Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Pemerintah memiliki berbagai macam program yang bisa digunakan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Namun, program tersebut menjadi tidak efektif apabila tidak ada masyarakat yang tahu. Oleh sebab itu, diperlukanlah komunikasi pembangunan agar informasi terkait pembangunan ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana proses implementasi dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Mekarjaya dalam menyampaikan pesan pembangunan dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya, berikut dengan dampak yang diberikan dari proses tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, supaya bisa menjelaskan mengenai pandangan subjektif dari masyarakat itu sendiri terhadap kegiatan-kegiatan dilakukan oleh KIM. Hasil penelitian ini menemukan beberapa tahap yang dilakukan oleh KIM dalam meliput kegiatan pembangunan masyarakat. Hasil liputan ini pun memberikan dampak masyarakat menjadi termobilisasi, menjadi lebih kohesif, juga meningkatkan rasa aman di masyarakat

---

Government has many kinds of program that can be used to increase the welfare of its citizen. However, those programs can be rendered ineffective if there is nobody that know its existence. Thus, it is imperative to do communication for development so that the information regarding to development can be informed to the people. This research would like to explain how KIM implements their program to inform from the government to its people and vice versa, regarding development messages. This research is conducted by using qualitative method, to further understanding about the subjective opinion of the people about the activities that had been conducted by KIM. The findings of this research are that it found that there are several steps that KIM did during its activities to inform the people through coverage. This research finds that the impact for the people are they can be mobilized, becoming more cohesive, and increasing the security of the people.

 

"

"ABSTRAKTujuan penulisan artikel ini adalah untuk menggambarkan bagaimana sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah dengan pemerintah daerah, yang akan dijelaskan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil yang diperoleh adalah bahwa sinkronisasi dilakukan melalui koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi, prioritas dalam RPJMN dan RKP menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD dan RKPD, dikoordinasikan antara kementerian / lembaga dan pemerintahan daerah, begitu pula target-target nasional terkait urusan pemerintahan daerah III dikoordinasikan untuk dijadikan acuan oleh daerah dalam menentukan target di masing-masing daerah. Selain itu, salah satu penyusunan kebijakan yang menjadi tugas pemerintah adalah penyusunan peraturan pemerintah tentang standar pelayanan minimal dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian teknis yang melaksanakan urusan pemerintahan terkait pelayanan dasar. Dengan demikian, hasil sinkronisasi urusan pemerintaha dapat mengintegrasikan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional."