Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) secara optimal dengan tetap mempertahankan kelestarian SDA adalah salah satu landasan pemikiran ilmiah bagi perbaikan nasib ekonomi bangsa. SDA laut adalah salah satu SDA yang samapai saat ini masih kurang dimanfaatkan, juga secara kebijaksanaan- apabila dimanfaatkan masih kurang memperhatikan kelestarian SDA di wilayah lautan. Wilayah lautan Indonesia dengan luas +/- 3,166.163 km2 ditambah dengan luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) +/- 2,7 km2 beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya seharusnya merupakan salah satu tumpuan penting bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena wilayah kelautan terdiri dari sekitat 63% dari wilayah territorial Indonesia. Di dalamnya terkandung sumber kekayaaan alam dan potensi unsur-unsur laut yang berperan sebagai unsur lingkungan yang sangat kaya dan beragam seperti perikanan, terumbu karang, hutan bakau, minyak dan gas, bahan tambang dan mineral serta kawasan pariwisata (dahuri et al., 1996: xiii)Sumberdaya perikanan merupakan sumberdaya yang masih kurang dimanfaatkan di Indonesia, padahal diketahui bahwa salah satu SDA yaitu perikanan memiliki prospek ekonomi yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyat selain devisa. Perikanan juga merupakan subsektor yang penting sebagai sumber pendapatan dan pemberi kesempatan kerja bagi masayarakat belayan. Namun pemanfaatan sumber daya perikanan yang tidak berkelestarian telah mengakibatkan jumlah persediaan ikan yang terus terancam punah baik oleh pengambilan yang berlebihan dengan tidak memperhatikan siklus pembiakan ikan maupun oleh perusakan habitat ikan tersebut. Terbatasnya teknologi (cara/pola) penangkapan yang dimiliki oleh nelayan tradisional, mengakibatkan nelayan tradisional cenderung menggunakan pola penangkapan yang tidak memperhatikan kelestarian sumberdaya ikan misalnya dengan menggunakan bahan peledak atau beracun untuk menangkap ikan."

"Posisi strategis dan sumber daya alam kelautan yang melimpah, tidak menjamin Indonesia untuk mengambil keuntungan dari potensi alamiah ini. Kelemahan penegakan keamanan dan penegakan hukum laut membuat maraknya berbagai ancaman keamanan di perairan Indonesia seperti perompakan, penangkapan ikan illegal, dan pengangkutan kayo illegal. Berbagai ancarnan keamanan laut ini memberikan dampak negatif terhadap sejumlah aspek ketahanan nasional seperti politik, ekonomi dan keamanan. Melalui metode TOWS, tesis ini akan menjelaskan secara kritis data - data kualitatif tentang kekuatan dan kelemahan internal dalam sistem keamanan laut, serta peluang dan ancaman eksternal yang mempengaruhi sistem tersebut. Tesis ini menyimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan penataan sistem keamanan laut yang memperhatikan aspek politik, ekonomi, dan keamanan baik di tingkat domestik maupun internasional dengan menerapkan strategi penyempurnaan sistem koordinasi yang telah ada untuk strategi jangka pendek, sambil mempersiapkan dan membentuk Indonesia Coast Guard yang rnerupakan strategi berikutnya.

---

The Strategical position waters and riched maritime resources did not guarantee Indonesia using advantages of this natural potention. The weakness of maritime security and law enforcement make the various maritime threats e.g sea robbery, illegal fishing and illegal logging in Indonesian waters. This threats made negative influence at the several aspect of national resilience especially politics, economic and security. By the TOWS methode , this thesis will descripts critically the qualitative data about the strength and weakness at internal of the system, and the enfluence of opportunity and threats at the external environment, This thesis concluded that Indonesia need a restructuritation of maritime constabulary concerning the dynamics of security, economic, and politic at domestic and international level by aplicating two strategies. Advancing the coordinating system at the short time strategy, while preparing and making the Indonesian Coast guard as the previous strategy."

"Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Hutan: Perspektif, Kebijakan, buku yang diperuntukan untuk kalian yang sedang mencari sumber referensi tentang pengelolaan sumber daya laut dan hutan, mendetail mengenai perspektif, dan kebijakan.Berikut cuplikan buku ini,Indonesia mempunyai sumber daya laut dan hutan berlimpah, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaannya pun kurang memperhatikan aspek keberlanjutan. Akibatnya, keberlanjutan SDA itu pun terancam, termasuk penyediaan kebutuhan hidup generasi mendatang. Melalui pengelolaan yang baik, SDA itu sebenarnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Namun, masyarakat nelayan dan mereka yang bermukim di sekitar hutan, masih banyak terperangkap dalam kemiskinan akibat pemanfaatan SDA sering hanya mengedepankan aspek ekonomi semata, sementara aspek sosial dan ekologi kurang menjadi prioritas.Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, ketiga aspek itu harus mendapat perhatian berimbang agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.Buku ini mengungkap persoalan sekitar pengelolaan sumber daya laut dan hutan dari sisi perspektif, kebijakan, dan permasalahan pengelolaan sumber daya yang terjadi di beberapa daerah."

"Pemanfaatan sumber daya genetik perikanan dan kelautan mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat dunia internasional mengalami krisis sumber daya alam perikanan akibat over penangkapan ikan di laut, perubahan iklim dan pencemaran, pemanfaatan sumber daya genetik perikanan dianggap suatu cara untuk melakukan konservasi sekaligus sumber alternatif pangan. Sejak tahun 1950 sampai sekarang hasil pemanfaatan sumber daya genetik perikanan dan kelautan telah menyumbangkan banyak hal untuk kehidupan manusia seperti obat-obatan, pangan alternatif dan kosmetik. Ancaman penurunan keanekaragaman hayati baik di laut maupun di darat semakin mendorong eksplorasi dan ekploitasi terhadap sumber daya genetik perikanan dan kelautan. Namun, pemanfaatan sumber daya genetik perikanan dan kelautan masih banyak dinikmati oleh negara-negara maju. Negara Selatan yang sebagian besar kaya akan sumber daya genetik perikanan dan kelautan seperti Indonesia, Brasil, Filipina dan negara lain hanya dapat menonton dari jauh perkembangan teknologi yang semakin maju tanpa dapat menikmati keuntungan sumber daya genetik yang telah dimanfaatkan oleh negara lain. Oleh karena itu tuntutan akan adanya akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik menguat sejak KTT Bumi. Upaya ?upaya untuk mewujudkan pengaturan internasional mengenai akses dan pembagian keuntungan berhasil diperjuangkan dengan ditegaskannya CBD dan Protokol Nagoya. Namun demikian, pelaksanaan akses dan pembagian keuntungan terutama pada pemanfaatan sumber daya genetik perikanan dan kelautan masih menemui banyak kendala mulai dari perbedaan konsep, ruang lingkup, akses dan kepatuhan. Oleh karena itu selama UNCLOS belum mengatur sumber daya genetik secara tegas maka negara-negara pihak sebaiknya melakukan penyusunan akses dan pembagian keuntungan terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya genetik.

---

The utilization of marine and fisheries genetic resources is enhanced in line with the development of science and technology. When the world facing international crisis on fisheries resources due to overfishing, climate change and pollution, the utilization of fisheries genetic resources is considered as a means for conservation and alternative source of food. Since 1950 to present, the utilization of marine and fisheries genetic resources have contributed to human life namely for medicines, alternative food and cosmetics. Threats on reduction of sea and land biodiversity encourages the exploration and exploitation of marine and fisheries genetic resources. Nevertheless, the utilization of marine and fisheries genetic resources is enjoyed only by developed countries. The South countries who are rich in marine and fisheries genetic resources namely Indonesia, Brazil, Philippines and others do not possess advanced technology nor enjoy benefit sharing from the utilization of marine and fisheries genetic resources by other countries. Therefore, claims on access and benefit sharing on the utilization of genetic resources have increased since the Earth Summit. Efforts to realize international regulations on access and benefit sharing successfully achieved and confirmed on CBD and Nagoya Protocol. Nevertheless, the implementation of access and benefit sharing notably on marine and fisheries genetic resources remain to encounter issues concerning the concept, scope, access, benefit sharing, and compliance. Therefore, since UNCLOS does not clearly regulate genetic resources, state party must develop regulation on access and benefit sharing particularly on the utilization of genetic resources."

"ABSTRAKPemetaan potensi sumber daya pulau kecil membutuhkan informasi spasial skala detail yang dapat diperoleh dengan cepat. Teknologi penginderaan jauh citra satelit resolusi tinggi yang umum digunakan memiliki beberapa kendala seperti ketersediaan data, tingginya biaya pembelian data, serta adanya hambatan lainnya seperti tutupan awan. Tesis ini melakukan kajian tentang pemanfaatan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk pemetaan sumberdaya pesisir dan laut pulau kecil sebagai solusi alternatif pengganti citra satelit resolusi tinggi. Kajian dilaksanakan dengan studi kasus di Pulau Pramuka, Kab. Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Akuisisi data dilaksanakan pada bulan April 2015 dimana dihasilkan citra orthofoto dan model permukaan digital dengan resolusi spasial 10 cm. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis obyek yang dibandingkan dengan pengolahan citra satelit Worldview-2. Sebagai validator digunakan data survei lapangan pada bulan Juni 2015. Hasil klasifikasi penutup lahan pulau kecil dengan menggunakan UAV memiliki nilai akurasi sebesar 94 % dan habitat perairan dangkal dengan kelas kerapatan sebesar 54 % dan tanpa kelas kerapatan sebesar 68 %. Nilai akurasi citra Worldview-2 untuk penutup lahan sebesar 60 % dan habitat perairan dangkal dengan kelas kerapatan sebesar 38 % dan tanpa kelas kerapatan sebesar 56 %.Hasil uji akurasi menunjukkan bahwa pengunaan data UAV memberikan hasil lebih baik dibandingkan menggunakan citra satelit Worldview-2. Perbedaan hasil akurasi disebabkan karena perbedaan resolusi spasial, perbedaan informasi tambahan (model permukaan digital), dan adanya efek kilatan pada Worldview-2. UAV memiliki kelebihan dalam akuisisi data yang cepat, resolusi spasial yang sangat tinggi dan adanya data model permukaan digital dibandingkan dengan citra satelit Worldview-2, namun memiliki kekurangan dalam resolusi spektral yang rendah, resiko pada wahana, dan kebutuhan sumberdaya manusia dalam operasional wahana. Pemanfaatan data UAV untuk pemetaan sumberdaya pesisir dan laut pulau kecil dapat menjadi pengganti penggunaan citra satelit yang umum digunakan.

---

ABSTRACT

Mapping of potential resources on small islands requires very detail spatial information that can be obtained quickly. Remote sensing technology of highresolution (multispectral) satellite imagery which is commonly used has several constraints such as high cost and availability data as well as cloud coverage. This research was conducted in order to study the use of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) for mapping coastal and marine resources of small islands as an alternative solution to high-resolution satellite imagery. The research was conducted based on a case study at Pulau Pramuka, Kab. Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. The primary data was obtained through an aerial survey carried out on April 2015 where 10 cm spatial resolution of orthofoto imagery and digital surface model were generated. To point out the remarkable use of UAV for coastal and marine resources mapping, a set of Worldview-2 digital imagery was also used for comparison. Both data analysis were performed using an object-based approach to produce land cover and shallow water habitat classes. Furthermore, field check data on June 2015 were used to validate the classification result. The thematic accuracy of land cover classification using UAV was 94%, and shallow water habitat classification with and without density class respectively were 54% and 68%, respectively. In the other hand, the thematic accuracy of Worldview-2 for land cover lassification was 60%, and shallow water habitats classification with and without density class respectively were 38% and 56%, respectively.

Accuracy assessment value showed that the use of UAV data gave better results than Worldview-2 satellite imagery. Differences in accuracy assessment results were due to the differences in spatial resolution, additional information such as digital surface model, and sunglint effect on Worldview-2. The UAV method have more advantages in rapid data acquisition, very high spatial resolution, and digital surface model data compared to Worldview-2 imagery, but lack of spectral resolution quality, the vehicle risk, and a specific human resources skill for operating the vehicle. The UAV data utilization for mapping coastal and marine resources of small island can become a substitute for the use of common satellite imagery."

"Dengan melimpahnya sumber daya perikanan Indonesia, sudah selayaknya pertumbuhan ekonomi Indonesia mengarah pada sektor perikanan. Namun terdapat masalah klasik yaitu fluktuasi hasil tangkapan ikan akibat faktor musiman yang menyebabkan ketidakstabilan harga ikan dan pendapatan nelayan. Selain itu dengan tidak ada cold storage untuk menyimpan ikan saat ikan melimpah menyebabkan kualitas ikan akan menurun. Penerapan kepemilikan cold storage dibagi menjadi dua model, yaitu commercial-owned dan community-owned. Kedua model kepemilikan tersebut memiliki instrumen keuangan yang berbeda. Cold storage perikanan adalah industri yang memakai energi yang intensif. Oleh karena itu, perlu adanya transisi energi dalam penggunaan energinya. Indonesia merupakan negara tropis dengan potensi penyinaran matahari yang melimpah. Namun karena keterbatasan regulasi, penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia masih belum optimal. Dengan Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pengguna PLTS tidak bisa surplus energi listrik ke jaringan PLN dan hanya berupa pengurangan tagihan per bulan. Enam skenario regulasi telah dikembangkan dan dianalisis. Hasil simulasi didapatkan dengan mengubah asumsi regulasi dengan hasilnya yaitu sistem PLTS On-grid memiliki Levelized Cost of Electricity (LCOE) yang lebih rendah karena dapat menghasilkan listrik tiga kali lipat lebih banyak yang bisa dijual ke jaringan dengan kapasitas inverter yang lebih tinggi. Kemudian harga sewa cold storage berbasis komunitas untuk seluruh topologi sistem energi rata-rata bisa 16% lebih murah daripada harga sewa cold storage berbasis swasta. Lebih lanjut, dengan berkurangnya biaya investasi modul surya dan baterai pada tahun 2030 menyebabkan LCOE PLTS dapat lebih murah rata-rata 20% dibandingkan saat ini. Hal ini akan berdampak pada pengurangan rata-rata 10% atas harga sewa cold storage. Terakhir, dengan adanya perubahan nilai variabel input sistem energi dapat merubah nilai LCOE.

---

With the abundance of Indonesia's marine resources, it is appropriate for Indonesia's economic growth to gear towards the fisheries sector. However, there is clasic problem is a fluctuation in fish catch due to seasonal factors that cause instability in fish prices and fishermen's incomes. Furthermore, there is no cold storage for storing fish when the fish are abundant, so that the quality of the fish will decrease. Applying ownership of cold storage is divided into two models, namely commercial-based and community-based. Both models of ownership have different financial instruments. Fishery cold storage is an energy-intensive industry. Therefore, there needs to be an energy transition in energy use. Indonesia is a tropical country with abundant potential for solar irradiation. However, due to limited regulations, the application of solar photovoltaic (PV) in Indonesia is still not optimal. With Regulation from the Ministry of Energy and Mineral Resources, solar photovoltaic users will not be able to export electricity to the electricity grid and only reduce bills per month. The six regulation scenarios have developed and analyzed. The simulation gives a new result by changing regulation assumptions: the solar photovoltaic on-grid system has a lower Levelized Cost of Electricity (LCOE) because it can produce three-fold more electricity to the grid with higher inverter capacity than before. Furthermore, the rental price of community-based cold storage can be 16 % cheaper on average with all energy system topologies than the rental price for cold storage based on commercial ownership model. Then, by reducing the investment costs of solar modules and batteries in 2030, PV system LCOE can be cheaper by an average of 20%. This will result in an average reduction of 10% on cold storage rental prices. Finally, with a change in the value of the energy system input variable, it can change the LCOE value."