Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebutuhan akan lahan di perkotaan dari waktu ke waktu berkembang dengan cepat, dipengaruhi oleh perubahan ekonomi, kebijakan terhadap ruang kota serta perkembangan kota ilu sendiri, agar tetap terarah penggunaan ruang di wilayah perkotaan tersebut ditetapkanlah sebuah rencana terhadap ruang kota yang disebut Rencana TataRuang Wilayah Perkotaan (RTRW), di mana didalamnya terdapat arahan-araham bagi semua aspek di wilayah perkotaan. Kebutuhan-kebutuhan terhadap ruang kota tersebut dapat membuat perubahan-perubahan terhadap lahan dan juga kawasan. Hal ini dapat terjadi terhadap aset-aset Pemda yang berada di wilayah pengembangan tersebut, dengan begitu ada kemungkinan Pemda mendapatkan masukan dari perubahan fungsi aset tanah dan bangunan mereka, sehingga Pemda perlu melakukan manajemen terhadap aset-aset mereka, di mana melalui manajemen aset Pemda dapat dengan mudah melakukan rencana-rencana serta pengontrolan terhadap asset mereka, baik untuk dimanfaatkan, dihapus, pembuaatan Neraca Daerah atau untuk hal-hal lainnya.Berdasarkan pertimbangan di atas, dilakukanlah penelitian mengenai manajemen asset tanah dan bangunun yang dilakukan Pemda DKI saat ini khususnya mengenai manajemce pencatatan asset tanah dan bangunannya, karena bagian ini panting untuk memulai manajemen aset, dengan pencatatan yang baik Pemda dapat mengurangi kemungkinan akan kehilangam aset mereka, juga mencari alternatif untuk menambah pendapatan dengan memenafaatkan aset secara maksimal. Penelitian ini bcrusaha mencarikan cara terbaik untuk Manajemen Aset khususnyn pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh Pemda DKI.Penelitian dimulai dengan eksplorasi terhadap Manajemen Aset yang telah dilakukan oleh beberapa negara sebagai landasan teori/ acuan, kemudian dilakukan observasi terhadap Pemda DKI yang berhubungan dengan Manajemen Aset terutama sistem pencatatan, menelusuri permasalahan-permasalahan yang terjadi, kemudian dicarikan pemecahannya.Penelitian dilakukan terhadap Aset Tanah dan Bangunam Pemda DKI yang berada di wilayah Jakarta Pusat dengan Kecmnatan Gambir sebanyak 100 sampel, kemudian akan dianalisa sistem pencatatan, pemanfaatan, serta keorganisasiannya.Hasil dari penelitian tersebut jika dilihat dari struktur organisasi sudah memadai untuk manajemen aset, di mana tiap bagian yang bekerja untuk manajemen aset telah ada tapi kekurangnnnya terletak pada konsistensi tiap bagian yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas masing-masing dan kurang pro-aktif, serta birokrasi yang terlalu panjang dengan tenaga kerja yang tidak efisien, peralatan kerja kurang memadai yaitu teknologi tidak mendukung. Hal ini mengakibatkan ada data-data aset yang tidak cocok dengan keadaan di lapangan, juga aset tidak termanfaatkan dengan baik karena kurang pro-aktifnya Pemda menganalisa peluang yang dapat dilakukan terhadap aset mereka, sehingga kemungkinan Pemda untuk kehilangan aset sangat besar. Pemda harus memperbaiki hal-hal di atas jika tidak ingin kehilangaan aset-aset yang mereka miliki."

"Tesis ini membahas pelayanan publik di bidang kesehatan yang dilakukan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan dasar masyarakat yang sifatnya mutlak yaitu kesehatan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti apakah negara/pemerintah telah menyediakan pelayanan di bidang kesehatan secara baik, apalagi konstitusi telah menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Puskesmas Kecamatan Gambir Jakarta Pusat merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya, sehingga baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan menjadi gambaran apakah pemerintah telah memperhatikan hak-hak warga negaranya untuk memperoleh layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan model penelitian Service quality yang menekankan pengkajian terhadap lima dimensi penelitian dari Parasuraman, yaitu fisik, keandalan, jaminan kepastian, dan empati. Pokok masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tingkat kualitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Gambir Jakarta Pusat ditinjau dari tingkat kesenjangan antara harapan pengguna layanan dan persepsi manajemen serta tingkat kesenjangan antara persepsi yang dirasakan pengguna layanan dan harapan pengguna layanan. Apabila persepsi manajemen melebihi harapan masyarakat, maka diharapkan pelayanan yang diberikan baik dilihat dari sisi keberhasilan manajemen menerjemahkan apa yang diharapkan masyarakat, begitu juga sebaliknya. Sedangkan apabila pelayanan yang diberikan melebihi dari yang diharapkan masyarakat, maka kualitas pelayanan disebut baik, dan apabila kurang dari yang diharapkan dari masyarakat, maka penelitian disebut tidak baik. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang mengacu pada konsep service quality, rata-rata tingkat pencapaian kepuasan pelayanan terhadap kualitas pelayanan Puskesmas Kecamatan Gambir mencapai di atas tujuh puluh lima persen atau sudah baik. Ini menunjukkan keberhasilan dari pihak manajemen dalam menerjemahkan apa yang menjadi harapan dari pengguna layanan terhadap kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas Kecamatan Gambir. Sedangkan rata-rata tingkat kepuasan pelayanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan mencapai di atas lima puluh persen atau cukup baik. Jika dibandingkan, kualitas pelayanan dari kelima dimensi pelayanan baik dilihat ditinjau dari kesenjangan antara harapan pengguna layanan dan persepsi manajemen maupun ditinjau dari kesenjangan antara layanan yang dipersepsikan pengguna layanan dan layanan yang diharapkan pengguna layanan menunjukkan bahwa keberhasilan pihak manajemen dalam menerjemahkan apa kemauan atau harapan dari pihak penerima layanan belum berarti bahwa praktek pemberian pelayanan kepada pengguna layanan juga dinilai berhasil atau sama baiknya. Berdasarkan perhitungan statistik dan diagram kartesius, beberapa hal yang dianggap baik dan perlu dipertahankan adalah kinerja dokter dalam menjalankan tugasnya dalam menangani pasien meliputi ketepatan diagnosa dan pemberian resep kepada pasien. Penerima layanan merasa puas terhadap kebersihan gedung serta kerapian petugas, apotek yang memiliki jumlah obat yang lengkap, pemenuhan layanan sesuai yang dijanjikan oleh pihak puskesmas, dan pemberian informasi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Selain hal tersebut, terdapat dua hal yang menurut penerima layanan perlu harus ditingkatkan, dimana yang satu merupakan bagian dari atribut reliability/kehandalan yaitu pemberian pelayanan yang tidak berbelit-belit dan yang satunya merupakan atribut responsiveness/daya tanggap yaitu pemberitahuan dari petugas puskesmas apabila ada keterlambatan pemeriksaan pasien.

---

The thesis discusses public health care at the Public Health Center in Gambir, Central Jakarta. The background of the research is on one of people?s most basic need, i.e. being healthy. Subsequently, the researcher is interested to find out whether the government has provided good health care guaranteed by the constitution which stipulates that constitution has guaranteed that everyone has the right to obtain health service. Public Health Center of Gambir, Central Jakarta, has become the foremost role of health care of the local government, i.e. DKI Jakarta. Therefore, the quality describes how the local government has put the best interest in providing heath care. The research applies quantitative method with service quality model emphasizing on the study of five research dimensions of Parasuraman?s, namely tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The main issue being studied is to explain the degree of quality of health care given by Public Health Center of Gambir, Central Jakarta viewed from gap level between people/users? expectation and management perception, and the one between perceived service and expected service. When the management?s perception outweighs the people?s, the care provided has included people?s expectation; and the vice versa. A service is said to be a good quality when it is given more than what is expected to be and on the other way around. Based on the study and analysis referring to quality service concept, the level of satisfaction to the quality of health care given by the institution is above 75%. The number shows the successfulness of the management in interpreting people?s expectation into services. Meanwhile the satisfaction levels of the service quality has reached more than 50%, categorized as good enough. The research shows the success of management in interpreting people?s expectation does not mean the one of quality of the service. Based on the Cartesian diagram and statistical approach, some points are to be said well and worth-kept, such as doctors performance in running duties, i.e. taking care of patients by providing correct diagnose and prescriptions. Users/patients are satisfied with the cleanliness of the building, tidiness of the nurses, complete drug pharmacy, fulfilled promises, and access to information. Furthermore, there are two fields that require improvements: reliability, i.e. being straight to the points, and responsiveness, i.e. informing the patients pertaining any delays."

"Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat merupakan salah satu bentuk aset tanah dan bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan Gelangggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat ini adalah kondisi fisik aset, tingkat kriminalitas dan kerawanan sosial yang tinggi, biaya operasional yang lebih besar daripada retribusi yang diterima, dan adanya aset gelanggang remaja yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain secara ilegal. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan aset tanah dan bangunan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat (Ditinjaudari aspek pelaku usaha). Adapun faktor-faktor tersebut adalah faktoraksesibilitas, kondisi aset, harga sewa, visibilitas dan keamanan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat dalam melakukan aktivitasnya, dan upaya pengembangan pemanfaatan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dan pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada 76 respoden yang dibedakan atas responden yang telah memanfaatkan dan calon pemanfaat Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat. Wawancara dilakukan terhadap beberapa responden dan pengelola Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 1) secara deskriptif diketahui bahwa jenis bidang usaha olahraga merupakan bidang usaha yang dominan dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan salah satunya menjadi sport center di Jakarta Pusat, sedangkan Jumlah anggota/Karyawan yang dimiliki rata-rata berjumlah 30 orang maka usaha ini termasuk jenis usaha kecil dan menengah sehingga perlu mendapat perhatiaan dan pembinaan dari pemerintah; 2) faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan pemanfaatan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat adalah Faktor Kondisi Aset, HargaSewa dan Faktor Keamanan. Sedangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat adalah Faktor Kondisi Aset dan Faktor Keamanan; viii Universitas Indonesia 3) Upaya pengembangan pemanfaatan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat meliputi : Pengembangan Kualitas Bangunan, Pengembangan Manajemen,Peningkatan Keamanan dan ketertiban, serta Pengembangan Aktivitas Olah raga, Pendidikan, kesenian dan kebudayaan. Saran dalam Penelitian ini ditujukan kepada Pemerintah DKI Jakarta melalui UPTGelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat; 1). Faktor Kondisi Aset terbukti memiliki pengaruh terhadap pemanfaatan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat , untuk itu dalam upaya memperbaiki atau meremajakan kondisi Gelanggang Remaja ini dapat dilakukan dengan melakukan suatu kerjasama dengan pihak ketiga; 2) Faktor Keamanan memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemanfaatan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat, maka perlu di lakukan upaya meningkatkan keamanan dengan cara; a)Melakukan koordinasipengamanan dengan instansi terkait ;b)Melakukan penertiban secara berkala dan kontiyu;c)Melakukan pengaman secara fisik yaitu dengan melakukan pemagaran, pemasangan patok batas dan sebagainya; d)Melakukan pengamanan secara yuridis yaitu dengan melengkapi dokumen kepemilikan (sertifikasi); 3) Perlu segera menginventarisir kembali aset tanah dan bangunan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat yang belum dimanfaatkan secara optimal;4) Melakukankoordinasi dengan instasi terkait dalam upaya melakukan pembahasan mengenai kemungkinan untuk mengkerjasamakan pengembangan/pemanfaatan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat dengan pihak ketiga

---

Central Jakarta Youth Center is one of the fixed assets owned by the Provincial Government of the Special Region of the capital city of Jakarta.The problem that arises in the management of land and building asset of Central Jakarta Youth Center are the physical condition of the asset, high crimes and social vulnerability, high operating cost compared to the revenue from retribution, and the condition of the youth center which is illegally controlled and taken advantage by other parties. This research discusses the factors which affect the utilization of land and building of Central Jakarta Youth Center (viewed by the business actors). Those factors areacceptability, assets condition, rent, feasibility and security. The purpose of this research is to identify the factors which affect the utilization of Central Jakarta Youth Center in performing its activities, and development strategy for its utilization. This research is a quantitative one, and data collection is done by distributing questioners to 76 respondents which are divided into people that have used or users and potential users of the Central Jakarta Youth Center. The interview is done towards several respondents and manager of Central Jakarta Youth Center. Based on results of analysisand discussion it can be concluded that 1) descriptively we can identify that the dominant types of sport and have large potential to be developed into sport center in Central Jakarta, while in terms of the number of personnel which is 30 person this business is asmall and medium one that needs the guidance and supervision from the government; 2) the factors related to the utilization of Central Jakarta Youth Center are the assets conditions, the rent and security. While the factors affect the utilization of land andbuilding assets of the Youth Center are assets condition and security factor; 3) Building quality development strategy, Management Development, order and security and sport activities development, education, art and culture. Suggestions in this research for the Jakarta municipal; 1) The assets condition obviouslyaffect the utilization of Central Jakarta Youth Center, therefore, in an effort to improve and revitalize this Youth Center condition, cooperation with third parties can be done; 2) The security factor has significant influence in utilization of Central Jakarta YouthCenter, therefore efforts must be done a) by coordinating the security with related agencies; b) periodic and continues action must be done; c) physical security by building fence, land border marker, etc. d) legal security, namely by preparing the ownershipdocument (certification); 3) It must take the land and building inventory again for the Central Jakarta Youth Center that has not been used in optimum way; 4) It must perform coordination with related agencies in an effort to discuss regarding the possibility ofcooperation for the development/ utilization of the Central Jakarta Youth Center with the third parties. "

"Seringnya terjadi penertiban/penggusuran tanah yang sering kita lihat, dengar dan baca pada media cetak maupun elektronik memberikan inspirasi kepada penulis untuk lebih jauh memahami sebenarnya ada apa yang terjadi dibalik itu semua. Menghadapkan kepada penulis untuk mencari tahu melalui penelitian yang lebih dalam, dengan mengangkatnya dalam bentuk tesis dengan judul ?Analisis Mengenai Okupasi Terhadap Tanah Negara dan Tanah Hak di Wilayah DKI Jakarta serta Penanganannya", disamping juga merasa terpanggil nantinya sebagai tanggung jawab profesi.Pada penulisan ini lebih difokuskan pada keberlakuan Undang-undang Nomor 51/PRP/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin-yang berhak atau Kuasanya serta Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 886 tahun 1983 tentang Juklak Penertiban Penguasaan/Pemakaian Tanah, Tanpa Hak di Wilayah DKI Jakarta. Yang dalam pelaksanaannya masih banyak dijumpai orang/pihak yang menguasai tanah tanpa izin pemiliknya baik yang menguasai fisik secara illegal maupun fisik yuridis illegal, yang akibatnya adalah terjadi tarik menarik kepentingan antara pemegang/pemilik tanah yuridis yang legal dengan yang menguasai tanah secara fisik illegal. Dalam kenyataan tersebut pihak Pemda DKI Jakarta sebagai regulator dan sebagai pihak yang memiliki otoritas terhadap wilayahnya, dihadapkan pada kewajiban dan bertanggung jawab menyelesaikan sengketa yang ada baik: melalui pengadilan, maupun dengan penertiban langsung terhadap para okupan yang menguasai tanah hak: maupun tanah Negara yang ada tersebut, dengan Dinas Trantib Linmas DKI Jakarta sebagai liding sektornya. Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada tersebut diharapkan kedepannya tidak terjadi lagi para okupan-okupan baru dan kalaupun terjadi harus secara dini diatasi."

"ABSTRAKTesis ini membahas penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Peraturan DaerahDKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKIJakarta (Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Tanah Di Wilayah KecamatanJagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan DKI Jakarta). Rumusan permasalahandalam penelitian ini adalah: bagaimanakah pelaksanaan Rencana Rinci TataRuang Wilayah Kecamatan (RRTRW-K) pada wilayah Kecamatan JagakarsaKotamadya Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bagaimanakahpenyelesaian penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Rinci TataRuang Wilayah Kecamatan (RRTRW-K) pada wilayah Kecamatan JagakarsaKotamadya Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. PelaksanaanRRTRWK-Jagakarsa terbagi menjadi dua kelompok yaitu penggunaaan tanahyang sesuai dan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RRTRWKJagakarsa.Penggunaan tanah yang sesuai RRTWK-Jagakarsa telah mematuhipersyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan IMB seperti memenuhi unsurperuntukkan, KDB, GSJ dan GSB, perpetakan dan ketinggian lantai maksimal.Sedangkan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RRTRWK-Jagakarsajustru sebaliknya. Penyelesaian penggunaan tanah yang tidak sesuai denganRRTRWK-Jagakarsa adalah dengan dikenakan sanksi administratif kepadapemilik bangunan. Pemberian sanksi administratif itu merupakan kewenanganSuku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Kecamatan Jagakarsa.Sanksi administratif tersebut berupa SP4 (Surat Penghentian PelaksanaanPekerjaan Pembangunan), segel, SPB (Surat Perintah Bongkar) dan EksekusiBongkar yang merupakan kewenangan Dinas P2B Kotamadya Jakarta Selatan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the use of land that is not accordance with the RegulationSpecial Distrist of Jakarta Number 6 in 1999 About the Territorial of spaceplanning for Special District Jakarta (Juridical Analysis of Land Use in RegionDistrict Municipality Jagakarsa, South Jakarta). Formulation of problems in thisresearch are how the implementation of the Plan Detailed Spatial Region District(RRTRW-K) in the region District Jagakarsa, South Jakarta Municipality SpecialDistrist of Jakarta, how the settlement of the use of land that is not in accordancewith the Detailed Spatial Plan Area District (RRTRW-K ) in the region JagakarsaDistrict Municipality South Jakarta Special Distrist of Jakarta. ImplementationRRTRWK-Jagakarsa divided into two groups namely use land and the appropriateuse of land that does not comply with RRTRWK-Jagakarsa. The appropriate useof land-RRTWK Jagakarsa have to comply with the requirements that must befilled in the application meet the elements such as Used License to Build , KDB,GSJ and GSB, maping and a maximum height of the floor. While the use of landthat does not comply with RRTRWK-Jagakarsa exactly vice versa. The settlementof land use that does not comply with RRTRWK-Jagakarsa is to applyadministrative sanctions to the owner of the building. The provision ofadministrative sanctions that Tribal Affairs is the authority and supervision MapeBuilding (P2B) District Jagakarsa. Administrative sanctions in the form of SP4(Implementation Letters Termination Employment Development), seal, SPB(Letters Command loading) and unloading of execution is the authority P2BMunicipality Office of South Jakarta."

"Land and building tax is about society. In this tax not only about acceptance but include politics and publics issue. Land and building tax is the central tax which the majority allocation acceptance is used to local government for developing their area. The realization of the revenue of land and building tax in 2003-2007 had increased every year. The amount of the tax had always exceeded the target from the central government of DKI Jakarta. This research based on the new paradigm in tax?s theories, that is ?reducing the tax gap: the illusions of pain free deficit reduction?, who is told by Eric Toder. This research is focused on tax?s internal conditions, which determine the tax potential loss. The factors are nonfilling gap, underreporting gap and underpayment gap.

The method which was used in this research was qualitative method that had the character of descriptive research. It was a method that produced descriptive data, gathered from written and oral information from people and observed acts. This approaching instructs to background and individual intactly. This research is expected to know how to calculate estimated tax gap of land and building tax in the city of DKI Jakarta in 2003-2007, how its problems and how its solutions in order to optimalized acceptance potency.

This research concludes that the tax gap factors were statistically significance influence the total acceptance in land and building tax of DKI Jakarta in 2003-2007. The average estimation of land and building tax potency in DKI Jakarta was Rp.1.378.140.734.645,67 but the real acceptance just Rp.1.171.131.102.370,40 (84,95%). There is tax gap in that acceptance which was Rp.207.009.632.275,27 (15,05%) with composition Rp.15.776.913.158,26 (1,14%) for non-filling gap, Rp.181.525.320867,41 (13,17%) for underreporting gap and Rp.9.707.398.249,60 (0,74%) for underpayment gap. This calculation is just estimation number which is observed by research in the society. This acceptance influence other factors of land and building tax in DKI Jakarta.

Therefore, this research concluded that the tax?s internal and external conditions was very influence in optimalization land and building tax potency by the tax gap management. The researcher recommended that government should used tax potency and acceptance realization in order to optimalized acceptance potency. And renewing the tax payer?s data and the object of this tax and do the sanction execution expressly for people who impinge the taxation regulation."

"Berkembangnya otonomi daerah ditandai dengan semakin meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya merencanakan, mengelola serta makin terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan daerah.Untuk mendukung kemampuan daerah dalam mencapai keberhasilan pembangunan diperlukan sumber-sumber pembiayaan. Salah satu sumber peneriman Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta yang peranannya cukup besar dalam memberikan kontribusi pada pendapatan daerah adalah Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Namun penerimaan PHR Saat ini belum optimal. Penerimaan yang belum optimal ini salah satunya disebabkan karena sistem administrasi yang masih belum optimal dalam melakukan klasifikasi dan perincian terhadap administrasi penerimaan pajak. Tidak optimalnya pelaksanaan sistem administrasi penerimaan PHR menyebabkan data yang diterima oleh unit kerja lain yang saling berkaitan menjadi tidak jelas. Tidak jelasnya data yang diterima tersebut mengakibatkan timbulnya loop holes atau celah yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana diungkapkan oleh Bird bahwa "policy change without administrative change is nothing", atau dapat juga dikatakan bahwa "change in tax policy are compatible with administrative capacity" dan bahkan dapat dikatakan "tax administration is tax policy"Tujuan penelitian ini adalah melakukan pengkajian serta mencari alternatif pemecahan masalah untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan sistem administrasi PHR yang saat ini diberlakukan di Wilayah Propinsi DKI Jakarta. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara yang mendalam (in depth Interview), dan diskusi dengan kelompok tertentu {focus group discussion). Sedangkan ruang lingkup penelitian ini meliputi Subdinas Pendataan dan Pemeriksaan, Penetapan dan Penagihan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta.Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan administrasi sangat dipengaruhi kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, lemahnya koordinasi antar unit yang terkait, ratio petugas dan objek pajak tidak seimbang dan sistem administrasi yang lemah. Untuk mengatasi kendala tersebut, diusulkan pemanfaatan teknologi informasi yaitu dengan memanfaatkan sistem informasi administrasi yang terintegrasi.Rekomendasi yang diusulkan adalah pemanfaatan teknologi informasi, dalam hal ini adalah centralize data base server. Sehingga kelemahan sistem administrasi yang selama ini dirasakan dapat diminimalkan."

"Skripsi ini menguraikan hasil penelitian mengenai penatausahaan aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta. Di dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdapat aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN ini penatausahaan aset dapat dilakukan. Aset-aset yang dimiliki Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dapat dicatat dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta sudah melaksanakan pencatatan aset tetap di dalam aplikasi SIMAK-BMN tetapi belum dicatat dengan baik dan belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga belum dapat dilakukan penghapusan terhadap aset tetap yang tidak layak pakai lagi.

---

This is a qualitative research with descriptive design, looking at the administration of fixed assets owned by DKI Jakarta Regional Office of National Land Agency. Reffering to the Central Government Accounting System (SAPP), governmental fixed asset is to be managed in to the Management Information System & Public Good Accounting (SIMAK BMN). The research concludes that DKI Jakarta Regional Office of National Land Authority (BPN) has used SIMAK BMN in its fixed asset administration, yet the technique has not been applied optimally such that the accounting report of fixed assets may not completely reflect real situation, for example unuseable or damaged fixed assets are still not eliminated."