Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembangunan berwawasan lingkungan menuntut dilibatkannya semua manusia Indonesia termasuk didalamnya POLRI, untuk menjaga kemampuan lingkungan melalui pengelolaan lingkungan hidup tetapi nampaknya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup belum seperti yang diharapkan. Oleh karena selama ini belum ada informasi yang dapat menjelaskan keragu-raguan tersebut maka dilaksanakanlah penelitian terhadap pengaruh POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup. di jajaran KEPOLIITAN DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA DAN SEKITARNYA, dengan tujuan mempelajari pelaksanaan pengaruh POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup, mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhinya dan mempelajari bobot sumbangan pengaruh faktor-faktor tersebut.Penelitian lapangan dilaksanakan dengan menerapkan penelitian survai (survey). Pengumpulan datanya digunakan kuesioner sebagai metode pokok dilengkapi dengan wawancara sebagai metode pelengkap. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode statistik melalui program SPSS (Statistical Packages For Social Science).Hipotesis dalam tesis ini menggunakan hipotesa kerja, yaitu :a. POLRI POLDA METROJAYA belum banyak terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup.b. Keterlibatan POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup dipengaruhi oleh faktor-faktor jenjang kepangkatan, pendidikan ABR1/POLRI dan latar belakang penugasan.c. Jenjang kepangkatan merupakan faktor yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap keterlibatan POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) POLRI POLDA METROJAYA belum banyak terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup; (2) Keterlibatan POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup lebih banyak ditentukan oleh jenjang kepangkatan dalam arti makin tinggi jenjang kepangkatan makin besar pengaruhnya, kemudian ditambah dengan tingkat pendidikan ABR1/POLRI. Jadi makin tinggi tingkat pendidikan ABRI/POLRI makin besar pengaruhnya dalam pengelolaan lingkungan hidup; (3) Latar belakang penugasan memainkan peranan yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, dicerminkan oleh semakin rendah wilayah penugasan (POLSEK) semakin banyak pengaruhnya dalam pengelolaan lingkungan, ditambah makin baik keadaan ekonomi keluarga makin banyak kesempatan yang dimiliki anggota POLRI untuk memperhatikan lingkungan hidup. Begitu juga anggota POLRI yang mempunyai jabatan di kampung akan lebih banyak kesempatan mengelola lingkungan hidup, dikarenakan mempunyai jam pertemuan dengan masyarakat yang cukup banyak. Hal ini dapat ditunjang apabila anggota POLRI yang penempatan tugasnya dibidang operasional, khususnya di BIMMA.S POL; (4) Adapun jenjang kepangkatan tidak mempunyai pengaruh yang besar, yang mempunyai pengaruh terbesar adalah jabatan di kampung dan wilayah penugasan. Banyak atau sedikitnya keterlibatan POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup lebih banyak ditentukan oleh pengalaman menjadi tokoh masyarakat atau jabatan di kampung, kemudian ditambah dengan pengalaman yang didapat di wilayah penugasan khususnya ditingkat Polisi Sektor.

---

ABSTRACT

Development based on environmental insight requires the involvement of all Indonesians, including the Police Force, to take care of the sustained capability of environment through environmental management. However, the realization of the environmental management has not gone as it is expected. Since no information is as yet available so far to clarify this question, a study on the involvement of the Indonesian Police Force in environmental management in the ranks of DKI Jaya Metropolitan Police. The objective of this study is to study the relationship of the Indonesian Police involvement in environmental management, the affecting factors, and intensity of the effects that these factors contribute to.

Field study was conducted using the survey method. The primary data were collected by means of a questionnaire and the secondary data were collected from reports and related documents. The collected data were analyzed by using statistical method and SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) program.

The working hypothesis includes:

a. DKI-JAYA Metropolitan Police (Jakarta Metropolitan Regional Police, Republic of Indonesia Police) is not yet much involved in the living environmental management.

b. The involvement of the Indonesian Police Force in the living environmental management is influenced by the respective ranks, their education and field of duty.

c. The respective rank is the factor which has the largest influence towards the involvement of Indonesian Police Force in the living environmental management.

The research/survey results indicate that (1) Metropolitan District Police, Indonesian Police Force is not yet much involved in the 'living environmental management; (2) The involvement of the Indonesian Police Force in the living environmental management is much more determined by the respective rank, in the sense that the higher the level of rank, the larger the influence. The same is true with the education level of the Indonesian Armed Forces/Indonesian Police Force, the higher the education level the larger the influence in the living environmental management (3) The background of duty assignment plays an important role in the living environmental management and it is reflected by the lower the assignment/task area (sector Police), the larger the influence in the environmental management. In addition, the better the family economical condition, the more opportunities they have to pay attention to the living environment. The same is true with Police Force members assigned in kampongs; they will have more opportunities to manage the living environment. This is clue to the availability of many meetings with the community. Such is the case if they were supported by Police Force members whose placement of duty is in the operational field, specifically in the BIMMAS POL (Community Guidance Police). (4) The respective ranks have no big influence. The biggest influences are those with jobs in the kampongs and field of duty. The amount of involvement in living environmental management is determined by their experience as community leader or jobs in the kampongs. In addition the experience obtained in their respective area assignment, especially at the level of sector Police."

"Kebugaran jasmani merupakan unsur yang penting bagi anggota Polri termasuk anggota reserse agar selalu dalam kondisi siap untuk menjalankan tugasnya (mission ready).Kapasitas aerobik merupakan salah satu tolok ukur utama dari Kebugaran jasmani (De Vries,1986) maupun Kapasitas kerja (Astrand, 1977).Dari berbagai data yang ada tampak bahwa beban kerja anggota Polri di Direktorat Reserse Polda Metro Jaya cukup berat, dan diestimasikan bahwa tingkat kebugarannya kurang dengan segala resiko kesehatan yang dapat timbul.Tujuan penelitian ini adalah secara umum untuk melihat gambaran epidemiologis mengenai kapasitas aerobik anggota Polri di Direktorat Reserse Polda Metro Jaya sedangkan tujuan khusus adalah1) Untuk mengetahui tingkat Kebugaran jasmani anggota Polri Direktorat Reserse Polda Metro Jaya2) Untuk melihat distribusi dari berbagai variabel antara lain variabel dependen Kapasitas aerobik, variabel independen a.l Komposisi tubuh, Kadar hemoglobin, Latihan Kebugaran jasmani, Pengetahuan tentang Kebugaran jasmani, Pandangan tentang Kebugaran jasmani dan kaitannya dengan produktifitas kerja serta Kebiasaan merokok, termasuk beberapa variabel lain yang ingin diamati .3) Untuk melihat hubungan satu persatu dan secara serempak antara 6 variabel independen dengan variabel dependen yaitu Kapasitas aerobik.Jenis penelitian ini adalah penelitian cross sectional dengan pendekatan korelasional, sampel adalah anggota reserse pria dari Direktorat Reserse Polda Metro Jaya .Penelitian ini dilakukan di Polda Metro Jaya ,Jakarta Raya pada bulan November sampai Desember, 1996.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas aerobik dari sampel anggota Polri Direktorat Reserse Polda Metro Jaya sesuai metode A.strand yang bernilai kurang sampai kurang sekali adalah 85.71 % sedangkan selebihnya yaitu Cukup 11.42 % , Baik 2.85 %.Hubungan dari 6 variabel independen secara satu persatu yang bermakna hanya ada 2 yaitu Komposisi tubuh (p 0.0001<0.1 ) dan Kadar Hemoglobin (p: 0.03 <0.1)Dalam analisa multivariat dengan menggunakan metode multi regresi linier maka dari keenarn variabel yang dimasukkan secara bersama-sama dan setelah dilakukan metoda backward maka didapat persamaan sebagai model adalah :y =45.646 -1.071 XI (lemak) + 1.178X2 (nilai pandangan ) dengan nilai keeratan hubungan R square: 0.253 , C.L : 90%.Saran dari penelitian adalah berkaitan dengan penyuluhan tentang masalah Gizi kerja ,kemudian mengenai Pandangan terhadap Kebugaran jasmani. Selain itu terbuka berbagai peluang untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai Kapasitas aerobik khususnya bagi anggota Reserse Polri dengan rancangan penelitian yang lebih akurat dan jangkauan yang lebih luas. Dimasa datang disarankan pula lebih dioptimalisasikannya status kesehatan maupun kebugaran jasmani anggota Polri dalam pernbinaan karier seorang anggota Polri .Sebagai saran lain adalah suatu pemikiran mengenai kemungkinan perlunya penambahan personil reserse baik secara kualitas dan kuantitas khususnya di Polda Metro Jaya mengingat beban kerja yang ada,kemudian perlu dibuat suatu paket program latihan kebugaran jasmani yang dapat dilakukan sendiri oleh anggota reserse dikala mereka mempunyai waktu luang.Daftar Kepustakaan : 42 (1953-1996)

---

Aerobic Capacity Feature and its Related Factors of Policemen in the Crime Investigation Directorate of the Metro Jaya Regional Police 1996Physical fitness is an important component a policeman, especially a crime investigator, should have in order to stay mission ready in carrying out his task.

Aerobic capacity is one of the main parameters of physical fitness (De Vries, 1986) as well as physical work capacity (Astrand , 1977 ).

From the collected data it is obvious that the workload of Police crime investigators is heavy while it is estimated that their physical fitness is not that good with all its health risk.

The general purpose of this study is to see the epidemiologic feature of the aerobic capacity of the Policemen in the Crime Investigation Directorate of The Metro Jaya Regional Police and the specific purpose are:

1) To see the physical fitness level of the crime investigators in the Crime Investigation Directorate of The Metro Jaya Regional Police in 1996.

2) To see the distribution of various variables such as:

- The dependent variable i.e.: aerobic capacity

- The independent variables i.e.: Body composition, Hemoglobin concentration, physical fitness exercises, knowledge about physical fitness, perception on physical fitness and its relation with work productivity, smoking habit, and some other variables that are important to see.

3) To see the correlation between the above six independent variables with aerobic capacity the dependent variable, individually and simultaneously.

The design of this research is cross sectional with correlational approach, the samples are the police investigators in Crime Investigation Directorate of Metro Jaya Regional Police. This research is carried out in Jakarta Metropolitan Regional Police on November to Desember 1996.

Results of this study showed that the aerobic capacity levels of the 70 samples are: 85.71 % are low, 11.42 % are average, and 2.85 % are in good condition. In bivariate analysis two variables out of six are statistically significant, which are: the Body composition (p:0.0001 <0.1) and the Hemoglobin concentration (p: 0.03 <0.1). In linear multi regression of the 6 variables using the backward method we get a model equation:

y = 45.646 -1.071 X 1 (Body composition) + 1.178 X2 (Perception of Physical fitness).'

y = Aerobic capacity, R square = 0.253 , C.L 90 %

Based on this research there are some suggestions to improve the Aerobic Capacity condition of the police investigators in Crime Investigation Directorate of Metro Jaya Regional Police:

1. It is necessary to carry out a programmed to promote The importance of nutrition for work performance and The Right Perception of Physical fitness and its relation with productivity.

2. Further research on aerobic capacity of police criminal investigator with more accurate design and larger population should be done in the near figure.

3. It is necessary as well to optimize the role of health and physical status in career management of the personnel in general.

4. It is necessary to improve the quantity and quality especially of the crime.. investigators in Crime Investigation Directorate of Metro Jaya Regional Police because of their heavy work load.

5. It is necessary to design a Physical fitness training program, which could be done by the Crime Investigators on their own, when they have time.

References : 42 (1953-1996)"

"Pembangunan kekuatan POLRI merupakan bagian dari pembangunan kekuatan ABRI yang dalam upayanya mencapai sasaran pembangunan, tetap mengacu dan diselaraskan dengan arah kebijaksanaan dalam program pembangunan kekuatan ABRI pada RENSTRA V tahun 1994-1998. Arah kebijaksanaan tersebut adalah untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuan ABRI yang profesional, efektif, efisien dan modern agar mampu mengemban tugas, fungsi dan peranannya sebagai kekuatan hankam dan kekuatan sosial politik. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia POLRI yang dimiliki dapat mengakibatkan rendahnya efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pokok POLRI dimasa yang akan datang. Apabila keterbatasan kemampuan dan kekuatan POLRI itu dibiarkan berlarut-larut maka dapat mengecewakan berbagai pihak terutama pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itulah peneiitian ini penting dilakukan untuk mengetahui peningkatan kualitas sumber daya manusia POLRI dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI. Berdasarkan pada tujuan tersebut hipotesis yang diajukan adalah, bahwa faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia POLRI dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI adalah kinerja sumber daya manusia POLRI, motivasi profesional, disiplin SDM POLRI, kesesuaian keahlian dengan beban tugas, masa kerja dan kepangkatan, kesehatan, kesamaptaan, insentif dan kebijaksanaan lembaga. Untuk menguji hipotesis yang diajukan maka alat analisis yang digunakan adalah % analisis secara deskriptif dengan tabulasi silang dan analisis dengan tehnik statistik, model regresi berganda. Dari temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan kemampuan profesional SDM POLRI, motivasi profesional, disiplin SDM POLRI, kesesuaian keahlian dengan beban tugas, masa kerja dan kepangkatan, tingkat kesehatan, kesamaptaan, insentif dan kebijaksanaan lembaga, dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI, ternyata dapat diterima setelah diuji secara statistik dimana F.hitung = 8,360 lebih besar dari F.tabel = 2,720. Namun demikian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia POLRI dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI adalah kinerja SDM POLRI, disiplin SDM POLRI dan kesesuaian keahlian dengan beban tugas yang masing-masing elastisitasnya sebesar 0,4253 ; 0,1205 dan 0,1328. Berdasarkan pada simpulan hasil penelitian maka dapat disarankan kepada pihak KAPOLRI bahwa sumber daya manusia POLRI dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI adalah perlunya memberi prioritas dan dukungan terhadap upaya-upaya peningkatan kemampuan profesional SDM POLRI, disiplin dan kesesuaian keahlian dengan beban tugas melalui program pengembangan yang lebih baik dan didukung dengan penyesuaian kebijaksanaan. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh persepsi penerimaan terhadap perubahan, kesiapan untuk berubah, komitmen terhadap organisasi, kepercayaan terhadap organisasi, mengkomunikasikan perubahan organisasi dan pelatihan untuk perubahan terhadap perubahan organisasi di Polda Metro Jaya. Persepsi anggota polisi terhadap perubahan organisasi secara positip tentunya sangat menentukan untuk keberhasilan proses perubahan dalam organisasi. Penelitian ini melibatkan 145 anggota polisi yang dipilih dengan teknik kluster random sampling dari berbagai unit fungsi organisasi. Analisis penelitian ini menggunakan multiple regression analysis dan menemukan bahwa persepsi penerimaan perubahan berpengaruh terhadap perubahan organisasi (r= 0.157;p< 0.05); kesiapan untuk berubah berpengaruh terhadap prubahan organisasi (r=0.156; p< 0.05); komitmen organisasi berpengaruh terhadap perubahan organisasi (r= 0.142; p< 0.005); kepercayaan terhadap organisasi berpengaruh terhadap perubahan organisasi (r= 0.139; p< 0.05); mengkmunikasikan perubahan organisasi berpengaruh terhadap perubahan organisasi (r= 0.256; p< 0.05) dan pelatihan berpengaruh terhadap perubahan organisasi (r= 0.212; p< 0.05). Secara keseluruhan variabel mengkomunikasikan perubahan dan pelatihan untuk perubahan mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap perubahan organisasi dan secara keseluruhan variabel memberikan kontribusi sebesar 78.2% terhadap perubahan organisasi (R square adjusted 0.782; p< 0.05). Dengan demikian, faktor mengkomunikasikan pentingnya, urgensi , makna dan manfaat perubahan organisasi menjadi faktor paling penting untuk disosialisasikan dan dipahami anggota organisasi. Pemahaman tentang esensi perubahan akan mendorong persepsi dan sikap positip terhadap dukungan untuk perubahan organisasi

---

ABSTRACTThis study aims to examine the effect of perceived acceptance on change, readiness to change, commitment to organization, trust in the organization, communicating organizational change and training for changes to organizational change at Polda Metro Jaya. Positive perceptions of police personnel towards organizational change are of course very decisive for the success of the change process in the organization. This study involved 145 police officers who were selected by cluster random sampling technique from various organizational function units. The analysis of this study used multiple regression analysis and found that the perception of acceptance of change has an effect on organizational change (r = 0.157; p <0.05); readiness to change affects organizational change (r = 0.156; p <0.05); organizational commitment has an effect on organizational change (r = 0.142; p <0.005); trust in the organization has an effect on organizational change (r = 0.139; p <0.05); communicating that organizational change affects organizational change (r = 0.256; p <0.05) and training affects organizational change (r = 0.212; p <0.05). Overall, the variables communicating change and training for change had the strongest influence on organizational change and overall the variables contributed 78.2% to organizational change (R square adjusted 0.782; p <0.05). Thus, factors communicating the importance, urgency, meaning and benefits of organizational change are the most important factors to be socialized and understood by organizational members. An understanding of the essence of change will encourage positive perceptions and attitudes towards support for organizational change"

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi komitmen di kalangan anggota reserse yang bertugas di Dit. Reskrim Umum Polda Metro Jaya. Selain meniliti hubungan, penelitian ini juga secara spesifik menguji faktor-faktor yang diduga mempunyai pengaruh terhadap pembentukan komitmen. Penelitian ini didasarkan pada literatur teori-teori komitmen dan didorong oleh penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Desain penelitian ini dirancang untuk dapat memberi penjelasan sebanyak-banyaknya berdasarkan eksplorasi data melalui survey, Pengumpulan data dilakukan di Dit. Reskrim Umum Polda Metro Jaya dengan sampel sebanyak 102 orang.Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat tingkat komitmen yang cukup tinggi di kalangan anggota reserse di Dit. Reskrim Umum Polda Metro Jaya. Hasil ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan.temuan Beck dan Wilson (1995) dengan sampel petugas kepolisian Australia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiric factor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengelompokan anggota POLRI dengan mengadakan penelitian lapangan untuk menemukan kebenaran obyektif dari fakta yang hendak diteliti. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bachtiar (1988) bahwa upaya perbaikan kepolisian dapat dilakukan atas dasar pengetahuan ilmiah tentang kenyataan-kenyataan yang bersangkutan dan tidak hanya atas dasar pengalaman pribadi yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang bersangkutan. Perubahan dalam dimensi kultural secara langsung berkaitan dengan program pembangunan sumber daya manusia Polri yang diarahkan pada peningkatan profesionalisme dan kemandirian Polri. Kondisi tersebut menuntut dilakukannya pengkajian, analisis dan penelitian yang lebih mendalam guna mengarahkan perubahan sesuai yang diharapkan yaitu tampilnya polisi yang professional. Dalam kaitan tersebut, maka penelitian mengenai pengelompokan dalam Polri memiliki relevansi yang cukuo kuat khususnya dalam rangka menemukan bukti empirus dan obyektif atas fakta mengenai kecenderungan pengelompokan serta konsekuensinya bagi pengembangan organisasi Polri."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiric factor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengelompokan anggota POLRI dengan mengadakan penelitian lapangan untuk menemukan kebenaran obyektif dari fakta yang hendak diteliti. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bachtiar (1988) bahwa upaya perbaikan kepolisian dapat dilakukan atas dasar pengetahuan ilmiah tentang kenyataan-kenyataan yang bersangkutan dan tidak hanya atas dasar pengalaman pribadi yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang bersangkutan. Perubahan dalam dimensi kultural secara langsung berkaitan dengan program pembangunan sumber daya manusia Polri yang diarahkan pada peningkatan profesionalisme dan kemandirian Polri. Kondisi tersebut menuntut dilakukannya pengkajian, analisis dan penelitian yang lebih mendalam guna mengarahkan perubahan sesuai yang diharapkan yaitu tampilnya polisi yang professional. Dalam kaitan tersebut, maka penelitian mengenai pengelompokan dalam Polri memiliki relevansi yang cukuo kuat khususnya dalam rangka menemukan bukti empirus dan obyektif atas fakta mengenai kecenderungan pengelompokan serta konsekuensinya bagi pengembangan organisasi Polri."

"Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992, tugas Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri adalah menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dan jalannya Pemerintahan Daerah. Secara operasional penyelenggaraan pengawasan tersebut mencakup semua IPOLEKSOSBUD di Daerah Tingkat I dan II ditambah sepuluh komponen di lingkungan Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri.Secara umum ada dua faktor yang dapat mempengaruhi organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuannya yaitu secara internal dan eksternal. Dalam tesis ini penelitiannya lebih difokuskan dari faktor internal, organisasi Itjen Depdagri, khususnya menyangkut koordinasi, sumberdaya manusia (Skills) dan kepemimpinan dengan tujuan agar lebih mudah menyusun instrumen penelitian dan pembatasan masalah yang relevan.Untuk mengamati bagaimana efektivitas pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dilakukan, digunakaui metode penelitian korelasional (Corelational Research), yang penelitiannya dilakukan terhadap 60 responder terdiri dari empat strata : Strata I eselon II, Strata II eselon III, Strata 111 eselon IV Strata IV non eselon.Berdasarkan hasil penelitian dengan perhitungan rumus Chi kuadrat (X2) disimpulkan, ketiga subvariabel bebas yaitu : Koordinasi, Sumberdaya manusia dan Kepemimpinan, secara faktual tidak mempunyai- korelasi (hubungan) dengan efektivitas pengawasan, atau sangat kurang signifikan.Sesuai dengan identifikasi permasalahannya, maka disarankan ketiga sub variabel diatas dapat diperbaiki, yaitu :1. Untuk aspek koordinasi perlu dilakukan : a. Penyusunan jadwal pemeriksaan setelah PKPT ditentukan. b. Mengkaji ulang sistem tindak lanjut. Melakukan konfirmasi atas obyek yang diperiksa. c. Temuan disajikan dengan data yang faktual, sehingga mudah di tindak lanj uti sesuai rekomendasi.2. Untuk aspek Sumberdaya Manusia perlu dilakukan :a. Temu Wicara dengan Badan Diktat Depdagri, BPKP dan BPK guna pengikatanl kualitas Pengawasan,b. Penugasan lebih difokuskan berdasarkan disiplin ilmu dan pengalaman.3. Untuk aspek Kepemimpinan perlu dilakukan:a. Evaluasi LHP, menerapkan standar audit.b. Pemberian motivasi kepada pengawas meningkatkan daya saing (Competitiveness) serta menerapkan reward dan punishmen."

"Era globalisasi ditandai dengan adanya pertumbuhan perekonomian dunia yang tanpa batas, perubahan politik yang radikal dan inovasi teknologi yang tinggi. Bagi aparat pemerintah, sebagai pelaksana pemerintahan dan penggerak roda pembangunan maka ketiga hal tersebut perlu diantisipasi agar pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan sesuai yang digariskan dalam GBHN. Salah satu bentuk antisipasi di bidang kepegawaian adalah dengan meningkatkan kualitas aparat yang handal, profesional dan berdaya guna serta berhasil guna. Dalam upaya mendapatkan aparat tersebut, dari sekian banyak segi yang menentukan, salah satunya adalah segi perencanaan SDM. Namun demikian, di Jajaran Setjen Depdagri masih terdapat permasalahan, yaitu dalam penempatan pegawai baru. Di mana sering terjadi penolakan oleh unit-unit organisasi di lingkungan Depdagri, akibatnya pegawai baru tersebut dipaksakan penempatannya pada organisasi lain yang dapat menampung. Selain itu dalam penentuan kualifikasi pendidikan, masih terjadi ketidaksesuaian. Atas dasar permasalahan tersebut maka yang menjadi permasalahan adalah faktor-faktor apa saja. yang berpengaruh terhadap kualitas aparat perencanaan SDM. Hasil penelitian dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas perencanaan SDM di lingkungan Setjen Depdagri dari aspek organisasi adalah forrrursi, jumlah personel, dan keterkaitan antar bagian, gaji, perumahan dan transportasi, metode dan prosedur kerja (waktu kerja, sumber informasi/data dan penanganan data), hubungan atasan dan bawahan serta perangkat pendukung. Dari aspek individu adalah pendidikan, ketranipilan, motivasi, loyalitas, kepatuhan, kreativitas, dan pengalaman perencanaan. Sedangkan dari aspek lingkungan adalah kondisi pasar tenaga kerja yang meliputi kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Berdasarkan temuan tersebut maka diupayakan peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan kualitas SDM perencana. Selain itu, dapat diambil kebijaksanaan strategis yang didasarkan pada misi yang jelas pada tiap aktivitas. Dengan demikian maka perencanaan SDM perlu dijalankan dengan menggunakan prosedur manajemen modern. Karena kesalahan perencanaan SDM ini akan berakibat pemborosan dan terhambatnya jalan pemerintahan akibat ditangani oleh personel yang tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Hal lain yang perlu ditinjau keinbali adalah keberadaan legalitas kepegawaian yang mengatur manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintahan, terutama di lingkungan Setjen Depdagri."