Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama ini Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) sebagai Unit Pelaksana Teknis penyelenggara pendidikan dan pelatihan (diklat) pada Depanemen Kesehatan baik biaya operasionalnya maupun sebagian pengelolaan sumber daya manusianya dikelola oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan- Dengan dilaksanakannya Undang- undang no.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah maka bapelkes diserahkan kepada daerah propinsi, sehingga peran maupun tanggung jawabnya menjadi semakin besar. Dengan besamya tangung jawab dan peran maka diperlukan suatu struktur organisasi bapelkes yang dapat mengakomodasi perubahan tersebut.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh garnbaran tentang struktur organisasi Bapelkes Padang dalam rangka menghadapi desentralisasi dibidang diklat. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif Informannya adalah pejabat struktural bapelkes, kelompok widyaiswara, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumbar, Kepala Dildat Propinsi Sumbar . Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan panel ahli.Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi yang ada masih kurang efektif, Visi dan Misi yang ada masih perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan tuntutan pembahan Walaupun belum tersosialisasi dengan baik dan tugas pokok & fimgsi bapelkes yang ada belum sernua nya dapat dilaksanakan. Kesimpulan secara umum adalah bahwa perlu dxbentuk struktur organisasi baru yang dapat mengakomodasi umtutan perubahan yaitu dipimpin oleh seorang kepala, dibantu oleh tiga pejabat strukutural yang benanggung jawab dalam pengendalian mutu, pemasaran dan perencanaan dan operasional dan administrasi serla tenaga iimgsional yaitu widyaiswara. Juga perlu sosilisasi yang lebih intensif tentang visi dan misi bapelkes. Juga masih perlu adanya pemerataan tugas.

---

For many years, the center of health training as technical operational unit was managed by Centre of Education & Training Health Personal including the human resources ang finances development. In the era of the decentralization, all ofthe center govemment responsibilities would delivery to provincies level included the center of helath training. The center of health training who responsible for the human resources development in provincies level should be develop their organization to accommodated the demands of changes.This study aims to design the organizational structure of the health Training in Padang facing the implementation of desentralization Qualitative methods was used in this study compising 10 people as a total informans. The data collection to done by secondary data, indepth interview and focus group disscution.The results are in-efective the organizational structure, the vision dan mission anrelevant should be corrected, and sosialization not yet spreaded and the job dan functions not yet optimal. Generally, the conclusion was needed restructuring organization which accommodate the demand of changes. The new organization structure is leaded by head of center of health training with 3 structural staff and functional staffs. Sosialization of the vision dan mission ang optimalization of job discription."

"Banyaknya gizi buruk merupakan ancaman yang serius yang akan berdampak pada kualitas somber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Kejadian ini merupakan dampak dari krisis ekonomi berkepanjangan yang terjadi sejak bulan Juli tahun 1997. Sektor Kesehatan yaitu Dinas Kesehatan sebagai pengelola program gizi ingin menurunkan jumlah gizi buruk yang ada di kota Cirebon.Pada era Otonomi Daerah Dinas Kesehatan mengharapkan agar semua pihak yang terkait untuk mendukung dan berperan bagaimana caranya mengatasi hal tersebut. Jadi bentuk dukungan dalam wujud realisasi anggaran untuk pembangunan somber daya manusia seperti program gizi agar mendapat porsi yang optimal dan realistis.Bentuk dukungan juga diharapkan dari Suprasistem (Pemerintah Daerah, Bappeda, Komisi E DPRD) serta Infrasistem yaitu Puskesmas untuk berperan dalam membantu Dinas Kesehatan mendapatkan porsi anggarannya dari DAU sehingga status gizi balita Kota Cirebon meningkat. Juga peran yang bagaimana dari Dinas Kesehatan sendiri agar jumlah anggaran untuk program gizi terealisasi secara optimal.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari wawancara mendalam, pencarian data yang terdokumentasi dan observasi yang mencakup 20 orang informan adalah merupakan kelompok Suprasistem dan Infrasistem Kota Cirebon, yang merupakan pejabat struktural di instansi yang terkait dan terlibat dalam program perbaikan dan peningkatan status gizi balita. Dari hasil penelitian dapat diketahui mekanisme alur anggaran baik sebelum maupun pada era Otonomi Daerah. Juga dapat diketahui peran dari masing-masing sektor baik, dari Suprasistem maupun Infrasistem dalam mendukung Program Perbaikan dan Peningkatan Status Gizi Kota Cierbon. Ternyata dari elemen yang dianalisis sebagian besar sudah mendukung Program Gizi, tetapi masih perlu peningkatan dukungan dan kerjasama yang terkoordinir baik antara Suprasistem dan Infrasistem, dan masih perlu peningkatan yang efektif dari Dinas Kesehatan dalam mensosiatisasi dan mengadvokasi Program Perbaikan dan Peningkatan Status Gizi balita, melalui pertemuan secara berkala maupun dalam pertemuan-pertemuan informal, sehingga koordinasi antar sektor yang terkait mencapai hasil yang optimal dan efektif. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah bidang kesehatan masih ditemukan kendala terutama dalam jumlah alokasi anggaran untuk sekctor kesehatan khususnya Program Perbaikan Gizi. Tetapi dengan saran-saran dari Suprasistem maupun Infrasistem maim persoalan gizi buruk dapat diatasi dengan meningkatkan keterbukaan antar sekior terkait dalam pembuatan perencanaan program pembangunan di era Otonomi Daerah, kewenangan Daerah Propinsi, Kabupaten I Kota sebagai wilayah administrasi bidang kesehatan di mana salah satunya adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

---

The large number of malnutrition is a serious threat that will affect the quality of human resources in the future. This event arises as the effect of monetary crisis that ,happen for along time since July 1997.Health sector is that local health official who manages the nutrition program has a desire to decrease the number of malnutrition in Cirebon City.At decentralization era Local Health Official expects all the interrelated sectors to support and will take hold of role to think how to solve this problem. So, the support is in the form of real budget for the development of human resources such as nutrition program would get optimum proportion and realty. That support is also expected from the Suprasystem (Local Government, Agency for Regional Development, E Commission of The House of Representatives at Regional) and infrasystem is that Community Health Center to take part to in assist The Local Health Official to get it's budget from General Allocation Budget, so the nutrition state of children under five in Cirebon City would be increased. So, what kind of role The Local Health Official to get the Optimum budget for nutrition program? This observation is a case study using quality approach. Data was got from in-depth interview, documentation data, and observation involves 20 informants including Suprasystem and Infrasystem group in Cirebon City, who are in the Structural staffs in related instances and take part to the improvement of nutrition for children under five.From the result of the observation will be know the mechanism of channel budget before and after decentralization era. It can also be blown the role of each sector, Suprasystem and Infrasystem in supporting the rehabilitation and the improvement of nutrition for children under five in Cirebon. The fact is that from the important component analyzed, almost the most part has supported the process, but they still need improvement of supporting and good cooperation between Suprasystem and Infrasystem. Moreover, The Local Health Official has to be more active to socialize the program through formal and informal meeting and to facilitate the coordination between the interrelated sectors to get effective result. In the practice of decentralization especially in the case of Health, it still found obstacles specially the allocation of the budget for the Local Health Official mainly for the nutrition rehabilitation program. But according to the advice of Suprasystem and Infrasystem, the problem of malnutrition can be solved by increasing the opening between the interrelated sectors in making the planning for the development program in accordance to the rule related to the decentralization and the wisdom of each Province, Region 1 City as the administration area in the case of health in which one of them is that Nutrition and Food Cautious System."

"Seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) merupakan periode fundamental dalam kehidupan manusia karena pada masa ini anak berkembang dengan sangat pesat dan tidak bisa diulang lagi. Kekurangan nutrisi pada 1000 HPK dapat menyebabkan stunting. Stunting memiliki dampak pada mutu sumberdaya manusia. Di masa depan anak yang stunting akan kesusahan dalam belajar, kualitas kerja rendah dan rentan terhadap penyakiit tidak menular. Untuk mengatasi masalah stunting pemerintah Indonesia meluncurkan strategi nasional penurunan stunting terintegrasi. Salah satu intervensi yang dilakukan adalah intervensi gizi spesifik. Intervensi ini dilakukan untuk mengatasi penyebab langsung stunting berupa kekurangan gizi dan masalah kesehatan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pada implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik di Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn 1975 dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian dilakukan secara kualitatif, melalui wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Lokasi penelitian di Kabupaten Padang Lawas. Hasil penelitian adalah pada variabel ukuran dan tujuan kebijakan sudah ditemukan ada ada perbup dan indikator gizi sebagai dasar dan ukuran kebijakan. variabel kinerja implementasi kebijakan ditemukan prevalensi stunting masih diatas target indikator dan sebagian besar capaian kinerja gizi sudah tercapai. Variabel sumber daya masih terkendala dengan fasilitas yang masih kurang lengkap dan insentif khusus yang belum ada. Variabel karakteristik lembaga belum ada SOP khusus namun sudah ada SOP pelayan terkait intervensi gizi di puskesmas, fragmentasi yang baik namun SDM masih kurang. Variabel komunikasi, sosialisasi kebijakan sudah dilakukan dengan jelas dan konsisten disampaikan. Variabel disposisi pelaksana kebijakan sudah baik. Dan variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik cukup baik. Hal yang menghambat kebijakan adalah variabel sumberdaya; kinerja kebijakan; sumber daya manusia; dan lingkungan ekonomi sedangkan yang mendukung kebijakan ini adalah variabel disposisi pelaksana; komunikasi organisasi dan dukungan ekonomi, sosial dan politik.

---

The first thousand days of life is a fundamental period in human life because during this period children develop very rapidly and it’s cannot be repeated. Nutritional deficiencies at 1000 days causes stunting. Stunting has an impact on human resources. In the future, children who are stunted will have difficulty in learning, have low work quality and are prone to non-communicable diseases. To solve the stunting problem, the Indonesian government launched an integrated national strategy for reducing stunting. One of the interventions that is carried out is nutrition-specific interventions. This intervention was carried out to address the direct causes of stunting in the form of malnutrition and other health problems. This study aims to analyze the implementation of specific nutrition intervention policies in Padang Lawas Regency using the theory of Van Meter and Van Horn 1975 with standards and objectives variabel, resources, characteristics of the implementing agencies, interorganizational communication, disposition of implementor, and the economic, social, and politics condition that affect the performance of policy implementation. The research was conducted qualitatively, through in-depth interviews and documents review. The result of this research is that the variable standar and objectives have found that there are regulations and indicators of nutrition-specific as standar and objectives. In the variable of policy performance, the

prevalence of stunting was still above the target indicator and most of the nutritionspecific performance had been achieved. Resource variables are still constrained by incomplete facilities and missing special incentives. The implementing agency variable. There is no specific SOP, but puskesmas is already has SOP’s health service, fragmentation is good but human resources are still lacking. Communication variables, policy socialization have been carried out clearly and consistently delivered. The disposition variable of the policy implementer is good. And the economic, social and political environment variables are quite good. The conclusion of this research is that the implementation of the policy is going quite well."

"Berdasarkan Keputusan Dirjen Binkesmas No. 590/BM/DJ/Info/V/96 diharapkan Puskesmas dapat meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal informasi SP2TP. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran tingkat pemanfaatan SP2TP dalam menunjang manajemen Puskesmas di Kota Padang Tahun 2000. yang dititik beratkan dari sisi pengguna dan ketersediaan data dalam menunjang manajemen Puskesmas serta faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan SP2TP, yaitu faktor pengetahuan, persepsi, kebiasaan menggunakan data dalam bekerja, kebutuhan informasi, ketersediaan informasi umum, ketersediaan informasi program, proses pengolahan data SP2TP. Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang (cross sectional) dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Responden dan informan penelitian ini adalah para penanggung jawab program, dan kepala Puskesmas terpilih. Analisis data dilakukan dengan uji chi square dan analisis multivanat regresi logistik, sedangkan analisis secara kualitatif dilakukan dengan analisis isi. Dari hasil pengolahan data diperoleh informasi bahwa pemanfaatan SP2TP untuk menunjang manajemen Puskesmas adalah sebesar 2,6 %. Dari 7 (tujuh) varibel yang dipelajari terdapat hanya 3 (tiga) variabel yang mempunyai hubungan secara bermakna terhadap pemanfaatan SP2TP. Ketiga variabel tersebut adalah pengetahuan petugas tentang data yang terkandung dalam SP2TP, kebutuhan infonnasi SP2TP dan ketersediaan informasi program di dalam SP2TP. Disimpulkan bahwa pemanfaatan SP2TP dalam menunjang manajemen Puskesmasberhubungan erat dengan faktor pengetahuan petugas, faktor kebutuhan informasi dan faktor ketersediaan informasi program di dalam SP2TP itu sendiri. Dalam upaya meningkatkan pemanfaatan informasi SP2TP oleh Puskesmas, perlu kiranya memperhatikan ketiga faktor tersebut. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang timbul di dalam pemanfaatan SP2TP adalah mengadakan 1). Pelatihan petugas Puskesmas, 2). Meningkatkan kualitas pembinaan (supervisi), 3). Melakukan kordinasi untuk mengadakan perbaikan terhadap item SP2TP agar datanya sesuai dengan kebutuhan program dan 4) Menyebarluaskan hasil pemantauan dan evaluasi kepada lintas program maupun lintas sektoral pada pertemuan-pertemuan secara berkala.

---

Based on letter of the director general of community health No. 590/BM/DJ/Info/V/96 intend the utilization the SP2TP for strengthening the quality of management effectively and efficiency at the health center level. The purpose of this research is to obtain information regarding the performance utility of SP2TP to provide support for the management process at the health center level in municipality in the year 2000, which be focused of user side and availability of data to provide support for strengthening the management process at the health center level, and factors related with the utilization of SP2TP. The factors are Knowledge, Perception, Habitual to use data in working, Needs of information, Availability of general information, Availability in program information, and the Processing of data.

This research used the cross sectional design, to identify the relationship between variables with transitory measurement, which quantitative and qualitative approach. Sample population and informant of this research are staff which responsibility of program, the chief of the health center, namely 114 workers. Test of statistic is chi square and logistic regression of multivariate, meanwhile qualitative data is analyzed with content analysis.

The result of this research shows that the utilization of SP2TP to provide support the management process at the health center level is 2, 6%. There are 7 variables studied, three variables have related significantly with the utilization of SP2TP, they are Knowledge about SP2TP, Need of information on SP2TP and availability of program information in the SP2TP.

It is concluded that the utilization of SP2TP to provide support the management process at health center level have relationship with knowledge, need information and availability of program information in the SP2TP. The effort of the utilization of SP2TP for strengthening the management process at the health center level, we should have to consider three factors which have been mentioned above.

To overcome these problems, makes recommended 1) Training of the health center worker about the management process, 2) Strengthening the quality of supervision, 3). Coordination meetings are held between those responsible for SP2TP, programmer and other health decision maker for improvement of SP2TP. 4) Dissemination of monitoring and evaluation involved unit be held in periodic meeting."

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan bagaimana pemerintah daerah dapat menghambat perkembangan ritel berjaringan di Kota Padang. Pemerintah daerah yang pada era desentralisasi ekonomi diasumsikan akan mendorong keterbukaan terhadap investasi, dalam kasus Padang justru menggunakan instrumen kewenangannya untuk menghambat masuknya ritel berjaringan. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjawab permasalahan tersebut dengan menggali data primer dan dilengkapi dengan data publikasi. Dengan menganalisis melalui mekanisme barrier to entry, penelitian ini menemukan bahwa pemerintah daerah menghambat masuknya ritel berjaringan dalam rangka mencegah kompetisi dengan peritel lokal melalui beberapa faktor utama. Penelitian ini melihat ada tiga faktor yang menjadi hambatan bagi masuknya ritel berjaringan di Kota Padang, yaitu: intervensi pemerintah dalam industri ritel, kebijakan pemerintah yang diterapkan sebagai kriteria masuk pasar dan hambatan birokratis yang menyebabkan terjadinya penundaan lisensi.

---

ABSTRACT

AbstractThis study explains how local government can hamper the development of retail network in Padang City. In the case of Padang, the local government in the era of economic decentralization is assumed to encourage openness to investment, instead of using the instrument of authority to block the entry of retail network. The author uses a qualitative descriptive method to answer the problem by digging primary data and supplemented by published data. By analyzing through a barrier to entry mechanism, this study found that local governments inhibit the entry of retail network in order to prevent competition with local retailers through several key factors. This study argues that there are three main factors that hamper the entry of retail network in Padang City government intervention in the retail industry, government policy is applied as market entry criteria and bureaucratic barrier that cause licensing delays. "

"Latar belakang penelitian ini adalah adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam bidang Kesehatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dikemas dalam Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan (PUG-BK) berdasarkan surat edaran Menteri Kesehatan nomor HK.00.SJ.SK.1.1712 tahun 2002 tentang Tim PUG-BK di Departemen Kesehatan. Untuk mengakselerasi pembangunan gender di Indonesia surat edaran ini diperkuat dengan diterbitkannya SK Menkes nomor 423/Menkes/SK/V/2008 tentang Pusat Pelatihan Gender Bidang Kesehatan (PPG- BK) di Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Cilandak. Untuk itu PPG-BK perlu konsep dan perencanaan strategis untak melakukan pelayanan dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang responsif gender. Untuk dapat menyusun rencana strategik dilakukan penelitian operasional dengan analisa kualitatif. Informasi yang diperoleh pada penelitian ini berdasarkan analisis Iingkungan eksternal dan internal yang berkaitan dengan PPG-BK yang didapat dari pihak-pihak yang terkait dan berwenang melalui tehnik wawancara mendalam, kelompok diskusi terarah (FGD), dan telaahan dokumen. Penyusunan perencanaan strategis PPG-BK dilakuan dalam tiga tahap yaitu tahap 1 : Input Stage, tahap 2 : Marching Stage, dan tahap 3 : Decision Stage yang menghasilkan altematif-alternatif strategi yang bisa digunakan untuk pengembangan PPG-BK. Berdasarkan tiga tahap analisis tersebut, maka prioritas strategi yang tepat dan cocok untuk PPG-BK adalah strategi intensif dan strategi integratif dengan tiga strategi utamanya adalah mengembangkan kelembagaan PPG-BK dalam struktur Departemen Kesehatan, mengembangkan kapasitas dan kompetensi SDM PPG-BK dan mengembangkan jejaring kelembagaan PPG-BK pada tingkat nasional dan internasional. Kesimpulan penelitian ini adalah perlunya upaya-upaya untuk mewujudkan penguatan kelembagaan PPG-BK dalam struktur Departemen Kesehatan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan gender yaitu penguatan kelembagaan PUG di berbagai bidang pembangunan termasuk sektor kesehatan.

---

The background of this research is the President Instruction No. 9 year 2000 about the gender mainstreaming in the national development. At the health sector, gender mainstreaming created by the gender mainstreaming based on Health Minister circular letter No. HK.00.SJ.SK.1.1712 year 2002 about Health Gender Mainstreaming Team at the Health Department.

For accelerating gender development in Indonesia this circular supported by decision letter of Health Minister no. 423/Menkes/SK/V/2008 about Gender Health Training Center at Cilandak Health Training Center. Therefore Gender Health Training Center need a concept and strategic planning for servicing in education and training that responsive gender.

In order to be able to arrange the strategic planning done operational research by qualitative analysis. The information gotten in this research based on the external and internal circle analysis related with Gender Health Training Center gotten from the related and competence parties by deeply interview technique, focus group discussion, and document research.

The arranging of strategic planning Gender Health Training Center done by three stages, 1st stage is input Stage, 2nd stage is Matching Stage, and 3rd stage is Decision Stage that produce altematives strategy can be used for developing Gender Health Training Center. Base on these three stages analysis, so that priority tix strategy for Gender Health Training Center are intensive strategy and integrative strategy with three main strategic are to develop PPG-BK into structure of Health Department organization, to develop the capacity and competency of man resource in PPG-BK, and to develop networking of PPG-BK in national and international circumstances.

The conclusion of this research is that PPG-BK needs effort to make this organitation as part of structure of Health Department organization related with the direction of gender national development."

"Tingginya kunjungan pasien bayar karcis pada Balai Pengobatan Anak yang mencapai 8.744 kunjungan pada tahun 2001 merupakan peluang bagi Puskesmas Selabatu untuk meningkatkan pendapatan fungsionalnya melalui penyesuaian tarif, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan pada BP Anak. Akan tetapi karena program kesehatan anak merupakan program yang mempunyai kontribusi terhadap tinggi rendahnya derajat kesehatan masyarakat, maka besarnya tarif yang akan diberlakukan harus berdasarkan pada besarnya biaya satuan pelayanan serta mempertimbangkan tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Sedangkan permasalahan yang dihadapi untuk penyesuaian tarif tersebut adalah belum adanya informasi yang tepat tentang besarnya biaya satuan pelayanan khususnya pada Balai Pengobatan Anak, serta tingkat kemampuan dan kemauan membayar dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Maka tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis tarif pelayanan pada Balai Pengobatan Anak serta mengukur tingkat kemampuan dan kemauan membayar dari masyarakat sehingga di peroleh informasi yang tepat utuk penyesuaian tarif yang rasional.Penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif dengan rancangan cross sectional. Pengumpulan data biaya BP Anak dengan menggunakan data sekunder, sedangkan untuk data ATP/WTP masyarakat menggunakan data primer yang didapat dari wawancara langsung dengan rumah tangga terpilih. Perhitungan biaya satuan pelayanan didapatkan dari analisis biaya dengan metode double distribution. Kemudian untuk analisis tarif dikembangkan melalui simulasi tarif dengan menggunakan kurva ATP untuk memperkirakan besarnya penurunan utilisasi bila tarif dinaikkan.Hasil penelitian menunjnkkan bahwa biaya satuan aktual dengan investasi sebesar Rp. 4.442, biaya satuan tanpa investasi Rp.4.019, serta biaya satuan tanpa investasi dan gaji Rp. 2.559, dengan Cost Recovery Rate sebesar 24,68 %. Sedangkan biaya satuan normative sebesar Rp. 4.459 .Kenaikan tarif dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat, yang direkomendasikan pada BP Anak adalah untuk pemeriksaan oleh Dokter umum sebesar Rp 4.500,- dengan konsekuensi masyarakat tersingkir dari pelayanan sebesar 3 %. Sedangkan tarif untuk pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Anak adalah Rp 4.500,- ke atas dengan catatan untuk jasa medisnya dilakukan perhitungan kembali .Dengan hasil tersebut disarankan bagi Puskesmas untuk mengusulkan kenaikan tarif kepada pengambil keputusan secara bertahap, dan untuk pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Anak dibuka pada hari - hari tertentu, sedangkan untuk masyarakat yang tidak mampu diupayakan dengan pemberian kartu sehat.

---

The high patient visit who reaches 8.744 in 2001 that paid by the ticket for the Children Medicine Hall of the opportunity income through the cost level, by aim to branch up the service quality to the community, specially the medicine service to the children.

But the healthy program for the children showed the program that had the contribution for the high and low grade of the healthy community, so it's the big level that will be done must be base on the big maintenance the multi service of participant to consider the ability level and willingness to pay to the healthy service . While a problem which is stood before for the cost adaptation that is : it's not available the information which is exact about the big one of multi service, specially for the Children Medicine Hall, also the ability level and willingness to pay for community to the healthy service. So the public aim from research to analysis the cost of maintenance of the Children Medicine Hall so the ability level and willingness to pay from community so far as it's gained the information to get the exact to the rational cost adoption.

This research showed the descriptive by the cross sectional design. The data collection only the Children Medicine Hall by using the secondary data, while for ATP/WTP community data uses the primer data that was gained from the direct interview with the selected house hold. The multi cost amount of service was obtained from the cost analysis by double distribution method, and then the cost analysis was branched up through the cost simulation by using curve ATP to think the big run down utilization if the cost was gotten an rise.

The result research showed that the multi actual cost with the big infestation as much as Rp 4.442,- , the multi maintenance without infestation as much as Rp 4.019; also the multi cost out of infestation and salary as much as Rp 2.559,- by the cost recovery rate as much as 24,68 % , while the multi normative cost as much as Rp 4.459,

The cost rise with consideration the ability level and willingness to pay the community that was recommended for the Children Medicine Hall was for checking up by the public doctor as much as Rp 4.500 ,- with consequence the community to get isolated from service as much as 3 % . While the cost for checking up by the specialist doctor as much as over of Rp 4.500,- with notice for the doctor incentive by doing the recounting.

By the result was suggested for Public Health Centre to propose the cost rise up taking a decision in every phase, and to check up by the specialist doctor of children in the certain days was opened in exact days, while the community was not able to be effort by giving the healthy card."

"Perencanaan dan pengadaan obat yang cermat, tepat dan berkelanjutan sangat diperlukan dalam rangka penyediaan kebutuhan obat di Kabupaten Padang Pariaman. Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 jumlah ketersediaan dana kebutuhan obat cenderung menurun, terutama dari sumber APED Kabupaten. Selama ini belum dilakukan analisis terhadap kinerja perencanaan dan pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman secara terpadu dan kamprehensif. Untuk itu dirasa perlu melakukan analisis terhadap kinerja perencanaan dan pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dari bulan Pebruari sampai dengan Maret 2006 yang bertujuan untuk mengetahui kinerja perencanaan dan pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman di tahun 2004 dengan memakai pendekatan Balanced Scorecard yaitu menggunakan empat perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan, Proses Bisnis Internal, Pelanggan dan Finansial. Janis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis, dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak terkait dan pemberian kuesioner serta penelusuran dokumen.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada kinerja pembelajaran dan pertumbuhan kemampuan dan komitmen anggota tim masih kurang sehingga mengakibatkan menurunnya kinerja proses bisnis internal, yaitu kualitas pelayanan kepada Puskesmas menjadi rendah. Pada kinerja pelanggan tingkat kepuasan yang diperoleh Puskesmas dalam rangka perencanaan, pengadaan dan pendistribusian obat rendah yaitu pada tingkat kepuasan 80% hanya 25,2 % yang puas terhadap pelayanan. Tingkat kepuasan terendah ditemui pada dimensi keandalan (reliability) yaitu 68,50% dan responsiveness (daya tanggap) yaitu 69,31% dan tertinggi pada tangibles dan assurance yaitu masing-masing 77,69% dan 76,24%. Untuk kinerja finansial dana yang diperoleh khusus dari APBD Kabupaten belum sesuai dengan kebutuhan obat.Untuk itu disarankan kepada Tim Perencanaan dan Pengadaan Obat Kabupaten agar meningkatkan kualitas pelayanan kepada Puskesmas, penggunaan metode konsumsi untuk perhitungan kebutuhan obat dengan memanfaatkan data yang ada secara benar, meningkatkan hubungan kerjasama lintas program dan melakukan advokasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan khususnya untuk penyediaan obat-obatan kepada Panitia Anggaran (Eksekutif dan Legislatil) dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan dana obat.

---

Accurate, precise and continuous drugs planning and procurement needed in supplying of drugs requirement in Padang Pariaman Regency. Since 2000 until 2004 fund of drugs needs availability relatively decreasing, especially from Regency APBD source. Recently not yet done analysis toward drugs planning and procurement in Health Agency of Padang Pariaman Regency with comprehensively and inwrought. Therefore, analysis toward drugs requirement and procurement performance in Health Agency of Padang Pariaman Regency needed.

Research done in Health Agency of Padang Pariaman Regency from February to March 2006 that aimed to find the drugs planning and procurement performance in Health Agency of Padang Pariaman Regency in the year 2004 using Balanced Scorecard approach, which is four perspective, Learning and Growth, Internal Business Process, Costumer and Financial. Research done is analysis of descriptive research, using indepht interview with related party and questioner and document study.

From research result got conclusion that performance of team member ability and commitment still lack with the result of performance decrease in Internal Business Process, which is service quality to Health Centre become low. On Costumer performance satisfy rate that got from Health Centre in order to drugs planning, procurement and distribution is very low that is satisfying rate of 80% there's only 25,2% that satisfied with service. The lowest satisfy found in reliability that is 68,50% and responsiveness dimension that is 69,31% and the highest in tangibles and assurance dimension that is each 77,69% dan 76,24%. For Financial performance the fund especially from APBD Regency source not yet suitable with drug needs.

Therefore, suggestion for Regency Drugs Planning and Procurement Team is improving service quality to Health Centre, using the method with make use of data correctly, and increase cross sector cooperation relation in order to give advocate effort toward District Government in fulfilling drugs requirement."

"Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengamanatkan setiap orang berhak atas jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019. Sistem pembayaran kepada rumah sakit pada JKN melalui tarif Indonesian-Case Based Groups (INA-CBGs) melalui suatu sistem manajemen klaim dimana setiap kendala bisa menyebabkan tertundanya pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan dan mempengaruhi pendapatan rumah sakit. Kelangsungan keuangan fasilitas kesehatan sangat tergantung dari sistem manajemen klaim yang efektif. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu melakukan pengelolaan keuangan secara baik sehingga pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Salah satu sumber pendapatan jasa layanan BLUD adalah melalui pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Terjadinya pending dalam pembayaran klaim pasien BPJS Kesehatan di RSUD Jati Padang mengakibatkan pendapatan jasa layanan rumah sakit terganggu.Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penyebab pending claims BPJS Kesehatan ditinjau dengan pendekatan sistem yaitu faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), faktor proses, output (pending claims). Penelitian ini merupakan penelitian kualititatif. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan adanya penyebab pending claims yang disebabkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), proses dan output. Salah satu penyebab adalah pengisian resume medis yang tidak sesuai (output), disebabkan karena pengisian resume medis terlambat dan ketidaksesuaian isi resume medis (proses) yang diakibatkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine). Gambaran pending claims (output) di RSUD Jati Padang adalah karena ketidaksesuaian Administrasi Klaim (17.89%), pengisian resume medis (57.51%), ketidaklengkapan berkas penunjang klaim (13.42%), konfirmasi coding diagnosa dan prosedur (8.95%) dan konfirmasi grouping (2.24%). Pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan selalu dilakukan diatas tanggal 5, dengan rata- rata keterlambatan 6.6 hari. Total jumlah berkas klaim BPJS Kesehatan bulan Januari-September 2018 yang disetujui pada tahap 1 adalah sebesar 3759 berkas (92.36%) dengan total tagihan yang disetujui Rp 1.180.532.000 (74.38%). Diperlukan strategi dari manajemen rumah sakit untuk dapat mencegah dan mengurangi pending claims. Salah satunya dengan pemberian remunerasi kepada dokter spesialis, penyusunan Panduan Praktik Klinis dan kelengkapan SOP terkait adminitrasi klaim, adanya monitoring evaluasi berkala mengenai permasalahan proses klaim BPJS.

---

The Indonesian Act No. 40 of 2004 mandates that everyone has the right to social security through the Indonesian National Health Insurance (JKN) in achieving Universal Health Coverage (UHC) in 2019. On JKN, the payment system to hospitals on JKN is set with Indonesian-Case Based Groups (INA- CBGs) tariff, through claim management system where each problem can cause delays in claim payments by National Health Care Security and affect hospital income. The financial sustainability of health facilities is highly dependent on an effective claim management system. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang as a Regional Public Service Agency needs to manage financial management effectively so that health services delivery is well-provided. One of financial source for RSUD Jati Padang is through National Health Care Security claims payment. Every pending claim will be resulted in disrupted hospital revenue.

This research objective was to analyze causes factors of National Health Care Security pending claims using the system approach, which are input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process factors, output (pending claims). This research is a qualitative study. Data is collected with document review and in-depth interviews.

The results showed that there were causes of pending claims caused by input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process and output. One of the causes is improper medical resume filling (output), caused by delay in filling in medical resume and incompatibility of medical resume content (process) and triggered by input factors (Man, Method, Money, Material). The description of pending claims (output) at Jati Padang Hospital is due to discrepancies in claim administration (17.89%), filling in medical resumes (57.51%), incomplete claim support documents (13.42%), confirmation of diagnostic diagnoses and procedures (8.95%) and grouping confirmation (2.24%). National Health Care Security claims are submitted to National Health Care Security verificator pass the 5th, with an average delay of 6.6 days. The total number of National Health Care Security claim files for January-September 2018 approved firstly is 3759 files (92.36%) with the total bills approved at Rp. 1,180,532,000 (74.38%). Strategies are needed from hospital management to be able to prevent and reduce pending claims. One of them is by giving remuneration to specialists, preparation of Clinical Practice Guidelines and SOPs related to claim administration is conducted, hold periodic monitoring evaluations to monitor the claim managemant process."

"Sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan bagi organisasi apapun, oleh karena itu perlu diberdayakan agar lebih produktif. Demikian pula halnya dengan SDM keperawatan yang ada di Puskesmas, karena perawat Puskesmas mempunyai peran yang besar untuk mewujudkan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010. Hal ini dapat dilihat dari tujuan dan fokus intervensi pelayanan keperawatan di Puskesmas. Namun kenyataan tidak demikian, pemberdayaan SDM keperawatan di Puskesmas masih terlihat lambat dan seperti terlupakan bila dibandingkan dengan pemberdayaan SDM di rumah sakit, sehingga hal ini berdampak terhadap mutu pelayanan keperawatan di Puskesmas. Di Kota Padang tahun 1999, didapatkan persentase pencapaian kegiatan perawatan kesehatan masyarakat masih rendah, yaitu 35 %. Hal ini menunjukkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan perawat Puskesmas di Kota Padang belum optimal. Untuk melihat bagaimana mutu pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat Puskesmas, maka perlu dikaji indikator dari mutu tersebut. Pada penelitian ini salah satu indikator yang dikaji adalah produktivitas kerja. Banyak faktor yang berhubungan dengan produktivitas kerja. Ilyas (1999) mengemukakan produktivitas berhubungan dengan faktor lingkungan, faktor personal, faktor organisasi, dan faktor manajemen. Pada penelitian ini, peneliti mengasumsikan bahwa faktor yang berhubungan dengan produktivitas kerja perawat Puskesmas di Kota Padang adalah umur, masa kerja, pelatihan, motivasi, penghargaan, dan kemampuan manajerial pimpinan Puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran produktivitas kerja perawat Puskesmas, dan melihat bagaimana hubungan antara faktor: umur, masa kerja, pelatihan, motivasi, penghargaan, dan kepemimpinan dengan produktivitas kerja perawat Puskesmas di Kota Padang. Desain penelitian menggunakan metode deskriptif korelasional dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel adalah total sampling. Pengambilan sampel secara purposive yaitu seluruh perawat Puskesmas yang bekerja sebagai perawat kesehatan masyarakat baik di dalam maupun di luar gedung. Hasil penelitian menunjukkan 50,7 % perawat Puskesmas di Kota Padang menilai produktivitas kerja mereka dengan kategori rendah. Hasil uji statistik bivariat Chi - Square menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara variabel motivasi (p = 0,005), penghargaan (p= 0,009), dan kepemimpinan (p=0,0001) dengan produktivitas kerja. Sedangkan variabel umur (p= 0,247), masa kerja (p= 0,617 ) dan pelatihan (p= 0,135) tidak berhubungan dengan produktivitas kerja. Selain itu hasil uji regresi logistik didapatkan bahwa kepemimpinan paling berkontribusi terhadap produktivitas kerja perawat Puskesmas di Kota Padang. Merujuk pada hasil penelitian di atas, terlihat lebih dari sebagian perawat yang menilai peran dan keterlibatan mereka dalam memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan masyarakat masih belum optimal. Faktor yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan produktivitas kerja perawat Puskesmas di Kota Padang adalah kemampuan manajerial pimpinan, motivasi perawat, dan penghargaan. Walaupun secara statistik dalam penelitian ini, pelatihan tidak mempengaruhi produktivitas kerja, namun secara substansi pelatihan akan mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, sehingga pelatihan tetap menjadi pertimbangan dalam meningkatkan produktivitas kerja perawat Puskesmas di Kota Padang. Tidak ditemukannya hubungan antara pelatihan dengan produktivitas kerja, kemungkinan disebabkan perawat yang mengikuti pelatihan baru dalam jumlah yang sedikit. Selain itu juga belum adanya evaluasi atau monitoring terhadap efektivitas dari pelatihan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, rekomendasi ditujukan kepada pengelola Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Padang, untuk meningkatkan produktivitas kerja perawat dengan meningkatkan kemampuan manajerial pimpinan Puskesmas melalui pendidikan, atau membuat kebijakan dengan menetapkan kriteria kemampuan manajerial sebagai prasarat utama bagi seorang pimpinan, meningkatkan motivasi melalui pengembangan karir, dan supervisi, merancang sistem penghargaan untuk perawat yang berprestasi secara tepat sesuai dengan kebutuhan atau harapan perawat, serta meningkatkan program pelatihan untuk perawat sesuai kebutuhan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, sehingga diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan metoda yang berbeda, antara lain pengumpulan data dengan tehnik observasi atau wawancara. Selain itu dapat menggunakan alat ukur yang berbeda, seperti yang dikemukakan IIyas (1999) dan Amstrong (1990).

---

Human resource is a main key of success to any organization. They need to be empowered in order to be more productive. Human resource also become the key of success in Puskesmas because of nurses in Puskesmas have the major role to achieve "Indonesia Sehat 2010", as we can see from the purpose and the focus of nursing care in Puskesmas. In reality, human resource in Puskesmas is less empowered than in Hospital, so it affects the quality of nursing care in Puskesmas.

In Kodya Padang, 1999, it was found that the percentage of nursing achievement in Puskesmas is low, around 35 %. It indicates that quality of nursing care which has given by nurses in Puskesmas is not optimal yet. In order to find how the quality of nursing care has given by nurses, we need to assess the work productivity. Many factors relate to productivity. Ilyas (1999) stated that productivity relates to environmental, organizational, personal, and managerial factors. This study assumed that the factors relate to nurses work productivity in Kodya Padang are age, job experience, training, motivation, reward and the managerial capability of the Puskesmas leader.

The purpose of the study was to identify the level of productivity of nurses at Puskesmas; the relationship between: age, work experience, training, motivation, reward, and leadership and the nurses productivity at Puskesmas in Kodya Padang. The design of the study was descriptive analytical through cross sectional approach. A total sampling was utilized purposively. All nurses who work as community health nurses either at Puskesmas or outside Puskesmas participated in the study. The findings demonstrated that 50,7 % nurses evaluated themselves as having low productivity. A bivariate statistical test Chi - Square showed that there are significant relationship between motivation (p = 0,005), reward (p = 0,009) and leadership (p 0,0001) and their work productivities. The variable: age (p = 0,247), work experience (p = 0,617), and training (p = 0,135) did not have relationship with nurses productivity. In addition, a logistic regression test showed that leadership is the most influencing variable to the work productivity of Puskesmas nurses in Padang.

Based on the result of this study, some recommendations were conveyed to the management of Puskesmas and regional office of health in Padang to improve nurses work productivity by providing them with several types of training, designing a reward system for nurses according to their needs or expectation, motivating them through a definite career development and supervision system. Also, by improving managerial skills of Puskesmas leaders through a formal education, continuing education, or developing a policy based on criteria requirements of a leader.

Referred also to the findings from this study, it showed that over a half of nurses feel that their involvement in giving nursing care to individual, family or society is not optimal yet. The factors that considered can improve nurses work productivity in Puskesmas Kodya Padang are leader's managerial, motivation, and reward. Even though statistically, the training has not influenced the work productivity, the substance of training itself may influence the staff work productivity. So, training is still needed to improve nurses work productivity in Puskesmas Kodya Padang. This study could not find the relationship between training and work productivity. It might be happened because there is not evaluation on the effectiveness of the training and the number of nurses who followed training is low.

This study has some limitation, however, it is expected that the future studies will be conducted with different methods and instruments, such as, in collecting the data may use observation or interview technique. Or, use different measurement technique as Ilyas (1999) or Armstrong (1990) suggested."