Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia great catastrophy, the earthquake on December 26, 2004, subsequent tsunami devastated some 800 kilometers of Aceh's coast line, killing some 150,000 people and leaving a further 37,000 missing, presumed dead. The damage was of such immensity that the national and international response was immediate and magnificent. A further earthquake on March 28, 2005 affecting the islands of Simuelue and Nias and southern Aceh created significant further damage. Government the Republic of Indonesia issued President Declare (Keppres) Number 63/M/2005 for development Reconstruction and Rehabilitation Bureau (BRR NAD-Nias) at April 29" 2005. The reconstruction and rehabilitation effort faced a complex situation in undertaking activities to meet the needs of the affected population. Debris clearance, providing shelter for displaced persons, land ownership, restoration offish ponds and salt affected agricultural land, restoration of public infrastructure, transport and delays have all had an impact on the speed of the recovery effort. At both the administrative and implementing levels, progress might have been faster. Nonetheless, visible signs of progress are now evident and BRR, government, donors and NGOs all have plans to rapidly accelerate expenditure for the reconstruction and rehabilitation in all sectors in Aceh-Nias in 2006. The significant problem is how to manage entire reconstruction and rehabilitation activities according a common set of indicators to measure recovery progress and performance based on Key Performance Indicators undertaking major work in sectoral areas by the tsunami affected nations."

"Kedatangan berbagai etnis dari seluruh Indonesia bahkan berbagai bangsa di dunia dalam rangka membantu masyarakat Aceh korban tsunami merupakan latar belakang dari penelitian tentang Manajemen Ketidakpastian dan Kecemasan Pendatang di Aceh ini. Pertemuan pendatang dengan penduduk lokal yang berbeda budaya dipastikan memiliki persoalan baik secara langsung maupun pada jangka panjangnya bagi kedua pihak. Bagi warga Aceh yang telah puluhan tahun tertutup dari dunia luar sebagai akibat konflik politik yang terjadi, kehadiran berbagai etnis dapat mengikis budaya lokal yang khas yakni lekatnya antara budaya, agama dan masyarakatnya. Sedang bagi pendatang keberangkatan mereka ke Aceh membutuhkan upaya yang besar agar dapat berdaptasi dengan cepat demi tujuan kemanusiaan yang ingin dicapai.Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode single level analisis yaitu fokus penelitian ada pada individu-individu pendatang. Subjek penelitian menggunakan informan yang masih atau pernah bekerja di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias dalam periode Mei 2005 - Mei 2006. Dengan menggunakan individu pendatang yang berasal dari Jakarta dan bukan suku Aceh, diharapkan penelitian ini mampu melihat bagaimana pengalaman ketidakpastian dan kecemasan serta bagaimana mereka mengelola ketidakpastian dan kecemasan ketika berinteraksi dengan warga lokal.Hasil penelitian menunjukan bahwa sumber ketidakpastian dan kecemasan pendatang di Aceh adalah pada perbedaan budaya yang tercermin dalam perilaku budaya dari masyarakatnya, pada penerapan syariat Islam dan adanya konflik politik yang pemah terjadi. Masing masing pendatang memiliki cara sendiri dalam mengelola ketidakpastian dan kecemasan mereka sesuat dengan pemahaman dan pengalaman mereka masing-masing. Ketidakpastian dan kecemasan yang mereka alami selalu mampu dikelola sehingga tidak sampai menimbulkan konflik dengan warga lokal demi tercapainya tujuan kemanusian mereka di Aceh dalam menbangun kembali Aceh pasca tsunami."

"PNS described having a low level of professionalism, service capability that is not optimal, lowlevels of reliability, assurance, tangibility, empathy and responsiveness, do not have this level ofintegrity as government ofiicials so as not to have an emotional tie to the agency force and duties,authority abuse height (KKN), a low level of well-being and is not associated with education level,performance, productivity and discipline. These conditions have an impact on the performance oflow PNS in discharging its duties and obligations in serving the community. One of the causes ofpoor performance in delivering public services PNS is weak PNS management itself, which began inthe planning up to the cessation of PNS findings indicate the need for changes in managementaspects of civil servants in the district should be formulated in a clear and decisive in theformulation of the law regulating the civil servants in the district and institutional framework thatfunctionally perform management activities / management of state oflicials."

"Perlindungan anak adalah isu yang masih belum populer di kalangan masyarakat Indonesia. Secara konseptual aktivitas program perlindungan anak yang diimplementasikan di Nias merupakan respon untuk mereduksi permasalahan yang dialami oleh anak - anak dan memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak pasca kejadian bencana alam gempa bumi. Evaluasi proses implementasi yang dilaksanakan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana implementasi program perlindungan anak memberikan transformasi nilai dan makna terhadap anak. Meskipun aktivitas program telah selesai dilaksanakan namum proses dan hasil yang dicapai belum memberikann gambaran keberhasilan program yang memberdayakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung hak tumbuh kembang anak. Dukungan masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan program ini masih bersifat individual tidak kolektif sehingga keberlanjutan program belum terwujud.

---

Child protection is unpopular issue yet among Indonesian community. Conceptually, child protection activities had been implemented in Nias is a respond to decrease problems addressing to the children and in regard to better environment for them after earthquake disaster. The purpose of implementation process evaluation is to describe and analyze how the implementation of child protection program transforming importance and spirit to the children. Although the program activities have been done, however the process and evidence couldn?t reach the program expectation in regard on empowering and developing community?s awareness on supporting children right to grow and develop. Community and government supportive is still with individual/unselective support since then the sustainability of programs couldn?t be reached."

"Penelitian ini berfokus pada manajemen TI yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM (Setjen). Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif.Penelitian ini menggunakan teori tentang kinerja, pengukuran kinerja, Business Balanced Scorecard, analisa current performance dengan COBIT, serta teori tentang manajemen strategis dan manajemen TI. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 69 responden terdiri dari pejabat eselon II, III, IV dan staf di lingkungan Setjen. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan. Dari analisis terhadap hasil kuesioner, disimpulkan bahwa: 1) kinerja manajemen TI ditinjau dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran masih rendah dan 2) upaya strategis yang harus dilakukan untuk mencapai kinerja manajemen TI adalah menetapkan sasaran hasil pengembangan TI di departemen, mengembangkan kebijakan dan rencana untuk mencapai sasaran hasil tersebut, dan mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan rencana yang ditetapkan. Hasil penelitian menyarankan bahwa Setjen perlu mengoptimalkan kinerja manajemen TI dengan cara meningkatkan kinerja perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, segera membuat membuat Rencana Strategis TI (IT Strategic Plan) atau Rencana Induk TI (IT Master Plan) yang terintegrasi secara rinci sehingga menjadi dasar bagi pengembangan Teknologi Informasi yang lebih komprehensif, melakukan perubahan struktur dan tugas pokok Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data (Pullahta) Biro Perencanaan menjadi Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan melakukan penelitian lanjutan mengenai pengembangan organisasi manajemen TI.

---

This research focuses on IT management implemented by Secretariat General of Department of Law and Human Rights (Setjen). This research is using quantitative with descriptive method.This research uses theories on performance, performance measurement, Business Balanced Scorecard, current performance analysis with COBIT, also theories on strategic management and IT management. Respondents in this research consist of 69 respondents consist of officials of echelon II, III, and IV, and also staff working at Setjen. Data collection is using questionnaire, while analysis refers to theories and concepts related to performance measurement of TI management.After analyzing data taken from questioner, it can be concluded that : 1) performance of TI management viewed from perspectives of financial, customer, internal business process and growth and learning is low and 2) strategic effort which should be implemented to achieve good performance of TI management are to establish outcomes of TI development in department, to develop policies and plans to achieve the outcome, and to allocate resources to implement the policies and plans established. The findings suggest that Setjen should optimize the performance of IT management by improving the performance of financial, customer, internal business process and growth and learning perspectives, formulate IT Strategic Plan and IT Master Plan which are detail integrated so they become a basis for more comprehensive Information Technology development, start structural change and duties of Data Management Division of Planning Bureau, and start advanced research on organization development of IT management."

"ABSTRAKPada tanggal 27 Mei 2006, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diguncang oleh gempa bumi berkekuatan 5,9 pada skala Richter, akibat dari gempa bumi tersebut tercatat 428.909 orang kehilangan rumah tinggal. Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman merupakan dua Kabupaten yang wilayahnya mengalami kerusakaan paling parah, di Kabupaten Bantul tercatat 245.073 rumah rusak, sedangkan di Kabupaten Sleman tercatat 96.792 rumah rusak. Untuk menangani musibah Gempa Bumi di Yogyakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2006, dimana dalam Peraturan Gubernur tersebut tersurat prinsip dasar Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah di DIY Berbasis Pada Komunitas. Berdasarkan dari Peraturan Gubernur tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memilih kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dengan menyerahkan sepenuhnya proses pendataan sampai dengan pencairan dana rekonstruksi kepada masyarakat. Menurut pemerintah Kabupaten Sleman, pembagian dana rekonstruksi akan sulit dikontrol oleh pemerintah karena masyarakat memiliki cara tersendiri untuk membagikan bantuan yang mereka terima, kebijakan yang bersifat bottom up ini kemudian diwadahi dalam lembaga yang disebut dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan 13 informan yang sengaja dipilih oleh peneliti berdasarkan pemikiran yang logis dan sesuai dengan informasi yang dicari dan mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka didapatkan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut: OMS adalah terobosan kebijakan yang dibuat Pemkab Sleman untuk meminimalisasi peluang munculnya konflik di tengah-tengah masyarakat Posisi OMS bertanggung jawab kepada dua pihak sekaligus, yaitu pemerintah dan masyarakat. Lembaga ini melaporkan hasil penilaiannya kepada pemerintah.Laporan ini dijadikan dasar bagi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang pada gilirannya akan menerima bantuan dana rekonstruksi. OMS menjalankan sebagian peran Pemkab Sleman, yaitu dalam pendataan kerusakan rumah warga. OMS dirasa lebih mampu melakukan pendataan karena mereka mengetahui secara pasti letak rumah, status kepemilikan dan kondisinya setelah diguncang gempa. Pemberdayaan masyarakat terlihat dari beberapa indikasi. Pertama, para tukang menjadi pemain kunci karena penguasaan mereka dalam hal-hal teknis menyangkut bangunan rumah. Ke dua, individu-individu yang memiliki kecakapan administratif ditempatkan pada salah satu posisi penting dalam pokmas, Ke tiga, sejumlah keputusan penting pada tingkat lokal lebih banyak diselesaikan oleh warga sendiri tanpa banyak campur tangan dari pejabat pemerintah di atasnya. Gotong-royong dalam membangun rumah warga tidak dapat berjalan maksimal. Gotong-royong dijalankan pada rumah-rumah yang pemiliknya dipandang tidak mampu secara ekonomis dan tidak memiliki tenaga kerja. Kemandirian masyarakat dapat dilihat dari cepatnya proses pembangunan kembali rumah warga serta besarnya porsi dana mandiri (di atas 80 per sen) yang mereka gunakan dalam seluruh proses pembangunan rumah. Saran dari penelitian adalah sebagai berikut: OMS dapat dijadikan sebagai model pendataan korban bencana berbasis masyarakat, dapat diterapkan untuk daerah-daerah lain yang menghadapi masalah serupa. Diperlukan patokan baku dalam menentukan kriteria warga penerima bantuan. Patokan baku menjadi penting, karena berimplikasi pada wilayah hukum positif. Lembaga RT, RW, dusun dan pemimpin formal di pedesaan dapat dioptimalkan kinerjanya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan selain administrasi kependudukan. Perlu ada operasi pasar secara lebih intensif untuk menstabilkan harga yang melonjak akibat besarnya permintaan bahan bangunan dan tenaga kerja pasca bencana. Komposisi keanggotaan OMS sebaiknya diisi oleh para tokoh masyarakat setempat seperti di Kecamatan Prambanan, sehingga akurasi pendataan akan lebih baik. Penyelesaian sengketa masalah, di Kecamatan Berbah mengenal system berlapis, dari RT keatas sampai Camat, dengan system penyelesaian berlapis, maka Kepala Desa dan Camat tidak terlalu terbebani masalah sengketa teknis lapangan. Kesulitan yang dihadapi selama penelitian adalah beberapa informan tidak menjelaskan hal-hal relevan yang diketahuinya secara transparan. Ada kekhawatiran akan adanya masalah yang menimpa diri mereka jika ternyata di kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan program ini.

---

ABSTRAK

On May 27, 2006, Yogyakarta province was hit by a 5.9 Richter scale earthquake. It caused 428.909 people loose their houses. Bantul and Sleman districts are the most seriously affected areas. In Bantul district it was reported that 245.073 houses were damaged, while in Sleman district it was known that 96.792 houses were ruined into pieces. To handle such situation, Governor of Yogyakarta province issued a Governor Rule Number 23 2006, which states that the basic principles of Rehabilitation and Reconstruction of Housing in the region is a community-based one. According to the Governor Rule, local government of Sleman district decided the policy of rehabilitation and reconstruction in its area by giving people full authority to list the broken houses and eventually distribute reconstruction fund. Local government of Sleman district stated that the distribution of reconstruction fund will be difficult to control by the government because society has its own local wisdom in distributing aid they receive. This bottom-up policy was then manifested in an institution so-called Organisasi Masyarakat Setempat (Local Community Organization) (OMS).

This research utilizes qualitative approach, by using qualitative ? descriptive method. Data was collected by using techniques, such as interview, observation, and literary studies. Interview was conducted to 13 informants who are intentionally chosen based on logical frame of thinking and are relevant to the research topic. Referring to the analysis of research results, it is concluded that: OMS is a brilliant policy made by local government of Sleman district in order to minimize any conflict among members of the society. OMS holds responsibilities to two parties, namely government and society. This institution reports its assessment to the government.

This report becomes a data-base for the formation of local community groups that will eventually receive reconstruction fund. OMS plays some roles of Sleman local government, namely assessing damaged houses. OMS is considered as more able to do such assessment because they know exactly the house locations, their ownership statuses, and their condition after the earthquake. Community development can be seen at a number of indicators. Firstly, carpenters play key roles for their mastery of technical skills on building. Secondly, individuals with clerical skills are given special position in the local community groups. Thirdly, a number of important decisions at local level are mostly made by the community without any government?s intervention. Gotong-royong in building people?s houses cannot be effectively conducted. It is only the case for those are considered as economically incapable and for those are unemployed. Community?s self-reliance can be seen from the quickness of the housing reconstruction and the bigger portion of self-finance (above 80 per cent) they spend for building of their houses. This research recommends: OMS can be model for community-based victim of disaster assessment, and it can be practiced in other regions facing similar problems. It is necessary to have a fixed regulation in determining the criteria of those who receive aid. It is important for it implied to positive law. RT, RW, sub-village and rural informal leaders can be optimized their roles other than clerical things pertaining to population administration. It is necessary to do a more market intervention in order to stabilize the prices heightening caused by the inflation of demand in building materials and labors after the disaster. Composition of OMS membership is more better filled by local leaders like in Prambanan sub-district. It results in the data accuracy. Concerning conflict resolution, Berbah sub-district implements multi-layered conflict resolution, by encouraging resolution from the lowest level to the higher. By this system, the head of sub-district is not so much burdened by technical problems. Difficulty faced during the research is that a number of informants do not explain relevant things they know transparently. They are worried about any possible serious problems they will face if in fact there are things breaking the rule in the implementation of such policy."

"ABSTRAKPengembangan kontruksi di Indonesia setiap tahun terus meningkat. Akan tetapi tidak dibarengi dengan landasan normantif dalam perbaikan dan perawatan, berdampak pada percepatan kerusakan kontruksi bangunan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi aspek-aspek kunci pengukuran kinerja manajemen pemeliharaan dan perawatan dengan sebangai objek bangunan Pemerintah RI, dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini bervariasi, yaitu dengan metode KPis dan menentukan kualitas kinerja mengunakan scorecard. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 63 peristiwa indikator yang diidentifikasi berpotensi mempengaruhi kinerja, dan 20 indikator dominan yang mempengaruhi kinerja pengukuran. Selanjutnya, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajemen dan pemeliharaan secara lebih efisien dan meningkatkan nilai ekonomi, teknologi, sosial dan lingkungan.Kata kunci :Pengembangan, pengukuran kinerja, KPIs, Scorecard manajemen pemeliharaan, manajemen bangunan, manajemen fasilitas.

---

ABSTRACT Development of construction in Indonesia per annum to increase. However, not in line with the normative basis of maintenance, impact on the acceleration of damage to building construction. The purpose of this paper is to identify the key aspects of performance measurement for maintenance management building, objects within Parliament Building and Environment Indonesia, to improve the quality of performance.The study was conducted qualitatively, by analyzing data on the perception of the questionnaire to the respondents who had experience in the project, and then the data were processed by Structural Equation Modeling SEM to get priority indicator factors. The study results showed that there were 63 events of the indicators which were identified as potentially affected the measurement performance, and 20 dominant indicators that affected the measurement performance. Furthermore, The results of the study are expected to improve the performance management and maintenance more efficiently and improve the economic, techical, social and environmental value.Keyword Developing, performance measurement KPIs, scorecard, maintenance management, facility management, building management "