Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbagai penelitian mempelajari hubungan antara saham dan faktor-faktor determinan seperti umur, jenis kelamin, investasi pada rumah tinggal, investasi properti, persepsi terhadap risiko, kewirausahaan (kepemilikan usaha), jumlah pendapatan, informasi atau pendapat ahli, kesehatan, pengetahuan, dan motivasi untuk menabung. Namun belum ditemukan riset di Indonesia yang meneliti hubungan faktor-faktor tersebut kepada minat berinvestasi pada saham. Penelitian ini menemukan bahwa tidak semua faktor tersebut memiliki hubungan yang konsisten bila dibandingkan dengan penemuan penelitian lainnya di luar negeri. Walaupun jumlah individu yang berminat investasi saham relatif besar namun tidak dapat mewakili jumlah investor saham yang sebenarnya.

---

Many researches have studied the relationship between stock and other factors such as age, gender, housing investment, property investment, risk attitude, entrepreneurial risk, labor income, professional investment advice, health, knowledge, and saving motives. However none has been found to study the relationship of those factors with investment intentions in stock in Indonesia.

This research has found that not all factors tested have a consistent relationship compared to the findings of other research abroad. Although the amount of individual willing to invest in stock is relatively large, it does not represent the real number of investor."

"Foreign Direct Investment (FDI) is urgent to national economy of Indonesia as a generating factor of economic growth. In practice,however , there are many obstacles that become entry barrier for FDI tominvest in Indonesia..... "

"Penyelenggaraan perizinan dalam rangka Penanaman Modal dilaksanakan melalui berbagai sistem bermula sebagai embrio pelayanan dengan nama/nomenklatur Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) dimana dalam perkembangannya pelayanan itu tersebar dan memiliki aneka penamaan, mulai dari pelayanan bersama, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan PTSA. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dan belum dapat menjamin serta memberikan pelayanan yang sederhana, cepat, mudah, murah dan transparan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu diharapkan penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal saat ini melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum, penyederhanaan proses pelayanan, pemberian pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, calon investor dan pelaku usaha. Tesis ini bertujuan menganalisis bagaimana penyelenggaraan PTSP bidang Penanaman Modal sebelum berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraannya serta menganalisis apakah penyelenggaraan PTSP bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah sesuai dengan sistem hukum berdasarkan struktur, substansi dan budaya hukum. Penelitian yang akan digunakan peneliti adalah bersifat eksploratif dan deskriptif. Metode yang Penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan bersifat evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal melalui PTSP sebelum berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih terdapat hambatanhambatan yang ada dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal melalui PTSP setelah berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah sesuai dengan sistem hukum berdasarkan sistem, substansi dan budaya hukum.

---

Investment licensing was implemented through various systems began as an embryo with the name/nomenclature One Roof Service (ORS) where the services were scattered and had various naming, ranging from joint service, One Stop Corporate Administration (OSCA) and ORS. However in its implementation there are still obstacles and have not been able to guarantee and provide as well as offer a service that simple, fast, cheap and transparently to the public and business operators. Hence it is expected that the implementation of investment licensing now through One Stop Service (OSS) which is one of the mandatory government affairs in the field of investment sector are delegated to local governments are able to provide protection and legal certainty, simplification service process, service delivery rapid, easy, cheap, transparent, definite and afforadable as well as facilitating the public, potential investors and business operators.

This thesis aims to analyze how the implementation of OSS investment before the enactment of local regulation, which was recorded in the Provincial Gazette as Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation and what things the obstacles in its commissioning and analyze whether conduct of the OSS investment undertaken by the Provincial Government of DKI Jakarta after the enactment of Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation were in line with the legal system based on the structure, substance and legal culture. The research will be used by researcher is exploratory and descriptive. The author use normative legal research methodology and tend to evaluative sense.

The results showed that the investment licensing through OSS prior to the Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation there are still barriers that exist and the Provincial Government of DKI Jakata through the enactment of Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation were in line with the legal system based on the system, substance and legal culture."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan penanaman modal asing yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dengan Cemex Asia Holding Ltd mengenai privatisasi PT.Semen Gresik Tbk. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji Put Option yang menimbulkan sengketa serta mengkaji tuntutan Spin Off oleh anak perusahaan. Penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif yuridis dengan menggunakan metode deskriptif. pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah Indonesia perlu lebih berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal asing di Indonesia. diperlukan rencana matang dalam melaksanakan tuntutan Spin Off yang diajukan oleh anak perusahaan. Spin Off akan memberikan iklim persaingan usaha yang sehat di bidang industri semen.

---

The focus of this study is the foreign investment problems appears between Indonesia and Cemex Asia Holding Ltd About PT.Semen Gresik Tbk Privatization. The Purpose of this study is to study Put Option that cause dispute also to study about Spin Off demands by the subsidiaries. This study is descriptive yuridical normative interpretive . The data collected by literature study. This study suggests that Indonesia Goverment require to pay attention on foreign Investment activities,Spin Off demands by the subsidiaries require aforethought, Spin Off will give an open competition atmosphere in cement Industries."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel institusional dari Bank Dunia, yaitu kritik dan akuntabilitas Voice of Accountability, stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan Political Stability and Absence of Violence, efektivitas pemerintah Government Effectiveness, kualitas regulasi Regulatory Quality, supremasi hukum Rule of Law, dan pengendalian korupsi Control of Corruption bagi penanaman modal asing di negara di negara di BRICS Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan dan Negara MINT Meksiko, Indonesia, Nigeria, dan Turki. Periode penelitian adalah selama enam tahun, sejak tahun 2010 hingga tahun 2016. Penerapan analisis ekonometrika ini menggunakan regresi linier berganda multiple linier regression data panel untuk mengestimasi parameter dalam hubungan antara variabel terikat berupa Penanaman Modal Asing PMA, dengan variabel bebas berupa 6 indikator institusional dari Worlwide Governance Indicators WGI. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa ada 2 variabel institusional WGI yang berpengaruh signifikan pada PMA, yakni Rule of Law signifikan negatif dan Regulatory Quality berpengaruh positif.

---

The purpose of this study is to conduct an analysis of institutional variables from World Bank which are Voice of Accountability, Political Stability and Absence of Violence, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, and Control of Corruption for Foreign Direct Investment in BRICS countries Brazil, Russia, India, China, South Africa and MINT countries Mexico, Indonesia, Nigeria and Turkey. The research periods are six years, from 2010 to 2016. This study applied econometrics analysis, using multiple linier regression of panel data to estimate the parameters of the relationship between the dependent variable in the form of Foreign Investment PMA, with the independent variable in the form of 6 the institutional indicators from The Worlwide Governance Indicators WGI. It is found that there are 2 institutional variables of WGI which have significant influence on PMA, namely Rule of Law significant negative and Regulatory Quality significant positive."