Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian bertujuan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi willingness to pay terhadap sambungan air PDAM di kabupaten Tulungagung. Untuk itu telah dilakukan survei terhadap rumah tangga pelanggan dan bukan pelanggan PDAM di wilayah Tulungagung kota dan pinggiran. Pendugaan pilihan sumber air bersih (PDAM terhadap sumur) menghasilkan elastisitas pendapatan dan luas tanah hunian sebesar 1,64 dan ?0,92. Kecenderungan pilihan sumber air PDAM juga berkorelasi positif dengan pendidikan, fasilitas telepon dan peubah wilayah kota. Penelitian juga berhasil mengidentifikasi belum optimalnya mutu pelayanan air PDAM di wilayah kota sehingga rumah tangga masih memilih air sumur. Pilihan air bersih rumah tangga bukan pelanggan PDAM berasal dari sumur (100 persen), sementara pilihan pelanggan PDAM berasal dari sumur dan PDAM (63 persen) dan PDAM saja (37 persen). Lebih jauh, penelitian menghasilkan implikasi bahwa sustainable growth sambungan air bersih adalah sebesar 11,5 persen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. "

"Salah satu upaya untuk mengatasi masalah penyediaan lahan parkir yang meningkat di Kampus UI Depok adalah dengan pembatasan kendaraan melalui pemberlakuan sistem tarif parkir. Untuk melihat kemauan membayar (willingness to pay) para pengguna kendaraan maka dilakukan survei stated preference. Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisa keinginan pengguna kendaraan pribadi untuk membayar fasilitas parkir. Selain itu dikembangkan model logit untuk melihat probabilitas pengguna parkir dengan membentuk fungsi utilitas yang dibatasi variabel tarif parkir. Hasil penelitian ini menunjukan untuk tarif parkir mobil Rp. 2.500,00 perjam diperoleh probabilitas mahasiswa yang parkir di dalam kampus UI sebesar 10.96% dan untuk tarif parkir mobil sebesar Rp. 1.000,00 perjam diperoleh probabilitas mahasiwa sebesar 41.96%. Sedangkan untuk tarif parkir sepeda motor Rp. 1.000,00 perjam maka diperoleh probabilitas mahasiswa yang parkir sebesar 10.16% dan karyawan 16.55%. Untuk tarif parkir motor sebesar Rp. 250,00 perjam diperoleh probabilitas mahasiswa yang parkir sebesar 42.45% dan karyawan sebesar 34.46%.

---

One way to overcome the parking area supply problem in UI Depok campus is by vehicle restriction using parking tariff system. To predict willingness to pay of vehicle user, stated preference survey has been done. The objective of this research is analysing the willingness to pay of vehicle user for parking facility. This research developed logit model to predict probability of parking user in UI campus by forming utility function limited by parking tariff variable. The research result shows that the application of car parking tariff at Rp. 2.500,00 per hour results in parking student probability of 10.96% and the car parking tariff at Rp 1.000,00 per hour results in student probability of 41.96%. Beside that, the application of motorcycle parking tariff at Rp. 1.000,00 per hour results in parking student probability of 10.16% and staff probability of 16.55%. Then, the application of motorcycle parking tariff at Rp. 250,00 per hour results in parking student probability of 42.45% and staff probability of 34.46%."

"Indonesia adalah negara yang memiliki potensi pasar besar dalam industri makanan halal, sehingga menarik negara lain untuk masuk mengembangkan bisnis di Indonesia, termasuk makanan ringan asal Taiwan, khususnya Shihlin Taiwan Street Snacks. Perkembangan Shihlin di Indonesia merupakan hal yang perlu disoroti konsumen, karena berkaitan dengan isu tidak halal dibeberapa titik kritis, seperti rantai pasokan, mulai dari pengadaan bahan baku (termasuk proses pemotongan hewan), penyimpanan, hingga pendistribusian. Oleh karena itu, Shihlin menjawabnya dengan sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didapatkan pada 16 Januari 2020. Namun hal itu berpotensi menimbulkan peningkatan harga dan mempengaruhi willingness to pay. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Hosseini et al. (2019), yang bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi willingness to pay konsumen Muslim terhadap makanan ringan Taiwan di Indonesia dengan studi kasus Shihlin Taiwan Street Snacks. Responden merupakan 326 Warga Negara Indonesia (WNI) Muslim yang berdomisili di wilayah Indonesia, kemudian data diolah menggunakan SPSS22 dan SmartPLS3.0. Hasil penelitian menunjukan animal slaughter, halal logo, price consciousness, food quality, dan religious commitment memiliki pengaruh positif terhadap willingness to pay konsumen Muslim pada produk Shihlin di Indonesia.

---

Indonesia is a country that has a large market potential in terms of the halal food industry, thus attracting other countries to develop businesses in Indonesia, including snacks from Taiwan, specifically Shihlin Taiwan Street Snacks. The development of Shihlin in Indonesia is something that needs to be highlighted by consumers, because it is related to non halal issues at several critical points, such as the supply chains, starting from procurement of raw materials (including slaughtering processes), storage, to distribution. Therefore, Shihlin responded with halal certification from the Indonesian Ulema Council (MUI) obtained on January 16, 2020. However, this has the potential to increase prices and affect willingness to pay. This research is a replication of the research by Hosseini et al. (2019), which aims to analyze the factors that influence Muslim consumers' willingness to pay for Taiwanese snacks in Indonesia with case study of Shihlin Taiwan Street Snacks. Respondents are 326 Muslim Indonesian Citizens domiciled in the territory of Indonesia, then data was processed using SPSS22 and SmartPLS3.0. The results of the study show animal slaughter, halal logos, price consciousness, food quality, and religious commitment have a positive influence on Muslim consumers' willingness to pay for Shihlin in Indonesia."

"Permintaan air di daerah perkotaan meningkat sebagai dampak peningkatan konsumsi air manusia dan industri. Di sektor industri, pasokan air merupakan kebutuhan penting untuk menjamin kelangsungan aktivitas industri. Air daur ulang telah menjadi solusi alternatif yang telah diterapkan di beberapa negara. Dalam perencanaan implementasi air daur ulang, perlu adanya kajian sosial ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan air daur ulang, mengestimasi Willingness to Pay WTP beserta faktor yang memengaruhinya, dan mengestimasi penghematan air di sektor industri di Kawasan Industri Jababeka, Bekasi. Penelitian ini akan menggunakan Metode Choice Modelling CM untuk mengelisitasi WTP sektor industri yang bersedia membayar air daur ulang sebagai sumber alternatif dan skala likert 1-5 poin akan digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan. Berdasarkan hasil analisis model logit, diperoleh model WTP industri untuk pemanfaatan air daur ulang adalah Udu-Ueks=3,322087-1,171408?X1 - 0.60417?X2. dimana ?X1 adalah selisih atribut kualitas, dan ?X2 adalah selisih atribut tarif yang ditawarkan. WTP dari sembilan sektor industri terhadap air daur ulang adalah maksimal sebesar Rp. 5.500,-. Variabel kualitas bernilai negatif disebabkan variabel yang digunakan adalah konsentrasi BOD pada air daur ulang, yang artinya jika konsentrasi BOD menurun maka kualitas air daur ulang meningkat dan akan meningkatkan pula WTP air daur ulang. Delapan perusahaan menerima air daur ulang untuk bilas toilet sedangkan satu perusahaan dari plastik tidak menerima air daur ulang. Perusahaan dari sektor kimia memiliki penghematan air tertinggi mencapai 93%.

---

Water demand is increasing due to excalated water consumption both by domestic and industries. In several countries, water recycling has become an alternative solution in industrial sector to ensure the sustainability of its activity. Prior to water reuse implementation, it is needed to conduct socioeconomic and environmental studies. Therefore, this study aims to measure recycled water acceptability, estimate the Willingness to Pay WTP and its factors, and assess water savings by industries in Jababeka Industrial Estate, Indonesia. Choice Modeling CM method is applied to elicite industry rsquo s willing to pay for recycled water as an alternative source and Likert scale 1 5 points is used to measure acceptance levels. Based on logit analysis, utility model of industrial WTP is Urec Upiped 3,322087 1,171408 X1 0,60417 X2. where X1 is the difference of the quality, and X2 is the difference of the tariff. WTP of nine industry types of recycled water is when the maximum diffrence of price between recycled water and actual clean water price is Rp. 5.500. The negative sign in quality variable is caused due to the utilization of BOD concentration in the recycled water, which means if the BOD concentration decreases then the recycled water quality increases and the WTP will also increase. Eight companies accept recycled water for toilet flushing while one company from plastic manufacturing sector does not accept recycled water. Company in chemical sector has the highest water saving which reach up to 93%."

"Food insecurity is still prevalent in Indonesia with a serious level of hunger. This study was to assess the determinants of household food security during COVID-19 pandemic in Tulungagung, East Java. This cross-sectional study enrolled 187 parents (mother or father) who interviewed using telephone to collect data on socio-demographic characteristics, social assistance, impact of COVID-19, household food security. The study used Household Food Insecure Assess Scale (HFIAS), dietary diversity scale, and coping strategy and index instruments. This study found the prevalence of food insecurity in Tulungagung were 56.1%. After adjusting with several potential confounders, e.g. income (p=0.021) (AdjOR=2.388; 95%CI: 1.123-5.079), type of social assistance (NGO) (p=0.002) (AdjOR=3.945; 95%CI: 1.652-9.421), change in job status (p=0.044) (AdjOR=2.026; 95%CI: 1.210-7.064), drug affordability (p=0.004) (AdjOR=3.104; 95%CI: 1.436-6.712), coping strategy food compromisation (p=0.008) (AdjOR 10.134; 95%CI: 1.816-8.567), and number of coping strategy (p=0.009) (AdjOR 4.365; 95%CI: 1.450-3.083) were determinants factor of household food security. It means that food security could be achieved by improving food availability, the ability to access economically in certain period.

---

Kerawanan pangan rumah tangga masih banyak terjadi di Indonesia tingkat kelaparan yang tergolong serius. Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor determinan ketahanan pangan rumah tangga pada masa pandemi COVID-19 di Tulungagung, Jawa Timur. Studi potong lintang ini mensurvei 187 kepala rumah tangga (ibu atau ayah) dengan wawancara telepon yang menilai karakteristik sosio-demografis, perlindungan sosial, dampak COVID-19, ketahanan pangan rumah tangga dengan Skala Penilaian Kerawanan Pangan Rumah Tangga (HFIAS), keragaman pangan dengan skala keragaman pangan, dan strategi koping dengan indeks strategi koping dan instrument indeks. Prevalensi kerawanan pangan adalah 56.1%. Setelah dilakukan uji regresi logistik, didapatkan pendapatan (p=0,021) (AdjOR=2,388; 95%CI: 1.123-5.079), jenis perlindungan sosial (LSM) (p=0.002) (AdjOR=3.945; 95%CI: 1.652 -9.421), perubahan status pekerjaan (p=0.044) (AdjOR=2.026; 95%CI: 1.210-7.064), perubahan harga obat (p=0.004) (AdjOR=3.104; 95%CI: 1.436-6.712), koping strategi kompromi pangan (p=0,008) (AdjOR 10,134; 95%CI: 1,816-58,567), dan jumlah strategi koping (p=0,009) (AdjOR 4,365; 95%CI: 1,450-13,083) merupakan faktor penentu ketahanan pangan rumah tangga. Ketahanan pangan dapat dicapai melalui peningkatan ketersediaan pangan, kemampuan akses ekonomi dalam periode tertentu."

"DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara mempunyai fungsi sebagai Pusat Pemerintahan sekaligus sebagai Pusat Perekonomian, memiliki jumlah dan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Jakarta mengalami banyak masalah pokok perkotaan salah satunya adalah masalah lingkungan berupa bahaya banjir, mengingat kondisi geomorfologi Jakarta dan bentuk aliran sungai bercorak peneplain yang kemudian dibenturkan dengan degradasi lingkungan akibat pertambahan jumlah penduduk baik kenaikan jumlah penduduk berdasarkan tambahan alam maupun urbanisasi penduduk yang terus meningkat. Konsep penanganan banjir yang berhasil dilaksanakan yaitu dengan menggunakan pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air secara terpadu dengan konsep naturalisasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi DKI Jakarta yang terbatas, sehingga tidak mencukupi dalam pembiayaan pengembangan kawasan naturalisasi sungai, maka diperlukan kolaborasi dengan pihak Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) agar tercipta tujuan pengembangan kawasan naturalisasi sungai. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis kesediaan membayar (willingness to pay) BUMS, khususnya yang berlokasi di sempadan sungai, dengan melakukan pengembangan kawasan naturalisasi sungai maka Pemerintah DKI Jakarta dapat memberikan insentif berupa penambahan nilai KLB. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistika deskriptif berupa tabulasi silang dan analisis statistika inferensial berupa ANOVA terhadap 24 responden BUMS di Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di sempadan sungai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BUMS memiliki kesediaan membayar yang rendah dibandingkan dengan nilai yang ditawarkan untuk kompensasi pengembangan kawasan naturalisasi sungai. Selain itu, terdapat variasi dari kesediaan membayar BUMS, namun variasi ini tidak signifikan, kecuali pada aspek persetujuan BUMS apabila estimasi biaya kompensasi ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Melalui hasil tersebut, penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan peraturan perundang-undangan eksisting mengenai pengembangan kawasan naturalisasi sungai.

---

DKI Jakarta, which is the capital city of the state, has the function as the center of government as well as the center of the economy, and has the highest population number and density in Indonesia. Jakarta experiences many urban problems, one of which is environmental problems in the form of flood hazards, considering the geomorphological conditions of Jakarta and the shape of the river flow pattern with a peneplain pattern that coincides also with environmental degradation due to population growth, both increasing population based on natural additions and increasing population urbanization. The concept of flood management that has been successfully implemented is by using the development and revitalization of water resource infrastructure in an integrated manner with the concept of naturalization. The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in DKI Jakarta Province is limited, so that it is not sufficient to finance the development of river naturalization areas, so collaboration with Private-Owned Enterprises (BUMS) is needed to create the goal of developing river naturalization areas. This study aims to measure and analyze the willingness to pay of BUMS, especially those located on river borders. By developing naturalized river areas, the DKI Jakarta Government can provide incentives in the form of additional Floor Area Ratio (FAR) values. This study uses descriptive statistical analysis methods in the form of cross tabulation and inferential statistical analysis in the form of ANOVA to 24 BUMS respondents in DKI Jakarta Province which are located on river borders. The results of this study indicate that BUMS has a low willingness to pay compared to the value offered for compensation for the development of naturalized river areas. In addition, there is a variation in the willingness to pay for BUMS, but this variation is not significant, except for the aspect of BUMS approval if the estimated compensation cost is determined by the DKI Jakarta Provincial Government. Through these results, this research also produces policy recommendations for the DKI Jakarta Provincial Government related to the existing laws and regulations regarding the development of naturalized river areas"

"Spotify, sebagai salah satu layanan streaming musik di Indonesia, menjadi salah satu usaha yang ikut membangun industri musik. Seperti halnya layanan streaming musik lainnya, Spotify menawarkan dua skema layanan yaitu Spotify Freemium, yaitu skema tanpa biaya dan Spotify Premium, dimana pengguna membayar tarif secara berkala. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya nilai kesediaan membayar konsumen WTP atas tarif premium serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi WTP tarif premium dari layanan streaming musik. Berdasarkan hasil estimasi WTP menggunakan Contingent Valuation Method CVM , rata-rata pengguna Spotify hanya bersedia membayar Rp 32.000,- per bulan. Sedangkan, dengan menggunakan analisa Logit, diketahui bahwa harga/tarif, kualitas audio, tidak adanya gangguan seperti iklan, dan adanya aplikasi di telepon genggam, merupakan faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi WTP.

---

Spotify, as one of the most popular music streaming services in Indonesia, became one of the developers of the Indonesian music industry. Like other music streaming services, Spotify offers two service schemes which are Spotify Freemium, the no cost schemes, and Spotify Premium where users pay tariffs on a regular basis. The purpose of this research is to know the value of consumer 39 s willingness to pay WTP and to identify factors influencing WTP for music streaming service 39 s premium tariffs. Based on the estimation of WTP using Contingent Valuation Method CVM , the average Spotify user is only willing to pay Rp 32.000, per month. Meanwhile, by using Logit analysis, it is known that price tariff, audio quality, the absence of interference such as advertisement, and the existence of application in mobile phone, are the significant factors affecting the WTP."

"Tesis ini merupakan studi empiris yang fokus utama analisisnya adalah pengaruh kebijakan publik terhadap penerimaan pajak riil pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan analisis deskriptif disimpulkan bahwa: (1) Pertumbuhan penerimaan pajak riil relatif lambat, karena relatif tingginya laju inflasi; (2) Rasio pajak pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sudah meningkat; (3) sampai saat ini, rasio pajak semakin rendah bila tingkat pemerintahan semakin rendah; dan (4) peranan penerimaan pajak dalam APBN dan APBD (PAD) sudah semakin besar, yang menyiratkan semakin baiknya tingkat kemandirian fiskal. Dengan menggunakan model ekonometrika dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan publik terhadap penerimaan pajak di Indonesia tidaklah besar. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan-kebijakan publik yang diputuskan terhadap perbaikan efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak, maupun peningkatan potensi pajak, khususnya perluasan basis pajak belum seperti yang diharapkan.

---

This thesis is an empirical study that the main focus of analysis is to influence public policy on real tax revenue of central government, provinces and districts/cities in Indonesia. Based on descriptive analysis concluded that: (1) real tax revenue growth is relatively slow, because of relatively high inflation rate, (2) The ratio of central government taxes, provincial and district/city, have increased, (3) until recently, the lower the tax rate when the lower levels of government; and (4) the role of tax revenue in the State Budget (APBN) and Regional Budget/APBD (PAD) has been getting larger, which implies the good level of fiscal independence. By using the econometric model can be concluded that the impact of public policies on tax revenue in Indonesia was not large. This shows that the impact of public policies that decided to improve efficiency and effectiveness of tax collection, as well as potential tax increase, particularly the expansion of tax base has not been as expected."

"Health problems in districts can be caused by political dynamics in a decentralized era. This study analyzes the political dimension in health policy making in districts in East Java. Phenomenological qualitative approach is used with case study design. The results showed that political interests affect planning-budgeting, selection of executive officers, and procurement of goods and services in the health sector. Head of the health district office and director of the district hospital act as the agent whereas the district mayor and the legislature act as the principles. Not only principle-agent relationship is influenced by relationship between institutions and interpersonal relationship, it is also inflenced by personal values of the political elite and actor concerning health issue. Those three factors influence and intervene the decision space in health policy making. Non-political elites such as business people and invisible hand also influence the decision space. Political skill, a term which has no relation whatsoever in practical politics behavior that refers to a package of specific strategies and skills which in this case assists health policy actor in achieving public health main goals, directs policy making in accordance with health normative goal. Political skill should be adopted as a prerequisite competence for district-level structural officials in health sector.

---

Masalah kesehatan kabupaten/kota dapat disebabkan oleh dinamika politik di era desentralisasi. Penelitian ini menganalisis dimensi politik dalam penentuan kebijakan kesehatan kabupaten/kota di Jawa Timur. Pendekatan kualitatif fenomenologi digunakan dengan rancangan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan kepentingan politik mewarnai perencanaan-penganggaran, penentuan pejabat dan pengadaan barang-jasa di sektor kesehatan. Kepala dinas kesehatan dan direktur RSUD merupakan agen sedangkan kepala daerah dan DPRD adalah prinsipal. Selain dipengaruhi oleh hubungan antarkelembagaan dan hubungan interpersonal, pola hubungan prinsipal-agen yang ada juga dipengaruhi oleh personal values elit dan aktor politik tentang kesehatan. Ketiga hal tersebut secara bersama dapat memengaruhi dan mengganggu decision space pada proses penentuan kebijakan kesehatan. Kehadiran elit nonpolitik yaitu pelaku bisnis dan the invisible hand juga mempengaruhi decision space tersebut. Political skill sebagai sebuah paket strategi dan ketrampilan yang dimiliki oleh pelaku kebijakan kesehatan demi tercapainya tujuan utama kesehatan masyarakat dan tidak berkaitan sama sekali dengan perilaku politik praktis yang dimiliki oleh pelaku kebijakan kesehatan mengarahkan penentuan kebijakan sesuai tujuan normatif kesehatan. Parameter political skill hendaknya diadopsi sebagai syarat kompetensi bagi pejabat struktural di kabupaten/kota, khususnya di sektor kesehatan."