Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tesis ini merupakan upaya untuk menggambarkan bahwa kebebasan berkontrak yang ternyata tidak bebas sepenuhnya. Kenyataannya terdapat pembatasanpembatasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) sehingga asas inipun menjadi tidak tak terbatas. Pasal 1320 ayat (1) BW menentukan adanya consensus para pihak, Pasal 1320 ayat (2) menentukan bahwa kebebasan berkontrak dibatasi oleh kecakapan para pihak, Pasal 1320 ayat (4) BW jo 1337 BW menyangkut causa yang tidak dilarang, Pasal 1332 BW menentukan bahwa yang dapat diperjanjikan hanya barang-barang (obyek) yang mempunyai nilai ekonomis saja, Pasal 1338 ayat (3) BW menentukan tentang berlakunya asas itikad baik dalam membuat perjanjian.Selain itu campur tangan negara dalam suatu perjanjian memang jelas-jelas ada dan membatasi kebebasan berkontrak. Melalui perangkat hukum berupa, negara melalui peraturan perundang-undangan dapat mengatur atau melarang suatu kontrak yang dapat berakibat buruk atau merugikan kepentingan masyarakat.Klausula baku yang ada dalam kontrak baku harus mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku agar dapat mempunyai kkuatan hukum bagi para pihak yang membuatnya Kebebasan berkontrak ternyata dibatasi sehingga tidak berlaku mutlak."

"Setiap orang dalam menjalani kehidupannya akan menghadapi sebuah risiko atau bahkan beberapa risiko, termasuk ketika ia tidak mengetahui kapan akan meninggal dunia. Risiko yang dihadapi dapat berupa meninggal dunia, sehingga timbul keinginan untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain. Pihak lain yang dapat menerima pengalihan risiko adalah lembaga asuransi. Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dapat memberikan pinjaman untuk pembelian suatu bangunan atau tempat usaha bagi masyarakt yang membutuhkan. Bagi bank, meninggalnya debitur adalah salah satu risiko yang dihadapi dalam pemberian kredit. Sehubungan hal tersebut beberapa Bank mewajibkan kepada nasabahnya untuk mengasuransikan hutangnya pada sebuah perusahaan asuransi. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang timbul terhadap bank maupun ahli waris dari debitur. Jenis asuransi yang digunakan adalah asuransi jiwa kredit. Kasus yang diangkat dalam skripsi ini merupakan kasus gugatan pembayaran klaim yang diajukan terhadap PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya oleh ahli waris nasabah PT Bank Bumi Putera. Namun dalam kasus ini pihak penanggung menolak untuk membayar klaim asuransi yang diajukan oleh pihak ahli waris tertanggung. Berdasarkan hal tersebut maka timbul permasalahan, apa saja persyaratan dan prosedur penutupan asuransi jiwa kredit, bagaimana tanggung jawab PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya dalam penyelesaian klaim terhadap risiko yang timbul. Dalam skripsi ini akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana persyaratan dan prosedur penutupan asuransi jiwa kredit serta tanggung jawab dari pihak penanggung berdasarkan hukum asuransi yang berlaku di Indonesia.

---

Everyone in his life will face a risk or even some risk, including when he does not know when he died. The risks faced can be death, so there is a desire to transfer the risk to other parties. The other party who can accept the transfer of risk is the insurance agency. Banks as collectors and distributors of public funds can provide loans for the purchase of a building or place of business for people in need. For banks, the loss of debtors is one of the risks faced in lending. In connection therewith some Banks require its customers to insure its debt to an insurance company. It aims to prevent losses arising from banks and heirs of the debtor. The type of insurance used is credit life insurance.

The case raised in this thesis is a claim filed against PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya by heir of customers of PT Bank Bumi Putera. But in this case the insurer refused to pay the insurance claim filed by the heirs of the insured. Based on the above, the question arises what are requirements and procedures for the application of credit life insurance, how is the liability of PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya in the settlement of claims against risks arising. In this thesis will be explained further how the requirements and procedures for the application of credit life insurance and liability of the insurer based on the insurance regulations in Indonesia."

"ABSTRAKPrinsip insurable interest merupakan hal yang sangat penting dalam suatuperjanjian asuransi jiwa. Keberadaan prinsip insurable interest pada dasarnyamencegah terjadinya penyalahgunaan asuransi sebagai media untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar, perjudian dan taruhan, serta mencegah terjadinya pembayaran manfaat asuransi kepada pihak-pihak yang tidak menderita kerugian atas terjadinya suatu keadaan yang diasuransikan. Seseorang dapat mengasuransikan seseorang lainnya apabila terdapat insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut. Namun, di Indonesia, masih belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mampu menjadi pedoman dalam mengatur prinsip insurable interest. Penelitian ini meneliti bagaimana seseorang dapat dikatakan memiliki insurable interest terhadap seorang lainnya sehingga dapat digunakan sebagai suatu pedoman dalam menentukan apakah seorang yang hendak mengasuransikan seorang lainnya, memiliki insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut

---

ABSTRACTThe principle of insurable interest takes a crucial role in a contract of lifeinsurance. The existence of insurable interest principle basically is purposed todiminish any chance of misuse upon the insurance as the insurance may be used as the vehicle to gain some sort of benefit in a wrongful way, gaming and wagering, and as well as to prevent any person to receive some compensation without any los due to an occurrence upon a specific circumstance assured. One can only assure the other if insurable interest exists upon the assured person. However, in Indonesia, no provision neither law can be found as the guidance to regulate insurable interest principle. This research seeks how one can be deemed for having insurable interest toward the assured person and, and therefore, this research can be used as the guidance in determining whether one is having insurable interest toward the assured person."

"Skripsi ini membahas mengenai asas Itikad Paling Baik dan penerapannya dalam perkara antara Anik melawan PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS. Skripsi ini membahas mengenai 2 (dua) permasalahan yaitu: (1) Bagaimana penerapan asas Itikad Paling Baik dalam sengketa antara Anik melawan PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS? dan (2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap asas Itikad Paling Baik pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penggunaan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Asas Itikad Paling Baik telah dilanggar oleh Anik karena Anik tidak secara jujur mengungkapkan kepemilikan 7 (tujuh) polis asuransi jiwa lainnya; dan (2) Terdapat inkonsistensi dalam pertimbangan hukum hakim terhadap Asas Itikad Paling Baik. Dimana hakim menyatakan terdapat pelanggaran terhadap Asas Itikad Paling Baik oleh Anik, namun dalam amar putusannya hakim tidak menyatakan polis asuransi batal demi hukum, melainkan hakim menyatakan polis asuransi sah dan mengikat secara hukum serta menghukum PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia untuk mengembalikan premi yang telah diterimanya. Saran dari skripsi ini adalah agar setiap orang yang akan membeli polis asuransi mengungkapkan dengan jujur semua data dan informasi yang diperlukan pada formulir aplikasi asuransi dan untuk melakukan pelatihan bagi hakim mengenai materi hukum asuransi. Sehingga apabila ada kasus serupa kedepannya, hakim memiliki kapasitas dan standar untuk membuat pertimbangan hukum sesuai dengan asas dan peraturan perasuransian, termasuk didalamnya penerapan asas Itikad Paling Baik.

---

This thesis discusses the principle of Utmost Good Faith and its application in a dispute between Anik and PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia in the South Jakarta Religious Court Decision No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS. This thesis discusses 2 (two) issues, namely: (1) How is the principle of Utmost Good Faith implemented in the dispute between Anik and PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia in the South Jakarta Religious Court Decision No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS? and (2) How is the legal reasoning of the judge based on the principle of Utmost Good Faith in the South Jakarta Religious Court Decision No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS? The research method used is normative juridical, using secondary data. The data analysis employed in this thesis is qualitative. This thesis concludes that: (1) The principle of Utmost Good Faith is not implemented by Anik because she did not honestly disclose the ownership of 7 (seven) other life insurance policies; and (2) The judge's legal reasoning is inconsistent with the principle of Utmost Good Faith because, although the judge stated that Anik violated the principle by not honestly disclosing and hiding the ownership of 7 (seven) other life insurance policies, the verdict did not declare the insurance policy null and void. Instead, the judge declared that the policy was valid and legally binding and sentenced PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia to refund the premiums that had been received. This thesis suggests that every person who purchases an insurance policy honestly disclose all required data and information on the insurance application form and to conduct training for judges in which insurance law materials are taught. So that in the future there is a similar case, judges have the capacity and standard to make legal reasonings in accordance with insurance principles and law, including the fundamental principle of Utmost Good Faith.

"

"Time evolves rapidly and affects many areas of human life such as human needs. The future needs which are uncertain and concerning with life fulfilled by the means of life insurance. In addition, there is also a need to invest. Unit Link Life Insurance was made in order to fulfill both needs by putting together the element of protection and investment. An insurance agreement is essentially risk transfer from the insured to the insurer. The product of Unit Link Life Insurance is in accordance with the principle of insurance, which means the risk of the insured has been transferred to the insurer, unless the investment risk is borne by the insured. This is possible with the principle of contract freedom which underlies the Unit Link Life Insurance agreement. Similar with the AIA Solution Policy which is a form of Unit Link Life Insurance written contract issued by PT. AIA Finance. This research discusses about AIA Solution Policy as a form of written agreement and analyses it from the aspects of the legal provisions of the agreement. In this regard AIA Solution Policy has been qualified as a valid agreement according to the Civil Code. AIA Solution Policy also can be a written evidence of insurance agreement because it is in accordance with the provisions where life insurance agreement should be made in form of policy. As a form of agreement, AIA Solution Policy should also qualify both principles of insurance and agreement in general. Fulfillment of these principles can provide legal protections for both parties, especially the insured. These principles have been met so that legal protection can be achieved, but some of the principles do not met certain fulfillment. The legal protection efforts for the insured are also concerned with the consumer protection, where the insured in this case is the consumer. However, there are several clauses in the AIA Solution Policy contradict with the Consumer Protection Act.Perkembangan zaman kian lama kian pesat dan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia, seperti misalnya dalam hal kebutuhan manusia. Kebutuhan yang belum pasti di masa mendatang yang menyangkut akan jiwa, sudah terlebih dahulu ingin dipenuhinya mulai dari sekarang dengan cara Asuransi Jiwa. Selain itu, juga terdapat kebutuhan untuk berinvestasi. Untuk memenuhi kedua kebutuhan tersebut diciptakanlah produk Asuransi Jiwa Unit Link yang menggabungkan unsur proteksi dengan unsur investasi. Pada hakekatnya suatu perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Dalam produk asuransi jiwa unit link sesuai dengan prinsip asuransi, yang berarti risiko tertanggung telah dialihkan kepada pihak penanggung, kecuali risiko investasinya yang ditanggung oleh tertanggung. Hal ini dimungkinkan dengan adanya asas kebebasan berkontrak yang melandasi perjanjian asuransi jiwa unit link tersebut. Begitu pula dengan Polis AIA Solution yang merupakan bentuk perjanjian tertulis asuransi jiwa unit link yang dikeluarkan oleh PT. AIA Finance. Skripsi ini membahas mengenai Polis AIA Solution sebagai bentuk perjanjian tertulis dengan menganalisisnya dari aspek- aspek ketentuan hukum perjanjian. Polis AIA Solution dalam hal ini telah memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang terdapat dalam KUHPerdata. Polis AIA Solution juga dapat menjadi alat bukti tertulis adanya perjanjian asuransi karena telah sesuai dengan ketentuan dimana perjanjian asuransi jiwa wajib dibuat dalam bentuk polis. Sebagai suatu bentuk perjanjian, Polis AIA Solution juga harus memenuhi asas-asas perjanjian pada umumnya dan juga asas- asas asuransi. Pemenuhan asas-asas tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, khususnya tertanggung. Asas-asas tersebut telah dipenuhi sehingga perlindungan hukum dapat dicapai, namun beberapa asas pemenuhannya masih belum maksimal. Upaya perlindungan hukum bagi tertanggung juga menyangkut dengan perlindungan konsumen, dimana tertanggung dalam hal ini merupakan konsumen. Namun, dalam Polis AIA Solution yang merupakan perjanjian baku, terdapat beberapa klausul yang bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen."