Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai sejauh mana kebebasan pers di Amerika Serikat dapat menjamin pers yang menampilkan materi bermuatan pornografi. Dalam membahas permasalahan ini penulis akan mengambil majalah Playboy dalam kurun waktu 1960-1969 sebagai refleksi dari kebebasan pers di Amerika Serikat. Pengumpulan data yang dilakukan selama penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik kritik, interpretasi dan historiografi. Pencarian data dilakukan melalui studi kepustakaan dan Internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan kebebasan pers di Amerika Serikat, termasuk di dalamnya kebebasan dalam hal menampilkan materi yang bermuatan pornografi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa meskipun kebebasan pers mendapat perlindungan dari Konstitusi Amerika namun kebebasan pers tersebut tidak bersifat absolut masih terdapat batasan batasan yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Hal ini terbukti dengan adanya tuntutan terhadap majalah Playboy yang dianggap telah melakukan pelanggaran pers dengan menerbitkan obscenity."

"Penelitian ini mengangkat paradoks nilai budaya yang terjadi dalam pers Amerika sebagai rnasalah pokok. Di satu pihak, pers menjunjung tinggi azas kebebasan dalam mencari dan menyebarkan informasi. Sementara di lain pihak, pers justru tidak menghormati kebebasan warga masyarakat dengan melanggar hak privasi. Paradoks tersebut menimbulkan konflik antara pers dan warga masyarakat. Konflik tersebut timbul karena masing-masing pihak merasa penggunaan haknya terganggu atau terancam. Pihak pers merasa berhak mencari beragam informasi dari beragam sumber dengan berbagai cara, sementara pihak masyarakat merasa memiliki hak privasi. Dalam proses pencarian informasi inilah timbul kemungkinan terjadinya pelanggaran hak privasi warga masyarakat. Jika ditelusuri lebih jauh, konflik tersebut berawal dari konsep nilai budaya yang sama, yaitu kebebasan.Penelitian ini dilakukan dengan asumsi dasar bahwa terdapat paradoksalitas dalam nilai budaya kebebasan dalam pers Amerika. Paradoksalitas itu terlihat dari terjadinya pelanggaran hak privasi sebagian warga masyarakat Amerika yang dilakukan oleh pers Amerika.Penulisan tesis ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa terjadinya konflik antara pers Amerika dan masyarakat Amerika merupakan akibat nilai budaya Amerika yang bersifat paradoks, dalam hal ini nilai budaya kebebasan.Metode penelitian utama yang digunakan adalah kajian literatur. Penelitian ini menggunakan metode interpretatif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan dan seleksi data dilakukan melalu riset kepustakaan serta sumber-sumber tertulis lainnya. Konsep-konsep serta teori-teori yang relevan dengan kebebasan pers Amerika, hak privasi serta nilai-nilai budaya Amerika, diambil dan direkonstruksi menjadi suatu kesatuan struktur logika yang utuh.Disimpulkan bahwa pers Amerika adalah bagian integral masyarakat Amerika jauh sebelum Amerika Serikat terbentuk menjadi negara merdeka. Para Bapak Bangsa Amerika telah menyumbangkan pemikiran mereka tentang konsep pers bebas. Konsep pers bebas Amerika adalah suatu hak yang dijamin secara konstitusional, yang ironisnya sejak awal telah diantisipasi sebagai faktor potensial pemicu konflik.Jelas terlihat bahwa bagi masyarakat Amerika, nilai budaya kebebasan merupakan sebuah konsep yang rumit dan sekaligus paradoksal. Fakta ini membuka peluang bagi kemunculan aneka konflik di tingkat aplikasi nilai budaya kebebasan tersebut. Salah satu bukti kongkretnya adalah konflik yang terjadi antara pers Amerika dan masyarakat Amerika dalam konteks pelanggaran hak privasi masyarakat oleh pers, yang merupakan topik kajian tesis ini.

---

This research discusses the paradox of cultural values in the American press as its main issue. While the press uphold the principle of freedom of information gathering and news publishing, they also have the potential to breach individual freedom by invading privacy rights. This paradox creates a conflict between the press and society, because both maintain that their rights for freedom have been violated. The press on the one hand argue that they have the right to find information from any sources by any means, whereas on the other hand members of society believe they have the right for privacy. During this information gathering process, possibilities of the press invading individual privacy arise. Ironically, this potential conflict is rooted in the same principle of freedom.

The basic assumption of this research is the inherent paradox in freedom of the press in the United States that reflects the overall paradox of American cultural values. With the above assumption, this research aims to describe the relationships between the conflict of American press and American society, and the inconsistencies in American culture in general.

Interpretive and qualitative approaches are used as the research methodology. Several literatures were selected and researched to extract relevant theories regarding freedom of the press, privacy rights, and American cultural values in general. These theories were then reconstructed to establish a coherent logical thought structure to answer the main question of this research.

It is concluded that the American press has been an integral part of the American society long before America's Independence. The country's Founding Fathers had contributed their ideas about a free press. Therefore, the concept of a free press was guaranteed by the Constitution. Ironically, this concept has always been viewed as possessing a potential for conflict from the beginning.

Obviously, for Americans, freedom is a cultural value that is both complex and inconsistent as a concept. On the level of application, this value opens up possible conflicts between press and society. The invasion of privacy by the press is only one example of these conflicts."

"Tesis ini membahas pengostruksian realitas kehidupan para imigran di Amerika oleh Wayne Kramer melalui film yang berjudul Crossing Over (2009). Hasil pengostruksian (film) tersebut mengandung pesan-pesan akan adanya mitos-mitos (innocence, islamophobia, American dream, dan unlimited opportunities) yang diyakini oleh orang Amerika dan non Amerika. Kramer berupaya mengritisi mitosmitos tersebut melalm plot-plot dalam filmnya. Penelitian tesis int menggunakan metode kualitatif dengan ancangan konstruksionis yang menekankan pada interpretasi penulis dalam memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh pembuat film. Dengan menggunakan ancangan konstruksionis, penulis melakukan analisis berdasarkan pengalaman pribadi dan budaya sehingga menemukan adanya pesan-pesan melalui pengonstruksian mitos-mitos Amerika oleh pembuat film. Dalam memahami pengonstruksian mitos tersebut, penulis melakukan analisis teks dengan ancangan semiotik Roland Barthes. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa melalui Crossing Over, Wayne Kramer berusaha untuk mengkritik keyakinan orang Amenka dan non Amerika bahwa adanya masalah di masyarakat Amerika dikarenakan kepercayaan mereka akan mitos-muitos tersebut.

---

This thesis discusses about the construction of reality of immigrants’ lives reality in America, depicted by Wayne Kramer through a film, entitled Crossing Over (2009). This construction contains the messages of myths that are believed by American and non American citizens which are innocence, islamophobia, the American dream, and unlimited opportunities. Kramer attempts to criticize these myths through the plots in his films. This research uses qualitative methods with a constructionist approach that emphasize on the researcher’s interpretation in understanding the messages that are conveyed by the film maker (Kramer). By using a constructionist approach, the researcher conducted the analysis based on his personal and culture experience. This analysis showed that the film maker sent the messages through the constmiction of ' American myths. In understanding the construction of myths, the researcher conducted texts analysis through Roland Barthes’ semiotic approach. The results of this study concluded that through Crossing Over, Wayne Kramer tries to criticize the beliefs of Americans and non-Americans on these myths. "

"Indonesia is dangerous country to journalist. Vertical and horizontal conflict which still happened in this state bring to comer journalist. Defeated Daily journalist of Bernas daily from Yogyakarta, Udin, before reform era in year 1996, civil war ini Timor East October 1999 or defeated RCTI Ersa Siregar journalist in Aceh, becoming black sheet in Indonesia journalistic world.Attendance of Undang-Undang Nomor.40/1999 Tentang Pers, which for example meant to arrange mechanism of solving of dispute between mass media with source of news, do not have spur. Source of more opting news go through band punish as according to Criminal Code (KUHP) or Civil Code (KUHPerdata) with accusation denigrated, affronting, or harming materially. Source of news may even exist which play judge alone, than using rights answer or have recourse Council Mass media to finish case Though, rights answer and mediasi by Council Mass media more suggested by Law Mass media. But the source of news which feel getting disadvantage by news usually assume usage of insufficient answer rights to indemnify or cure good name.Biggest threat is society which not yet ready to or not yet comprehended liberty of the press. Because, to come the envisioned democratic atmosphere is not easy. Various aspiration and importance each other impinging bearing hardness network in the middle of society, both for conducted by police, military, functioner, or mass premanisme actions, what it is true have been started since before reform spandrel opened. At reform era, threat of a kind come from individual, including state officer, and society group in is multifarious of pressure form or hardness to media and journalist.Alliance Journalist Indonesia (AJI) indicate that at period 1 January till 15 May 2000 happened 43 hardness case to journalist, both for conducted by society, police, military, or governmental functionaly. Koalisi Antikekerasan note even also do not far differ from AJI note. At least in range of time 365 day commencing from 3 May 2000 up to 3 May 2001 have happened 118 wounded case of liberty of the press.Asian Note South East of Press Alliance ( SEAPA) mention that in the year 2000 hardness case to tired journalist of number 147 case, year 2001 going down to become 97 case, and go down again become 72 case in the year 2002, and in the early July 2003 only 54 case along the happening of military conflict in Nanggroe Acheh Darussalam ( NAD). Whereas, AJI note happened 27 violences to journalist in the year 2004. For the year of 2005 there is no data which can be made guidance. But, hardness to mass media remain to happen in a number of place.On the contrary, Indonesia mass media even also like to fish guest speaker dander. Moment resource person answer " comment no", for example, this words interpreted as confession and approval. Method journalistic demand to be mass media report on by fair, cover both sides, well-balancedly, and fair and continue to side wide of importance, is frequently disregarded. Scorpion happened various riot action, violence, and badness, mass media is even also alleged as hardness agent. Thereby, mass media not merely as hardness victim, good hardness physical and also non physical, but also act as hardness perpetrator."

"Pada masa pemerintah Reagan, Amerika dilanda kasus yang cukup kontroversial dengan kebijakan umum pemerintah di dalam menyikapi hubunganhubungannya dengan Negara-negara yang tidak sehaluan dengan ideologi Amerika. Kasus ini kemudian mencuat kepermukan dan lebih dikenal sebagai kasus Iran-Contra. Sikap pers Amerika cukup kritikal dalam menanggapi kasus ini. Seperti dipahami secara umum, sikap pers Amerika, tidak saja yang tercetak (surat kabar) maupun media elektronik (televisi) sama-sama tidak sejalan dengan apa yang ditempuh oleh Reagan, baik terhadap pemerintah Iran maupun terhadap pemerintah Nicaragua. Sementara opini public di Amerika ketika itu terpecah antara yang mendukung dan yang menentang. Inti persoalannya adalah bahwa pemerintah Reagan secara diam-diam telah menjual senjata ke Iran, yang sudah jelas-jelas bukan partner Amerika dalam politik globalnya. Hasil penjualan senjata tersebut digunakan oleh Reagan untuk membantu Nicaragua yang sedang terlibat dalam konflik lokal dengan pihak komunis. Sementara itu semua bantuan militer dan keuangan terhadap Contra adalah bertentangan dengan Boland Amendment. Apa yang dilakukan oleh Reagan terhadap Iran bisa membawa dirinya ke jalur impeachment, namun kemudian hal itu tidak terjadi pada diri Reagan. Walaupun pihak media sendiri ketika itu punya posisi yang tegas dengan mengkritik tindakan Reagan namun media ternyata punya alasan yang cukup kuat membenarkan Reagan, bahkan tokoh Oliver North dianggapnya sebagai pahlawan dalam hal ini. Media massa baik cetak maupun elektronik, selama pemerintahan Reagan berlaku lunak, tidak berarti media meninggalkan prinsip the watchdog unction nya terhadap pemerintah, akan tetapi Reagan ternyata punya cukup kebijakan yang strategis bagaimana membina hubungan baik dengan media. Dan ini berlainan dengan presiden-presiden Amerika sebelum dan sesudahnya. Sebagai kerangka pikir teoritik yang digunakan dalam tesis ini adalah meminjam teori pers libertarian yang dirintis oleh John Stuart Mill, John Milton dan John Locke. Filosofinya adalah bahwa media harus bertindak sebagai watchdog terhadap pemerintah dan mencari kebenaran. Disamping itu media bisa juga digunakan atau berfungsi sebagai alat politik. Walaupun control terhadap media bisa dilakukan, akan tetapi hanya untuk kasus-kasus tertentu saja dan control tersebut biasanya melalui lembaga peradilan, Namun yang paling penting adalah bahwa media dimiliki oleh swasta. Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dan informasi yang peneliti gunakan adalah semuanya dalam bentuk data sekunder yang diperoleh dari sumber tertulis, buku-buku, dokumen dan terbitan-terbitan berkala seperti surat kabar, rnajalah maupun bentuk dokumen lainnya.Sebagai kesimpulan dari penelitian ini intinya adalah bahwa :Dalam kasus Iran-Contra hubungan pers dengan pemerintah tidak harmonis, karena kedua belah pihak mempunyai kepentigannya sendiri-sendiri. Pers di Amerika tidak berorientasi kepada politik pemerintah, artinya ia bukan atas pemerintah bahkan secara eksterm, pers merupakan lawan pemerintah, disamping itu juga pers Amerika banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosialnya, sehingga posisinya cukup kuat untuk lebih mengutamakan kepentingan publik ketimbang kepentingan pemerintah. Dalam kasus Iran-Contra pers ketika itu mengalami kesukaran di dalam mengungkapkan kasus tersebut. Hal ini disebabkan karena penyidik irrdeperrderrl councel (Lawrence Walsh) tetap menuntut agar tuduhan dapat dikenakan dakwaan. Kasus Iran-Contra bukanlah kesalahan konstitusional akan tetapi hanyalah kesalahan procedural, dan yang hanya merupakan penyimpangan dari prinsip check and halaces yang terjadi akibat dari adanya patriotisme yang tinggi yang melekat pada diri Presiden Reagan dan pembantu-pembantunya di NSC untuk membela sebagai apa yang mereka anggap sebagai kepentingan Amerika di Amerika Tengah di Teluk Persi termasuk Sandra Amerika yang disekap di penjara Lebanon.

---

In the era of Reagan regime, America experience rather, controversially, government general policy in responding their relations with other countries being not line with America's ideology. Then, this case had emerged and more be recognized as Iran-Contra case. Press of America responded -such case more critically. As public speaking, press of America is not as printing media solely, but also electronic mass media (television) had not agreed with what had been attained by Reagan, either with Iran or to Nicaragua governments. Meanwhile public opinion in America had been separated among pro and contra opinion at that's time. The core of problem is that secretly, Reagan regime had sold weapons to Iran being not American's partner in global politic actually. The revenue from those selling had been used for helping Nicaragua who involve in local conflict with communists. At moment, all military and financial assistances against Contra is contradicted with Boland Amendment. What had been implemented by Reagan with Iran it may bring his self to impeachment line, nevertheless, it had not occurred to Reagan. Although self mass media has prompt position by criticizing Reagan's commitment, but, really, more strongly, mass media has self opinion to justify Reagan, even, the figure of Oliver North had been recognized as hero in this case. In the era of Reagan's regime, mass media both printing and electronic had treated softly, and media had leaven their principle of Watchdog with government, but, sufficiently, in reality Reagan had strategic policy how to build good relation with media. And it is contradicted with other America's presidents previously or thereto. As theoretical frame used in this thesis is libertarian press theory pioneered by John Swart Mill, John Milton and John Locke. Philosophically, mass media should act as watchdog with government for seeking out the truth. As well as mass media may be used or functioned as political means. Although, control against mass media may be realized, but, it just for certain cases and usually, it is conducted by press' s trial, Most importantly, mass media is owned by private sector. The research conducted by author herein use qualitative research and descriptive analysis approaches. Data and information used by researcher all of them in secondary data obtained from written resources those are : books, documents, periodical publishing such as news papers, magazine or other documents.

As conclusion from this research essentially, as follows :

In Iran-Contra case the relations among press and government had not been harmony, both parties had had selves interests. America' s press had not been oriented to government policy, it means it is not government's means but extremely, press of America is government's opposition unless it had been influenced by some social environment factors, so that, rather, its position is strong to prioritize publics interests than government one. In Iran-Contra case at that's time press had had trouble in revealing such case. It is caused by independent council investigator (Lawrence Walsh) remain prosecute in order to sue it. Iran-Contra case is not constitutional failure, but, solely, it is only as procedural one and deviating from check and balance principle occurred as result of the high patriotism own by President Reagan and his assistants at NSC for defending what they assume as America's interest at Center America at Persian Gulf including American's hostage seized at Lebanon's jail."

"Era Refomasi sejak 1998 telah membuka kesempatan bagi pers Indonesia untuk menyampaikan informasi secara bebas pada masyarakat. Perusahaan Pers dan Wartawan berperan besar dalam proses berbagai perubahan penting di Indonesia. Namun sering terjadi perusahan pers dan wartawan menyajikan informasi berdasarkan pertimbangan nilai jual, sehingga menimbulkan dampak negatif seperti pemberitaan sensasional, berlebihan, pencemaran nama baik bahkan sering bergulir ke Pengadilan dengan gugatan perdata maupun pidana. Dalam suatu Perusahaan Pers terdapat Wartawan yang bekerja secara penuh waktu atau disebut wartawan tetap yang statusnya adalah Karyawan yang berada dibawah tanggung jawab Perusahaan Pers Wartawan lepas Freelance statusnya bukan merupakan Karyawan Perusahaan Pers,bekerja berdasarkan permintaan tertentu dari Perusahaan Pers atas suatu tulisan,dimuat dalam media cetak dan mendapatkan honor.Dalam doktrin vicarious liability, penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha,bidang redaksi,bertanggung jawab terhadap Wartawan tanpa mengenal adanya perbedaan status apakah karyawan atau bukan karyawan atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Tanggung jawab tersebut berupa pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian pihak lain yang disebabkan oleh kesalahan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Adanya pertanggungjawaban Perusahaan Pers tersebut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1367 KUH Perdata. Dimana majikan turut bertanggung jawab terhadap kerugian pihak lain yang disebabkan oleh perbuatan bawahannya.Wujud pert anggungjawaban yang adalah menurut Kode Etik jurnalistik dan Undang-Vndang tentang Pers yang berisi rambu-rambu bagi Wartawan, diatur nmngenai aspek hukum pers yaitu dengan adanya HaJ: jawab dan Hak Koreksi dalam suatu pemuatan atau penulisan suatu berita dimedia cetak.Hubungan kerja antara Perusahaan Pers dengan Wartawan tetap, timbul karena adanya perjanjian kerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian jerja merupakan dasar dari hubungan kerja antara perusahaan dengan wartawan.Dalam perjanjian kerja berisi hak kewajiban para pihak,tugas dan tanggung jawab,jadwal kerja, jangka waktu perjanjian,berlakunya perjanjian.Namun mengenai tanggung jawab Perusahaan pers terhadap kesalahan wartawan dalam jurnalistik, pada umunmya tidak dinyatakan secara eksplisit dalam perjanjian kerja."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis secara normatif pelaksanaan Undang-undangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-undangNomor 40 Tahun 2002 tentang Pers dan membandingkannya dengan The SixthAmandement of United States of America sebagai dasar adanya pembatasanpeliputan di ruang sidang di Amerika Serikat. Peliputan ruang sidang yangdisiarkan secara langsung (live) merupakan fenomena baru yang makin marakterjadi di ruang sidang di Indonesia dan sedikit demi sedikit telah menyampingkankekuasaan kehakiman dalam ruang sidang. Dalam penelitian ini, teori yangdipakai adalah teori tentang negara hukum, teori tentang pers, dan teori tentangkekuasaan kehakiman. Metode analisis dengan membandingkan undang-undanglalu kemudian membandingkan tata cara peliputan di ruang sidang antaraIndonesia dan Amerika Serikat. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistemperadilan Indonesia belum mengatur secara tegas tentang tata cara peliputan diruang sidang sebagaimana halnya di Amerika Serikat padahal keduanya adalahsama-sama negara demokrasi.

---

ABSTRACTThis study analyzed the normative implementation of Law No. 48 of 2009of Judicial Power toward Law No. 40 of 2002 of the Press and comparing it toThe Sixth Amandement of the United States of America as a basis for reportingrestrictions in the courtroom in the United States. Coverage in the courtroomwhich broadcast live is a new phenomenon that is increasingly rampant in thecourtroom in Indonesia and has set aside the judicial power in the courtroom. Inthis study, the theory used is the theory of the state law, the theory of the press,and the theory of judicial power. Methods of analysis by comparing the laws andthen compare the coverage in the courtroom between Indonesia and the UnitedStates. The research proves that the Indonesian justice system has not been setexplicitly about reporting procedures in the courtroom as well as in the UnitedStates even though both are equally democratic state."