mengadopsi sistem rotasi beralahan sebagai sarana untuk meningkatkan produktifitas pertanian secara alamiah atau menetapkan metode budi daya permanen yang lebih intensif sebagai respons terhadap peningkatan upah riil karena perkembangan sistem ekonomi pasar di daerah pedesaan. Survai lapangan dilakkukan pada periode Juli-Desember 1997 mengambil lokasi di Kabupaten Bungo Tebo, Propinsi Jambi. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan standar rente lahan (laud-rent capture approach) yang didukung oleh simulasi kuatitatif dengan matriks analisis kebijakan (PAM) terhadap beberapa skenarto kebijakan ekonomi yang mungkin ditempuh Pemerintah.Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa sistim perlandangan berpindah dengan periode bera (fallow period) yang panjang, yaitu Iebih dari sepuluh tahun secara ekonomis dan ekologis lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem perladangan bero normal (jangka panjang dan menengah), bahkan dengan sistem pertanian menetap sekalipun. Akan tetapi, persoalannya berkembang menjadi masih mungkinkah sistem bera jangkn panjang itu diterapkan mengingat lahan pertanian telah menjadi demikian terbatas karena beberapa faktor ekonomi dan kelembagaan? Periode bera normal lebih banyak merupakan strategi untuk mengamankan hak dan kepemilikan terhadap lahan pertanian (property rights on land) sebelum memulai sistem perkebunan karet lokal dan kayu manis.Oleh karena itu, fokus kebijakan harualah didukung dan dilengkapi dengan pengkajian yang mendalam dan perluasan kesempatan berusaha di pedesaan dari luar sektor perlanian (rural non-farm activities). Sektor industri pedesaan, peningkatan sarana dan prasarana pembangunan seperti jaringan jalan, fasilitas pendidlkan dan kesehatan adalah beberapa komponen kunci dalam menggerakkan dan mengintegrasikan program pemukiman kembali para perambah hutan dengan sektor lain dalam ekonomi."

"Sistem perladangan merupakan adaptasi terbaik dari masyarakat yang tingkat teknologinya sederhana. Sistem perladangan ini dapat dipertahankan selama penduduk masih sedikit dan hutan tersedia, namun sekarang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan pertanyaan :Mengapa sistem perladangan di Bengkulu mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup ?Apakah batas secara teknis dari kawasan hutan lindung yang ada sekarang sudah memadai ?Penelitian ini mengajukan dua hipotesis.(a) Terlalu besarnya jumlah penduduk yang bergantung pada bidang pertanian kecil, memaksa sebagian penduduk menggunakan tanah di kawasan hutan lindung sehingga mengakibatkan kerusakan hutan.(b) Batas secara teknis dari kawasan hutan lindung di Kecamatan Kepahiang belum memadai.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab sistem perladangan di Kecamatan Kepahiang mengakibatkan kerusakan hutan dan mengetahui batas secara teknis yang sesuai dari kawasan hutan lindung.Variabel bebasnya adalah penggunaan tanah, yang mempengaruhi kerusakan hutan sebagai variabel tidak bebas. Responden berjumlah 127 kepala keluarga, dan data dikumpulkan melalui wawancara berdasarkan daftar pertanyaan. Sampel kesuburan tanah diambil di wilayah berlereng 15%-40% dan lebih dari 40%. Data penggunaan tanah dan kemampuan tanah berasal dari Badan Pertanahan Nasional.Data dianalisis dengan uji Kruskal Wallis, dan data peta dianalsis dengan pendekatan analisis wilayah melalui teknik Overlay, kemudian keseluruhan data dikorelasikan.Temuan hasil penelitian ini yang penting adalah bahwa sistem perladangan di Kecamatan Kepahiang dilakukan dengan membuka hutan primer dan luas tanah garapan 2,61 hektar tiap keluarga serta laju perluasan 0,49 hektar tiap keluarga tiap tahun. Daya dukung lingkungan yang ada sudah terlampaui sehingga sistem perladangan ini tidak dapat dipertahankan. Di samping itu, sifat berpindah-pindahnya bidang tanah garapan dengan mencari hutan primer mengakibatkan kerusakan hutan.Orientasi usahatani penduduk adalah perkebunan kopi, di mana penggarapan tanah wilayah berlereng lebih dari 40% menyebabkan terjadinya penurunan kandungan N,P,K dan pH. Penggarapan di kawasan hutan lindung merupakan akibat terlalu besarnya jumlah petani yang bergantung pada tanah dan timbulnya lapar tanah karena meningkatnya kebutuhan petani.Batas secara teknis dari kawasan hutan lindung menurut Tata Hutan Guna Kesepakatan, ternyata belurn memadai dan sebagian tanahnya digarap sebagai tempat usahatani. Batas secara teknis untuk kawasan hutan lindung meliputi 28.049 hektar, yang terdiri dari 15.202 hektar sebagai kawasan hutan lindung mutlak, dan 12.847 hektar sebagai daerah penyangga.

---

Shifting cultivation system is the best adaptation from community with simple level technology. The shifting cultivation system can be maintained as long as population are rare and forest are still available, however this system now results in environmental destruction, therefore rise the question:

Why do the shifting cultivation system in Bengkulu cause the destruction of environmental?

Is the present technical boundary of the protecting forest area appropriate?

The research proposes two hypothesis:

The large population that depends on small farming area, press forces the part of the population to cultivate the land in protecting forest area, that resulting forest destruction.

Technical boundary from protecting forest area in Kepahiang Sub-district is not sufficient yet.

The aims of the research are to get to know the causes of shifting cultivation system in Kepahiang Sub-district which result in forest destruction, and to know the appropriate technical boundary from protecting forest area.

The independent variable of this research is land utilization that influences forest destruction as a dependent variable.

The number of respondence are 127 head of household, and the data was collected by interviewing based on the questionnaire list, and soil fertility samples were taken from area of slope 15%-40% and more than 40 %. The data of land utilization and land capability were gained from "Badan Pertanahan Nasional".

The data were analyzed by Kruskal-Wallis test, and the data of maps were analyzed by region analysis approach with Overlay technic, then all of the data were correlated.

The important finding of this research is that the shifting cultivation system in Kepahiang Subdistrict is carried out by cultiving primary forest and cultivation area 2,61 hectare for each family with growth area 0,49 hectare each family every year. The present environmental carrying capacity is exceeded therefore this shifting cultivation system can not be maintained. In addition, the shifting cultivation system by looking for primary forest causes forest destruction.

The orientation of the farmer's work is coffee plantation, which the area cultivation in slope region is more than 40%, causes the declining deposit of N,P,K, and pH. The cultivation_ in protecting forest area is the result of too large number of farmers that depend on land, and need of land because of the increase of farmer's need.

Technical boundary of the protecting forest area according to "Tata Guna Hutan Kesepakatan" actually is not appropriate yet, and part of this land cultivated as farmer's work area. Technical boundary of this protecting forest area comprises 28.049 hectare, consists of 15.202 hectare as an absolute protecting forest area, and 12.847 hectare as a buffer zone."

"ABSTRAKPenelitian ini berisi analisis tentang perilaku perusahaan multinasional (MNC) di sektor manufaktur dengan memanfaatkan data Surat Pemberitahuan periode 2009-2016. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan tarif pajak antara Indonesia dan negara asal MNC secara signifikan mempengaruhi laba sebelum pajak yang dilaporkan oleh MNC. MNC yang dimiliki penuh dan MNC yang mempunyai keterkaitan dengan tax haven lebih responsif terhadap perbedaan tarif pajak dibanding jenis MNC lainnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan thin capitalisation rule menurunkan respon MNC terhadap perbedaan tarif pajak. Selain itu, MNC di Indonesia secara dominan menggunakan skema transfer pricing untuk mengalihkan laba.

---

ABSTRACTThis paper analyses the profit shifting behaviour of Indonesian manufacturing multinational corporations (MNCs) using tax return data over the period 2009-2016. This paper finds that the tax rate differentials between Indonesia and MNCs home countries significantly affect the pre-tax profits reported by MNCs. Wholly-owned MNCs and MNCs with links to tax havens are more responsive to tax rate differentials than other types of MNCs. Further, this study also finds that the responsiveness of MNCs to tax rate differentials decreases when thin capitalisation rules exist. Moreover, the results show that Indonesian MNCs predominantly use transfer pricing schemes to shift their profits"

"Selama beberapa waktu terakhir, Battery Energy Storage System (BESS) telah menjadi salah satu komponen penting dalam jaringan listrik pintar untuk meningkatkan kinerja dan keandalan sistem tenaga listrik di beberapa negara. Indonesia yang merupakan negara terpadat nomor empat di dunia tentunya membutuhkan juga teknologi ini untuk memaksimalkan kinerja sistem tenaga listriknya. Namun, harga investasi untuk BESS masih tergolong cukup tinggi untuk saat ini dan dibutuhkan metode yang tepat untuk menentukan kapasitas BESS tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan feasibility study digunakan untuk memastikan pemasangan BESS pada jaringan sistem tenaga listrik bisa memberikan keuntungan dari sisi ekonomi. Makalah ini menyajikan metodologi pengukuran dan strategi optimasi biaya BESS untuk aplikasi Load Shifting di sistem tenaga listrik Sumatera Bagian Tengah dengan menggunakan perangkat lunak excel dan phyton serta data beban listrik yang diberikan PLN di wilayah tersebut pada tahun 2019. Energi BESS akan dilepas pada saat Waktu Beban Puncak (WBP) untuk menggantikan pembangkit listrik biaya mahal sehingga dapat megurangi biaya operasional. Hasil optimasi biaya BESS untuk load shifting di Sumbagteng mampu mengurangi PLTMG dan PLTD yang notabene menggunakan BBM sebesar 20% dari kondisi awalnya.

---

Over the past few years, the Battery Energy Storage System (BESS) has become one of the important components in smart power grids to improve the performance and reliability of electric power systems in several countries. Indonesia, which is the fourth most populous country in the world, certainly needs this technology to maximize the performance of its electric power system. However, the investment price for BESS is still quite high for now and an appropriate method is needed to determine the capacity of the BESS. Therefore, a feasibility study approach is used to ensure that the installation of BESS on the power system network can provide economic benefits. This paper presents the measurement methodology and cost optimization strategy of BESS for Load Shifting applications in the Central Sumatra electric power system using excel and python software as well as electricity load data provided by PLN in the region in 2019. BESS energy will be released at Load Time. The peak (WBP) to replace power plants is expensive so that it can reduce operational costs. The results of the optimization of BESS costs for load shifting in Central Sumatra were able to reduce PLTMG and PLTD which incidentally used fuel by 20% from their initial conditions."

"Menggunakan panel data dari 33 provinsi di Indonesia selama 10 tahun, antara tahun 2006 s.d 2015, penelitian ini mengkaji dampak tidak langsung dari anggaran belanja pemerintah di bidang pertanian, total anggaran belanja pemerintah per PDRB, dan anggaran belanja pemerintah di sektor publik terhadap deforestasi. Penelitian ini menganalisis hubungan antara anggaran belanja pemerintah dan deforestasi dengan menggunakan system generalized method of moment estimation (GMM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dampak tidak langsung dari peningkatan belanja pemerintah, yaitu adanya peningkatan konversi lahan dari hutan untuk pertanian. Peningkatan anggaran belanja pemerintah di bidang pertanian dan total anggaran belanja pemerintah per PDRB berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap deforestasi. Sedangkan anggaran belanja pemerintah untuk publik sektor tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap deforestasi.

---

Using balanced panel data from 33 provinces in Indonesia and covering a ten-year period between 2006 and 2015, this study examines the indirect effects of government spending on agriculture, total government spending over GRDP, and public spending on land use conversion. Applying the system generalized method of moment estimation (GMM) technique, this research investigates relationship between government spending and forest land clearing. The result shows that there is an indirect impact from increasing government spending: there is an increase in the total amount of land use conversion from forest to agriculture in Indonesia. This study points out that an increase in government spending on agriculture and total government spending over GRDP have a significant positive impact on deforestation. Meanwhile, public spending has no significant effect on forest clearance."