Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Regulasi yang mengatur tentang pembenian izin apotik adalah Peraturan Menteri Kesehatan N0.244/MenKes/SK/VI 1990 tanggal 28 Mei 1990 tentang ketentuan dan tata cara pembelian izin apotik, yang kemudian diperbaiki lagi dengan Permenkes RI Nomor 22/MenKes/Per/W 1993. Dalam peraturan menteri kesehatan tersebut di atas, lcetentuan tentang jarak apotik satu dengan apotik lainnya dalam radius dan wilayah tertentu dihapuskan. Salah satu akibat dali kebijakan tersebut adalah bertambahnya jumlah apotik dan secara langsung membuat tingginya tingkat persaingan sesama apotik untuk menjaring pelanggan.Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kecenderungan pemilihan apotik oleh pelanggan di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang tahun 2000. Penelitian ini dilakukan dengan memakai metoda kualitatif Pengumpulan data dilakukan dengari wawancara mendalam pada informan yang terdiri dari pelanggan tetap, pelanggan tidak tetap dan pedagang besar farmasi. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa lokasi apotik, kelengkapan produk dan harga merupakan faktor utama yang menjadi pertimbangan pelanggan dalam pemilihan apotik, setelah itu bamlah masalah pelayanan dan fasilitas masuk dalam pertimbangan pelanggan dalam mernilih apotik.Untuk dapat memenangkan persaingan di bisnis apotik, maka harus mampu mengidentiikasi harapan dasar dan harapan tambahan pelanggan yang menjadi segman utama pelanggan. Selanjutnya hams dapat menyediakan produk dan Iayanan yang dapat memenuhi harapan atau kebutuhan dasar dan tambahan , sehingga pelanggan merasa apotik tersebut dapat memberikan nilai yang lebih dibanding pesaing. Akibatnya, tidak saja pelanggan menjadi puas, tetapi juga senang dan menjadi loyal.

---

The regulation arranges the pharmacy licensing is Ministerial of Health Regulation No.244 MenKes/SK/V/1990 dated May 28, 1990 about the rules of pharmacy licensing. Rearranged with Ministerial of Health Regulation No.922 MenKes/ PerlX/1993. In the regulation mentioned above certainty about distance between one and another pharmacy within the radius and certain area is eliminated. One of the result from the policy is the increase of the amount of pharmacy and directly caused high competition among the pharmacies in order to get customers.The aim of this result is to find out the inclination in pharmacy preference by customers in sub district Ciledug, Tangerang City, year 2000. This research is using qualitative method. Data collected by Indepth Interview conversation with regular and irregular customers and large trader of pharmacy. It is seen from this research that phamiacy location, product completeness and price are main factors to be considered by customers in choosing pharmacy. Then service matter and facilities are next factors to be considered.To be the winner in phamtacy business competition, we should be able' to identify customer?s basic hope and furthermore hope that is being our customer?s main segment. Then, we have to provide product and service that fiillill their hope or basic needs. Therefore, the customer feels that the pharmacy is more valuable than the competitor. The result is that the customer will satisly, happy and be loyal."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Efektifitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan. Variabel yang diamati adalah Struktur Organisasi Kecamatan, Kewenangan yang dilimpahkan kepada Kecamatan dan Kualitas Pelayanan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kecamatan.Pemilihan variabel atau faktor dimaksud, didasarkan pemikiran dan pertimbangan, dilihat dari kepentingan Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya, bahwa efektifitas organisasi atau efektifitas pelayanan IMB merupakan tujuan yang harus dicapai oleh Pemeintah Kota khususnya, dalam mewujudkan tertib perijinan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota dan memberikan kepastian hukum dalam membangun bangunan, serta memberikan pelayanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau, cepat dan murah. Dari kepentingan masyarakat, efektifitas pelayanan dicerminkan adanya kepuasan masyarakat menerima pelayanan yang diharapkan. Disadari penulis, bahwa banyak variabel atau faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi atau efektifitas pelayanan, sebagaimana pendapat atau teori yang diungkapkan para ahli, seperti faktor kepemimpinan, kultur, lingkungan, teknologi, motivasi dan lainnya. Akan tetapi, Penulis ingin membatasi pokok bahasan yang difokuskan pada teori yang mendukung dan relevan dengan kondisi nyata dilapangan.Data yang digunakan untuk pembahasan, adalah data yang diperoleh melalui penyebaran angket kepada 196 responden yang terdiri dan masyarakat Kecamatan Ciledug baik yang pernah berhubungan dengan Kecamatan, maupun yang belum pernah berhubungan dengan Kecamatan, serta aparat Kecamatan dan aparat Kota Tangerang. Disamping itu data sekunder diperoleh dari Badan Perencanaan Daerah, Pemerintah Kecamatan dan studi kepustakaan.Metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif Analisis bersifat kualitatif yang dikuantitatifkan, dengan cara setiap pertanyaan dalam angket sesuai dengan variabel yang diamati diberi bobot. Bobot tersebut dijumlahkan dan dibandingkan dengan bobot maksimal dari masing-masing variabel, sehingga persepsi responden dari masing-masing variabel, maupun secara menyuluruh dapat diukur efektifitasnya. Untuk memudahkan perhitungan efektivitas masing-masing variabel yang diamati, ditetapkan bobotnya dengan asumsi, jika bobot efektifitasnya 0%-50% efektifitasnya kurang. Jika bobotnya 51%-75% efektifitasnya cukup. Jika bobot efektifitasnya antara 76%-85% efektifitasnya baik dan jika bobot efektifitasnya 86%-100% efektifitasnya sangat baik.Dari hasil penelitian membuktikan bahwa pelayanan ijin mendirikan bangunan di Kecamatan Ciledug belum memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis terhadap efektifitas pelayanan, dilihat dari variabel struktur organisasi mendapat skor cukup atau 70,89 %, efektifitas pelayanan dilihat dari variabel kewenangan memiliki skor baik atau 84,25 % , dan efektifitas pelayanan dilihat dari kualitas pelayanan memperoleh skor baik atau 84,53 %. Sedangkan efektivitas pelayanan dilihat secara menyeluruh dari gabungan persentase atau skor masing-masing variabel yang diamati menunjukkan skor cukup atau 73,8 %. Dengan hasil skor cukup tersebut membuktikan, bahwa faktor struktur organisasi, kewenangan dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap efektifitas pelayanan ijin mendirikan bangunan di Kecamatan Ciledug, sehingga pelayanan ijin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Kecamatan Ciledug belum baik, atau belum memenuhi harapan dan memuaskan masyarakat.Sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang, diharapkan menetapkan langkah kebijakan untuk melakukan perubahan atau penataan struktur organisasi dan kewenangan Pemerintah Kecamatan, serta penempatan pegawainya secara selektif. Disamping itu, perlu kebijakan khusus untuk memberdayakan Pemerintah Kecamatan sebagai perangkat daerah, untuk berfungsi sebagai back office atau front office dalam memberikan pelayanan ijin mendirikan bangunan di wilayah kerjanya, dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.Disamping itu, diharapkan kepada lembaga pendidikan tinggi khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia dapat melakukan diskusi dan pengkajian secara ilmiah, mengenai masalah kewenangan atau desentralisasi kewenangan yang saat ini menjadi issue yang mengganggu integrasi bangsa, sebagai akibat perbedaan persepsi dan penafsiran dikalangan praktisi pemerintah, politisi maupun akademisi."

"Kota Tangerang adalah salah satu daerab yang berbatasan langsung dengan Jakarta dengan laju pertumbuban penduduk yang cukup tingg; mempunyai potensi kerentanan terhadap transmisi penyakit HIV / AIDS, mengingat potensi dan daya tarik Kota Tangerang sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara RJ dan sebagai; daerah Industri. Kasus peredaran dan pemakaian narkotika di wilayah Tangerang meningkat tajam, rata~rata meningkat hampir 100 persen per tahun. Penelitian ini melihat faktor yang berhubungan dengan perilaku berisiko tertular HIV/AIDS pada remaja peduli HlV/AIDS di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang yang sebagian anggotanya adalah pengguna/mantan pengguna narkoba dan terdapat juga penderita HIVIAIDS positif yang tergabung di bawah pembinaan Yayasan Pelita Ilmu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Perilaku konsumsi narkoba berisiko adalah remaja yang mengkonsurnsi narkoba dengan menggunakan jarum suntik (injecting drug user) secara berganti pakai. Disain penetitian cross sectional pada 206 responden remaja berusia 15-24 tahun yang berperilaku menggunakan narkoba suntik melalui wawancara langsung dengan berpedoman pada kuesioner, Karakterisitk remaja yang dimaksud adalah meliputi karakteristik pribadi (pengetahuan tentang HIV/AIDS,jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, status ekonomi~ posisi urutan dalam keluarga, status orang tua, dengan siapa tinggal), lingkungan sosial (keterpaparan pargaulan dengan pengguna narkoba, pola asuh orang tua, lingkungan tempat tinggal) dan karakteristik budaya. (masyarakat fanatisme .gama, daerah pendatang/campur, kegiatan di luar rumah). Hasil analisis bivanat dengan chi square menunjukkan ada 8 (delapan) vanabel yang berhubungan erat (p < O.05) dengan perilaku pengguna narkoba berisiko yaitu tingkat pengetahuan, umur~ tingkat pendidikan, status ekonomi, status orang tua, pola asub orang tua, lingkungan tempat tinggal dan kegiatan di luar rumah. Hasil uji multivariat menunjukkan bahwa model terbentuk oleh variabel tingkat pengetahan, sosial ekonomi dan pola asuh. Hasil penelitian menunjukkan 55.3 %berisiko tertular H1VlAIDS. Remaja pengguna narkoba suntik yang mempunyai tingkat pengetahuan kurang, mempunyal risiko 6,9 kali dibandingkan yang mempunyai tingkat pengetahuan baik, Remaja pengguna narkoba suntik yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi (SMU) rnempunyai risiko 5 kali dibandingkan yang mempunyal tingkat pendidikan rnenengah (5 SMU). Remaja pengguna narkoba suntik yang mendapalkan pola asuh damokrasi mempunyai risiko 5,3 kali dibandingkan mendapatkan pola asuh otoriter. Variabel yang paling dominan berhubungan dengan perilaku pengguna narkoba suntik berisiko adalah tingkat pengetahuan. Dari hasil penelitian ini perlu ditingkatkan program surveilans perilaku kesehatan atau Risk Behavioral Surveillance Survey (BSS) pada remaja pengguna narkoba suntik yang komunitasnya udah jelas, misalnya di Iingkungan Lembaga Permasyarakatan (LP) Pemuda dan komunltas remaj. penYalahguna narkoba yang bergabung dalam Yayasan Pedull AIDS. Bagi Pemerintah Daerah Kota Tangerang berkoordinasi dengan KPAD (Komisi Penanggulangan AIDS Daerah) membuat regulasi kewajiban bagi seko1ah-sekolah tingkat meneogah (SLTP ke alas) untuk melakukan tes bebas narkoba secara periodik, misalnya setiap 6 (enam) bulan. Sedangkan bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) selaln melakukan penyuluhan Secara periodik tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

---

Tangerang city is one of area bordered with Jakarta. With a high rapid growth of citizen, Tangerang is potential place as epidemic transmission of HIV/AlDS. It is because Tangerang has a potential and function as a support city of Jakarta and as industrial area. The drug dealer and drug user cases in Tangerang is sharply increasing, on average a hundred percent a year.

This research is conducted to view the: connecting factor with risky behavior infected AIDS among young people who concerns with AIDS at Ciledug Tangerang. Those members are not only users and ex user but also an HIV positive. They are under Yayasan Pelita llmu which cooperated with health department. The risky drug user behavior is the Injected Drug User (IOU) young people who use drugs in turns.

The cross sectional research design with 206 young people respondents on age range 15~24 years old with behavior IDU is conducted by the writer. The writer uses direct interview with the respondent along with questioner. The risky drug user behaviour infected by AIDS meant covers: personal characteristic (their knowledge about HlV/AlDS, gender, age, educational level, economic status, position in family, parents status, whom he or she lived with), social environment (friendship with drug users, parenting models, neighborhood) and cultural characteristic (religious fanatism society, creole area, outdoor activity).

The result of bivariat analysis with chi-square shows there are eight close connected variables (p < 0.05) with the risky drug user behavior those are level of knowledge. age, educational level, economic status, parenting status, parenting model, social environment and outdoor activity. Multivariate test result shows that the models are formed by knowledge level. economic social. and parenting model. It shows that 55,3 percent are risked infected by HIV/AIDS The young people by Injected drugs users with low knowledge of HlV/AIDS have risk 6,9 times than young people who have better knowledge. The young people by Injected drugs users with high education level (high school) have five time risk than they who have lower education (:5 high school). The young people injected drugs users with democratic parenting model have risk 5,3 times than with otoriter parenting model the most dominant variable of injected drugs users behavior with risk is knowledge level.

This research result with the surveillance health behavior program or risk behavior surveillance survei (BSS) among injected young people which a1ready known community is needed to be increased, the 'example among young people prisoner. young people drugs users community that united in AlDS care foundation. For Tangerang city government need to coordinate the local comission of AIDS tackling to make strick regulation for junior and high sehool to hold free drugs: test periodically~ for example every six months. While for institution of independence society (LSM) always do health promotion about the dangerous of drugs users periodically."

"Assumsi yang mendasari studi ini adalah masalah politik yang menonjol di negara berkembang, termasuk Indonesia, pads umumnya menyangkut soal hubungan lembaga birokrasi dengan proses politik. Dalam kenyataan birokrasi telah memainkan peran yang "menentukan" dalam berbagai segi kehidupan, termasuk segi kehidupan politik. Dalam beberapa hal birokrasi memang telah berhasil mengejar keterbelakangan sosial dan ekonomi, tetapi kontras dengan itu membawa akibat penting pula bagi perkembangan kehidupan politik. Karena, bersamaan dengan itu, peranan lembaga-lembaga politik di luar birokrasi semakin melemah, massa terisolir dari kehidupan politik. Dengan demikian partisipasi anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dalam pemerintahan cenderung terbatas sekali. Ini berarti posisi birokrasi (atau birokrat) dalam proses Penentuan kebijaksanaan politik sangat dominan sekali.Kenyataan yang terjadi demikian, sangat kontras dengan analisis Weber yang melihat birokratisasi berarti diterapkannya prinsip-prinsip legal-rasional ke dalam masyarakat modern. Bagi Weber, birokratisasi adalah berkurangnya (kalau tidak hilang) sifat-sifat hubungan personal dan ilegal dalam pemerintahan. Tetapi gagasan ideal itu, untuk melihat pada kasus birokrasi di Indonesia tidak terjadi. Perilaku birokrasi yang berkembang justru semakin menunjukkan ciri-ciri sebuah birokrasi patrimonial, yang menurut Weber merupakan potensi untuk "merong-rong" perkembangan suatu negara.Dalam mengkaji peranan birokrasi dalam politik, studi ini ingin mencari jawab seberapa jauh kebenaran anggapan bahwa birokrasi telah berpengaruh dalam menentukan kemenangan Golkar dalam pemilihan umum (pemilu). Dengan mengambil kasus Kecamatan Ciledug, Kodya Tangerang, Propinsi Jawa Barat, hasil penelitian membuktikan bahwa birokrasi mempunyai peranan yang menentukan dalam kemenangan Golkar. Peranannya yang menentukan terhadap kemenangan Golkar tersebut, dapat pula dipandang sebagai cerminan dari kuatnya proses birokratisasi politik dalam kehidupan politik. Artinya, birokrasi memiliki peranan sentral dalam mengatur jalannya negara atau pemerintah.Sebagaimana yang ditemukan juga dalam penelitian ini, pada kasus kecamatan, kemenangan Golkar itu sendiri : ternyata semakin memperkuat "kedudukan" birokrasi, terutama pejabat Pemerintahan seperti; Camat, Kepala Desa atau Lurah, dan sebaliknya melemahkan peranan Komcam Golkar dalam mengembangkan pengaruhnya di kalangan anggota masyarakat luas. Ini dapat pula diartikan bahwa birokratisasi dapat pula menghalangi kemandirian."

"Perkembangan Kota Jakarta yang semakin tinggi intensitasnya dihadapkan pada keterbatasan lahan di pusat kota, akibatnya perkembangan akan mengarah ke daerah pinggiran kota yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kec. Ciputat dan Kec. Pamulang Penelitian ini menyampaikan penjelasan tentang perkembangan yang terjadi di daerah pinggiran Kota Jakarta, dilihat dari perkembangan permukimannya dalam kurun waktu tahun 1991-2007 terkait dengan variabel-variabel yang diteliti. Perkembangan yang terjadi di daerah pinggiran ini dapat diidentifikasi dari perkembangan permukiman. Perkembangan permukiman ini dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, jaringan jalan, fasilitas pendidikan dan harga tanah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan yang terjadi bersifat menyebar dengan karakteristik yang berbedabeda. Permukiman teratur lebih terkonsentrasi di wilayah yang jauh dari DKI Jakarta dan tidak terlalu dipengaruhi oleh akses tetapi oleh harga tanah yang sangat rendah. Sedangkan pada permukiman tidak teratur lebih terkonsentrasi di wilayah yang dekat dengan DKI Jakarta dan tidak dipengaruhi oleh harga tanah melainkan dekat dengan akses yang mendekati DKI Jakarta dan juga fasilitas pendidikan seperti kampus.

---

The development of Jakarta that has inclined in intensity faced with the limitation of land in the city causes its development course to the urban fringe area, which administratively is in the Ciputat and Pamulang Regency. This research inform descriptions about the development that happens in the urban fringe area in Jakarta, viewed from the development of its settlements during 1991-2007 concerned with the research variables. The development which happens in urban fringe area can be identified from the change of settlement. This change of settlement is affected by density of peoples, roads, facility of education and price of land.

The output of research shows that such development is cluster with differents characteristic. The orderly settlements are more concentration in region long from DKI Jakarta and not always affected by roads but by the low price of land. But the disorder settlement more concentration in region near from DKI Jakarta and not affected by price of land but near accces to Jakarta and facility education like campus."

"The effective enforcement ofthe district autonomy regulations will influence allsectors included health sector. Public health center as the point of spear that directlyprovides health scmices to public, will be _inliuenced by that effect. Since the effectiveenforcement of district autonomy, health financing depend on the district?s income andthe concem of the district government. Besides the health financing problems, healthsector is also faced with public demand of good services.One way out altemative is application of self-financed public health centerconcept which public health centers are given authority to manage their functionalrevenue for filling their operational needs directly and to mobilize the potency of publicfinancing in order to increase their quality of services. Tebet public health center as oneofthe self-financed public health centers in Jakarta is also faced with financing problem.Being self-financed public health center, one of the efforts is price adjustment becausethe prevailing prices have accorded to the reject pricing regulation which the prices ofthe seitltinanced public health center are similar with the prices of the public health center that not a self-financed one. Price adjustment effort must consider unit cost andability to pay (ATP).There are no reliable estimate of unit cost and rationale price at Tebet publichealth center. So, the general objective of this study is to obtain the unit cost and therationale price of the basic health services at Tebct public health center.The method used for cost analysis is the ?double distribution method" and theresults were used for price simulation in which ATP'is used to obtain rationale price.The data was taken at 5 basic health services production units (BP, BPG, KB, KIA.,Immunisation) in Tebet public health center fiom April until September 2000.The results indicated that from the 5 production units analizecl, the normativeunit cost of BP is Rp.5.343, Dental Health Consultation is Rp.S_720, simple measures atBPG is Rp.l0_364, complex measures at BPG is Rp.2l.l34, Family Planning isRp. 18.866, Mother and Children Care is R.p.7_018 and Immunization is Rp.4.628.The rationale prices for _each production units when the ATP is considerated, areas follow: BP production unit is Rp_7.000, Dental Health Consultation is Rp.7.000,simple measures at BPG is Rp. R.p. 18.000, complex measures at BPG is Rp. Rp.25.000,Family Planning is Rp.28.000, Mother and Children Care is Rp.8. 000, andImmunization is only Rp.900, because immunization is one ofthe public goods.With those results, it is Suggested for the public health center to ask about theextent of the rationale price to decision maker and to carry out operational costeiiiciency. While the decision maker is suggested to adjust the price of self-financepublic health centers.

---

Abstract Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang otonomi daerah, maka akanberdampak pada berbagai sektor termasuk sektor kesehatan. Puskesmas sebagai ujungtombak yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga akanmerasakan dampak dari pelaksanaan otonomi daerah. Dengan pemberlakuan otonomidaerah, pembiayaan kesehatan tergantung pada Pendapatan Asli Daerah dan ?concern?Pemerintah Daerah terhadap sektor kesehatan. Disamping pemxasalahan-pembiayaan,sektor kesehatan juga menghadapi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bermutu.Salah satu alternatif jalan keluarnya adalah dengan menerapkan konsepPuskesmas Swadanzg yaitug puskesmas diberi kewenangan untuk mengelola selumhpendapatan fungsionalnya untuk keperluan opcrasional dan mengoptimalkan mobilisasipotensi pembiayaan masyarakat dalam rangka mcningkatkan mulu pelayanan.Puskesmas Kecamatan Tebet, sebagai salah satu Puskesmas Swadana di DKI Jakartajuga menghadapi masalah pembiayaan Dalam upaya menjadi puskesmas yang mandiri,maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penyesuaian tarif mengingat bahwatarif yang benlaku di Puskesmas Tcbet masih nmcnggunakan pola tadf lama yang samadengan puskesmas-puskesmas lain yang belum swadana. Upaya penyesuaian tarif hamsdilakukan dengan mempcrtimbangkzm biaya satuan dan kemampuan membayarmasyarakat (ATP) Permasalahan yang dihadapi adalah belum diketahuinya biaya satuan dan tarifrasional di Puskcsmas Tebet. Dcngan dcmikian tujuan umum dari penelitian ini adalahuntuk mendapatkan gambaran mcngenai besarnya biaya saluan dan tarif rasionalpelayanan dasar di Puskesmas Tcbet.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskdptif analitik denganrancangan cross sectional. Metoda analisis biaya yang digunakan adalah doubledistribution dan aplikasi ATP melalui simulasi tarif. Data diambil dari bulan Aprilsampai dengan September 2000 pada unit pelayanan dasar (BP, BPG, KB, KIA danlmunisasi) di Puskesrnas Tebct, data ATP dari SUSENAS tahun 1999.Hasil pcnelitian menunjukkan bahwa dari 5 unit produksi pelayanan dasar yangdianalisis biaya saman dan tarifrasionalnya didapatkan biaya satuan normatif di unit BPsebesar Rp.5.343, pcmcriksaan di BPG sebesar Rp.5.'720, tindakan ringan di BPGsebesar Rp_10.364, tindakan berat di BPG sebesar Rp.2l.l34, KB sebesar Rp.18_866,KIA sebcsar Rp_7.018 Serta Imqrlisasi sebesar Rp.4.628.Kcnaikan tarif dengan mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat(ATP) yang direkomendasikan untuk BP adalah sebesar Rp.7.000, pcmcxiksaan gigiRp.7_O00, tarif tindakan ringan di BPG Rp.18.000, tarif tindakan berat di BPGRp.25;000, tarifKB Rp.2s_ooo, tarifKIA Rp.8.000, tariff lmunisasi tetap Rp.9oo karenaImunisasi merupakan salah salu public goods.Dengan hasil tersebut disarankml bagi puskesmas untuk mengusulkan kepadapengambil keputusan tentang besamya tarif rasional di unit pelayanan dasar danmelakukan efisiensi biaya opemsional_ Sedangkan bagi pengambil keputusan untukmenetapkan tarif puskesmas terutama Puskesrnas Swadana sesuai dengan biaya satuandan kemampuan membayar masyarakan."

"Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berlokasi di kecamatan Ciledug. Tujuannya adalah memaparkan dialek Betawi Ora, melacak lokasi dialek tersebut, serta menampilkan kosa katanya. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pupuan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di daerah ini ditemukan dua puluh enam buah kosa kata yang khas. Lokasi pemakaian dialek tersebut meliputi kampung (13--16, 19--20, 22--26). Bahasa yang dipakai di daerah ini hanya merupakan satu dialek, yang termasuk salah satu subdialek pinggiran. Di kalangan anak mudanya lebih suka memakai bahasa Jakarta atau bahkan bahasa Indonesia, karena mereka merasa malu memakai dialek tersebut, yang dianggapnya bahasa kampung."

"Penelitian dengan judul “Geografi Komunikasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat” dilatarbelakangi oleh teori bahwa setiap tempat, sebagai suatu titik tertentu di permukaan bumi, memiliki perbedaan situasi nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Dalam konteks Pilkada, setiap kandidat memiliki wilayah-wilayah dimana ia bisa menang dengan mutlak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi menangnya kandidat di suatu wilayah, dua diantaranya yaitu faktor geografis dan faktor komunikasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kaitan karakteristik tempat dan komunikasi politik kandidat Pilkada Tangerang Selatan 2020. Pengumpulan data primer yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara mendalam. Sampling bertujuan (purposive sampling) digunakan untuk menentukan informan yang akan diwawancarai yaitu pejabat RT/RW (Ketua, Sekretaris, atau Bendahara) di wilayah suara. Hal yang diwawancarai adalah tentang karakteristik tempat serta tentang komunikasi politik di wilayah suara. Sedangkan pengumpulan data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengunjungi situs Geoportal Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mendapatkan Peta Administrasi Kelurahan Cipayung dan mengunjungi situs Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan untuk mendapatkan data perolehan suara Pilkada Tangsel 2020 dan data lokasi TPS Pilkada Tangsel 2020. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif keruangan. Dengan metode tersebut dapat dilakukan penggambaran karakteristik tempat di wilayah suara setiap kandidat Pilkada Tangerang Selatan 2020. Dengan metode tersebut juga dapat dilakukan penggambaran fenomena komunikasi politik dalam konteks Pilkada di wilayah suara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kelurahan Cipayung, setiap Kandidat Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 berhasil membentuk wilayah kemenangan di tempat dengan karakteristik struktur sosial yang serupa, yaitu tempat dengan dominasi warga asli yang bermukin di permukiman tidak teratur, namun dengan komunikasi politik yang berbeda. Kandidat 1 berhasil memperoleh wilayah kemenangan di tempat dimana ia melakukan komunikasi massa. Sedangkan Kandidat 2 berhasil memperoleh wilayah kemenangan di tempat dimana ia melakukan komunikasi massa dan pembangunan melalui kegiatan santunan warga. Terakhir, Kandidat 3 berhasil memperoleh wilayah kemenangan dimana ia melakukan komunikasi interpersonal.

---

The research with the title "Geography of Political Communication in the 2020 South Tangerang City Regional Head Election in Cipayung Village, Ciputat District" is motivated by the theory that every place, as a certain point on the earth's surface, has a different situation of human values ​​in it. In the context of Pilkada (Local Leaders Election), each candidate has areas where he can win with absolute certainty. There are several factors that influence the winning of candidates in a region, two of which are geographical factors and communication factors. Based on this background, the purpose of this study is to determine the relationship between the characteristics of the place and political communication of the 2020 South Tangerang Pilkada candidates. The primary data collection carried out in this study was observation and in-depth interviews. Purposive sampling is used to determine the informants to be interviewed, namely Rukun Tetangga (neighbourhood) or Rukun Warga(hamlet) officials (Chairman, Secretary, or Treasurer) in the voting area. The things that were interviewed were about the characteristics of the place as well as about political communication in the voice area. While the secondary data collection carried out in this study was to visit the Geoportal site of the South Tangerang City Government to get the Cipayung Urban Village Administration Map and visit the South Tangerang City General Election Commission site to get data on the 2020 South Tangerang Pilkada vote acquisition and 2020 South Tangerang Election Tempa Pemungutan Suara (voting place) location data. The data used in this study is a spatial descriptive method. With this method, it is possible to describe the characteristics of the place in the voting area of ​​each candidate for the 2020 South Tangerang Pilkada. With this method, it is also possible to describe the phenomenon of political communication in the context of the Pilkada in the voting area. The results of this study indicate that in Cipayung Village, every 2020 South Tangerang City Election Candidate has succeeded in forming a winning area in a place with similar social structure characteristics, namely a place with the dominance of indigenous people who live in irregular settlements, but with different political communication. Candidate 1 managed to get the winning area in the place where he did mass communication. While Candidate 2 managed to get a winning area in a place where he carried out mass communication and development through community compensation activities. Finally, Candidate 3 managed to get a winning area where he did interpersonal communication."