Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan desentralisasi fiskal perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan membangun model eknometrika yang menangkap hubungan antara blok perekonomian daerah dengan blok keuangan daerah. Penelitian ini menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh nyata terhadap peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan belanja rutin dan belanja pembangunan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah. Walau begitu pengaruh tersebut tidak berbeda nyata antara sebelum dan setelah desentralisasi fiskal diimplementasikan. Artinya perubahan dalam pengelolaan fiskal yang ditandai dengan semakin besarnya dana yang mengalir ke daerah belum diikuti oleh peningkatan kinerja perekonomian daerah yang signifikan. Akibatnya pemerataan pembangunan wilayah yang diharapkan belum tercapai."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan DBH Pertambangan Umum (PU) terhadap pendapatan perkapita antar daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap disparitas pendapatan perkapita antar daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan inferensial.Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DBH dan DBH PU mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan pendapatan perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan DAK menunjukkan hasil yang tidak signifikan sehingga tidak dapat diambil kesimpulan untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap pendapatan perkapita. Hasil penelitian lainnya adalah terdapat disparitas pendapatan perkapita antar daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode tahun 2001 s.d 2008. DBH dan DBH PU mendorong terjadinya tingkat disparitas yang tinggi, namun DAU (yang mempunyai tujuan mengurangi kesenjangan pendapatan) mampu mengurangi tingkat disparitas pendapatan antar daerah tersebut.

---

This study aimed to determine the influence of Intergovernmental Revenue (General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Sharing Revenue) and Sharing Revenue of Coal and Mineral Mining of income per capita among regions Districts / Cities in South Kalimantan Province. In addition, this study also to determine the influence of Intergovernmental Revenue against per capita income disparities among regions Districts / Cities in South Kalimantan Province. This study uses secondary data and analytical methods used were descriptive and inferential analysis.The results showed that the General Allocation Fund, Sharing Revenue and Sharing Revenue of Coal and Mineral Mining has a positive and significant influence to per capita income Districts / Cities in South Kalimantan province while Special Allocation Fund showed no significant results so that no conclusions can be drawn to explain the influence on income per capita. Results of other studies is that there is disparity of income per capita among regions Districts / Cities in South Kalimantan Province period 2001 until 2008. Sharing Revenue and Sharing Revenue of Coal and Mineral Mining encourage a high level of disparity, but the General Allocation Fund (which has the goal of reducing the income gap) can reduce the level of income disparity among-regions."

"Regional autonomy program is the form of fiscal decentralization policy in Indonesia, legally started with the law of Regional Government No.22/1999 about de-concentration azas, which imply power or authority sharing and No.25/1999 about decentralization, which imply financial sharing between central and regional government. Financial sharing is tax and natural resources sharing revenue. This financial sharing type can widen fiscal gap between regions. As the solution, the central government gives block grants. Interregional Input-Output (IRIO) model can be used to analyze the impact of fiscal decentralization policy on sectoral and regional linkages, multipliers, growth, equalization, and efficiency of the regional economy. The analysis use shock variables of inter-governmental transfer including tax sharing revenue, natural resources revenue and block grants. They are treated as an exogenous variable package by regional government expenditure. The expenditures are in the form of investment and consumption based on IRIO model to analyze the optimality of policy variation. The analysis shows that the optimality of growth, equalization, and economic efficiency will be reached if the allocation of inter-governmental transfer is exactly the same as the potency and linkages between sectors and regions. We find the current formulation of intergovernmental transfer by central government, potent to increase regional disparity. Central government should reformulate division of inter-governmental transfer to avoid fiscal decentralization to be contra productive policy."

"Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia yang tercermin dalam Program Otonomi Daerah dimulai dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU No. 22/1999 yang pada intinya adalah azas dekonsentrasi berimplikasi adanya power/authority sharing antara pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan UU No. 25/1999 yang merupakan cermin sebenarnya dari azas desentralisasi berimplikasi adanya pembagian sumber daya keuangan (nancial sharing) antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian sumber daya keuangan dengan memberikan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) ke pemerintah daerah dapat mengakibatkan meningkatnya kesenjangan fiskal antar daerah sehingga pemerintah pusat memberikan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana ini bersifat block grant dan diberikan kepada daerah dengan menggunakan konsep fiscal gap yang bertujuan untuk memeratakan kemampuan fiskal antar daerah yang nantinya akan mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi antar daerah. Model Interregional Input-Output (IRIO) atau Input Output Antar Daerah (IOAD) bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap perekonomian antar daerah yang meliputi ketergantungan antar sektor dan antar daerah, pertumbuhan, pemerataan, dan efisiensi (produktif dan alokatif) ekonomi daerah. Analisa dilakukan menggunakan shock variable dana transfer perimbangan yang berupa Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil SDA dan DAU dari pemerintah pusat yang diterima oleh pemerintah daerah sebagai satu paket variabel eksogen melalui pengeluaran pemerintah daerah (regional government expenditure) yang berupa pengeluaran untuk investasi dan konsumsi pada model IRIO untuk melihat optimalitas pelbagai kebijakan yang ada. Ukuran optimalitas kebijakan tersebut antara lain adalah peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat disparitas antar daerah dan peningkatan tingkat efisiensi (produktif dan alokatif) ekonomi daerah. Analisa dilakukan dengan membagi perekonomian Indonesia menjadi 3 wilayah yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Daerah Lain (rest of Indonesia), dan 16 sektor ekonomi yaitu sektor tanaman pangan, sektor perkebunan, sektor peternakan, sektor kehutanan, sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor makanan, minuman & tembakau, sektor tekstil, sektor industri kayu, sektor industri kertas & logam, sektor kimia, non logam, logam pokok dan migas, sektor listrik, gas & air, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, restoran, transportasi & komunikasi, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa."

"Penelitian ini akan menganalisis dampak dari alokasi investasi Pemda DKI Jakarta terhadap kinerja perekonomian Propinsi DKI Jakarta dan sekitamya. Aiokasi investasi di dalam penelitian ini bukanlah alokasi investasi pemerintah sebenarnya, akan tetapi alokasi investasi apabila Pemda DKI Jakarta melakukan beberapa skenario kebijakan investasi yang mungkin diambil. Pemilihan skenario kebijakan investasi Pemda DKl Jakarta tersebut berdasarkan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak akan pelayanan pemerintah. Adapun skenario tersebut adalah:1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik. Di dalam skenario ini, pemerintah ingin memperbaiki sarana dan prasarana fisik yang ada, sehingga pemerintah bermaksud untuk meningkatkan investasinya di sektor-sektor yang terkait dengan sarana dan prasarana fisik tersebut. Diasunnsikan bahwa sektor-sektor tersebut adalah sektor listrik, gas dan air minum (sektor 12), sektor konstruksi (sektor 13) dan sektor perdagangan, transportasi dan komunikasi (sektor 14).2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial. Di dalam skenario ini, pemerintah ingin rnenyediakan sarana dan prasarana sosial yang lebih balk, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya secara memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah akan meningkatkan pengeluarannya investasinya di sektor konstruksi (sektor 13), sektor keuangan (sektor 15) dan sektor jasa (sektor 16). 3. Pembangunan di seluruh seldor. Skenario ketiga ini dilakukan sebagai pembanding bagi skenario pertama dan kedua. Adapun dana tambahan investasi tersebut diambil dari dana investasi daerah lainnya. Dengan demikian bila Propinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan investasi, maka Propinsi Jawa Barat dan Lainnya akan mengalami penurunan investasi.Di dalam skenario pertama dan kedua, terdapat dua sudut pandang yang digunakan untuk menghitung dampak investasi pemerintah tersebut. Sudut pandang pertama ialah bahwa Pemda DKI Jakarta ingin menginvestasikan dana sebesar 20% dari total investasi yang dikeluarkannya, ke sektor-sektor yang terkait dengan skenario pertama dan kedua. Kemudian sisa dana investasi pemerintah tersebut baru didistribusikan ke masing-masing sektor di DKI Jakarta, sehingga sektor-sektor yang tidak terkait dengan skenario pertama dan kedua akan mengalami penurunan investasi secara proporsional. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang positif, bail( terhadap daerahnya maupun daerah lainnya, bila Pemda DKI Jakarta melakukan kebijakan pembangunan sarana clan prasarana fisik dan sosial.Sedangkan sudut pandang kedua ialah bila tambahan investasi pemerintah di sektor-sektor yang terkait dengan skenario pertama dan kedua diambil dari dana investasi daerah lainnya, tanpa mengurangi dana investasi untuk sektor-sektor yang tidak terkait dengan skenario pertama dan kedua di Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, sektor-sektor di luar Propinsi DKI Jakarta akan mengalami penurunan secara proporsional. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan dari sektor-sektor di Propinsi DKI Jakarta di dalam menciptakan permintaan bagi sektor-sektor di Propinsi Jawa Barat dan Lainnya. Selain itu, sudut pandang ke dua ini akan dibandingkan dengan skenario ke tiga, di mana Pemda DKI Jakarta tidak memfokuskan kebijakannya pada skenario pertama dan kedua saja, akan tetapi memfokuskan pembangunan di seluruh sektor, dengan mengurangi dana investasi pemerintah di daerah lainnya.Adapun data awal yang digunakan untuk menganalisis dampak tersebut adalah data TRIO 90 yang telah disusun oleh BAPPENAS. Akan tetapi karena data tersebut dirasakan kurang memadai untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka data IRIO 90 tersebut akan dimutakhirkan terlebih dahulu dengan metode RAS.Dari hash simulasi yang telah dilakukan terdapat be berapa kesimpulan yang dihasilkan yaitu:1. Sudut pandang pertama relatif memberikan dampak yang lebih balk terhadap perekonomian dibandingkan dengan sudut pandang kedua, balk dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun social. Hal ini berarti bahwa kebijakan untuk mengalihkan dana investasi pemerintah dari Propinsi Jawa Barat dan Lainnya ke Propinsi DKI Jakarta merupakan kebijakan yang memberikan dampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan keterkaitan antara sektor-sektor di Propinsi DKI Jakarta relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan sektorsektor sejenis di Propinsi Jawa Barat dan Lainnya, yang ditunjukkan oleh rendahnya nilai keterkaitan ke belakang (backward linkages) dan nilai keterkaitan ke depan (forward linkages) dari sektor-sektor di Propinsi DKI Jakarta. 2. Kesimpulan ini didukung pula oleh hasil penghitungan yang mengasumsikan apabila tambahan alokasi dana investasi pemerintah tersebut dialihkan ke sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik atau sosial di Propinsi Jawa Barat. Dengan demikian apabila pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk mengatur alokasi pengeluaran investasi-nya, maka akan lebih balk apabila pembangunan di Propinsi Jawa Barat dan Lainnya lebih diprioritaskan.3. Dan sudut pandang pertama, tambahan alokasi dana investasi pemerintah untuk sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik re[atif lebih menguntungkan bagi perekonomian karena memberikan dampak yang lebih bail( bila dibandingkan dengan penambahan alokasi dana investasi pemerintah di sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh relatif lebih rendahnya nilai keterkaitan ke depan clan ke belakang dan sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial dibandingkan dengan fisik.4. Akan tetapi kesimpulan yang sebaliknya akan dihasilkan bila yang dijadikan dasar analisis adalah tipe 2, di mana konsumsi rumah tangga dianggap sebagai variabel endogen, sehingga besamya ditentukan oleh tingkat upah dan gaji yang diterima oleh sektor rumah tangga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien input untuk upah clan gaji di sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik. 5. Dari sudut pandang kedua, balk menggunakan penghitungan tipe 1 ataupun 2, tambahan alokasi dana investasi untuk sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik relatif Iebih menguntungkan bila dibandingkan dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial. Hal ini berarti bahwa koefisien input untuk upah dan gaji di sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial di Propinsi DKI Jakarta relatif lebih rendah dibandingkan dengan sektor sejenis di Propinsi Jawa Barat dan Lainnya.6. Kebijakan pembangunan untuk memfokuskan diri pads sarana dan prasarana fisik dan sosial di Propinsi DKI Jakarta relatif Iebih balk bila dibandingkan dengan kebijakan pembangunan di seluruh sektor."

"Pengembangan perekonomian Indonesia ke depan diharapkan akan lebih efektif, yaitu menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara nyata, baik perekonomian nasional, perekonomian daerah, maupun tingkat pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Untuk itulah perlu dilakukan perencanaan yang tepat, agar dapat diketahui kemana sebaiknya alokasi pemanfaatan dana yang ada. Analisis yang dilakukan mencakup beberapa metode, yaitu: (1) analisis pengganda yang terdiri dari pengganda output, pengganda pendapatan dan pengganda lapangan pekerjaan; (2) analisis sektor kunci melalui indeks keterkaitan ke depan dan ke belakang; (3) analisis efek intra dan antarregion untuk pengganda output; (4) analisis dekomposisi perubahan output (decomposition of output changes); dan (5) analisis struktur perekonomian (economic landscape dari angka indeks multiplier product matrix / MPM). Berdasarkan hasil analisis, secara umum pola perekonomian yang terjadi di Indonesia pada tahun 1995 dan 2000 serta kesimpulan yang dapat ditarik adalah: (1) Sektor primer khususnya pertanian masih memerlukan perhatian karena masih menjadi andalan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, dan masih menjadi andalan input bagi beberapa sektor industri. Implikasi kebijakan dari sektor ini adalah perlunya dukungan teknologi peningkatan kapasitas tenaga kerjanya; (2) Sektor sekunder yang perannya terlihat sangat dominan pada seluruh propinsi di Indonesia, terutama dalam hal pengganda output dan keterkaitan ke depan dan ke belakang, diharapkan mendapatkan dukungan dana untuk perkembangannya, terutama untuk peningkatan teknologi bagi efisiensi produksi; (3) Sektor tersier cukup berkembang peranannya, terutama sektor transportasi dan komunikasi serta sektor jasa lain, terlebih dengan dominasi sektor jasa lain sebagai sektor yang memiliki nilai pengganda pendapatan terbesar pada seluruh proinsi di Indonesia. Oleh karena itu sektor tersier juga perlu dikembangkan dan mendapatkan alokasi dana yang optimal untuk perkembangan sektor tersier ini sendiri dan sektor-sektor lainnya; (4) Sektor-sektor yang ada di Indonesia Tengah-Timur perlu dikembangkan terutarna untuk peningkatan pendapatan daerah itu sendiri dimana tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih jauh tertinggal dibandingkan wilayah Indonesia bagian barat. Oleh karena itu upaya yang paling penting dilakukan di propinsi-propinsi di wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur sehingga memerlukan alokasi dana yang tinggi adalah pembangunan infrastruktur yang akan menjadi sarana bagi pengembangan sektor-sektor yang ada. Selain itu, peningkatan kapasitas pelaku atau sumberdaya manusianya perlu diperhatikan mendapatkan alokasi dana yang besar pula; dan (5) Ketergantungan perolehan pendapatan dari sektor-sektor tertentu, perlu dieliminasi dengan peningkatan kinerja seluruh sector yang ada secara proporsional. Oieh karena itu hasil analisis input-output antar daerah ini perlu menjadi dasar perhitungan dalam pengalokasian dana yang ada."

"This paper is trying to find out the effects of instigating UU Otonomi Daerah 1999 (Law of Regional Autonomy 1999). By taking some regression based on simulation and true economic data of West Java during 1987- 1997, this paper is trying to compare between what has happened and what should has happened if the law has been run in ten years ago. The result of multiple regressions shows us that even they were in divergence, the rate of it give the impression of being weaker. Considered quandary is on the formula of Dana Alokasi Umum (General Allocation Fund) that have a tendency go to balancing function. This paper is also then recommends the variables that settle on the growth of region. Hence, we hope the decision makers can reconstruct for better allocation formula."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan bagi hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam mengoreksi ketimpangan fiskal antar pemerintah daerah (APBD provinsi) di Indonesia.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu rnelalui analisis dokumen yang dieksplorasi dari data sekunder yang berasal dari Departemen Keuangan dan Biro Pusat Statistik. Metode bagi hasil PPN menggunakan metode ESNA (Equity and Specific Need Approach) pendekatan pemeratan dan kebutuhan khusus, yaitu pertumbuhan ekonorni), ENA (Equity and Need Approach) pendekatan pemerataan dan kebutuhan umum, yaitu jumlah penduduk dan luas wilayah, dan ERA (Equity and Revenue Approach) pendekatan pemerataan dan penerimaan, yaitu konsumsi) masing masing dengan porsi bagi hasil 20%, 25%, dan 30%. Kemudian, untuk mengukur dampak masing-masing metode dan porsi bagi hasil terhadap pemerataan fiskal (penerimaan APBD provinsi, konsolidasi provinsi, dan perkapita provinsi) menggunakan Koevisien Variasi (KV) dan Indeks Williamson (IW) serta Indeks Theil (IT).Dengan ketiga metode ini semakin besar/kecil porsi bagi hasil maka akan semakin besar/kecil dampak pemerataannya kecuali pada penerimaan kosolidasi provinsi sebaliknya, makin besar porsi bagi hasil makin tidak merata penerimaan antar provinsi.Dan ketiga metode bagi hasil tersebut yang mampu mengoreksi KV, IW, dan IT terbesar dari sebelum bagi hasil PPN adalah metode ESNA. Metode ini mampu mengoreksi (menurunkan) 33% ketimpangan rata-rata (dari KV, IW, dan IT dengan porsi 30%) pada penerimaan provinsi dan menurunkan 5,8% ketimpangan pada konsolidasi provinsi serta menurunkan 3,9% pada ketimpangan penerimaan perkapita provinsi.Dengan demikian bagi hasil PPN dapat diaplikasikan untuk mengoreksi ketimpangan fiskal antar provinsi di Indonesia. Bila akan dibagihasilkan Pajak Pertambahan Nilai sebaiknya menggunakan metode ESNA dan diukur berdasarkan penerimaan perkapita provinsi sehingga pemerataan fiskal atar provinsi lebih baik. Adapun besarnya porsi untuk bagi hasil PPN tergantung kemampuan pemerintah pusat (misalnya berdasarkan tingkat pertumbuhan PPN), semakin tinggi pertumbuhan PPN; semakin besar porsi PPN yang dapat dibagihasilkan serta semakin merata penerimaan APBD antar provinsi di Indonesia."

"Dalam menghadapi era globalisasi, dimana semakin terintegrasinya perekonomian dunia, maka kondisi perekonomian nasional yang saat ini masih dilanda krisis dan belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, sangat diperlukan penataan kembali seluruh aspek kehidupan, aspek sosial politik dan aspek ekonomi. Dari sisi ekonomi antara lain diperlukan perencanaan ekonomi yang komprehensip dan transparan baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional (daerah). Di tingkat regional yang juga merupakan bagian integral perekonomian nasional, sudah barang tentu tidak akan lepas dan pengaruh global tersebut. Oleh sebab itu perencanaan daerah harus selalu ditingkatkan kualitas dan akurasinya melalui pendekatan teoritis yang tajam dan obyektif. Dengan demikian seluruh potensi sumber daya ( resources) yang ada di daerah diharapkan dapat dikelola, dimanfaatkan secara efektif, efisien dan optimal. Dalam rangka penajaman makna perencanaan sehingga secara logis dapat diterapkan di daerah, dalam arti kata memenuhi unsur etika, obyektifitas, keseimbangan dan berkelanjutan maka diperlukan peralatan analisis yang tepat. Menurut John Glason (I974) analisis tabel input output mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan metode-metode lain dalam menganalisa dan memprediksi perubahan-perubahan dalam perekonomian regional (daerah). Analisis ini dapat membantu para perencana untuk menentukan sektor-sektor ekonomi yang tepat untuk menjadi prioritas pembangunan dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ; (i) untuk mengetahui sektor-sektor produksi unggulan, yang dapat dijadikan sebagai prioritas dalam pembangunan daerah Kabupaten Banggai ; (ii) mencoba menganalisis dampak pengeluaran pemerintah daerah terhadap perekonomian Kabupaten Banggai. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode non survey. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah ; (i) Data PDRB Propinsi Sulawesi Tengah ; (ii) Data PDRB Kabupaten Banggai ; (iii) Tabel Input Output (I-0) Kabupaten Banggai tahun 1995; (iv) APBD Kabupaten Banggai beberapa tahun anggaran. Dalam penentuan sektor unggulan digunakan kriteria-kriteria sebagai berikut : (i) sektor yang mempunyai indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan lebih besar dari satu, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam total output ; (ii) sektor yang mempunyai indeks derajat kepekaan lebih besar dari satu, dan memberikan kontribusi yang besar tehadap total output ; (iii) sektor yang mempunyai indeks daya penyebaran lebih besar dari satu, serta memberikan kontribusi yang besar dalam total output ; (iv) sektor yang mempunyai income multiplier tinggi dan output juga tinggi ; serta (v) sektor dengan kontribusi output cukup besar, dan memiliki potensi yang besar pula serta mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan. Dari hasil analisis 1-0 yang dilakukan dikaitkan dengan kriteria-kriteria tersebut, maka sektor-sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan dalam perekonomian Kabupaten Banggai adalah ; sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi, sektor industri kayu bambu dan rotan, sektor bank dan lembaga keuangan lainnya, sektor perdagangan, sektor industri makanan dan minuman, sektor padi, sektor kelapa, sektor kayu dan hasil hutan serta sektor perikanan. Selanjutnya dalam penentuan besaran pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Banggai dilakukan dengan cara menyesuaikan pos pasal mata anggaran dalam APBD dengan sektor-sektor dalam Input Output Kabupaten Banggai tahun 1995. Kemudian dari sasil nalisis dapat diketahui dampak dari pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap perekonomian Kabupaten Banggai adalah ; (i) Dalam pembentukan output sebesar 51.976 juta rupiah atau 7,76 persen dari total ouput sebesar 666.399 juta rupiah. (ii) Dalam pembentukan Nilai Tambah Bruto sebesar 40.257 juta rupiah atau 8,59 persen dari total Nilai Tambah Bruto sebesar 468.551 juta rupiah. (iii) Dalam penyerapan tenaga kerja, terbuka peluang kerja sebanyak 5.083 orang."