Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan yang sinergis antara pemerintah dan para pelaku bisnis sangat menentukan keberhasilan suatu negara dalam meng-optimalkan peluang-peluang dalam pasar global yang semakin kompetitif. Terlepas dari dampak negative dari globalisesi ekonomi, kita tidak dapat memungkiri kenyataan bahwa dengan mengintegrasikan ekonomi nasional ke dalam pasar global suatu negara dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pencapaian pertumbuhan ekonomi. Pengalaman Jepang setelah Perang Dunia II yang disusul dengan keberhasilan negara-negara industri baru di Asia Timur dan akhimya kebangkitan ekonomi Cina menunjukkan bahwa negara berkembang dapat meningkatkan statusnya dalam ekonomi global. Persoalanutama yang harusdiatasi Indonesia saat ini adalah korupsi dalam tubuh pemerintahan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.Akibatnya trust antara pemerintah dan pelaku bisnis sangat rendah."

"Dalam era globalisasi saat ini, kebutuhan akan terpenuhinya pembangunan infrastruktur menjadi prioritas untuk mengejar kompetisi dan keunggulan antar negara. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Indonesia antara lain telah menyusun sejumlah proyek strategis nasional yang diharapkan dapat melibatkan sejumlah aktor sebagai pemangku kepentingan. Untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan di bidang pembangunan perekonomian dan informasi strategis, gagasan intelijen hukum (legal intelligence) perlu diterapkan. Premis dasarnya adalah seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam aktivitas perekonomian adalah tunduk ketentuan hukum termasuk peraturan perundang-undangan. Pihak yang menyusun, memahami dan menetapkan hukum ialah pihak yang memiliki posisi yang unggul dan menentukan dalam kompetisi maupun kooperasi. Atas dasar inilah, tesis ini mengkaji perjanjian kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam proyek strategis Mata Air Umbulan di provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ialah untuk menganalisa efektifitas perjanjian kerjasama dalam skema KPBU dan melihat peran sistem intelijen hukum dalam proyek strategis nasional seperti pada Proyek SPAM Umbulan ini. Hasil penelitian menunjukkan dengan skema KPBU telah menunjukkan terlaksananya kerjasama pengelolaan air minum dari perencanaan proyek sebelumnya, namun masih ada sejumlah celah hukum pada perjanjian kerjasama dimaksud yang berpotensi menimbulkan resiko dan kerawanan di masa mendatang. Hal ini menunjukkan perlu adanya penguatan sistem legal intelligence dalam perumusan aturan hukum terkait ikatan perjanjian kerjasama pembangunan infrastruktur, utamanya proyek-proyek strategis nasional. Dengan demikian pembangunan infrastruktur SPAM Umbulan ini menjadi salah satu proyek infrastruktur penting guna meningkatkan kegiatan perekonomian dalam rangka ketangguhan ketahanan nasional

---

In these era of globalization, infrastructure development has become a priority to pursue competition and excellence between countries. To make it happen, the government has compiled a number of national strategic projects involving a number of actors as the stakeholders. To anticipate vulnerabilities in the field of economy development and strategic information, the idea of legal intelligence needed to be implemented. The basic premise is that all human activities, incuding in economic field must be subject to Law including regulations. Those who formulate, understand and determine the rules are those who have a superior and decisive position in competition and cooperation. On this basis, this thesis examines the cooperation agreement between the government and the private sector in the Umbulan Spring strategic project in East Java province. The research objective is to analyze the effectiveness of cooperation agreements in the KPBU (public-private partnership) scheme and see the role of the legal intelligence system in national strategic projects such as the Umbulan SPAM Project. The results show that the KPBU (public-private partnership) has shown improvements in drinking water management cooperation from the previous project, but there are still a number of legal loopholes in the cooperation agreement that have the potential to cause risks and vulnerabilities in the future. This shows the need to strengthen the legal intelligence system in the formulation of legal rules related to infrastructure development cooperation agreements, especially national strategic projects. Therefore, the development of infrastructure of SPAM Umbulan is an important infrastructure project for increasing economic activities in strengtening the National Resilience."

"UMKM di Indonesia menjadi prioritas pengembangan pemerintah. Peta jalan Making Indonesia 4.0 oleh Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa UMKM di Indonesia harus mengadopsi teknologi informasi dalam kegiatan bisnisnya untuk meningkatkan produktivitas dan pangsa pasar. Ditargetkan pada 2030 mendatang, sebanyak 30 juta UMKM di Indonesia telah melakukan transformasi digital. Sistem informasi ini diterapkan guna mendukung operasional bisnis agar tercapai tingkat efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan operasionalnya. Selain itu, perlu diperhatikan juga penerapan strategi Customer Relationship Management (CRM) untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan. Penelitian ini menggunakan metode Agile Kanbandengan pendekatan Object Oriented. Sistem yang dihasilkan berupa Sistem Pemesanan, Sistem Transaksi, Sistem Manajemen Pelanggan, Sistem Manajemen Karyawan, Sistem Input Stok, Sistem Invoice, dan Sistem Manajemen Produk. Penulis juga menggunakan alat bantu dalam melakukan perancangan sistem yaitu dengan use case diagram, use case scenario, entity relationship diagram, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram.Penulis juga merancang high-fi design user interface menggunakan software Figma. Sistem informasi ini menggunakan database server yaitu MySQL.

---

MSMEs in Indonesia are a government development priority. The Making Indonesia 4.0 roadmap by the Ministry of Industry says that MSMEs in Indonesia must adopt information technology in their business activities to increase productivity and market share. It is targeted that in 2030, as many as 30 million MSMEs in Indonesia will carry out digital transformation. This information system is implemented to support business operations in order to achieve a level of efficiency and effectiveness in its operational activities. In addition, it is also necessary to pay attention to the implementation of Customer Relationship Management (CRM) strategies to maintain customer loyalty and customer satisfaction. This study uses the Agile Kanban method with an Object Oriented approach. The resulting systems are Ordering Systems, Transaction Systems, Customer Management Systems, Employee Management Systems, Stock Input Systems, Invoice Systems, and Product Management Systems. The author also uses tools in designing the system, namely use case diagrams, use case scenarios, entity relationship diagrams, class diagrams, activity diagrams, and sequence diagrams. The author also designed a high-fi user interface design using Figma software. This information system uses a database server, namely MySQL."

"Telkom sebagai leader company masih memiliki daya bisnis yang masih rendah dibuktikan dengan solusi IoT belum masuk kepada segmen enterprise dan revenue masih jauh dari target. Hal itu terjadi karena strategi bisnis dan keselarasan bisnisnya tidak berjalan dengan baik. Dengan permasalahan tersebut, perlu melakukan evaluasi untuk menilai bisnis model maupun strategi bisnis yang berjalan untuk menciptakan suatu inovasi perusahaan yang lebih baik dengan revenue yang lebih baik juga. tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara model bisnis dan strategi bisnis yang masing-masing memiliki empat dimensi dan lima dimensi, dapat dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi kanonik. Sedangakan untuk mengukur evaluasi factor perusahaan dapat menggunakan metode analisis factor yang dapat dijadikan sebagai factor pembentuk metode SWOT untuk memberikan rekomendasi strategi terbaik terhadap perusahaan. Maka didapatkan hasil dimensi yang paling dominan dalam membangun bisnis dan strategi bisnis perusahaan adalah X13, X24, X41, Y12, Y21,Y22,Y33,Y43,Y52. Kemudian menunjukan bahwa terdapat hubungan yang postif dan signifikan antara model bisnis dengan strategi bisnis perusahaan dengan hasil akhir dari analisis matriks SWOT perusahaan PT Telkom  berada pada kuadran 1 dimana dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada.

---

Telkom as the company's leader still has low business power as evidenced by IoT solutions that have not yet entered the enterprise segment and revenue is still far from the target. This happened because the business strategy and business alignment did not work well. With these problems, it is necessary to evaluate to assess the business model and business strategy that is running to create a better company innovation with better revenue as well. The purpose of this study is to determine the relationship between business models and business strategies, each of which has four dimensions and five dimensions, can be analyzed using canonical correlation analysis. Meanwhile, to measure the evaluation of the company's factor, it can use the factor analysis method which can be used as a factor to form the SWOT method to provide recommendations for the best strategy for the company. So the results of the most dominant dimensions in building a business and company's business strategy are X13, X24, X41, Y12, Y21, Y22, Y33, Y43, Y52. Then it shows that there is a positive and significant relationship between the business model and the company's business strategy with the final result of the SWOT matrix analysis of PT Telkom's company is in quadrant 1 which can take advantage of existing strengths and opportunities."

"Pembangunan Infrastruktur khususnya dalam bidang Ketenagalistrikan di Indonesia tengah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan berbagai alternatif efisiensi untuk menarik pembiayaan dari sektor di luar APBN. Salah satu jalan mencapai tujuan tersebut mendorong Pemerintah untuk menjalankan perannya sebagai Badan Hukum Publik mengeluarkan berbagai kebijakan dan dalam perannya sebagai Badan Hukum Privat untuk membuat Jaminan Pemerintah atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Infrastruktur Ketenagalistrikan. Dalam berjalannya fungsi tersebut Pemerintah mendirikan sebuah Perusahaan Umum Milik Negara yang bergerak khusus pada bidang Penjaminan Pembangunan Infrastruktur, yang ditujukan untuk memajukan iklim pembangunan fasilitas dan sarana melalui investasi asing. Skripsi ini membahas mengenai bentuk Jaminan yang diberikan oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebagai BUMN yang 100% (seratus persen) modalnya berasal dari Pemerintah. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deksriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa menurut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 Jaminan yang diberikan oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia adalah Jaminan Lembaga Pemerintah berkonsep borgtocht yang hanya dapat diberikan berdasarkan Perjanjian KPS atas Proyek Infrastruktur dengan mengutamakan prinsip Pengelolaan Risiko Keuangan Negara atau Alokasi Risiko.

---

Infrastructure development especially on the Electrical Power field in Indonesia is carried out by the Government of Indonesia and efficiency alternatives to attract financing from sectors outside the state budget. One way to achieve these goals encourage the Government to carry out its role as a Public Law Board issued various policies and in its role as a Private Legal Entity to make the Government Guarantee on liabilities of Responsible Electricity Infrastructure Partnership Project. In the functioning of the Government to establish a State-owned General Company engaged specially in the field of Infrastructure Assurance, which aimed to promote development climate and infrastructure facilities through foreign investment.

This thesis discusses the form of guarantee provided by Indonesia Infrastructure Guarantee Fund as a state that is 100% (one hundred percent) of capital from the Government. In the data processing used qualitative methods that produce research that is descriptive analysis. The research results indicate that under Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010, the Warranty which provided by Indonesian Infrastructure Guarantee Fund is the Government warranty borgtocht concept that can only be given by the PPP Agreement on Infrastructure Projects with emphasis on the principle of State Financial Risk Management or Risk Allocation."

"Penerapan kemitraan dalam pelaksanaan CSR di Jawa Timur merupakan salah satu alternatif pembiayaan pasif pembangunan masyarakat yang cukup menggiurkan. Menanggapi hal tersebut melalui Badan Legislatif disusun Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Skripsi ini berisi tentang kemitraan antara pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dengan swasta dalam pelaksanaan CSR. Peran pemerintah dalam memunculkan kesetaraan dan pelaksanaan sinergisitas lintas lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan perusahaan. Artinya fasilitasi pemerintah tidak bersentuhan secara langsung dengan perusahaan pada lembaga yang sama. Dengan adanya Perda ini, pemerintah juga memberikan keleluasaan bagi perusahaan dalam pelaksanaan CSR sesuai dengan kepentingannya tanpa membatasi ruang gerak perusahaan. Berjalan dari pola kemitraan semi produktif menuju pola kemitraan produktif, penting adanya komunikasi dan konsistensi peran Tim Fasilitasi agar dapat dicapai penerapan kemitraan yang diinginkan dalam pelaksanaan CSR.

---

Partnership implementation of CSR in East Java Province is one of potential passive funding for community development. Based on that fact, East Java Peoples Council conceived Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 about Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. This Thesis describe about partnership between East Jave Government with corporations in the implementation of CSR. This Government?s role make a synchronization and equality between government and corporations. It needed to bring up the trust between Government and corporation. Intervention in the implementation of CSR by Government is prohibited, so corporations can do their CSR with their own way. The partnership?s pattern is on going from semi-productive to productive partnership. But still, it needs a consistency of Tim Fasilitasi?s role to get the ideal implementation of CSR."