Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKRumah susun merupakan salah satu alternatif terbaik di bidang perumahan dan permukiman bagi upaya menata kota Jakarta. Pembangunan rumah susun selain merupakan usaha meningkatkan daya tampung lahan permukiman yang ada untuk mengimbangi partambahan penduouk yang terlampau tinggi, sekaligus bertujuan untuk menghindari berkembangnya daerah kumuh yang sering timbul akibat mendesaknya kebutuhan masyarakat akan perumahan dengan penggunaan lahan yang tidak menurut aturan.Berdasarkan pemahaman permasalahan, maka tujuan penelitian inl adalah untuk mengetahui faktor psikologis apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan lingkungan rumah susun sistem modul; sedangkan hipotesis peneiitian ini memperkirakan bahwa aspek psikologi lingkungan yang berpengaruh dalam rumah susun sisiem modul meliputi 4 kondisi utama, yaitu kondisi karakter penghuni, kondisi lingkungan fisik fisiologis, kondisi kemudahan berperilaku dan kondisi psikologis.

---

Abstract

"Rumah susun" orlow-cost apartment is an alternative in the residential sector as an effort to restructure Jakarta City as an urban area. Low-cost apartment development not only improve the carrying capacity of the land, it can avoid the development of slum areas due to the pressing needs of the rapidly growing population.

Due to this matter, the research focuses to know which psychological aspect must be considered in the module System of low-cost apartment development. Assumption has been made through research hypotheses. The hypotheses is predicting that there are four dominant conditions which influence environmental psychological aspect in the development of module system low-cost apartment; those are the condition of residents characteristic, condition of easiness to behave, physiological condition, and psychological condition."

"ABSTRAK

Kenaikan harga properti menyebabkan milenial sulit memiliki tempat tinggal. Milenial yang saat ini mendominasi struktur demografi Indonesia, diprediksikan akan tidak sanggup membeli rumah. Dalam menanggulangi isu tersebut, pemerintah akan membangun 14,500 unit hunian susun sederhana sebagi bagian dari program rumah susun 1000 tower yang diperuntukan untuk Milenial. Disisi lain, semakin banyaknya hunian susun di perkotaan akan menyebabkan distribusi yang tidak merata antar kelompok masyarakat sehingga menciptakan segregasi urban dari gated community. Penulisan ini melihat kebutuhan dan keefektifan hunian susun terhadap Milenial, dan segregasi yang terlihat pada lingkungan hunian susun berdasarkan studi kasus pada Kalibata City dan Menteng Square di Jakarta. Terlihat bahwa segregasi sangat terlihat pada hunian susun sederhana terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, namun bagi Milenial segregasi ditentukan oleh adanya visual separation yang menyebabkan terbentuknya personal space dan kurangnya interaksi pada ruang publik. Untuk mencapai dwelling yang tepat dan mengurangi segregasi spasial bagi Milenial, hunian susun sederhana perlu membentuk social space dengan memberikan ruang untuk berkolaborasi dan bersosialisasi

---

ABSTRACTThe increase in property prices has made it difficult for Millennials to have a place to live. Millenials which currently dominates Indonesias demographic structure, are predicted to be unable to afford a house. In tackling this issue, the government will build 14,500 low-cost apartment units which part of the 1,000 towers program intended for Millennial. On the other hand, the increasing number of low-cost apartments in urban areas will lead to uneven distribution among community groups, thus creating urban segregation by gated community. This thesis aims to describe the needs and effectiveness of low-cost apartment for Millennial, and the segregation seen in the low-cost apartment based on case studies at Kalibata City and Menteng Square in Jakarta. It is seen that segregation in low-cost apartment is visible on the environment and surrounding communities, but for Millennial segregation is determined by the presence of visual separation which causes the formation of personal space and lack of interaction in public space. To achieve proper dwelling and to reduce spatial segregation for Millennials, low-cost apartment must be able to form social space by providing more space to collab and socialize.

 

"

"Suzuki Shosan as a former of Tokugawa emperor official that later become Budhism priest with Zen religious sect is teaching Zein theoology by not leaving the material world. According to Shosan, human must believe that his work is Budhism practice so they have to done it truly and honest. Ishida Baigan is the founder of Shingaku sect. One of his teaching is to live a simple life and devoted completely on the duty or occupation. The value of the two figure is decanted in Japanese management, which is gemba kaizen that majoring on the common sense and low cost."

"ABSTRAKTesis ini membahas dampak masuknya maskapai berbiaya murah low-cost carrier terhadap perubahan jumlah penumpang internasional pada rute-rute penerbangan internasional di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Dengan memanfaatkan data dari 30 bandara internasional di Asia Timur dan Asia Tenggara serta analisis fixed-effect, penelitian ini mampu membuktikan bahwa masuknya maskapai tersebut mampu meningkatkan jumlah penumpang internasional secara signifikan. Namun demikian, dampak positif ini akan sedikit terkoreksi ketika jarak antara bandara asal dan bandara tujuan semakin jauh. Penelitian ini juga menemukan bahwa bertambahnya jumlah maskapai berbiaya murah pada rute-rute internasional jarak pendek mampu meningkatkan jumlah penumpang dengan signifikan

---

ABSTRACTThis master thesis studies the impact of low cost carrier LCC on the change of international air passenger movements in Southeast Asia and East Asia. By using data of 30 major international airports in Southeast Asia and East Asia and employing fixed effect model, this research is successful in finding the fact that LCC entry causes number of international air passenger to increase significantly. This impact however, is moderated as distance between origin and destination airports becomes longer. Furthermore, it is found that additional LCC company is effective to increase number of international air passenger for relatively short distance route"

"Tesis ini membahas mengenai implikasi yuridis atas pengenyampingan Pasal 43 ayat (2) huruf d Undang-Undang Rumah Susun dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Bassura Apartemen. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dimana data penelitian sebagian besar diambil dari studi kepustakaan. Dibahas mengenai apakah pengenyampingan tersebut diperbolehkan serta akibat hukum yang mungkin timbul dari pengenyampingan tersebut dikaitkan dengan perjanjian pengikatan jual beli rumah susun bassura apartemen. Pembahasan didasarkan pada norma-norma hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara umum dan Undang-Undang Rumah Susun.

---

This thesis focuses on juridical implication on waive of article 43 paragraph (2) letter d of Apartment Law in Sale and Purchase of Bassura Apartment Agreement. This study uses a normative study in which research data is largely derived from the study of literature. It is discusssed whether the waiver is allowed as well as its legal consequences which may existed. The discussion shall generally refer to the civil law norms under Civil Code and Apartment Law."

"Bertolak dari pemikiran bahwa rumah adalah kebutuhan vital yang memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi, maka diperlukan pemikiran dan pertimbangan matang untuk membelinya. Melalui penggunaan model high involvement, kajian ini melihat respon responden dengan keterlibatan tinggi dalam penerimaan dan tindakan terhadap informasi Rusun. Dalam model ini responden membutuhkan rentang waktu yang lama, informasi yang jelas, lengkap dan pasti dalam proses pengambilan keputusan untuk membeli rusun.Lebih jauh, penelitian ini ingin melihat masalah-masalah apa saja yang mempengaruhi proses komunikasi pemasyarakatan rusun dan apakah proses komunikasi tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan yang diharapkan dan pemasyarakatan rusun.Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode survei, wawancara mendalam dan penelitian perpustakaan. Penarikan sampel survai dilakukan secara random sederhana tanpa pemulihan. Sedangkan pemilihan lokasi di kelurahan Bidara Cina didasarkan pada beberapa kriteria yaitu usia 25-50 tahun, laki-laki/perempuan yang bertindak sebagai kepala keluarga, dan merupakan pembuat keputusan di dalam keluarga.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap informasi rusun cukup tinggi karena lokasi pembangunan rusun berada di wilayah Bidara Cina. Tetapi kesadaran ini belum diikuti oleh pemahaman yang baik tentang tujuan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan rusun. Akibatnya timbul salah paham, salah pengertian dan salah persepsi sehingga melahirkan citra rusun yang negatif di mata responden. Citra negatif ini berpengaruh terhadap rendahnya minat responden untuk tinggal di rusun.Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan rekomendasi untuk menyempurnakan strategi komunikasi pemasyarakatan rusun antara lain: peningkatan kualitas sumber daya yang berkaitan dengan unsur-unsur komunikasi, yang dilakukan dengan cara : standardisasi kualitas sumber informasi, pengemasan pesan yang jelas, lengkap dan akurat, penggunaan bauran media yang tepat, dan pembinaan target sasaran."

"Sekitar sepuluh tahun lalu tren pengguna jasa 3PL oleh perusahaan-perusahaan telah meningkat. Dikarenakan kebutuhan perusahaan untuk mendapatkan profit tinggi dengan biaya yang rendah. Dengan bantuan 3PL, perusahaam-perusahaan dapat mengatasi hal tersebut dengan cara meminimalisasikan biaya untuk inventory dan juga shipment dari keseluruhan operasional supply chain. Total Field adalah sebuah perusahaan penyedia jasa 3PL di Malaysia, yang memasuki bidang warehousing pada tahun 2007. Sebagai perusahaan yang belum matang, TFL perlu meminimalisasikan biaya operasionalnya. Pada sisi lain, TFL juga sudah mendapatkan teguran dari pelanggan mereka dalam hal keterlambatan pengiriman barang. Dalam penelitian ini, sebuah metode heuristic Travelling Salesman Problem digunakan untuk menentukan rute terpendek order picking di dalam gudang. Kemudian metode ini dikemabangkan menjadi sebuah pemrograman yang dapat digunakan perusahaan secara nyata. Setelah mengolah data yang didapatkan, dapat dilihat bahwa dengan menggunakan metode ini, jarak rute order picking menjadi lebih pendek sebesar lebih dari 20%. Maka Apabila jarak berkurang, secara otomatis waktu yang diperlukan untuk order picking juga akan berkurang.

---

The 3PL users in such industries and companies have increased for the last decade especially in South East Asia. Because companies are striving to get bigger profits with lower costs. With the help of 3PL, companies can achieve that goal by reducing the inventory and also shipment cost for the whole supply chain activities. Total Field is a 3PL provider in Malaysia which started to venture the field of warehousing in 2007. As a new company by itself, TFL also have the need to reduce their operating cost to get higher profit. On the other hand, TFL already have complains of late delivery services for the customers. In this paper, a heuristic method of travelling salesman problem is used to determine the shortest route for each order picking in the warehouse. Why minimize the order picking route? Because 63% of the total cost from the warehouse operation is consumed by order picking. Then in this paper it is developed into a program that the company can use in real situations when delivery order comes. Afterwards, a set of data was processed using the model that has been built. It shows that just with using this heuristic method, the distance travelled is decreased to more than 20%. With the decreasing distance, no doubt that the time needed for order picking will also be minimized."

"Sejak April tahun 2007, pemerintah telah mencanangkan Program 1.000 (Seribu) Menara Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), dalam rangka kebijakan untuk mengatasi permasalahan kebutuhan perumahan bagi Rakyat Indonesia.. Sebelum berlakunya UU Rusun No. 20 Tahun 2011, PPJB Sarusun banyak dilakukan secara dibawah tangan, tetapi sejak berlakunya UU Rusun, pembuatan dan penandatanganan PPJB Sarusun dapat dilakukan dihadapan Notaris sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2011 pasal 42 ayat (1) dan UU Rumah Susun No. 20 Tahun 2011 pasal 43 ayat (1), yang mensyaratkan proses jual-beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui perjanjian pendahuluan atau perjanjian pengikatan Jual Beli, yang dapat dibuat di hadapan Notaris.Dalam penulisan ini yang menjadi permasalahan adalah dapatkah asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam perjanjian baku PPJB Sarusun, dan bagaimanakah eksistensi dari pasal 43 ayat (1) UU Rusun?. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normative, dengan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian pada penulisan ini dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam PPJB Sarusun ini telah diterapkan dengan baik oleh pihak PT. BAP, dengan bukti dimana pihak pembeli telah menandatangani PPJB Sarusun ini. Sarannya agar PPJB Sarusun ini dapat dibuat secara otentik dihadapan Notaris.

---

Since April 2007, the government has launched "1000 Simple Owned Apartemen Tower Program," in the framework of policies to address issues of housing needs of the people of Indonesia. Before enactment of the laws apartemen number 20 Years 2011, a binding agreement of the sale and purchase (SPA) apartemen unit are mostly done in under hand, but since enactment of the laws apartemen, the manufacture and the signing of a binding of the SPA apartemen unit can be done is before the notary as mandated in the act of housing and settlement number 1 Year 2011 article 42 paragraph (1) and the act of apartemen number 20 Year 2011 article 43 paragraph (1), that required the process trade of the apartemen unit before the construction finished can be done by covenant prefatory or a binding of the SPA apartemen unit, that can be made up before the Notary.

In this study, that the problem is can the principle of freedom of contract applied in standard agreements of a binding of the SPA apartemen unit?, and how the existence of Article 43 paragraph (1) of the act of Apartemens ?. This research is a normative juridical, with the typology analytical descriptive study. Based on the research results in this paper can be concluded that the principle of freedom of contract under the binding of the SPA apartemen unit has been well implemented by the PT. BAP, with evidence of where the buyer has signed a binding of the SPA apartemen unit. His suggestion that the a binding of the SPA apartemen unit can be prepared in an authentic manner before the Notary."

"Bentuk pemanfaatan Cagar Budaya sangat beragam antara lain untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Pemanfaatan situs untuk kepentingan sosial yang melibatkan pembangunan seringkali menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya pemanfaatan situs untuk pembangunan rumah susun di Kawasan Kotatua Jakarta (Situs Pelabuhan Tua Jakarta, Tembok Kota Batavia dan Sisa Struktur Kastil Batavia). Penelitian ini membahas mengenai proses dan alur pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di dalam memanfaatkan situs untuk pembangunan rumah susun. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Pihak yang diwawancara adalah stakeholder yang terlibat di dalam pembangunan rusun, seperti pemerintah, akademisi/peneliti, swasta dan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pemanfaatan situs di Kawasan Kotatua Jakarta untuk rumah susun merupakan suatu tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan khusus di dalam pengambilan keputusannya dengan mempertimbangkan banyak faktor dan melibatkan berbagai pihak. Pengambilan keputusan dengan membangun rumah susun di Kawasan Cagar Budaya memiliki dampak positif dan dampak negatif yang cukup berpengaruh. Keputusan memanfaatkan situs di Kawasan Kotatua Jakarta untuk pembangunan rumah susun dilihat sebagai pengambilan keputusan model political view melalui kontrak politik antara pejabat yang berwenang dengan masyarakat dan model garbage can.

---

The utilization of cultural heritage sites varies greatly, including for religious, social, educational, scientific, technological, cultural, and tourism purposes. Using cultural heritage sites for social purposes, including development, sometimes poses challenges. One such challenge stems from using site for constructing apartment buildings in the Kawasan Kotatua Jakarta (Situs Pelabuhan Tua Jakarta, Tembok Kota Batavia dan Sisa Struktur Kastil Batavia). This research discussed the process and decision-making flow carried out by Pemerintah Provinsi DKI Jakarta in utilizing the site for apartment building construction. This study applied a qualitative method. In-depth interviews were conducted with stakeholders involved in the apartment construction, including government officials, academics/researchers, private entities, and the community. This study revealed that utilizing the sites in Kawasan Kotatua Jakarta for apartments poses a complex challenge that requires a special approach in decision-making by considering multiple factors and involving various parties. The decision to building apartment in Kawasan Kotatua Jakarta has positive and negative impacts influentially. The decision to utilize the sites in the Kawasan Kota Tua Jakarta for the construction of apartments is deemed to be a decision-making process influenced by the political view through political contracts (between authorized official and the community) and the garbage can models."

"Kawasan kumuh di Indonesia terjadi karena tingginya urbanisasi, namun tidak diimbangi oleh edukasi maupun skill para migran, disatu sisi, lapangan kerja yang terbatas, menyebabkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan begitu sulit, begitu pula dengan keuangan para migran dan akhirnya banyaknya migran yang datang, menyebabkan tingginya permintaan akan hunian, namun kemampuan keuangan migran tidak dapat menjangkaunya sehingga mereka menempati lokasi daerah marginal tanpa adanya pelayanan infrastruktur dasar yang memenuhi standart pelayanan minimum. Pembangunan Rusunawa di Marunda, Jakarta Utara adalah salah satu solusi dalam penyediaan permukiman layak huni bagi pekerja kawasan industri, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan korban gusur serta kebakaran. Rumah susun dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui upaya peremajaan, pemugaran dan relokasi. Kegiatan pembangunan rumah susun ini dinilai positif dalam mengurangi kekumuhan perkotaan karena sangat menghemat lahan. Ketepatan penerima manfaat subsidi, dapat dilihat dari penerima subsidi sudah tepat sasaran atau belum dengan menggunakan metode Benefit Incidence Analysis yang menggunakan data SUSENAS dan data primer, kemudian diperkuat dengan menganalisis permasalahan pergeseran penerima subsidi tersebut dengan menggunakan metode depth interview dan sistem sewa menyewa yang ada di dalamnya, serta komparasi fakta lapangan dengan kebijakan yang berlaku, yaitu UU no 16 tahun 1985. Dari hasil analisis BIA, secara umum ditemukan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi target sasaran program ini masih kesulitan masuk ke rumah susun karena tingginya harga hunian dan utilitas yang tidak sebanding dengan pendapatan mereka. Untuk penghuni yang mendapatkan sistem subsidi, masyarakat miskin (Q1) belum mendapatkan manfaat dari program pemerintah ini, penerima manfaat terbanyak merupakan masyarakat yang memiliki penghasilan lebih tinggi (Q4). Pergeseran penerima manfaat ini disebabkan karena tingginya biaya hidup yang sulit dipenuhi oleh penghuni, sulitnya aksesibilitas transportasi, desain yang kurang sesuai dengan kegiatan penghuni. Sedangkan untuk penghuni dengan sistem non subsidi, penerima manfaat hampir merata dan hampir tepat sasaran karena tidak ada perbedaan yang mencolok antara masyarakat miskin (Q1) dengan masyarakat terkaya (Q5). Mengacu pada UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan layanan dasar kesehatan tersebut, namun agar program tersebut berkelanjutan, harus ada peran serta dari masyarakat, yaitu ikut menanggung biaya penyediaan layanan dasar, terutama layanan dasar air bersih yang sekarang ini belum tahu berapa besaran biaya yang harus ditanggung masyarakat. Penentuan besaran biaya air bersih tersebut, menggunakan metode willingness to pay dan menggunakan data primer. Besaran biaya air bersih ini perlu dilakukan untuk menghitung biaya service hunian, yang menurut UN Habitat tidak boleh melebihi 30% dari total pengeluaran rumah tangga, dan ketika masyarakat mengeluarkan pendapatannya lebih dari 30% untuk sewa rumah dan utilitasnya, maka hunian tersebut sudah tidak dapat terjangkau lagi oleh masyarakat dan akhirnya mereka akan kembali ke daerah marginal yang minim akan pelayanan dasar. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebanyak 51% sample penghuni, mengeluarkan pendapatannya melebihi batas yang dianjurkan oleh UN Habitat, yaitu >30% untuk hunian dan utilitasnya, sehingga rumah susun tersebut sudah tidak lagi terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah ini.

---

Slum areas in Indonesia occurred because of the high urbanization, but not matched by education and skills of migrants, on the one hand, employment is limited, causing the competition to get a job so difficult, so they accept law salary, high housing demand for working and less supply in housing, make they fit into the marginal areas without basic infrastructure services that meet minimum service standards.

Development for Flats in Marunda, North Jakarta is one of the solutions in the supply of habitable housing for industrial workers, low income people (MBR) and evicted the victims and fire. Development for flats with the aim of improving the quality of neighborhoods through the efforts of rejuvenation, restoration and relocation. Apartment construction activity was assessed positively in reducing urban squalor because it can conserve land, encourage green open space and efficiency for development basic infrastructure.

The accuracy of the beneficiaries of subsidies, subsidies can be seen from the receiver is on target or not by using a method that uses the Benefit Incidence Analysis. This analysis using data from SUSENAS and primary data, and then amplified by analyzing the problems of shifting the subsidy recipients by using the method of depth interviews and a lease system that is in therein, as well as comparative facts on the ground with the policies in force, UU Rumah Susun (UURS) No. 16 year 1985.

From the analysis of BIA, in general it was found that low-income people who become the target of this program is still difficult entry into the apartment because of the high price of housing and utilities that are not proportional to their income. For residents who get a subsidy system, the poor (Q1) has not benefited from this government program, most beneficiaries are the people who have higher incomes (Q4). Beneficiaries of this shift is caused due to the high cost of living is difficult to fulfill by the occupant, the difficulty of accessibility of transportation, lack of appropriate design with the activities. As for residents with non-subsidy system, beneficiaries almost evenly and almost right on target because there was no significant difference between the poor (Q1) with the richest (Q5). Referring to the Act No. 26 of 2007 on Spatial Planning, the government is obliged to provide basic services such health, but that the program is sustainable, there must be participation from the community, which helped underwrite the cost of providing basic services, especially basic services of clean water are not currently know how much amount of cost to be borne by society.

Determination of the amount of the cost of the clean water, using the method of willingness to pay and use the primary data. Cost of clean water is necessary to calculate the cost of residential service, which according to UN Habitat should not exceed 30% of total household expenditure, and when people spend more than 30% of their income for rent and utilities, then the occupancy is already out of reach again by the community and eventually they will return to marginal areas would be minimal basic services. From the result showed that as many as 51% sample of residents, to spend his income exceeds the limit recommended by the UN Habitat, which is> 30% for shelter and utilities, so the apartment is no longer affordable by low-income communities."