Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""Harapan Kita" hospital for child and maternity is a government hospital ruled by Government Regulation Number 127 of 2000 to a company. As a government hospital should done much reform included mission, vision and work culture to operate the medical services.

According to the development science and technology and the increasing of peoples awake ness for their right pursing the existence of law procedure in medical services. To give the law service and protect for the hospital, patients, doctors, nurses and other medical or non medical human resources and other people involved as long as their right and responsibility.

As a complex organization hospital consisting of many kinds of resources, technology and capital to invest, could be make many conflicts happen if there is no regulation. Some indication should be paid attention to the quality of medical service. The potential conflict increase between the owner and the user of hospital. The peoples could be complain for the medical services cause of the existing regulation of consument protection.

To anticipated those, " Harapan Kita " hospital needs an Intern Law Service Task Unit to solve the problem and make the regulation involved with the management of hospital. Based on the background of this condition, the research should be done to a have a global picture. Making the Intern Law Service Task Unit for law protecting at " Harapan Kita " hospital the variables function, action, organization structure, making and socializing the regulation and problem solving happened in the hospital, has been studied in this research.

The research is the descriptive study with the qualitative perform by collecting the primer and secondary data directly from the research location. The instrument in this research is direct observation and in depth interview.

The result are formed by the declare and opinion from informant The Intern Law Service Task Unit, should be formed as soon as possible because it is very important and needed, the position should be put into the organization structure as a functional duty with the main job making and socializing the regulation and problem solving of the happened in the hospital (RSAB).

This research propose the law protection for hospital, doctor, nurse, patient, other medical or non medical human resources and the other people involved.

References 44 (1990-2001)

---

Rumah Sakit Anak & Bersalin Harapan Kita adalah Rumah Sakit Pemerintah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.127 tahun 2000 menjadi Perusahaan Jawatan. Sebagai Rumah Sakit Pemerintah berbentuk Perjan melakukan berbagai pembaharuan termasuk visi, Misi, dan budaya kerja dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan.Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat atas hak-haknya mendorong terciptanya tertib hukum dalam pelayanan kesehatan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pasien, dakter dan rumah sakit sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing secara selaras dan seimbang.Rumah Sakit sebagai organisasi yang sangat kompleks, padat modal, padat tenaga, dan padat teknologi, sangat rawan terjadinya konflik apabila tidak dibuat aturan yang tidak jelas. Beberapa gejala yang perlu mendapat perhatian dalam pelayanan kesehatan yang menyangkut mutu pelayanan. potensi timbulnya konflik semakin meningkat antara pemberi layanan dan penerima layanan, timbulnya komplain masyarakat, adanya gugatan atas pelayanan yang didorong diberlakukannya ketentuan mengenai perlindungan konsumen. Untuk mengantisipasi hal tersebut di RSAB harapan Kita diperlukan adanya unit Satuan Layanan Hukum Intern (SLHI) yang menangani masalah dan pembuatan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rumah Sakit.Dengan latar belakang kondisi tersebut dilakukan penelitian untuk memperoleh gambaran umum pembentukan SLHI dalam rangka perlindungan hukum di RSAB Harapan Kita dengan meneliti beberapa variabel peran dan fungsi, struktur organisasi, pembuatan, dan sosialisasi peraturan, serta penanganan masalah yang terjadi di Rumah Sakit.Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang datanya terdiri dari data primer dan sekunder, diambil langsung dari lokasi penelitian Instrumen.Penelitian yang dilakukan adalah Observasi Langsung dan Wawancara Mendalam dimana saling melengkapi. Hasil penelitian diperoleh berbagai penyataan, pendapat dan tanggapan dari para informan yang kemudian diolah sehingga dapat terlihat dalam pembahasan mengenai peran dan fungsi, struktur organisasi SLHI dan bagaimana proses pembuatan dan sosialisasi peraturan serta penanganan masalah.Disimpulkan dari hasil penelitian bahwa pembentukan SLHI di RSAB Harapan Kita sangat penting dan dibutuhkan, dengan peran dan fungsi, struktur organisasi sebagai unit organisasi fungsional dengan tugas pokok membuat dan sosialisasi peraturan serta penanganan masalah yang terjadi sehingga dapat dibuat konsep SLHI di Rumah Sakit.Saran yang diajurkan agar segera dibentuk SLHI yang berfungsi dalam menangani masalah dan pembuatan dan sosialisasi peraturan dalam rangka perlindungan Hukum bagi Rumah Sakit, Dokter, Perawat, Pasien, dan pihak ketiga terkait dengan Rumah Sakit.Daftar Bacaan 44 (1990 - 2001)"

"Pasien di Intensive Care Unit (ICU) merupakan pihak yang membutuhkan pertolongan dengan segera dan berkelanjutan dari pihak tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit. Namun demikian pasien dan/atau keluarga pasien seringkali belum mengetahui hak dan kewajibannya serta hal-hal khusus yang secara yuridis akan membawa akibat hukum yang merugikan.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang perlindungan hukum pasien di ICU rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa pelayanan dan perawatan pasien di ruang ICU diperuntukkan bagi pasien yang secara fisiologis tidak stabil dan memerlukan dokter, perawat, profesi lain yang terkait secara terkoordinasi dan berkelanjutan, serta memerlukan perhatian yang teliti, agar dapat dilakukan pengawasan yang ketat dan terus menerus serta terapi titrasi. Perlindungan hukum terhadap pasien di Intensive Care Unit (ICU) di Rumah Sakit sangat berkaitan dengan persetujuan tindakan medik di Intensive Care Unit (ICU). Di samping itu perlindungan hukum terhadap pasien dapat terwujud dari dilaksanakannya tanggung jawab hukum rumah sakit pada saat pasien dapat membuktikan kerugian akibat kesalahan tenaga kesehatan di rumah sakit. Perlindungan hukum terhadap pasien sangat ditentukan oleh pelaksanaan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit berdasarkan Undang Undang Kesehatan, Undang Undang Rumah Sakit, Undang Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan yang khusus mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) di Rumah Sakit yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1778/Menkes/SK/XII/2010."

"Era globalisasi menuntut penyedia pelayanan kesehatan meningkatkan mutu pelayanannya. Pelayanan paripurna merupakan hak setiap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Upaya peningkatan kesehatan diarahkan agar memberi manfaat sebesar-besamya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu indikator pelayanan bermutu terpenuhinya pelaksanaan informed consent sesuai dengan hukum. Perjan RS CM merupakan RS rujukan nasional, pelaksanaan informed consent harus lebih balk dibandingkan dengan RS setingkat lainnya, namun sampai saat ini belum diketahui sejauh mana pelaksanaannya.Penelitian dilakukan di IRNA A (lantai I kid, III kanan-kiri, dan IV kanan) Perjan RSCM, Jakarta pada Juni - Agustus 2003. Desain penelitian, kualitatif deskriptif yang bersifat eksploratif dengan pendekatan sistem. Informannya : pasien (7), perawat (8), dokter (4), dan pengkajian dokumen informed consent (60). Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, focus group discussion, observasi, kuesioner (pertanyaan terbuka - khusus dokter), dan pengkajian dokumen. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan informed consent yang memenuhi aspek hukum.Penelitian menemukan bahwa (a). pengetahuan pasien/keluarganya mengenai hak dan kewajiban cukup bagus, walaupun saat masuk di RS tidak pemah diberi penjelasan, (b). pengetahuan perawat dan dokter mengenai peraturan per-uu-an yang mengatur informed consent masih rendah, (c). pemahaman pasien/ keluarganya mengenai informed consent dan dokumennya cukup bagus, (d). pemahaman perawat mengenai informed consent dan dokumennya cukup bagus, (e). peranan perawat dalam pelaksanaan informed consent sebagai saksi dan advokasi, (f). pemahaman dokter mengenai informed consent dan dokumennya cukup bagus, (g). informasi medis yang diberikan oleh dokter ke pasien/keluarganya pada umumnya mencakup : penyakit yang diderita pasien, rencana tindakan, dan efek samping, (h). pelaksanaan informed consent di Perjan RSCM belum sesuai dengan peratum per-uu-an yang berlaku (hukum), dan (i). enam puluh (60) dokumen yang dilakukan pengkajian tidak ada satu pun yang kolomnya terisi dengan lengkap, sehingga tidak ada yang memenuhi aspek hukum.Ada beberapa kelemahan dalam formulir informed consent, yaitu informasinya tidak tertulis sehingga mengakibatkan ketidak-jelasan informasi medis dan lemah sebagai alat bukti, pasien kurang memahami, untuk itu perlu dilakukan perbaikan, sehingga informasinya dapat diuraikan dalam formulir tersebut dan dijelaskan secara lisan. Hambatan pelaksanaan informed consent, tidak ada SOP, pemahaman pelaksana informed consent belum maksimal, rendah pengetahuan pelaksana tentang hukum informed consent, dan informasi disampaikan secara lisan.Implikasi dari temuan ini pentingnya pembuatan SOP informed consent dan pelaksanaannya selalu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui keberhasilan dan kelemahannya, sehingga pelaksanaan informed consent yang memenuhi aspek hukum dapat diwujudkan.Daftar pustaka : 66 (1982 -2003)

---

The Implementation of Informed Consent a Legal Aspect Point of View in IRNA A Perjan RS dr. Cipto Mangunkusumo, 2003In the globalization era, the expectation of health care service from the caregiver is high. The comprehensive care is a right for every human being, family and for the community. The effort in improving health care service is aimed of the highest advantage for community welfare on enhancing people health status. One of the indicators of the good health care is the accomplishment of informed consent on every patient. The national top referral Cipto Mangunkusumo hospital, suppose has already implemented the informed consent comparing to the other hospital in Indonesia, but still, it has not been discover what has been implemented.This study is going to explore the implementation of informed consent on certain installation IRNA A (l' floor, 3`11 floor, & 4t' floor) during June - August 2003. The methodology of this study is descriptive explorative using qualitative approach. The data resource are 7 patients, 8 nurses, 4 doctors and 60 informed consent documentation. Data collection using in depth interview, focus group discussion, observation, questioner and assessing the document. The aim of this study is to look at the implementation of informed consent as legal aspect.This study found that (a) the patient & family knowledge about informed consent are fairly good, although they do not get the information when they admitted to the hospital, (b) the knowledge of the nurses & the doctors on informed consent as an legal aspect are fairly poor, (c) patient & family perception on informed consent are fairly good, (d) nurses perception on informed consent are fairly good, (e) Nurse role on informed consent is as witness & advocate (t) doctors perception on informed consent are fairly good, (g) the information that usually inform to the patient are the medical diagnosis, the medical therapy and the side effect of the treatment (h) The informed consent on the Cipto Hospital are not well implemented and (i) sixty document of informed consent that had assessed are not well completed.There are some weaknesses on the informed consent form in this hospital, which are most of the information are not clearly written, that cause uncertain information and it is not powerful as a legal aspect, the patients are not well informed and need improvement. The constrain of implementing the informed consent are there is no standard, the perception of the caregiver are not sufficient and most of the information are verbally informed.The implication of this research suggest that hospital need to have standard to implement informed consent, it should be evaluated periodically that could improve the implement of informed consent,References ; 66 (1982-2003)"

"Dengan masuknya globalisasi ke Indonesia informasi dapat mudah diperoleh. Perusahaan asuransi mempromosikan produknya secara cepat, membuat masyarakat mengetahui pentingnya pelayanan kesehatan. Karyawan mengharapkan perusahaannya memberikan ketenangan dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk itu RSPAD Gatot Soebroto bekerja sama dengan pihak ke tiga memberikan pelayanan kesehatan.Dengan adanya kerjasama ini rumah sakit mempunyai piutang yang harus dikelola secara baik. Piutang pasien rawat inap dengan jaminan pihak ke tiga di Pavilyun Kartika RSPAD Gatot Soebroto per 30 Juni 2002 mencapai Rp.3.648.374.261,-(tiga milyar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).Dari penelitian yang dilakukan dengan_kerangka konsep input, proses dan output berdasarkan data primer dan data sekunder diperoleh data bahwa banyak piutang pasien yang sudah dibayar namun belum dibukukan, sehingga rekening piutang pasien belum ditutup.Berdasarkan uraian kondisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya piutang pasien rawat inap dengan jaminan pihak ke tiga di Pavilyun Kartika RSPAD Gatot Soebroto per 30 Juni 2002 tidak mencapai Rp.3.648.374.261,-. Hal ini disebabkan oleh lemahnya fungsi monitoring adrninistrasi keuangan khususnya pencatatan piutang.Selanjutnya disarankan agar fungsi monitoring terhadap sistem pencatatan piutang dapat lebih ditingkatkan.Daftar Pustaka : 21 (1979 - 2001)Management Analysis for Account Receivables of day in patient under third parties guarantee in "Paviliun Kartika RSPAD Gatot Soebroto" for the period of 30"' June 2001 until 30"` June 2002 The globalization era is coming to Indonesia, information are coming faster, Insurance companies promote their products rapidly, educate the people how important is medical care. People are more conscious about medical service and now can afford health insurance. Employees demand their companies to facilitate them a better medical assistance. Therefore, in order to accommodate all the above trends, Pavilyun Kartika RSPAD Gatot Soebroto try to give a better service, by working together with insurance companies and institutions. By working together with them Pavilyun Kartika RSPAD Gatot Soebroto give a more convenience way for their patients to receive medical assistance.

As the result, the hospital has account receivable that has to be taken care accurately. The account receivables under third parties guaranteed until 30th June 2002 amounted to Rp3, 648,374,261. (Three billion six hundred and forty eight million three hundreds seventy-four thousands two hundred and sixty one rupias).

Based on our analysis using input skeleton concept, process and output based on prime data and secondary data, concluded that there were a lot of patient accounts that were not yet booked even though that the account has been paid, resulting on an unclosed accounts which gave a high account receivables.

In conclusion, actually the account receivable in Pavilyun Kartika RSPAD Gatot Soebroto per 30th June 2002 was not as high as Rp 3,648,374,261.00. This was the result from lack of financial administration control on account receivables.

Finally, we advice that the hospital have to have had a better system on monitoring and controlling the account receivables."

"Skripsi ini membahas mengenai hubungan antara dokter dan pasien berdasarkan hukum di Indonesia, perlindungan hukum terhadap pasien dari persepektif hukum perdata serta penyelesaian masalah kesehatan antara dokter dan pasien dari segi perspektif hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder serta metode analisis kualitatif. Hasil dari penulisan ini yang dikaitkan dengan Putusan-Putusan di Indonesia bahwa dokter melanggar Pasal 1365 KUHPerdata yaitu melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga, pasien membutuhkan perlindungan hukum dari perspektif hukum perdata yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan dokter memberikan pertanggungjawaban hukum kepada pasien yang diatur dalam Pasal 50 dan 51 Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran.

---

This research paper consist about the relation between doctor and patient based on Indonesian law, legal protection for patient based on civil law and problem solving between doctor and patient based on civil law. This research is using the Juridistic Normative method which is the literature study. The result of this research are related with a several Indonesian Jurisprudence that doctors violate on the Article 1365 Code on Civil Law that is a tort law. Thus, patients need legal protection from the perspective of Civil Law as regulated in the Article 19 Paragraph (1) of the Law on Consumer Protection, and doctors provide legal accountability to patients as regulated in Article 50 and 51 of the Law on Medical Practice. "

"Kepemilikan dari suatu objek diikuti oleh hak serta kewajiban bagi pemiliknya. Saat ini kepemilikan rekam medis diatur secara khusus dalam Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.  Menurut Permenkes Rekam Medis, kerkas rekam medis adalah milik sarana pelayanan kesehatan, sementara isi rekam medis merupakan milik pasien. Dalam penelitian ini, dibahas: (1) pengaturan tentang privasi dan data pribadi pasien dikaitkan dengan hak kebendaan di Indonesia; (2) aspek kepemilikan rekam medis sebagai data pribadi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia; dan (3) perlindungan data pribadi pasien dari sudut pandang kepemilikan rekam medis yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa data pribadi merupakan benda yang atasnya dapat diberikan hak kebendaan. Data pribadi, termasuk rekam medis dalam penyelenggaraan SIMRS sebagai bagian dari SIK dilindungi sebagai bagian dari perlindungan hak atas privasi. Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa konsep kepemilikan atas rekam medis yang berlaku belum cukup untuk mengakomodasi beberapa kepentingan yang sah atas rekam medis. Dalam hal ini diusulkan suatu reformasi konsep kepemilikan rekam medis, yaitu kepemilikan pasien atas rekam medis elektronik yang portabel. Hal ini harus didukung oleh pembaharuan hukum yang memperkenalkan konsep pengendali data dan pemroses data di Indonesia, berikut dengan kewajiban-kewajibannya.

---

Ownership of an object comes with rights and obligations. Ownership of medical records is currently governed by the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 269/Menkes/Per/III/2008 concerning Medical Records, which states that medical record files belong to health service facilities, while the contents belong to patients. This study discusses the following matters: (1) the regulation of patient privacy and personal data associated with property rights in Indonesia; (2) aspects of ownership of medical records as personal data in Indonesian healthcare services; (3) patient personal data protection based on the concept of medical record ownership applicable in Indonesia. According to the findings, personal data is an object over which ownership rights could be established. Medical records, as part of Hospital Management Information System and Health Information System, are protected in the implementation of right to patients’ privacy. However, the current concept of medical records ownership was found to be insufficient in accommodating multiple legitimate interests. Therefore, a reform of the concept of medical record ownership is recommended. Patients should own their portable electronic medical records. This must be backed by legislative changes that first introduce the concept of data controllers and data processors in Indonesia."

"Pandemi covid-19 yang merebak secara tiba-tiba menimbulkan kepanikan dan ketidaksiapan semua negara di belahan dunia termasuk dengan Indonesia. Keadaan darurat pandemi covid-19 di hadapi Indonesia dengan menerapkan status darurat Kesehatan masyarakat Status keadaan darurat tersebut dipilih pemerintah karena covid19 termasuk ke dalam bencana non alam. Dengan adanya penetapan status darurat Kesehatan masyarakat yang diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, pemerintah melakukan beberapa kebijakan dan peraturan pemerintah. Namun dalam proses pelaksanaannya baik program dan kebijakan pemerintah mengalami inkonsistensi sehingga menyebabkan kebingungan di dalam masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengacu pada asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum dengan mengkaji pengaturan kedaruratan, hak atas Kesehatan di dalam konstitusi beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia akan Kesehatan selama keadaan darurat pandemi covid-19 dianggap kurang berhasil oleh masyarakat sebab di awal penanggulangannya, pemerintah terkesan lamban dan tidak adanya inisiatif dalam melakukan pencegahan. Barulah covid-19 merebak di kalangan masyarakat pemerintah gencar dalam melakukan penanggulangan. Dalam penanggulangan covid-19, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan untuk menanggulangi covid-19 seperti Penerapan Protokol Kesehatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar, Vaksinasi Covid-19, Melakukan tes PCR Ketika akan bepergian dan terakhir Menetapkan PPKM. Namun peraturanperaturan tersebut selalu tidak memiliki kejelasan dan berubah-ubah seperti PPKM terkait dengan level kedaruratan. Selain itu, terkait program vaksinasi yang penyebaran informasi tidak sampai di tengah masyarakat sehingga program vaksinasi banyak menimbulkan keraguan dan keributan yang menyebabkan terhambatnya pencegahan dan penanggulangan covid-19. Permasalahan PCR juga dirasakan masyarakat sebab program tes PCR yang diwajibkan oleh pemerintah Ketika akan melakukan perjalanan dirasa sangat mahal harganya dan membebani masyarakat terlebih lagi dengan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Inkonsistensi pemerintah dalam membuat peraturan dan kebijakan inilah yang membuat carut marut sistem kedaruratan di Indonesia. Terlebih lagi banyaknya tumpang tindih peraturan dan tidak sesuainya peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar menambah daftar panjang persoalan terkait dengan perlindungan hak asasi manusia akan Kesehatan selama pandemi covid-19. Selain itu terdapat beberapa peraturan yang tidak memiliki rujukan dalam peraturan perundang-undangan dan jangka waktu pemberlakuan covid-19 yang sampai sekarang belum ada kejelasan kapan akan berakhir.

---

The COVID-19 pandemic that suddenly spreads has caused panic and unpreparedness for all countries in the world, including Indonesia. The emergency of the COVID-19 pandemic faced by Indonesia by implementing an emergency status public health is not a constitutional emergency status. The state of emergency was chosen by the government because COVID-19 is a non-natural disaster. With the establishment of a public health emergency status regulated in Presidential Decree No. 11 of 2020, the government has implemented several government policies and regulations. However, in the implementation process, both government programs and policies experienced inconsistencies, causing confusion in the community. This paper uses a normative research method that refers to legal principles, legal systematics, and comparative law by examining emergency settings, the right to health in the constitutions of several countries. The results showed that the government in protecting human rights for health during the Covid-19 pandemic emergency was considered less successful by the community because at the beginning of the response, the government seemed slow and there was no initiative in taking prevention. It was only then that the Covid-19 spread among the people of the government was aggressive in carrying out countermeasures. In dealing with COVID-19, the government has issued several regulations to deal with COVID-19, such as the application of health protocols, large-scale social restrictions, Covid-19 vaccination, conducting PCR tests when traveling and finally establishing the implementation of community activity restrictions (PPKM). However, these regulations always lack clarity and change such as PPKM related to the emergency level. In addition, related to the vaccination program, the dissemination of information did not reach the community so that the vaccination program caused a lot of doubts and commotions which hampered the prevention and control of COVID-19. The PCR problem is also felt by the community because the PCR test program that is required by the government when traveling is considered very expensive and helps the community, especially people with middle to lower economies. The government's inconsistency in making regulations and policies is what makes the emergency system chaotic in Indonesia. Moreover, the many overlapping regulations and the incompatibility of the laws and regulations used as the basis add to the long list of issues related to the protection of human rights to health during the covid-19 pandemic. In addition, there are some regulations that do not have references in the legislation and the same period of covid-19 enforcement now there is no clarity on when it will end."

"Di Indonesia, banyak sekali terjadi penyuluhan hukum oleh Notaris melalui media internet. Hal tersebut menyebabkan dilanggarnya ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN mengenai kewenangan Notaris yang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta. Salah satu Notaris yang menggunakan media internet untuk memberikan penyuluhan hukum kepada Pengguna Jasa atau Klien Notaris adalah Notaris (SHW). Notaris (SHW) menggunakan media internet seperti website, telekonferensi, video konferensi, dan media internet lain yang memungkinkan bagi Notaris (SHW) dan Pengguna Jasa atau Klien Notaris dapat berkomunikasi. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris kepada Pengguna Jasa atau Klien Notaris dengan menggunakan media internet, khususnya website seharusnya hanya memberikan informasi yang bersifat pengumuman atau yang tidak mengandung promosi. Oleh sebab itu, Bagaimanakah kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Undang-Undang Telekomunikasi, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagaimanakah batasan-batasan kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, dengan jenis data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian desriptif analitis. Hasil penelitian, yaitu Notaris (SHW) telah melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris mengenai rahasia jabatan dan larangan-larangan bagi Notaris. Oleh karena itu, Notaris (SHW) dapat dikenai sanksi-sanksi yang terdapat dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris memiliki batasan dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet, seperti penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang diberikan kewenangan secara langsung oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas.

---

In Indonesia, there is a lot of legal counseling by Notary Public through internet media. It causes the violation of the provisions of Article 15 paragraph 2 letter e The Notary Law regarding the authority of Notary Public giving legal counseling in connection with the making of Deed. One of Notary who uses the internet media to provide legal counseling to the Service Users or Notary Clients is Notary SHW . Notary SHW uses internet media such as websites, teleconferencing, videoconferences, and other internet media that make it possible for Notary SHW and Service Users or Notary Clients to communicate. Legal counseling given by Notary to Service Users or Notary Clientsby using internet media, especially website should only give information that is announcement or not containing promotion. Therefore, how is the authority of Notary in providing legal counseling through internet media viewed from The Notary Law, Ethics Code of Notary, Telecommunication Law, and Electronic Information and Transaction Law. How is the limitations of Notary 39 s authority in providing legal counseling through internet media. This research use a normative juridical research method, descriptive research type, with secondary data type, in the form of primary, secondary, and tertiary legal material. Also, data collection tool using document study, with qualitative data analysis method and descriptive analytical research result. The result of the research, that Notary SHW has violated the provisions of The Notary Law, and Ethics Code of Notary concerning the secret of function and the prohibitions for the Notary. Therefore, Notary SHW may be imposed to sanctions contained in The Notary Law and Ethics Code of Notary. The Notary has limitations in providing legal counseling through internet media, such as the implementation of General Meeting of Shareholders which is given authority directly by Limited Liability Companies Act."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam pacaran di Indonesia mengingat kekerasan dalam pacaran merupakan kekerasan yang tertinggi kedua setelah kekerasan dalam rumah tangga dengan korban perempuan. Objek penelitian ini mencakup korban kekerasan dalam pacaran dan juga putusan pengadilan nomor 1451/PID.B/2014/PNBDG yang merupakan kasus kekerasan dalam pacaran mahasiswa universitas ternama di Bandung. Data primer didapatkan dengan cara wawancara kepada narasumber dan data sekunder didapatkan dari buku buku, penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran belum memiliki payung hukum yang cukup untuk melindungi korban kekerasan yang bentuk kekerasannya bersifat khas. Perundang-undangan Indonesia hanya mampu melindungi kekerasan fisik yang terjadi pada korban kekerasan dalam pacaran padahal kekerasan fisik hanyalah salah satu dari berbagai bentuk kekerasan yang menimpa mereka.

---

ABSTRAKThe objective of this research is to analyze legal protection for dating violence victims in Indonesia since it is the second highest number after domestic violence with women as a victim. The objects of this research are the victim of dating violence and verdict No 1451/PID.B/2014/PNBDG which involves a couple of students in a popular campus in Bandung. Primary data were obtained from interview and secondary data from books, previous researches, and related regulations. From this research it can be concluded that dating violence victims has not getting a proper protection based on Indonesia?s law. Indonesia?s regulation only covers the physical violence whereas there are other type of violence that experienced in the victim."

"Globalisasi ekonomi menjadi kenyataan yang tidak terhindarkan pada kehidupan nyata sekarang ini. Dengan banyaknya investor asing yang masuk dan menanamkan modal dalam dunia usaha Indonesia menjadikan profesi notaris sebagai pembuat akta otentik harus lebih berhati-hati dalam membuat akta dikarenakan ada kemungkinan bagi akta yang dibuat tidak dalam bahasa Indonesia berakibat batal demi hukum. Dari latar belakang tersebut, penulis mengambil rumusan masalah bagaimanakah kedudukan hukum dan akibat hukum dari akta yang tidak berbahasa Indonesia. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian analitis deskriptif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang berupa studi kepustakaan dan studi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR. Penelitian ini dilakukan untuk dengan menganalisis peritimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dikaitkan dengan ketentuan dan doktrin hukum yang ada sekarang ini.Dari hasil penelitian ini penulis mengambil kesimpulan setelah melakukan perbandingan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, bahwa walaupun diwajibkan di peraturan perundangundangan tersebut, tidak ada satu ketentuanpun yang mengatur secara jelas akibat hukum yang akan diterima jika ketentuan tersebut dilanggar. Hal ini menimbulkan masih adanya ketidakjelasan kedudukan akta yang tidak berbahasa Indonesia. Adapun sanksi yang dapat diterima oleh perbuatan tersebut adalah sanksi non existent atau tidak pernah lahir karena tidak memenuhi formalitas causa yang ditetapkan undang-undang, namun pada kenyataannya tetap harus diputuskan melalui putusan hakim, yang setelah berkekuatan hukum tetap, dapat dijadikan acuan bagi hakim untuk memutus perkara serupa walaupun kedudukannya tidak mengikat hakim.

---

Globalization in economy world is one of the undisputed things that this country must face, with numerous foreign investor who invest their money in Indonesia, made Notary as Public Officer specialized in make authentic deed should be more careful and selective in doing their job. Based on above background, I formulate the research question as in how is the legal position and legal implication on deed not made in Indonesian language. In this research, Juridis Normative method is taken, with descriptive analysis type with secondary data which collected by doing library research. Data used in this research is no other than West Jakarta District Court Verdict Nomor 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR. The aim of this research is to identify and analyze the legal position and implication of deed not made in Indonesian Language by analyzing the judge ratio when they made the verdict and combined with legal and law doctrine analysis.The findings showed that after comparatively analyze the law in Act No 2 Year 2014 and Act No 24 Year 2009, there is not a single law which governs legal implication for deed not made in Indonesian language, in detail manner. This could be interpreted as legal vacuum. From law doctrine, the implication which should be received by this action is no other than to be declared as nonexistent because it never satisfies formality causa which stipulated in the Act No 24 Year 2009. However in reality, court verdict is still deemed necessary, which after legally binding after the enforcement from the Supreme Court, could become one of the ratio for the next judge who rule the case, although it will not bind them."