Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah beberapa ketentuan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, khususnya paten yang ada dalam konvensi internasional telah diimplementasikan sesuai dengan perundang-undangan nasional, yakni undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten. Metodologi yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berdasarkan dari data kepustakaan. Alat pengumpul data lainnya adalah library research dan sumber yang relevan. Setelah dilakukan studi perbandingan hukum, hasilnya terlihat bahwa beberapa ketentuan mengenai paten dalam konvensi internasional, seperti Convention for the Protection of Industrial Property dan Agreement Establishing the World Intellectual Property Organization (Paris Convention), The Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification (IPC), United Nations Convention on the Recognation and Enforcement Arbitral Award (New York Convention) telah diimplementasikan ke dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten."

"Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), maka secara resmi Indonesia telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) dan semua perjanjian yang ada di dalamnya berupa Lampiran IA sampai dengan Lampiran 4(d) telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional. Menjadi anggota WTO berarti terikat dengan adanya hak dan kewajiban. Lampiran 1C adalah lampiran mengenai Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (Perjanjian mengenai Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang Palsu). Salah satu bidang dari hak atas kekayaan intelektual adalah hak paten. Indonesia sejak tahun 1989 telah memiliki Undang-Undang Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), UU No. 7, LN. No. 57 tahun 1994, TLN No.3564. Undang-Undang Paten, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Pada perubahan tahun 1997 tersebut telah diadopsi aspek-aspek dalam Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs). Oleh karena masih ada beberapa aspek dalam Persetujuan TRIPs yang belum ditampung dalam perubahan undang-undang paten tersebut maka dianggap perlu untuk dilakukan penyempurnaan, penambahan, dan penghapusan sesuai dengan Persetujuan TRIPs . Dengan pertimbangan tersebut, telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten."

"Skripsi ini berisi tentang perlindungan program komputer di bidang teknologi dilihat dari perspektif undang-undang paten di Indonesia. Pokok permasalahan terdapat pada apakah Undang-Undang Paten di Indonesia memungkinkan untuk memberikan perlindungan terhadap program komputer yang dimana di Indonesia selama ini suatu prpogram komputer dilindungi dengan Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu ditinjau pula kemungkinan terjadi perlindungan ganda (double protection) yaitu dengan rezim hak cipta dan paten sekaligus terhadap suatu program komputer. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan Program komputer dilindungi dengan Undang-Undang Paten namun tetap harus dilihat secara substansial bahwa program komputer tersebut memenuhi syarat-syarat paten dan memiliki fungsi paten.

---

This focus of this study is about the legal protection of computer programs is seen from the perspective of patent law in Indonesia. The subject matter is contained in the Patents Act in Indonesia makes it possible to provide protection to computer programs which in Indonesia is a computer program protected by Copyright Law. In addition it also reviewed the possibility of (double protection) to protect the computer programs. This research is a juridical-normative which source data obtained from secondary and analyzed qualitatively. The results showed that there is a possibility of a computer program is protected by patent law, but remains to be seen that a computer program substantially meets the requirements patents and has patents functions."

"Pelaksanaan penilaian angka kredit Pemeriksa Paten telah dilakukan perbaikan terhadap Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pemeriksa Paten sebagairnana tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: M.1815-KP.04.12 Tahun 1993 dan Nomor: 16 Tahun 1993. Perbaikan yang dilakukan adalah dengan mengubah penilaian terhadap setiap kegiatan pemeriksaan secara terperinci menjadi dua tahap, yaitu tahap awal dan tahap akhir pemeriksaan paten. Namun demikian, sejak awal diberlakukannya petunjuk pelaksanaan tersebut hingga dilakukan perbaikan belum pernah dilakukan evaluasi apakah implementasi kebijakan tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apakah implementasi Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pemeriksa Paten telah dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengetahui keberhasilan implementasi Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pemeriksa Paten, dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III (1980), yaitu dengan menilai 4 (empat) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik. Empat faktor tersebut adalah faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap, dan faktor struktur birokrasi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan dukungan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman tentang faktor'-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pemeriksa Paten. Penelitian ini mengambil studi kasus para Pemeriksa Paten di Direktorat Paten dengan sampel populasi, dimana populasinya adalah semua Pemeriksa Paten aktif berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebagai kelompok sasaran dan semua anggota Tim Penilai Angka Kredit yang berjumlah 9 (sembilan) orang-sebagai aparat pelaksana.Pengumpulan data primer melalui wawancara dan kuesioner. Pengumpulan data sekunder melalui studi literatur dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jabatan fungsional Pemeriksa Paten. Alat bantu yang digunakan dalam menganalisis data keusioner adalah menggunakan nilai rata-rata tertimbang untuk mengetahui persepsi responden terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap, dan faktor struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut juga dinilai koefisien determinasinya melalui bantuan komputer dengan program SPSS untuk mengetahui kontribusi setiap factor terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pemeriksa Paten telah cukup dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparat pelaksana maupun kelompok sasaran. Selanjutnya tidak ditemukan hambatan yang berarti yang dihadapi dalam implementasi Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pemeriksa Paten di Direktorat Paten. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pemeriksa Paten disarankan meningkatan pemahaman isi lampiran petunjuk pelaksanaan tersebut. Di samping itu juga perlu meninjau kembali terhadap kegiatan pengembangan profesi dan kegiatan pendukung pemeriksaan paten yang selama ini tidak pernah dapat dilaksanakan oleh Pemeriksa Paten. Selanjutnya juga perlu segera membuat peraturan perundangan-undangan setingkat Keputusan Menteri atau yang lebih tinggi untuk mengatur perbaikan pada penilaian kegiatan pemeriksaan paten yang dapat dinilai sebagai angka kredit sehingga dalam pelaksanaannya tidak cacat hukum. Untuk dapat melaksanakan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka nama dan kegiatan yang tercantum dalam rumpun jabatan fungsional yang ada perlu disesuaikan."

"Skripsi ini membahas mengenai tujuan paten sebagai sarana alih teknologi sebagaimana hal tersebut termaktub dalam Pasal 7 The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement). Namun terdapat sebuah polemik dalam pengaturan paten di Indonesia mengenai ketentuan Pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat pro dan kontra atas terbitnya pasal tersebut, bahwa berdasarkan pasal 107 ayat 2 mengenai pelaksanaan kewajiban invensi berupa importasi dapat menghambat terciptanya alih teknologi bagi Indonesia namun disaat yang sama hal tersebut dapat memberikan kemudahan berusaha bagi pemegang paten. Oleh karenanya penulis melakukan penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis normatif dan menghasilkan penelitian yang berbentuk komparatif deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 107 ayat 2 tidak maksimal dalam menjamin adanya kontribusi dalam peningkatan inovasi, transfer, dan diseminasi teknologi, belum mencerminkan keutungan bersama bagi pemegang paten dan pengguna pengetahuan teknologi serta cara yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan ketentuan tersebut telah mencerminkan keseimbangan dan kewajiban pemegang paten dalam rangka terhindarnya dari penyalahgunaan atas hak eksklusif yang berlebihan.

---

This thesis discusses the purpose of patents as a means of technology transfer as stated in Article 7 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement). However, there is a polemic in the regulation of patents in Indonesia regarding the provisions of Article 107 point 2 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. There are pros and cons to the issuance of this article, that based on Article 107 point 2 regarding the implementation of the obligation of an invention in the form of importation, it can hinder the creation of technology transfer for Indonesia, but at the same time it can provide business convenience for patent holders. Therefore, the authors conducted research conducted with normative juridical methods and produced research in the form of comparative descriptive analytical. The results of this study indicate that the provisions of Article 107 point 2 are not maximal in guaranteeing a contribution to increasing innovation, transfer and dissemination of technology, do not reflect mutual benefits for patent holders and users of technology knowledge and ways that are conducive to social and economic welfare, This reflects the balance and obligations of the patent holder in order to prevent excessive abuse of exclusive rights."