Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Judul tulisan Tanah Siena Dalam Masyarakat Majapahit ini diangkat sebagai disertasi karena mengandung beberapa faktor penting yang akan berguna bagi penelitian bidang epigrafi. Sebelum membahas hal tersebut akan dipaparkan dahulu identifikasi masalah yang dijadikan pokok penulisan ini.Tanah sima yang diajukan di sini merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Jawa Kuna dan melalui pranata sima itu dapat diketahui kegiatan masyarakat tersebut. Tanah sima bukanlah sejenis tanah biasa melainkan suatu bidang tanah atau desa yang telah diubah statusnya menjadi wilayah babas. yang istimewa. Untuk jelasnya maka kami kutipkan uraian R. Soekmono mengenai hal itu sebagai berikut:"Dengan penetapan sebidang tanah menjadi sima melalui upacara manusul sima maka tanah itu dibebaskan dari pajak ataupun penggunannya semula, dengan maskud agar tanah tersebut baik penghasilannya maupun pemakaiannya diperuntukkan bagi kelangsungan suatu usaha suci dari banghunan tersebut. Sering pula ketetapan itu berarti dibebaskannya suatu desa dari pajak dan kewajiban lain dari kerajaan, dengan tujuan agar penduduknya menjadi penanggung jawab terhadap kelangsungan usaha suci sang raja. Desa demikian menjadi desa perdikan, demikian perbedaan kedudukan tanah biasa dan tanah sima yang melibatkan penduduk yang berada di lingkungan Kama tersebut."

"Untuk melakukan perbaikan perekonomian Indonesia dilaksanakan pembangunan di segala bidang. Jalan bebas hambatan termasuk salah satu pembangunan yang menunjang perbaikan perekonomian tersebut. Setiap pembangunan memerlukan tanah, sebagai upaya dalam menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah melalui mekanisme pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan data memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Istilah ini dimaksudkan untuk menyediakan atau mangadakan tanah bagi kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum. Maka yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 dalam dalam hal pengadaan tanah dalam rangka penyelesaian pembangunan Jalan Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road - JORR) ruas Hankam-Cikunir, Bekasi dan permasalahan dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam hal ini PT. Jasa Marga (Persero) sehubungan dengan pengadaan tanah tersebut serta upaya hukum yang dilakukan PT. Jasa Marga (Persero) untuk menyelesaikan permasalahan serta hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan semata-mata melainkan juga dengan menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan kasus-kasus terutama kasus pengadaan tanah sehubungan dengan Proyek Jalan Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road - JORR) untuk ruas Hankam-Cikunir, Bekasi. Adapun gambaran yang diperoleh bahwa pengadaan tanah yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 berkisar pada penyerahan atau pelepasan hak atas tanah untuk melaksanakan pembangunan bagi kepentingan umum, permasalahan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan warga pemilik tanah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah pada proyek JORR ruas Hankam-Cikunir, Bekasi yang penyelesaiannya berlarut-larut terletak pada masalah sengketa kepemilikan tanah, mengenai besarnya ganti rugi telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Bekasi dan pembayaran ganti kerugian sesuai sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut. Penyelesaian yang diambil dalam hal sengketa kepemilikan tanah dengan dilakukan penitipan/konsinyasi ke pengadilan negeri setempat sedangkan pembangunan proyek JORR dapat terus dilanjutkan.

---

Every subject in Indonesia is being developed in order to make economic growth. Highway is one part of this development which supporting this economic growth. This development of highway needs land as an effort of implementing this subject for public interest needs. The mechanism of this land provisioning already arranged with Presidential Decree No. 55, 1993 and Presidential Regulation No. 36, 2005 connection with Presidential Regulation No. 65, 2006. Land provisioning is an activity to get an area by giving some substitute of their loose out who have rights of the land. This means to proper area for development of public interest. This thesis examine how to implement this Presidential Decree No. 55, 1993 and Presidential Regulation No. 36, 2005 in connection with Presidential Regulation No. 65, 2006 about supply area for the completion of Jakarta Outer Ring Road (JORR) project internote Hankam-Cikurnir, Bekasi with its problems and obstacles which government faced, in this case PT. Jasa Marga (Persero) and how they proper the area for this project and its legal action to solve those problems and obstacles.

This thesis is a law research with using juridical norm as a method not only to inspect law regulation but also to study and examine certainty of law regulation and priority cases for land provision in connection with Jakarta Outer Ring Road (JORR) internote Hankam-Cikunir, Bekasi. Hence, land provisioning for this case already arrange in Presidential Decree No. 55, 1993 and Presidential Regulation No. 36, 2005 connection with Presidential Regulation No. 65, 2006 subject in resignation or detachment the rights of land to implement development for public interest needs, problems about how to and amount of land's owner financial loss, conference between party who needs land and people as landlord.

Conclusion output of this thesis is that land provisioning for Jakarta Outer Ring Road (JORR) internote Hankam-Cikunir, Bekasi project which dissolved solution already settled in Regulation of Walikota Bekasi and the payment to change their financial loss appropriate with that regulation. Arrangement solution in this land owner legal action already done with consignation to government courthouse in that area whiles the project of JORR is being continued."

"Keterbatasan tanah dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang menghuninya harus ditangani dengan optimal agar fungsi tanah tetap dapat memakmurkan. Namun, dalam perkembangannya jumlah tanah terlantar semakin meningkat setiap tahunnya. Penelitian Persebaran Tanah Terlantar dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui pola persebaran tanah terlantar di Kabupaten Sukabumi dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya pola persebaran tanah terlantar di Kabupaten Sukabumi. Batasan konsep tanah terlantar berupa sebidang fisik tanah yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukan tanahnya. Analisa keruangan dilaksanakan dengan menggabungkan Peta Peruntukan Tanah dengan Peta Penggunaan Tanah untuk mendapatkan ketidaksesuaian antara kawasan peruntukan dengan penggunaan tanah atau tanah terlantar. Setelah didapatkan pola persebaran tanah terlantar, selanjutnya dilakukan analisa spasial dan statistik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pola persebaran tanah terlantar dilihat dari faktor kependudukan, aksesibilitas dan penguasaan tanah. Hasil penelitian menyimpulkan tanah terlantar di Kabupaten Sukabumi mempunyai pola mengelompok, mengarah ke wilayah tenggara mendekati perbatasan dengan Kabupaten Cianjur, yakni pada bentuk wilayah bergunung atau kemiringan lereng curam, jenis tanah yang peka terhadap erosi, dan curah hujan yang tinggi. Variabel yang paling besar hingga yang yang paling kecil pengaruhnya terhadap pola persebaran tanah terlantar secara berurutan adalah jarak ke ibukota kabupaten, pertumbuhan penduduk, profesi konstruksi, profesi pertanian, kepadatan penduduk, dan penguasaan tanah Negara dikuasai.

---

The people growth makes the limitation of the availability of lands. Thus, lands have to be managed optimally so the function of land to give the prosperity of people could be achieved. This research about the distribution of idle land was held in Kabupaten Sukabumi, West Java Province. The aim of the research is to know the distribution pattern of idle lands and analyze factors that effect to create distribution pattern of idle land. The limitation concept of idle land was a parcel of land that was not utilized according to its allocation.

Spatial analyzation was used to integrate land allocation map with land use map to get incompability between the use and the allocation of land or idle land. After we got the pettern of idle land distribution, it was analyzed by using spatial analyzation and statistic to get factors that influenced the creation of idle lands from demography, accessibility and land tenure.

The result of research showed that idle land in Sukabumi had an agglomerate pattern, approaching to southeastern area to boundary of Kabupaten Cianjur wich was mountainous area or steep slopes, lands on those areas were sensitive to erosion, and high rainfall. The most influenced variables to the less ones for the distribution pattern of idle lands sequentially were the distance to the capital of kabupaten, population growth, constructions occupation, agriculture occupation, population density and state land tenurship."

"Akta hibah PPAT dengan subjek fiktif yang dimana pihak pemberi hibah yang sudah meninggal dunia dibuat fiktif oleh penerima hibah tanpa sepengetahuan PPAT. Dalam pembuatan akta hibah, para pihak tidak menghadap PPAT melainkan PPAT memberikan blanko kosong kepada penerima hibah yang menyebabkan penerima hibah membuat subjek fiktif sebagai pemberi hibah dengan membubuhkan cap jempol pada akta hibah tersebut. Dalam kasus ini, penulis akan membahas mengenai tanggung jawab PPAT atas akta tersebut, serta keabsahan dari akta hibah dengan subjek fiktif tersebut. Metode penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif, yaitu pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat dengan pendekatan kasus Putusan Nomor 93/Pid/B/2016/Pn. Gpr. Sedangkan jenis data yang digunakan ialah data sekunder atau bahan pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif analitis karena memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan serta berusaha mencari jawaban atas permasalahan. Berdasarkan data hasil yang diperoleh, bahwa akta hibah tersebut menjadi tidak otentik dan karena Pasal 1682 KUHPerdata akta hibah wajib dibuat dengan akta otentik, maka akta hibah tersebut menjadi non-existent. Dan PPAT dalam kasus ini, bertanggung jawab secara administratif, secara perdata karena melanggar Pasal 1365 KUHPerdata, namun tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

---

The deed of grant is issued by Land Deed Official with the fictitious subject when the dead grantor is written fictitiously by the grantee unbeknownst to Land Deed Official. In issuing the deed of grant, the parties do not face Land Deed Official, but Land Deed Official gives the grantee a blank form which encourages the grantee to write a fictitious subject as the grantor by putting a thumbprint on the deed of grant. In this case, the researcher discusses responsibility of Land Deed Official to the deed, as well as validity of the deed of grant with fictitious subject. The normative juridical method was used in this research, with an approach from the perspective of principles and implementation of applicable regulation in the society with the approach of a case, verdict No. 93 Pid B 2016 Pn. Gpr. Meanwhile, the used data were secondary data or literature, which consists of primary and secondary legal materials. The data analysis method used in this research was the qualitative approach. Viewed from its characteristics, this research belongs to the descriptive analysis research since it provides a solution or suggestion to solve the problems and attempts to find an answer to the problem. Based on the obtained result, the deed of grant with fictitious subject turns inauthentic and the deed of grant must be issued with an authentic deed as stipulated in Article 1682 of Indonesian Civil Code. Thus, such deed of grant becomes non existent. In this case, Land Deed Official is administratively responsible since there is an infringement on Article 1365 of Indonesian Civil Code in civil terms, but the criminal sanction cannot be imposed."

"Tesis ini membahas mengenai deteksi dini intelijen dalam mencegah ancaman faktual konflik tanah, dengan mengambil studi kasus konflik tanah di Taman BMW (Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa) yang berlokasi di Tanjung Priok Jakarta Utara. Penelitian difokuskan di Jakarta Utara. Selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2018 berdasarkan data Kanwil BPN/ ATR DKI Jakarta, Jakarta Utara memiliki jumlah sengketa tanah terendah dibanding kota-kota di Jakarta lainnya. Namun, hal ini berkontradiksi dengan jumlah laporan polisi yang masuk terkait permasalahan tanah di Jakarta. Berdasarkan data dari masing-masing Polres di DKI Jakarta, Jakarta Utara menjadi wilayah yang paling banyak menerima laporan polisi terkait sengketa tanah. Tentu ini menunjukkan bahwa potensi kerawanan yang timbul dari konflik tanah di Jakarta Utara sangat tinggi karena berkaitan dengan unsur pidana yang merupakan potensi terjadinya ancaman faktual. Taman BMW merupakan tanah milik Pemprov DKI yang berasal dari kewajiban delapan perusahaan yang berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 8 Juni 2007 diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso seluas 265.335,99 M2 (Nilai asset sebesar Rp 737.395.249.809,00). Namun, seiring berjalannya waktu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mendaftarkan tanah tersebut guna penerbitan sertifikatnya yang membuat warga sekitar, perusahaan-perusahaan, maupun pihak-pihak lain berupaya untuk mengambil alih bidang-bidang tanah yang terdapat di Taman BMW tersebut. Yang menarik adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan yang terlanjur menempati tanah tersebut dalam mempertahankan tanah yang sudah ditempatinya selama beberapa tahun dengan lawannya adalah pemerintah, tetapi dalam hal ini penyelesaian konflik tanah tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan adanya ancaman faktual yang memakan korban jiwa ataupun kerusakan infrastruktur lingkungan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya deteksi dini intelijen dalam melakukan preventif konflik yang dapat disebabkan oleh aktor-aktor berkepentingan terhadap tanah di Taman BMW hingga memunculkan ancaman faktual dan menganalisis serta membangun mekanisme deteksi dini intelijen yang melibatkan lebih dari satu institusi yaitu Polri, BPN, dan Pemprov DKI Jakarta dalam bekerja sama mencegah terjadinya ancaman faktual konflik tanah di Taman BMW. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan deskriptif analitik. Penulis menganalisis data menggunakan teori konflik dan teori pembangunan nasional dalam menganalisis upaya deteksi dini intelijen dalam melakukan preventif konflik yang dapat disebabkan oleh aktor-aktor berkepentingan dan mekanisme deteksi dini intelijen antara Polri, BPN, dan Pemprov DKI Jakarta dalam mencegah terjadinya ancaman faktual konflik tanah di Taman BMW.

---

This study discusses the early detection of intelligence in preventing the occurrence of factual threats due to land conflicts, by taking case studies to resolve land conflicts that occur in the BMW Park (Clean, Humane, and Charitable) located in Tanjung Priok, North Jakarta. The research was focused on North Jakarta. During the period of 2015 to 2018 based on data from the Regional Office of BPN / ATR DKI Jakarta, North Jakarta had the lowest number of land disputes compared to other cities in Jakarta. However, this contradicts the number of incoming police reports related to land issues in Jakarta. Based on data from each Polres in DKI Jakarta, North Jakarta is the region that receives the most police reports regarding land disputes. Of course this shows that the potential vulnerability arising from land conflicts in North Jakarta is very high because it is related to the criminal element and certainly is the potential for the occurrence of factual threats. The BMW Park is a land owned by the DKI Provincial Government that comes from the obligations of eight companies, based on the Handover Minutes (BAST) dated June 8, 2007 was submitted to the Governor of DKI Jakarta, Sutiyoso, covering an area of 265,335.99 M2 (Asset value of Rp. 737,395,249,809.00). However, over time the DKI Jakarta Provincial Government did not register the land for the issuance of its certificates that made local residents, companies, and other parties try to take over the plots of land contained in the BMW Park. What is interesting is that the efforts made by the community and companies that already occupy the land in defending the land they have occupied for several years with their opponents are the government, but in this case the settlement of land conflicts can proceed smoothly without causing any factual threats to eat. Loss of life or damage to environmental infrastructure. The objectives to be achieved in this study are to analyze the efforts of early detection of intelligence in conducting preventive conflicts that can be caused by actors with an interest in land in the BMW Park to bring up factual threats and analyze and build mechanisms for early intelligence detection involving more than one institution namely the National Police, National Land Agency, and DKI Jakarta Provincial Government in working together to prevent the occurrence of factual threats due to land conflicts in the BMW Park. This research is qualitative research by doing analytics descriptive accurately of the symptoms / analysis of existing cases. This research is qualitative research where in analyzing the data the writer will use the theory of conflict and national development theory in analyzing the efforts of early detection of intelligence in conducting preventive conflicts that can be caused by interested actors and mechanisms for early intelligence detection between National Police, National Land Agency, and DKI Jakarta Provincial Government in preventing the occurrence of factual threats due to land conflicts in the BMW Park."

"RingkasanCi Liwung mengalir dari hulu di gunung Pangrango dan bermuara di Teluk Jakarta. Sejak zaman dahulu (kerajaan Pajajaran) Ci Liwung sudah dimanfaatkan penduduk. baik untuk sarana transportasi, irigasi maupun untuk mengurangi banjir. Pada zaman Belanda Banjir Kanal dibuat membelah Ci Liwung di Manggarai, kemudian mengalir ke Barat dan bermuara di Muara Karang.Sekarang ini Banjir Kanal Ci Liwung merupakan sungai yang berfungsi sebagai saluran pengendali banjir, selain sebagai sumber bahan baku air minum bagi penduduk DKI Jakarta. Jakarta yang sepertiga bagiannya merupakan wilayah endapan mendapat kiriman banjir melalui Ci Liwung dari wilayah kikisan di atasnya. Perlakuan manusia pada Ci Liwung berupa perubahan koefisien aliran maupun perubahan fisik alur sungai dapat mempengaruhi aliran permukaan sungai. Selain masalah banjir Ci Liwung juga mengalami pencemaran. Pencemaran karena limbah industri dan pencemaran karena limbah rumah tangga. Mengingat fungsi dan keberadaan Ci Liwung, adanya pemanfaatan tanah kosong atau bantaran Ci Liwung sebagai lahan tani (kebun sayur) oleh penduduk, melatar belakangi dilakukannya penelitian ini.Pertanyaan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penduduk menggunakan bantaran sungai sebagai lahan untuk bertani ? dan (2) Apakah pemanfaatan bantaran sungai untuk keperluan pertanian menguntungkan atau merugikan ?Berdasarkan masalah penelitian, diajukan hipotesis sebagai berikut:Penggunaan bantaran sebagai lahan untuk bertani lebih meni.mbulkan dampak negatif daripada dampak positif terhadap lingkungan' Penelitian dilakukan di bantaran Ci Liwung pada wilayah endapan, di Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta.Data diperoleh melalui metode wawancara, yang dilakukan pada penduduk pemakai bantaran sebagai lahan usaha tarsi (petani) dan penduduk di sekitar bantaran (± 100 m) dari pinggir sungai. Data lain yang berupa hasil penelitian terdahulu. Pengambilan sampel untuk unit observasi petani dilakukan secara sensus dan penelitian untuk masyarakat sekitar bantaran dilakukan secara penarikan acak sederhana dengan melakukan estimasi proporsi penduduk yang telah tinggal 5 tahun atau lebih_ Data diolah secara deskriptif.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bantaran sebagai lahan usaha oleh petani mengakibatkan perubahan fisik alur sungai dan membahayakan badan tanggul. Sehingga dengan adanya perubahan fisik alur sungai, aliran air dari hulu akan naik, hal ini karena kapasitas pengaliran alur sungai lebih kecil dari debit pengaliran air, maka terjadi banjir dan merubuhkan tanggul. Keadaan ini diperburuk lagi oleh perubahan koefisien aliran akibat meningkatnya penggundulan hutan dan perubahan koefisien aliran akibat meningkatnya penggundulan hutan dan perubahan tata guna lahan di hulu.Penggundulan tanah kosong di bantaran oleh petani lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif. Dampak positif berupa memberi.pemandangan yang baik dan lebih hijau serta memberi sayuran segar. Sedangkan dampak negatifnya yaitu menimbulkan kerawanan sosial karena status penggunaan tanah yang liar; mencemarkan lingkungan perairan; adanya sayuran yang mengakumulasi logam berat akibat penggunaan air sungai yang tercemar; dan penggunaan bantaran yang merubah fisik alur sungai sehingga menyebabkan banjir; serta tidak banyak menguntungkan walau memberi nafkah subsisten.

---

The Use Of The Fallow Land Along The River (A Case Study of "Bantaran' Ci Liwung on the Sediment Area of Jakarta)Ci Liwung flows from the up-stream at the mount of Pangrango and empties into Jakarta Bay. Since long times ago (Imperium of Pajajaran), Ci Liwung has been used by the people either for transportation, irrigation or for decreasing the flood. During the Dutch collonial times, the canal has been made to divide Ci Liwung at Manggarai, then flows to the west and empties into Muara Karang. Nowadays, besides the canal of Ci Liwung functions as a channel to control the flood, it being used as drinking water resources for the people of DKI Jakarta. Jakarta, which one third of its area is sediment gets the flood through Ci Liwung from a scrapping area upper of it.

The changes of the flow coefficient and the physics of the river meandering will change the river's flow.

Beside the problem of the flood, Ci Liwung also faces the problem of pollution. The pollution is caused by solid wastes and effluents, domestic and industrial. Considering the function and the existence if Ci Liwung, the writer ditermined to conduct a research on the use of fallow land or 'bantaran' (riverbank)Ci Liwung as farming area (specially for vegetable cultivation).

The questions in this research are:

How do people use 'bantaran' as farming area ?

Is the use of 'bantaran' for agriculture profitable or unprofitable ?

Based on the problems of this research, the hypotesis proposed is as follows:

The use of 'bantaran' as area for farming will cause nega-Live effect rather than positive effect to environment. The research is done at the sediment area of the 'bantaran' Ci Liwung, in Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta.

Data are obtained through the method of interviews. The interviews were carried out with the people who use 'bantaran' as farming land and with the people around 'bantaran' (± 100 m) from the edge of the river. Data are also obtained from secondary sources, the results of the previous researches. The sample farmers used as unit of observation are taken by census, While research on the people around the 'bantaran' is taken by simple random sampling, based on estimation proportion who have lived for 5 years or more. Data will processed with descriptive-analytic.

The results of this research show that the activities of the people who use the 'bantaran' for farming change the physics of meandering and these activities are also harmfull for the body of the dike. Because of the changes of physics meandering, in rainy season the flow from up-stream increases and this causes flow meandering river capasity smaller than the debit, thus flow comes. This situation becomes worse due to the bareness of the vegetation which increase quickly. Also, changes in the uses of land in the up-stream part of Ci Liwung cause changes in the river flow coefficient. The use of 'bantaran' by the farmers cause more negative effects rather than positive effects. The positif effects are beautiful green landscape and fresh vegetables produces. On the other hand, the negative effects induce social problems in a form of illegal land occupation. It also causes river pollution, polluted vegetable due to accumulation of heavy metals from polluted water, changes in the physics of river meandering, and unprofitable albeit produces subsistence earnings."

"Salah satu kegiatan remaja yang paling terlibat sehubungan dengan interaksi mereka dengan kelompoknya dalam pencarian identitas di sebuah ruang publik adalah kegiatan hang out. Ruang terbuka publik yang dijadikan tempat hang out biasanya merupakan area-area yang dekat dari lingkungan tempat tinggal mereka, area komersial dan/atau area sosial. Karakteristik ruang terbuka publik yang dianalisis terdiri dari ukuran, aksesibilitas dan lokasi, batas serta sifat kontrol. Persamaan dan perbedaan dari karakteristik ruang terbuka publik yang ada membentuk suatu pola penggunaan bila dikaitkan dengan karakteristik remaja berdasarkan psikologis dan sosialnya. Pola penggunaan yang terbentuk dapat berdasarkan kelompok sosial remaja, sebaran tempat tinggal remaja serta sebaran remaja dalam ruang tersebut.

---

One of the most involving teenage activity in correlation of their relationship between them and their group in a searching of identity at a public space is hang out activity. Public open space that were being a place of hang out is usually the areas close to their neighborhood, commercial area and/or social area. Characteristics of public open space that being analyzed consist of size, accessibility and location, boundary and it's nature of control. Equation and differentiation of public open space characteristics forming some patterns of it's usage when it's associated with teenager characteristics based on their psychological and social aspects. Usage patterns that can be formed are based on teenager's social category, distribution of teenager's dwelling place of origin and teenager's distribution in the public open space area."