Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembentukan Negara Federal Jawa Timur (NDT), pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari politik devide et impera. Usaha memecah belah telah dilakukan oleh Van Mook melalui pembentukan Negara Indonesia Timur dan kemudian menyusul pembentukan kesatuan negara Kalimantan Barat. Setelah Agresi Militer Belanda I, beberapa daerah RI berha_sil dikuasai, di antaranya daerah Jawa Timur yang meliputi Keresidenan Besuki, sebagian besar Keresidenan Surabaya dan Malang. Van for Plas mengira akan mudah saja menjadikan Ja_wa Timur sebagai negara bagian. Usaha-usaha awal melalui pembentukan Panitia Persiapan Penentuan Kedudukan Jawa Timur pada tanggal 2 Januari 1948 di bawah pimpinan Ch. Karimoen, pembentukan Dewan Islam Jawa Timur yang diketuai K.H. Noerjasin, kemudian PRDT pimpinan Darsosoekoer, GRDT dan Persatuan Warung Indonesia mengalami kegagalan. Dengan berdasarkan Ordonansi tanggal 13 Agustus ta_hun 1948 ( Stbl. No, 179 ) dilakukanlah pembentukan Dewan-Dewan Kabupaten yang dipilih secara demokratis. Van Der Plas mulai melakukan sandiwara politiknya. Melalui Dewan Kabupaten akhirnya terselenggaralah Konferensi Bondowoso pada tanggal 16 Nopember 1948-3 Desember 1948 yang menghasilkan EDT dengan wali negaranya R.T.P. Achmad Koesoemonegoro. Pihak oposisi seperti Mr. Indra Koesoema, Dr. Dradjad, Djaswadi S, S. Bahreisj, Dr. Hidayat dan lainnya, harus menerima kekalahannya karena adanya blokade suara yang kuat dari pihak pro-NDT. Ternyata kehendak rakyat juga yang berbicara, berita Pengakuan Kedaulatan oleh Belanda yang berarti penaklukan kekuatan senjata Belanda dari bumi Indonesia telah menyulut keberanian rakyat. Mosi-mosi pembubaran NDT bermuncul_an. Rakyat berdemonstrasi dan serempak memutuskan hubungan dengan pemerintah NDT. Pada tanggal 19 Januari 1950, wali negara NDT menyerahkan mandatnya. Untuk mengatasi keadaan, dibentuk Komisi Nasionalisasi yang berkewajiban dalam wak_tu singkat meninjau susunan jawatan-jawatan dan merasiona_lisasi seluruh pegawai. Akhirnya berdasarkan pasal 139 UUDS RIS maka pada tanggal 25 Pebruari 1950 diadakanlan Konferensi Pembubaran NDT, bertempat di Gedung Parlemen NDT. Maka usaha apapun yang dilakukan oleh Belanda untuk memecah_belah rakyat dan kepulauan Indonesia akan berakhir dengan kegagalan.

---

"

"Segara Alam merupakan salah satu karakter ciptaan Leila S. Chudori yang meninggalkan kesan mendalam bagi para pembaca buku Pulang. Meskipun muncul nyaris di akhir cerita, Segara Alam berhasil merebut perhatian pembaca. Alam menjadi salah satu karakter yang membuat gemas sekaligus penasaran–siapa sih sesungguhnya pria yang sejak kecil dibebani sejarah yang kelam ini? Ternyata sang penulis, Leila S. Chudori, juga memiliki perhatian khusus terhadap karakter Segara Alam yang kuat ini. Menjawab rasa penasaran para pembaca, kisah Segara Alam selengkapnya akan segera dapat kamu baca di buku Namaku Alam, yang mulai bisa kamu pesan di hari ini! Nah, untuk kamu yang kangen atau penasaran dengan sosok Segara Alam, Gramin akan bawa kamu berkenalan dengan sang aktivis berkharisma di buku Pulang!"

"Krisis ekonomi tahun 1997 membawa perubahan yang mendasar dalam tata niaga semen dalam negeri. Pemerintah melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan surat nomor 48/MPP/1/1998 tanggal 21 Januari 1998 mencabut peraturan tetang tata niaga semen di dalam negeri. Pemerintah juga mengesahkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tanggal 5 Maret 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Konsekuensi dari diambilnya kebijakan tersebut adalah pernerintah menyerahkan tata niaga perdagangan semen dalam negeri kepada proses mekanisme pasar. Pemerintah tidak lagi menetapkan harga semen dengan mekanisme HPS (Harga Patokan Setempat) yang selama ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) terjadinya perubahan struktur dalam industri semen dalam negeri, dan (2) terjadinya Perubahan conduct dalam industri semen dalam negeri akibat berakhirnya tata niaga tersebut.Penelitian ini menggunakan data sekunder periode 1995-2004. Analisis dilakukan secara diskriptis dengan menggunakan pendekatan Structure, Conduct and Performent Analysis untuk mengetahui adanya perubahan struktur dan conduct perusahaan dalam industri semen di Indonesia. Pengujian perubahan struktur dengan menguji perubahan jumlah perusahaan, konsentrasi rasio, indek herfindalh dan indeks lerner dalam industri semen. Dalam pasar yang kompetitif akan ditunjukkan dengan jumlah pelakunya akan semakin banyak, rasio konsentrasi, indeks herfindalh dan indeks lerner yang semakin mengecil.Sedangkan pengujian perubahan perilaku (conduct) dengan rnenguji terjadinya prektek limit price dan leadership price dalam industri semen. Pasar yang kompetitif akan ditunjukan dengan terjadinya praktek limit price atau leadership price yang bersaing dalam industri semen, sebaliknya pelaku pasar yang monopolis akan ditunjukan dengan praktek leadership yang kolusif.Berakhirnya kebijakan tata niaga semen tidak mengakibatkan terjadinya perubahan struktur pasar dalam industri semen tetapi berakhirnya kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku (conduct) perusahaan dalam industri semen. Perilaku perusahaan berubah dari perilaku oligopoli kolusif menjadi perilaku oligopoli yang bersaing. Perubahan tersebut di dukung dengan perubahan indeks lerner dan rasio keuntungan yang menunjukan penurunan dari tahun ke tahun selama periode penelitian."

"[ABSTRAKGadai saham sebagai salah satu bentuk jaminan pada dasarnya berfungsiuntuk menjamin terwujudnya pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur,sehingga gadai saham akan timbul dan berakhir seiring dengan timbul danberakhirnya perjanjian utang piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Halini sesuai dengan sifat dari jaminan gadai yaitu bersifat accesoir. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai akibat hukumdari sifat accesoir jaminan gadai. Hal inilah yang kemudian menyebabkanterjadinya permasalahan dengan timbulnya perbedaan interpretasi berkaitandengan sifat accesoir dari jaminan gadai dimana, sebagian pihak berpendapatsebagai perjanjian tambahan, klausula perjanjian gadai saham tidak diperbolehkanmengatur jangka waktu pengakhiran gadai saham sebelum utang lunas.Sedangkan sebagian pihak lainnya beranggapan sepanjang disepakati kedua belahpihak, perjanjian gadai saham bebas memuat klausula pengakhiran gadai sahammengingat adanya asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan putusan MA Nomor:240 PK/PDT/2006 memberikan kemungkinan untuk mengatur klausulapengakhiran gadai saham sebelum utang lunas dan pengaturan mengenaikeabsahan eksekusi gadai saham yang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjiangadai saham. Metode penulisan yang digunakan adalah ekplanatoris denganpendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah sumber data sekunderberupa studi dokumen. Tesis ini akan berusaha untuk membahas dan menganalisasecara terperinci mengenai sifat accesoir dari perjanjian gadai saham besertaakibatnya dan keabsahan eksekusi gadai saham yang dilaksanakan setelahperjanjian gadai saham berakhir menurut ketentuan peraturan perundanganundanganyang berlaku.

---

ABSTRACTPledge of shares as a form of security principally used to ensure thefulfillment of debtor?s obligation to creditor, therefore pledge of shares shall beeffective and terminate at the same time with the loan agreement as the principalagreement. This is in accordance with the characteristic of pledge which isaccesoir. The Indonesian Civil Code does not explicitly stipulate the legalconsequences of the accesoir characteristic of pledge. This fact has causeddifferent interpretations of the legal requirements of the accesoir characteristic ofpledge, some parties are in the opinion that as an additional agreements, the articleof pledge of shares agreement are not allowed to set the time of termination ofpledge of shares before the debt is paid off. Meanwhile the other parties thoughtthat, as long as the contract was agreed by both parties, the pledge of sharesagreement is allow containing an article of termination before the debt is paid offaccording the principle freedom of contract. According to the decision of theSupreme Court Number: 240 PK/PDT/2006 give the possibility to adjust thearticle of pledge of shares agreement about the termination before the debt is paidoff and the legality procedure of the execution after the pledge of sharesagreement has expired. Research methodology used is explanatory with normativejuridical approach. Used data is secondary data with the form of documents study.Used data is secondary data with the form of documents study. This thesis willattempt to discuss and analyze the detail about the accesoir characteristic ofpledge of shares with its consequences and the legality of the execution after thepledge of shares agreement expired under the provisions of the prevailing law andregulations., Pledge of shares as a form of security principally used to ensure thefulfillment of debtor’s obligation to creditor, therefore pledge of shares shall beeffective and terminate at the same time with the loan agreement as the principalagreement. This is in accordance with the characteristic of pledge which isaccesoir. The Indonesian Civil Code does not explicitly stipulate the legalconsequences of the accesoir characteristic of pledge. This fact has causeddifferent interpretations of the legal requirements of the accesoir characteristic ofpledge, some parties are in the opinion that as an additional agreements, the articleof pledge of shares agreement are not allowed to set the time of termination ofpledge of shares before the debt is paid off. Meanwhile the other parties thoughtthat, as long as the contract was agreed by both parties, the pledge of sharesagreement is allow containing an article of termination before the debt is paid offaccording the principle freedom of contract. According to the decision of theSupreme Court Number: 240 PK/PDT/2006 give the possibility to adjust thearticle of pledge of shares agreement about the termination before the debt is paidoff and the legality procedure of the execution after the pledge of sharesagreement has expired. Research methodology used is explanatory with normativejuridical approach. Used data is secondary data with the form of documents study.Used data is secondary data with the form of documents study. This thesis willattempt to discuss and analyze the detail about the accesoir characteristic ofpledge of shares with its consequences and the legality of the execution after thepledge of shares agreement expired under the provisions of the prevailing law andregulations.]"