Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Previous research has demonstrated a positive relationship between psychological contract violation (PVC) and workplace deviant behavior (WDB), and between PCV and intention to quit and neglect of job. This research ectends such research by simultaneously examining the effect of PCV on WDB, intention to quit and neglect of job and finds that only neglect job has a positive relationship with PCV."

"Remaja dengan disabilitas intelektual sedang diharapkan untuk menguasai keterampilan esensial bagi keberlangsungan hidup mereka di lingkungan sosial dan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Keterampilan membaca jam analog adalah keterampilan untuk membaca isyarat visual yang ditunjukkan jam analog sebagai informasi penunjuk waktu. Sementara keterampilan berbelanja adalah keterampilan menghitung uang dan menggunakannya untuk melakukan transaksi jual-beli. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas program Telling Time dan One-More-Than dalam meningkatkan keterampilan membaca jam analog dan berbelanja pada remaja dengan disabilitas intelektual sedang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat peningkatan persentase skor keterampilan membaca jam analog dan berbelanja dari semula hanya 11,1% dan 0% menjadi 100%. Uji Wilcoxon menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan secara statistik dalam keterampilan membaca jam analog (Z = -2,333, p <0,05) dan berbelanja (Z = -2,000, p <0,05). Dengan demikian, program Telling Time dan One-More-Than dapat dikatakan efektif dalam mengembangkan keterampilan membaca jam analog dan berbelanja pada remaja dengan disabilitas intelektual sedang. Implikasi, limitasi, dan saran untuk penelitian selanjutnya didiskusikan.

---

Adolescents with moderate intellectual disabilities are expected to master essential skills for their survival in a social environment and skills that can improve their quality of life. Telling time are skills to read visual cues that are shown by analog watch as timekeeping information. While shopping skills are the skills to count money and use it to make buying and selling transactions. The purpose of this study was to determine the effectiveness of Telling Time and One-More-Than programs in improving telling time and shopping skills for adolescents with moderate intellectual disabilities. Based on the results of the research conducted, there was an increase in the percentage of the score for telling time and shopping skills from 11.1% and 0% to 100%. The Wilcoxon test also shows that there is a statistically significant change in telling time of analog watch skill (Z = -2,333, p <0.020) and shopping skill (Z = -2,000, p <0.046). Thus, the Telling Time and One-More-Than programs can be said to be effective in developing telling time and shopping skills for adolescents with moderate intellectual disabilities. Implications, limitations, and suggestions for future research are discussed."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan kegagalan program Return to Work RTW dari BPJS Ketenagakerjaan, yang didefinisikan sebagaipekerja yang tidak kembali bekerja di tempat semula atau yang sempat kembali bekerja di tempat semula namun tidak bertahan, pada kasus peserta yang mengalami kecelakaankerja yang menyebabkan amputasi tangan, amputasi kaki atau lumpuh kedua kaki. Analisis faktor yang menyebabkan kegagalan didasarkan pada pendekatan biopsikososial yaitu aspek medis, aspek psikologis dan aspek sosial lingkungan kerja. Analisis dilakukan berdasarkan informasi dari perusahaan, peserta dan case manager yang dikumpulkan melalui kuesioner dan in-depth interview pada beberapa kasus yang dianggap gagal dan yang dianggap berhasil. Temuan utama yang relevan untuk perbaikan sistem RTW secara internal i.e., dari dalam BPJS Ketenagakerjaan yaitu bahwa case manager memiliki peran penting yang dapat menentukan keberhasilan program RTW terutama dalam mengupayakan pemenuhan komitmen dari tenaga kerja dan perusahaan terhadap program RTW. Walaupun faktor penyebab kegagalan biopsikososial bukan seluruhnya di bawah kendali BPJS Ketenagakerjaan, hasil indepth interview menunjukkan bahwa peranan Case manager sebagai fasilitator dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan atau menekan kegagalan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya untuk meningkatkan keberhasilan program RTW dapat dimulai dengan memastikan bahwa Case manager telah berupaya maksimal dalam pemenuhan komitmen tenaga kerja dan perusahaan terhadap tujuan program RTW.

---

This study aims to identify the factors that cause the failure of the BPJS Ketenagakerjaans Return to Work RTW program, which is defined as workers who do not return to their original place of work or who have returned to work at their original place but do not survive, in the case of workers who had a work accident which causes amputation of the hand, amputation of the foot or paralysis of both legs. Analysis of the factors that cause failure is based on biopsychosocial approach, namely medical aspect, psychological aspect and work environment social aspect. The analysis was carried out based on information from companies, workers and case managers collected through questionnaires and in-depth interviews in several cases that were deemed to have failed and which were considered successful. The main finding that is relevant for internal RTW system improvement i.e., from within the BPJS Ketenagakerjaan is that case manager has an important role that can determine the success of the RTW program, especially in seeking to fulfill the commitment of workers and companies towards the RTW program. Although the causes of failure biopsychosocial are not entirely under the control of BPJS Ketenagakerjaan, the results of in-depth interviews show that the role of Case manager as a facilitator can increase the likelihood of success or reduce failure. The conclusion from this research is that efforts to increase the success of the RTW program can be started by ensuring that Case manager has made the best effort in fulfilling the commitment of the worker and the company towards the goals of the RTW program."

"Korupsi di Indonesia sudah sangat serius dengan rendahnya Indeks PersepsiKorupsi di Indonesia. Studi ini menguji pengaruh tekanan kerja terhadap potensikorupsi pada panitia pengada barang/jasa di Propinsi X. Disain studi ini adalahcross sectional yang meliputi semua panitia pengadaan barang/jasa periodepengadaan tahun 2009-2014. Sampel yang diamati berjumlah 513 individupengada barang/jasa. Pengumpulan data sekunder untuk mendapatkan 2kelompok berpotensi korupsi dan tidak berpotensi korupsi. Untuk mendapatkanmodel yang parsimonious dan robbus digunakan analisis multilevel regresilogistic untuk melihat pengaruh variabel tingkat individu dan tingkat instansiterhadap potensi korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panitia yangmengalami tekanan kerja di tingkat individu mempunyai probabilitas 2,495 (POR2,495; 95%, 0,901- 6,906). Pada model-0 nilai MORinstansi =33,79 dan padamodel-2 nilai MORinstansi =51,13, meningkat sebesar 51,6%. Interval Odds Ratio(IOR) variabel nilai PBJ memiliki rentang yang sangat lebar 0,006 – 34184melewati angka 1, artinya efek variasi tempat bekerja panitia PBJ sangat besarmempengaruhi potensi korupsi. Prevalensi tekanan kerja terhadap potensikorupsi sangat tinggi yaitu 93,4%. Setelah dikontrol oleh beberapa variabelkonfonder, pada tingkat instansi yaitu nilai PBJ ≥ 5 Milyar signifikanmempengaruhi potensi korupsi. Dari hasil analisis epidemiologi, dapat dilakukanupaya pencegahan potensi korupsi dalam PBJ melalui jaring penyebab denganmetode ANNA (Alur Pengendalian Antikorupsi Pengadaan Barang/Jasa).Generalisasi dapat dilakukan pada populasi yang mempunyai karakteristik yangsama, prevalensi stress kerja yang sama dan jumlah angkatan kerja besar sepertipropinsi X.

---

Corruption in Indonesia has become a very serious problem as shown by the low

Corruption Perception Index in Indonesia. This study examines the effect of

working pressure to the potency of corruption among procurement staff in

Province X. This cross sectional study involved all procurement committee in

the year of 2009-2014. About 513 procurement staff were recruited as study

samples. The secondary data was obtained in order to determine whether the

project, which samples were involved, was categorized as potentially having

corruption or not. In order to acquire both parsimonious and robbust, multilevel

reggression logistic analysis was used to analys the effect of each variables at the

level of individual and agency toward corruption potency. The result shows that

working pressure in the level of individual has a probability 2,495 times higher

having potency of corruption (POR 2,495; 95%, 0,901- 6,906). In model-0 value

of MORagency =33,79 and in model-2 value MORagency =51,13, it improved

for 51,6%. Interval Odds Ratio (IOR) of procurement value variable had very

wide span of 0,006 - 34184 passed number 1, this means the effect of variation of

procurement committee's working place highly affected the potency of

corruption. The prevalens of working pressure is 93.4%. After controlled by

some of potential confounders, in contextual level (working agency), value of

procurement more than Rp. 5 billion was significantly associated with potency of

corruption. From the epidemiological view, potency of corruption can be

prevented through ANNA method (Alur Pengendalian Antikorupsi dalam

Pengadaan Barang & Jasa/ Anti-Corruption Controlling Flow in procurement).

The finding is generalized to other population with the similar characteristic,

prevalens of working presure and number of employed population as province X"

"Skripsi ini adalah sebuah telaah filosofis mengenai diskursus tubuh difabel dalam kerangka pikir Maurice Merleau-Ponty. Persepsi dan ketubuhan menjadi pisau analisis yang tajam dalam mengkaji problem kemampuan dalam tubuh difabel. Label ketidakmampuan yang dimiliki oleh difabel merupakan bentuk marginalisasi tubuh minoritas. Dengan kerangka pikir milik Merleau-Ponty, tubuh mayoritas dengan kemampuan rata-rata akan ditolak sebagai tubuh yang paling sempurna dalam tindak mempersepsi dunia. Problem ketidakmampuan yang disandang oleh difabel beralih menjadi bentuk penerimaan terhadap keberagaman mempersepsi.

---

This thesis is an analysis of the philosophical discourse of the body with disabilities within the framework of Maurice Merleau-Ponty's thought. Perception and body in Merleau-Ponty's framework have become a sharp analysis to review the ability problems within disability people. Term 'dis-ability' in disability people often lead them to minority groups and rising discrimination. According to Merleau-Ponty's framework, a body with a major ability will be rejected as the most perfect body in the act of perceiving the world. Whereas the problem carried by disabled people's inability transform into having themselves perceiving the form of the diversity of acceptance."

"Kebijakan rehabilitasi penyandang cacat berbasis masyarakat (RBM) di Indonesia diarahkan untuk dapat menjamin pemerataan pelayanan terhadap penyandang cacat. Di satu sisi, ditujukan untuk bagaimana RBM tersebut mampu memperluas jangkauan pelayanan sampai ke tingkat perdesaan. Di sisi yang lain untuk bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar tempat tinggal melalui proses rehabilitasi penyandang cacat.Pilihan terhadap kebijakan RBM sendiri, sebenarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 1975, melalui kerjasarna antara pemerintah Indonesia dengan UNDP-ILO. Kegasama ini sendiri dilakukan melalui tiga fase. Fase pertama, melalui proyek INS1791023, dilanjutkan dengan fase kedua melalui proyek INS/82/011 tahun 1982 dan fase ketiga, melalui proyek INS/88/020 tahun 1988, yang kesemuanya tentang pelaksanaan Kebijakan RBM di Indonesia.Ada dua alasan panting mengapa pemerintah melakukan kerjasama dengan UNDP/ILO untuk melaksanakan kebijakan RBM ini. Panama, berdasarkan kajian Depsos (1995), selama ini jangkauan pelayanan rehabilitasi penyandang cacat berhenti pada wilayah perkotaan saja. Padahal menurut kajian itu, jumlah penyandang cacat di perdesaan merupakan 70% dari jumlah penyandang cacat di Indonesia. Sisanya 30% berada di perkotaan. Dari jumlah itu, yang dapat dilayani baru sekitar 416.606 orang atau 7,47% dari populasi penyandang carat yang berjumlah sekitar 5.573.000 pada tahun 1992.Kedua, peran pemerintah dalam proses rehabilitasi penyandang cacat akan makin berkurang bersamaan dengan makin terbatasnya anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk rehabilitasi ini. Oleh karena itu, upaya melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi selain akan meringankan beban anggaran, juga dapat menjamin kontinuitas pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat di masa-masa yang akan datang.Setidaknya proposisi tersebut telah dibuktikan oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) yang menyatakan bahwa kebijakan RBM, dimana peran serta masyarakat menjadi pendorong utamanya, telah terbukti mampu menyelesaikan 80% dari persoalan-persoalan yang kini dihadapi oleh penyandang carat.Sedangkan dalam kajian ISDS yang berjudul Evaluation of Community-Based Rehabilitation for Disabled Program in Indonesia, yang merupakan hasil kerjasamanya dengan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) dan United Nations - Department for Economic and Social Affairs (UN-DESA), New York, menyebutkan bahwa kebijakan RBM layak diterapkan di Indonesia terutama untuk mengatasi masalah distorsi rehabilitasi penyandang cacat di wilayah perdesaan dan perkotaan.Kedua kajian di atas menarik untuk dikaji lebih teliti lagi. Melalui pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP), penulis ingin membuktikan apakah temuan WHO dan ISDS tersebut benar-benar sesuai dengan harapan yakni mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang kini dihadapi oleh para penyandang carat di dunia, khususnya di Indonesia. Dengan bantuan dari lima (5) responders ahli dari kalangan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kalangan akademisi dan ahli dari kalangan masyarakat sendiri, penulis berharap hasilnya benar-benar dapat diambil sebagai keputusan penting bagi pemerintah.Secara keseluruhan, baik itu pandangan WHO, ISDS maupun dalam kajian yang menggunakan pcendekatan AHP ini sendiri, ternyata konklusi yang sama bahwa kebijakan RBM perlu mendapatkan ruang untuk diterapkan secara nyata di masyarakat. Pandangan ahli dalam penelitian ini menunjukkan bahwa lebih dari 87% menyatakan bahwa kebijakan RBM merupakan kebijakan ideal dan layak diterapkan sebagai kebijakan nasional untuk menanggulangi masalah ketimpangan rehabilitasi yang kini terjadi di perdesaan dan di perkotaan.Penegasan ini setidaknya memperkuat pernyataan dari dua kajian sebelumnya bahwa kebijakan RBM adalah kebijakan yang akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan besar yang kini dihadapi oleh penyandang cacat. Justru pada saat pemerintah sedang dihadapkan pada persoalannya sendiri yakni krisis keuangan dan krisis hutang luar negeri yang kini memasuki ambang psikologis yang sudah sangat mengkhawatirkan itu.Harapan demikian ini mungkin biasa-biasa saja jika datang dari kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM), kalangan akademisi, dan kalangan ahli dari masyarakat sendiri. Tetapi menjadi sangat menarik justru karena kalangan ahli dari pemerintah perlu mengharapkan hal yang sama bahwa sudah saatnya kebijakan yang berbasis masyarakat ini benar-benar diimplementasikan."

"Pembangunan kesejahteraan sosial terhadap penyandang cacat (tubuh) dewasa ini telah banyak yang berhasil mengangkat harkat dan martabat sebahagian penduduk miskin dan rentan, khususnya bagi penyandang cacat Pembangunan itu dilaksanakan melalui program rehabilitasi vokasional baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada lembaga sosial atau panti-panti sosial penyandang cacat. Upaya tersebut merupakan perjuangan untuk mewujudkan memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan pekerjaan guna memperbaiki kesejahteraan dan kondisi kehidupan para penyandang cacat.Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Jepang (IMCA) membangun Pusat Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (PRVBD) di Cibinong Bogor. Pusat ini merupakan salah satu lembaga di bawah Departemen Sosial RI yang melaksanakan program pemberdayaan para penyandang cacat berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tujuan utama PRVBD adalah meningkatkan sumber daya manusia penyandang cacat di bidang keahlian maupun keterampilan dalam bidang tertentu seperti : elektronik, penjahitan, percetakan, komputer dan meta/ work.Kegiatan evatuasi program rehabilitasi vokasional dalam pemberdayaan pelayanan dimaksudkan untuk mempelajari dan mendalami perencanaan strategis dan pelaksanaan manajemen kinerja, dalam upaya penyaluran pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat di masyarakat.Evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran sejauh mana keberhasilan kinerja pemberdayaan yang telah banyak dilakukan oleh lembaga pelayanan sosial dapat dimonitor. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui beberapa cara antara lain dengan membandingkan rencana strategis dan rencana operasional dengan kenyataan yang terjadi. Berbagai indikator mengenai rencana strategis dan program ditentukan untuk mengukur kinerja agar dapat diketahui tingkat perkembangan maupun kemajuannya.Analisis SWOT dikerjakan untuk mempelajari kekuatan dan kelemahan lembaga dalam mernanfaatkan peluang, dan kesempatan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan mengurangi ancamannya. Untuk melengkapi informasi juga dilaksanakan wawancarai, diskusi, dan observasi terhadap kinerja PRVBD.Berdasarkan hasil kajian di lapangan diperoleh fakta bahwa posisi pelayanan sebagai petaksana kegiatan program rehabilitasi vokasional menunjukkan lancarnya pelaksanaan bimbingan dan keterampilan, dapat menyerap pengetahuan dan dapat mengembangkan kualitas diri secara integritas dengan kinerja, serta sistematis dalam proses pemberdayaan. Prinsipnya terietak pada faktor kekuatan dan hambatan diri dalam proses pemberdayaan itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyaluran pendayagunaan tenaga lokal selama empat angkatan pada umumnya dapat ditempatkan dalam pasar tenaga kerja.Pada akhir pembahasan pelaksanaan hasil evaluasi program rehabilitasi vokasional bina daksa, untuk kegiatan tidak lanjut bagi arah perkembangan lembaga pelayanan sosial penyadang cacat di masa depan, dapat di rumuskan formulasi strategi kebijaksanaan berupa penetapan dari beberapa rekomendasi bagi kegiatan kinerja pelayanan. Penetapan kebijakan ini akan menjadi pola acuan pelaksanaan program dalam mencapai keberhasilan menghadapi masa depan organisasi, antara lain sebagai berikut :1. Mendukung tersedianya peluang pasar tenaga kerja kelayan berdasarkan kompetensi manajemen.2. Meningkatkan strategi manajemen organisasi dalam resosialisasi penyaluran penempatan tenaga kerja kelayan. 3. Meningkatkan soslalisasi program PRVBD terhadap Iembagal instansi/ perusahaan dalam upaya mengatasi kompetisi tenaga kerja di masyarakat.4. Memperkuat kompetensi staff dan manajemen dalam mengantisipasi pengaruh giobalisasi.5. Meningkatkan kemampuan kinerja kerjasama guna memanfaatkan UU Penyandang cacat dan PP UPKS Penyandang carat terhadap peluang pasar tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan.6. Meningkatkan kepedulian program pemberdayaan penyandang cacat tubuh kepada perusahaan-perusahaan.7. Meningkatkan kerjasama inter/ antar Iembagal perusahaan di dukung staf dan perlengkapan saranal prasarana kantor."

"

Dewasa ini, industri kreatif memiliki potensi yang besar guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Sugiarto, 2018). Meski memiliki pengaruh yang besar terhadap Negara, namun nyatanya karyawan yang bekerja di bidang tersebut memiliki pendapatan yang relatif rendah. Bekerja sesuai passion diketahui merupakan hal yang membuat karyawan menikmati pekerjaannya di bidang industri kreatif. Penelitian korelasional ini bertujuan untuk meneliti peran basic psychological needs terhadap hubungan antara perceived autonomy support dan harmonious passion. Penelitian ini melibatkan karyawan penuh waktu yang bekerja di bidang industri kreatif (N = 133). Alat ukur yang digunakan adalah Work Climate Questionnaire, Passion Scale, dan Basic Psychological Needs at Work Scale. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat efek tidak langsung antara perceived autonomy support terhadap harmonious passion melalui basic psychological needs (r = 0,28 , p < 0,01) dan masih terdapat efek langsung antara perceived autonomy support terhadap harmonious passion melalui basic psychological needs (r = 0,55, p < 0,01). Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa basic psychological needs dapat secara parsial memediasi hubungan antara perceived autonomy support dan harmonious passion.

---

Nowadays, creative industy has a big potention for supporting the growth of economy in Indonesia (Sugiarto, 2018). Although it considers having big impact to the country, employee in creative industrial in fact have a relative low income. Passion is known as one of a factor that can make employee enjoy to their work. This correlational research is aim to investigate the role of basic psychological needs toward the relationship between perceived autonomy support and harmonious passion at work. This research involves full-time employees that work in creative industry (N = 133). The instruments which had used were Work Climate Questionnaire, Passion Scale, and Basic Psychological Needs at Work Scale. The results show that there is an indirect effect between perceived autonomy support toward harmonious passion through basic psychological needs (r = 0,28 , p < 0,01) and also direct effect between perceived autonomy support toward harmonious passion through basic psychological needs (r = 0,55, p < 0,01). Finally, it can be concluded that basic psychological needs could be partially mediate the relationship between perceived autonomy support and harmonious passion. 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari apakah efek pengamat (audience effect) mempengaruhi kinerja tugas visual pada individu. Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimental dengan dua kelompok independen. Partisipan dalam penelitian ini adalah 30 mahasiswa dari The University of Queensland (UQ) yang dibagi rata ke dalam dua grup berbeda secara acak. Partisipan dalam kelompok pertama mengerjakan tugas visual, yaitu Spot the Difference Task di bawah pengamatan evaluatif dari eksperimenter sedangkan partisipan dalam kelompok kedua mengerjakan tugas yang sama tanpa pengamatan evaluatif dari eksperimenter. Keberadaan pengamatan evaluatif di kelompok pertama diprediksi menurunkan kinerja partisipan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam hal kinerja antara dua kelompok partisipan.Dengan demikian, efek pengamat pada kinerja tugas visual tidak dapat ditunjukkan dalam penelitian ini. Selain itu juga tidak ada perbedaan perasaan dievaluasi antara kedua kelompok, yang menunjukkan bahwa pengamatan evaluatif di salah satu kelompok tidak cukup untuk menghasilkan penurunan kinerja seperti yang diperkirakan berdasarkan teori evaluation apprehension dan penelitian-penelitian yang lalu.

---

The present study attempted to examine whether or not audience effect had an effect on individuals visual task performances. This study was an independent-groups experiment. Participants were 30 UQ students randomly assigned into two different groups. They were asked to do a Spot the Difference Task under the presence of evaluative observers in one group, and without the presence of evaluative observers in the other. The present study found no group difference in task performance; suggesting no audience or evaluation apprehension effect on task performance could be shown in this study. It also appears that there was no difference in the feeling of perceived evaluation between participants in two groups suggesting that the evaluative observation in one group did not elicit enough audience effect to deteriorate task performance as predicted based on evaluation apprehension theory and past findings."