Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Besides providing several promises to investor, government also guaranteed ORI payment This becomes one of the attractions to investor. Nevertheless, ORI still has several risks and costs that have to be paid by investor if something goes wrong. So it will be better If future Investor studied the ORI before it becomes a costly speculative investment."

"Pemodelan pelengkungan mikro dan makro pada serat optik dengan satu inti homogen dipresentasikan pada penelitian ini. Rugi-rugi dari pelengkungan mikro dan makro dihitung dengan mengekpresikan medan diluar serat optik. Kemu- dian didapatkan dua kasus khusus untuk memungkinkan perhitungan koeffsien amplitudo secara analitik dan dibuat hasil plot dari persamaan tersebut. Nilai pelengkungan mikro dan makro dari serat optik dan sistem koordinat helic yang telah didapatkan dapat diaplikasikan pada kasus sebenarnya menggunakan pemrograman numerik."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai akibat hukum fungsi pengawasan yang dilakukanoleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Ombudsman Daerah Non ORI(D.I. Yogyakarta) setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUUVIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentangOmbudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik. Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatifdengan melakukan penelitian terhadap data sekunder. Hasil penelitianmenyarankan bahwa perlu adanya semacam Memorandum of Understanding atauperaturan bersama untuk mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi pengawasansetelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak melarang OmbudsmanDaerah menggunakan nama Ombudsman walaupun tidak berhierarkhis denganORI.

---

ABSTRACTThe focus of this study is studying end of result of supervising function ofOmbudsman Republik Indonesia (ORI) and Local Ombudsman Non ORI (D.I.Yogyakarta) after Mahkamah Konstitusi Decree No. 62/PUU-VIII/2010 regardingjudicial review Act Number 37 of 2009 about Ombudsman of Republic Indonesiaand Act Number 25 of 2009 about public services. This research is legalnormative research with an investigation by using secondary data.The result ofthis research suggested that there should be an Memorandum of Understandingbetween the related parties to prevent in overlapping in supervising after theMahkamah Konstitusi Decree which allowed local Ombudsman using a name of“ombudsman” eventhough has no hierarchial correkation with ORI."