Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas masalah investasi di Indonesia serta memberikan rekomendasi langkah-langkah reformasi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing dan arah kebijakan investasi terutama dari sisi sektoral. Hasil kajian menunjukkan bahwa walau tumbuh moderat, investasi belum dapat menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masih mengandalkan konsumsi swasta yang diragukan kesinambungannya dan juga kemampuannya untuk dapat menyerap tenaga kerja di tengah tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Usaha untuk meingkatkan daya saing dan iklim investasi harus dilakukan secara komprehensif dan mencakup sejulah aspek. Aspek pertama, reformasi atau revisi UU investasi menyangkut perpajakan, tenaga kerja, desentralisasi dan birokrasi. Ketiga perbaikan daya dukung investasi yaitu infrastruktur serta kebijakan industri dan perdagangan. Sejalan dengan itu penting adanya insentif fiskal dan non fiskal kepada sektor industri yang menjadi prioritas pengembangan berdasarkan prinsip prinsip ekonomi yang jelas dan menggunakan beberapa kriteria yaitu penciptaan lapangan kerja, comparative adventages dari industri tersebut, nilai tambah dan perkembangan sosial ekonomi disertai kerangka yang terukur. Berdasarkan permasalahan ekonomi mendasar yang dihadapi, sektor industri yang perlu mendapat insentif dan prioritas utama dari pemerintah Indonesia adalah industri yang berbasis sumber daya alam yang terbarukan dan mampu menyerap tenaga kerja."

"Tujuan dari studi adalah: pertama, mengetahui dan menganalisis taktor-faktor apa yang mendorong optimasi pertumbuhan ekonomi daerah; kedua, mengetahui dan menganalisis besarnya alokasi pengeluaran pemerintah pusat untuk daerah dan pengeluaran daerah yang mengoptimalkan pertumbuhan ekonominya; ketiga, mengetahui dan menganalisis tingkat desentralisasi yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah.Studi ini didasarkan pada studi Tao Zang dan Heng-fu Zou dari Bank Dunia, dengan kasus China. Masalah pokok yang hendak dikaji adalah apakah desentralisasi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan seberapa besar pengeluaran pemerintah pusat ke daerah dan pengeluaran pemerintah daerah yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta berapa tingkat desentralisasi yang optimal.Studi terhadap Indonesia dilakukan dengan mengambil periode 1986-1996 dan mencakup 27 propinsi di Indonesia. Studi ini akan 1). mengestimasi faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan 2). mengestimasi besarnya pengeluaran pemerintah pusat ke daerah dan pengeluaran pemerintah daerah yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah. 3) mengestimasi tingkat desentralisasi yang optimal.Beberapa faktor yang diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia mencakup 3 faktor besar, yaitu Sumber Daya, Keterbukaan daerah dan Kebijakan. Faktor sumber daya mencakup sumber daya alam, keuangan daerah dan sumber daya manusia, Sedangkan faktor kebijakan terdiri dari Upah dan Desentralisasi. Estimasi dilakukan dengan menggunakan teknik panel data.Dalam menyelesaikan model optimasi pertumbuhan, akan digunakan model optimasi pertumbuhan ekonomi neoklasik. Untuk itu perlu diestimasi terlebih dahulu besarnya stok modal swasta dengan menggunakan Perpetual Inventory Method (PIM). Spesifikasi fungsi produksi diestimasi dengan teknik panel data.Hasil estimasi terhadap faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan bahwa faktor sumber daya alam, sumber daya keuangan, keterbukaan suatu daerah, upah dan desentralisasi fiskal mendorong perturnbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Faktor sumber daya manusia tidak signifikan secara statistik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.Faktor Desentralisasi secara umum mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Desentralisasi akan semakin sensitif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya untuk daerah di Iuar Pulau Jawa dan Sumatera, daerah dengan tingkat pendapatan rendah, daerah dengan tingkat pendapatan dan penduduk rendah, serta daerah dengan kesenjangan pendapatan rendah.Nilai konsumsi optimal (c*), stok modal swasta optimal (k*), Pengeluaran pemerintah pusat ke daerah optimal (s*) dan pengeluaran pemerintah daerah optimal (p*) membentuk pola yang sama. Pada periode 1986-1996, ternyata besarnya stok modal swasta, pengeluaran pemerintah pusat ke daerah dan pengeluaran pemerintah daerah masih dibawah tingkat optimalnya pada saat kondisi "steady state", terlebih pada saat kondisi "Golden Rule" tercapai. Tingkat desentralisasi optimal untuk mencapai pertumbuhan yang mengoptimalkan konsumsi masyarakatnya ternyata lebih tinggi dibandingkan tingkat desentralisasi aktualnya. Ini menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi yang terjadi pada periode yang diamati belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mencapai kondisi yang mengoptimalkan konsumsi masyarakatnya. Implikasinya, bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam menarik investor ke daerah sehingga terjadi peningkatan permintaan (konsumsi) masyarakat dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang lebih besar untuk pertumbuhan.Dari studi ini setidaknya masih bisa dilakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan dua hal. Pertama, proksi yang dipakai untuk mengukur sumber daya manusia, mungkin bisa mempergunakan rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Kedua, berkenaan dengan fungsi produksi, meskipun dalam studi ini akhirnya menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas yang lebih sesuai dibandingkan fungsi produksi CES, mungkin perlu dilakukan pengujian khusus atas kedua fungsi tersebut dalam kaitannya dengan masalah pertumbuhan ekonomi."

"The object of this research is to predict to leverage of the firm by examining a few influencing factors such as profitability ratio, investment opportunity, and growth of the firm. The study was conducted by analyzing the financial statements of 62 companies listed in the Jakarta Stock Exchange during the period of 2002-2003 and the data from the Capital Market Directory of 2004. In this study the dependent variable is represented by leverage and the independent variables are profitability, investment opportunity, and growth. The SPSS program was used to analyze the influence of the independent variables on the dependent variable. To check the validity, the study the study used the classic assumption test method, the autocorrelation, the multicolinearity and the heteroscedasticity test. The result indicate that factors such as profitability, investment opportunity, and growth can predict the leverage of the firm. The negative correlation occurs between profitability and leverage, while the positive correlation occurs between investment opportunity, growth and leverage."

"Kebijakan tarif pajak restoran sebesar 10 (sepuluh) persen di DKI Jakarta dirasa kurang mencerminkan kesetaraan diantara para pengusaha makanan dan minuman. Karena dengan pengenaan tarif pajak yang sama untuk setiap jenis usaha makanan dan minuman menyebabkan golongan masyarakat berpendapatan rendah menanggung beban pajak yang sama atau bahkan secara proporsional lebih tinggi dibandingkan dengan golongan masyarakat berpendapatan besar. Penelitian ini akan menganalisis tentang evaluasi kebijakan pajak restoran di DKI Jakarta dengan menggunakan perhitungan C-Efficiency Ratio dan kriteria good tax policy dari aspek economic efficiency. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perhitungan C-Efficiency Ratio, tingkat efisiensi pemungutan pajak restoran perlu ditingkatkan kembali. Berdasarkan kriteria good tax policy bahwa dalam praktiknya terdapat beberapa asas belum sepenuhnya diaplikasikan dalam pemungutan pajak restoran di DKI Jakarta sehingga diperlukan rekonstruksi kebijakan tarif pajak restoran, salah satunya dapat dibuat dengan model levelling tarif. Dengan levelling tarif diharapkan usaha makanan dan minuman yang selama ini belum terdaftar sebagai objek pajak restoran dapat masuk kedalam sistem pajak restoran sesuai dengan kemampuan yang tercermin dalam peredaran bruto penjualan. Hal ini merupakan salah satu upaya mengoptimalkan penggalian potensi penerimaan pajak restoran di DKI Jakarta.

---

The restaurant tax rate policy of 10 (ten) percent in DKI Jakarta does not reflect equality between food and beverage entrepreneurs. This is because the imposition of the same tax rate for each type of food and beverage business causes low-income groups to bear the same tax burden or even proportionally higher than those with high-income groups. This study will analyze the evaluation of restaurant tax policy in DKI Jakarta using the calculation of the C-Efficiency Ratio and the criteria for good tax policy from the aspect of economic efficiency. The results showed that from the calculation of the C-Efficiency Ratio, the efficiency level of restaurant tax collection needs to be increased again. Based on the criteria of a good tax policy, in practice there are several principles that have not been fully applied in the collection of restaurant taxes in DKI Jakarta, so it is necessary to reconstruct the restaurant tax rate policy, one of which can be made with a rate leveling model. By leveling rates, it is hoped that food and beverage businesses that have not been registered as objects of restaurant tax can enter the restaurant tax system in accordance with their capabilities as reflected in gross sales turnover. This is an effort to optimize the exploration of potential restaurant tax revenues in DKI Jakarta."

"Sejak Orde Baru pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian yang besar terhadap pembangunan prasarana. Sementara issue sumber daya manusia (SDM) mulai berkembang pada akhir Peta V dan awal Pelita VI. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa Investasi fisik maupun Investasi mutu modal manusia sangat dibutuhkan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Hai tersebut yang melatarbelakangi penelitian dengan Judul: Trade-off antara investasi fisik dan Investasi mutu modal manusla sebagai penentu pertumbuhan ekonomi.Adapun model yang digunakan adalah model Yuji dan lee yang diformulasikan sebagal : g = βo + β1 sk + β2 sh + β3 n + β4 Y (0) + e dimana g adalah pertumbuhan ekonomi yang didekati dengan tingkat pertumbuhan pendapatan per penduduk usia kerja, sk adalah investasi fisik yang didekati dengan ratio PMTDB dengan PDRB, sh adalah investasi mutu modal manusia yang didekati dengan tingkat partisipasi sekolah, n adalah tingkat pertumbuhan populasi yang didekati dengan tingkat pertumbuhan penduduk usia kerja dan Y (0) adalah endowment awal yang didekati dengan PDRB per penduduk usia kerja pada tahun awal penelitian. Hipotesa yang diajukan bahwa sk, sh berarah positip sementara n dan Y(O) berarah negatip. Arah negatip Y (0) untuk melihat apakah terjadi kecenderungan konvergensi pada daerah penelitian.Data yang dipakai berasal dari 27 propinsi di Indonesia selama tahun 1987-1994. Untuk melihat keadaan nasional dipakai data cross section tahun 1994 sedang keadaan regional dipakai gabungan data time series dan data cross section. Dalam data panel dilakukan pemilahan sampel menjadi tiga kategori:pertama pemilahan atas dasar regional yaitu meliputi KBI dan KTI, kedua pemilahan atas dasar tingkat pendapatan meliputi daerah dengan tingkat pendapatan tinggi dan daerah dengan tingkat pendapatan rendah dan ketiga pemilahan atas dasar kesamaan struktur ekonomi.Estimasi dilakukan dengan metode statistik dan ekonometrik. Estimasi data cross section menggunakan OLS sedangkan estimasi data panel memakai SUR. Hasil estimasi memperlihatkan bahwa secara nasional kecenderungan konvergensi tidak terbukti. Kecenderungan konvergensi tampak pada KBI maupun kelompok D2 yang anggotanya sebagian besar berada di pulau Jawa. Sementara efek trade-off secara nasional adalah positip pada saat investasi mutu modal manusia didekati dengan tingkat partisipasi sekolah dasar dan menjadi negatip pada saat Investasi mutu modal manusia didekati dengan tingkat pendidikan menengah. Dengan demikian Investasi fisik lebih berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.Pada tingkat regional efek trade-off bervariasi. Pada KTI efek trade-off adalah negatip yang memperlihatkan bahwa Investasi fisik lebih dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sementara pada KBI Investasi mutu modal manusia sangat berperan terhadap pertumbuhan pada saat tingkat partisipasi sekolah dasar dijadikan proksi terhadap Investasi mutu modal manusia. Pada daerah yang memiliki tingkat pendapatan tinggi dan rendah, efek trade-off adalah positip pada saat investasi mutu modal manusia didekati dengan tingkat partisipasi sekolah dasar dan menjadi negatip pada saat didekati dengan tingkat partisipasi sekolah menengah. Hasil estimasi data panel yang ketiga, pada saat Investasi mutu modal manusia didekati dengan tingkat partisipasi sekolah dasar efek trade-off pada semua kelompok adalah posiilp kecuali kelompok D4. Pada saat Investasi mutu modal manusia didekati dengan tingkat partisipasi sekolah menengah efek trade-off pada semua kelompok negatip kecuali kelompok Di. Hal ini herarti pada daerah Industri, Investasi mutu modal manusia memiliki peran lebih dalam pertumbuhan ekonomi sedangkan pada daerah pertanian Investasi fisik lebih dibutuhkan."