Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konflik dalam organisasi memang tidak terhindarkan, dan kelompok-kelompok yang paling sering berkonflik adalah manajemen dan karyawan. Konflik ini menjadi semakin populer, semakin sering dan meningkat karena krisis ekonomi yang berkepanjangan di dalam negeri yang telah menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor dengan sektor perbankan sebagai sektor yang paling tidak terhindarkan dari PHK. Disamping akibat-akibat positif dari konflik seperti semakin kritis, semakin kreatif, namun konflik juga membawa banyak akibat negatif antara lain stress terutama konflik yang disebabkan karena ketidakpastian akan masa depan. Hal yang lebih penting dibicarakan sebetulnya bukan konflik itu sendiri, namun cara menangani konflik tersebut, karena pengelolaan yang tepat akan membawa efek konstruktif. Berbicara mengenai cara menangani konflik berarti membicarakan tentang metoda resolusi konflik Penelitian ini berusaha mengetahui perbedaan dalam penggunaan kelima metoda resolusi konflik yaitu forcing, avoiding, accommodating, compromising dan problem solving berdasarkan posisi dalam organisasi, jenis kelamin dan jaringan komunikasi individuindividu dalam organisasi.Subyek penelitian ini adalah karyawan dan manajemen sebuah Bank swasta di Surabaya, yang dipilih dengan cara disproportioned stratified random sampling. Data diungkap melalui angket dan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik MANOVA (multivariate analysis of variance) Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pads posisi dalam organisasi, jenis kelamin maupun jaringan komunikasi tidak memberikan pengaruh terhadap penggunaan kelima metoda resolusi. Dengan kata lain tidak ada perbedaan pada penggunaan kelima metoda resolusi konflik pada manajemen dan karyawan, perempuan dan laki-laki maupun individu-individu yang berbagi isu PHK dengan teman sekerja, atasan atau manajemen. Manajemen dan karyawan tidak menunjukkan perbedaan karena arus informasi dalam organisasi rnenyentuh segenap lapisan dari atas hingga ke bawah sehingga posisi mereka tidak menyebabkan perbedaan kekuasaan, selain itu karena hubungan atasan dan bawahan maupun bawahan dan atasan tergolong koperatif. Karakteristik subyek penelitian yang relatif sebaya dan memiliki lama kerja relatif sama juga ikut menentukan hal ini. Tidak adanya perbedaan pada perempuan dan laki-laki menghasilkan kesimpulan bahwa perbedaan dalam cara menangani konflik tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Perempuan dan laki-laki sebetulnya memiliki banyak persamaan dalam berbagai kemampuan, dan banyak penelitian tidak secara tegas mengatakan bahwa mereka memang berbeda.Individu-individu yang berbicara isu PHK dengan individu yang berbeda ternyata tidak menunjukkan perbedaan dalam penggunaan resolusi konfliknya, hal ini dimungkinkan karena jaringan komunikasi tidak secara langsung berkaitan dengan penggunaan metoda resolusi konflik namun lebih banyak berhubungan dengan posisi dalam organisasi dan kekuasaan. Disarankan penelitian lebih lanjut melihat jaringan komunikasi lebih pada kedudukan individu dalam jaringan komunikasi.Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa situasi kriiis ekonomi di Indonesia yang menjadikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi dimana-mana dapat menyebabkan tidak adanya perbedaan dalam penggunaan metoda resolusi konflik pada kelompok kelompok yang dibandingkan. Penelitian-penelitian lanjutan diharapkan menambah jumlah subyek dan menggunakan alat ukur yang lebih valid dan komprehensif, serta memasukkan variabel seperti masa kerja, keragaman latar belakang budaya, konseptualisasi terhadap konflik ataupun orientasi terhadap peran gender. Dalam suatu organisasi diharapkan pihak manajemen memberikan informasi yang merata ke semua tingkatan organisasi dan meningkatkan hubungan yang koperatif, sehingga dapat membantu penyelesaian konflik di kemudian hari."

"Perawat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pemulihan pasien. Memperhatikan dan meningkatkan kepuasan kerja sangat penting demi meningkatkan kualitas perawat. Salah satu hal yang dapat menghambat kepuasan adalah timbulnya konflik. Oleh karena itu setiap individu perlu untuk menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan konflik yang dihadapinya. Ada lima macam gaya penyelesaian konflik yang dapat digunakan oleh individu, yaitu kompetisi, kolaborasi, kompromi, menghindar, dan akomodasi.Penelitian ini bertujuan untuk meneliti adanya hubungan antara gaya penyelesaian konflik dan kepuasan kerja pada perawat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan desain non-experimental dan tipe field study. Partisipan penelitian ini berjumlah 87 perawat yang bekerja di dalam sebuah rumah sakit. Kepuasan kerja diukur dengan menggunakan Minnesota Staisfaction Questionnare, sedangkan gaya penyelesaian konflik dengan menggunakan Thomas-Kilmann MODE Instrument yang telah diubah menjadi bentuk skala.Hasil yang di dapat dari perhitungan One Way Anova adalah bahwa gaya penyelesaian konflik tidak berhubungan dengan kepuasan kerja. Sementara itu gaya penyelesaian konflik yang paling banyak dipilih oleh partisipan adalah gaya kolaborasi.

---

Nurses are unseparated part of the entire patient?s recovery process. To increase the quality of nurses, it is important to pay attention to job satisfaction among them. Conflict can become a block of job satisfaction. That?s why it is important for individual to use the right strategy to solve the conflict. There are five conflict resolution styles that can be used by individual; competition, collaboration, compromise, avoidance, and accommodation.The aim of this study is to seek the correlation between conflict resolution style and job satisfaction of nurses. This research is using quantitative method, nonexperimental design, and field study. The participants of this research were 87 nurses whose work in a hospital. Job satisfaction was measured by Minnesota Satisfaction Questionnaire, meanwhile conflict resolution style was measured by Thomas-Kilmann MODE Instrument which had been change in to scale.By using One Way Anova, the result show that conflict resolution style was not correlated with job satisfaction. In the meantime, the conflict resolution style which has been most chosen by participant is collaboration style."

"Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah, Aceh. Sebagai sebuah pemerintahan yang mempunyai karakteristik transisional adalah penting untuk melihat bahwa apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada titik itu akan sangat menentukan pola penyelesaian yang akan dikembangkan pada tahap dan waktu selanjutnya.Penelitian ini memfokuskan dirinya faktor perbedaan tindakan antara militer dan nonmiliter, reaksi mahasiswa terhadap langkah penyelesaian yang dikeluarkan oleh Habibie dan situasi reformasi yang menjadi situasi yang dominan dalam pemerintahan Habibie. Ketiga faktor inilah yang diduga menjadi faktor yang menghambat penyelesaian konflik di Aceh dalam masa pemerintahan Habibie. Dengan menggunakan teori kelompok yang menganalisa kelompok elit yang memerintah (the governing elites), elit yang berada di luar (the non-governing elites) dan massa (non-elites), penelitian ini berupaya untuk melihat interaksi antar kelompok yang berbeda dalam penyelesaian konflik yang berada di Aceh.Penelitian ini menggunakan metode analisa data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah adanya situasi reforma.si yang menyebabkan perbedaan tindakan antara militer dan non-militer di Aceh. Perbedaan tindakan ini memperkuat reaksi oposisional mahasiswa yang juga turut mempengaruhi upaya penyelesaian konflik di Aceh di masa pemerintahan Habibie."

"Perkebunan sawit merupakan sektor dengan jumlah konflik agraria tertinggi di Indonesia. Konflik yang terjadi pada sektor perkebunan sawit kerap memunculkan aktivitas yang didalamnya melibatkan penggunaan kekerasan. Tugas Karya Akhir ini bertujuan untuk menganalisis konflik kebun sawit di Desa Bangkal dan mengidentifikasi kekerasan yang muncul sebagai bagian dari proses eskalasi konflik. Dalam tulisan ini, data terkait kasus konflik kebun sawit PT. HMBP 1 dan Masyarakat Desa Bangkal dikumpulkan melalui kajian kepustakaan dan dianalisis dengan menggunakan Teori Segitiga Konflik. Hasil analisis menemukan bahwa kedua aktor yang berkonflik mengembangkan sikap negatif terhadap satu sama lain akibat adanya pertentangan terkait pengelolaan tanah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perilaku, baik koersif maupun non koersif. Konflik ini bereskalasi melalui lima tahapan, yaitu mobilisasi, perluasan, polarisasi, disosiasi, dan jebakan. Dari lima tahap tersebut, empat diantaranya melibatkan dua jenis kekerasan, yakni kekerasan struktural dan kekerasan langsung, seperti ancaman kekerasan, penembakan gas air mata, dan penembakan menggunakan senjata api.

---

Oil palm plantations are the sector with the highest number of agrarian conflicts in Indonesia. Conflicts in the oil palm sector often involve activities that include the use of violence. This Final Project aims to analyze the oil palm plantation conflict in Bangkal Village and identify the violence that emerged as part of the conflict escalation process. In this paper, data related to the palm oil plantation conflict between PT. HMBP 1 and The Bangkal Village Community were collected through literature review and analyzed using the Conflict Triangle Theory. The analysis found that both conflicting parties developed negative attitudes towards each other due to disagreements over land management, manifested in various forms of behavior, both coercive and non-coercive. This conflict escalated through five stages, namely mobilization, enlargement, polarization, dissociation and entrapment. Among this five stages, four of them involve two types of violence, structural violence and direct violence, such as threats of violence, tear gas and firearms shootings."

"Tulisan ini ditujukan untuk memberikan rekomendasi mengenai upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengatasi konflik yang terjadi diantara pihak Serikat Pekerja dan pihak Manajemen dalam organisasi PT. X.Konflik terjadi dalam organiaasi PT. X karena terdapat sasaran-sasaran yang saling bertentangan diantara pihak manajemen dan pihak serikat pekerja. Dalam menghadapi krisis moneter, pihak manajemen memiliki sasaran melakukan efisiensi biaya untuk menyelamatkan perusahaan sedangkan pihak serikat pekerja memiliki sasaran menaikkan jumlah pendapatan untuk mempertahankan kesejahteraan mereka. Sasaran lain yang juga saling bertentangan adalah sasaran pihak manajemen untuk menerapkan sistem penggajian baru yang berfokus pada prestasi dan kompetensi sehingga karyawannya memiliki daya saing sedangkan sasaran pihak serikat pekerja adalah mengganti sistem penggajian baru yang berlaku karena tidak mengindahkan Iama keria, latar belakang pendidikan formal, serta jumlah tanggungan keluarga. PT. X perlu mengatasi masalah tersebut agar konflik yang terjadi dapat bersifat konstruktif dan positif bagi kedua belah pihak pada khususnya dan organisasi pada umumnya. Upaya dalam mengatasi masalah konflik dapat dilakukan dengan pendekatan kompromi (compromising). Pendekatan ini lebih menekankan pada kesediaan masing-masing pihak untuk menurunkan tuntutannya dan mengambil jalan tengah dari kepentingan kedua belah pihak, yaitu pihak manajemen dan pihak serikat pekerja. Pilihan-pilihan tindakan untuk menangani konflik mengarah pada manajemen konflik yaitu upaya penggunaan teknik pemecahan konflik agar bersifat konstruktif bagi organisasi secara keseluruhan Dalam menangani konflik pada PT. X, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Strategi pemecahan masalah tersebut terbagi atas 2 bagian. Pertama, yaitu dalam memecahkan masalah besaran penghasilan dapat dimulai dari diadakannya forum bipartit yaitu pertemuan tatap muka dari pihak Serikat Pekerja dan pihak Manajemen sebagai pihak-pihak yang mengalami konflik dengan maksud mengidentifikasi masalah dan memecahkannya lewat pembahasan yang terbuka dalam proses Negosiasi Kedua, yaitu dalam memecahkan masalah pemberlakuan sistem penggajian, maka ditetapkan suatu sistem penggajian baru yang berazaskan keadilan lalu disosialisasikan pada seluruh jajaran manajemen dan karyawan."

"Industrialisasi tengah mengubah koran "Suara Merdeka" (SM) dalam sosoknya yang baru. Sejak 1980-an, ketika penanaman modal asing boleh masuk ke dunia penerbitan sesuai amanat UU No. 2111982 tentang "Penaman Modal Asing". secara cepat koran SM mengalami perubahan di tingkat paradigmatik.Koran SM, mau tidak mau, mengikuti sistem budaya perusahaan (corporate culture) sebagaimana yang menjadi konteks ruang dan gerak perusahaan lain. Implikasinya, wartawan-rnakhluk individual yang secara bebas bisa mengekspresikan idealismenya sebelum era itu--harus terikat dengan platform baru karena menjadi makhluk organisasional dalam situasi yang berbeda. Jurnalisme pun mengalami reunifikasi tidak sekedar menjadi media ekspresi idealisme, tetapi obyek komodifikasi.Dalam perspektif itu, proses jurnalisme sesungguhnya memiliki kerumitan sosial budaya tersendiri. Di satu sisi, wartawan terikat dengan adagium bahwa epistemologi jurnalisme diselenggarakan dalam kerangka memenuhi right to know dan rigth to express warga, di lain sisi sebagian hidup mereka terikat dengan pemilik modal yang berkewajiban menopang return of investment. Kerumitan lain datang dari sisi khalayak yang berharap wartawan mampu mensuplai informasi bebas sebagai dasar membentuk keputusan-keputusan berharga.Dalam tarik-menarik kepentingan seperti itu, konflik dengan demikian merupakan situasi yang tak mungkin dihindari. Tesis ini berusaha mengungkap dari mendeskripiskan konflik yang dialami wartawan dan cara-cara penyelesaiannya dengan pendekatan kebudayaan Bourdieu. Melalui teori praksis Bourdieu, konflik coba diurai sebagai fenomena sosial budaya di tubuh perusahan pers SM.Dalam riset ini ditemukan berbagai macam kasus konflik yang dialami wartawan. Ada berbagai cara merespon konflik serta prosedur penyelesaian perkara yang ditempuh wartawan SM, mulai dari penyelesaian lewat perang mulut, tukarmenukar, ganti-rugi, musyawarah, hingga mediasi. Masing-masing cara dan prosedur penyelesaian konflik tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya dari pihakpihak yang berkonflik. Sebab, dalam bahasa Bourdieu, masing-masing pihak memiliki struktur obyektif (sistem budaya), disposisi (logika berpikir) dan habitus (logika berperilaku) sendiri-sendiri. Di sini menjadi jelas bahwa cara dan prosedur tersebut tampaknya hanya efektif untuk konflik yang kurang lebih sama."

"Kabupaten Sambas merupakan daerah multietnis yang sangat rawan dengan konflik kekerasan horizontal. Konflik antar Dayak-Melayu dan Madura tahun 1999 merupakan fakta sosial yang memperlihatkan semakin rentannya hubungan sosial antar penduduk di daerah itu. Konflik dengan kekerasan, apapun latarbelakangnya akan berdampak terhadap terganggunya hubungan sosial antar masyarakat yang pada gilirannya akan menghambat fungsi sosial masyarakat. Karena itu penelitian ini berusaha untuk memahami latar belakang dan dampak sosial konflik etnik di kabupaten Sambas tahun 1999 tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menempatkan informan sebagai sumber data primer dan dokumen sebagai sumber data sekunder. Informasi dijaring melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang kemudian data tersebut ditranskrip dan dilakukan kategorisasi sesuai dengan pembabakannya yang kemudian dilakukan analisis dan interpretasi terhadap berbagai sumber informasi tersebut. Dalam upaya updating data dan informasi, peneliti juga melakukan diskusi dengan para ahli dalam rangka untuk menajamkan temuan lapangan.Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik antar etnik yang terjadi di kabupaten Sambas tahun 1999 dipicu oleh perkelahian antar warga dari etnik Melayu dan Madura yang diikuti dengan pembunuhan, Konflik tersebut merupakan konflik laten yang menjadi manifest ketika ada faktor pemicu tersebut. Hal ini kemudian berinterkasi dengan berbagai faktor Iainnya seperti stereotipe etnik, heterogenetis budaya, pertentangan elit politik dan perebutan sumber daya ekonomi sehingga konflik terbuka dengan kekerasan tak bisa terhindarkan. Konflik tersebut tidak hanya merusak tatanan sosial tetapi telah berdampak terhadap semakin retaknya hubungan sosial antar etnik. Melayu, Dayak dan Madura. Mereka terpaksa harus berpisah dimana orang Melayu dan Dayak tidak mau menerima lagi orang Madura untuk kembali ke wilayah Kabupaten Sambas. Hal tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat Melayu dan Dayak menjadi rapuh. Budaya menghargai tamu atau pendatang walaupun itu musuh yang selama ini dibanggakan oleh orang Melayu dan Dayak menjadi sebuah keniscayaan yang perlu dipertanyakan kembali.Karena itu, dapat disimpulkan bahwa konflik etnik yang terjadi di kabupaten Sambas tahun 1999 disebabkan oleh berbagai faktor yang muitidemensional. Keragaman budaya merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya berbagai benturan antar warga Melayu, Dayak dan Madura yang kemudian berinteraksi dengan fakor ekanomi dan politik, sehingga konflik yang tadinya laten berubah menjadi konflik manifest dengan kekerasan. Penolakan orang Melayu dan Dayak Sambas terhadap warga Madura untuk kembali ke kabupaten Sambas merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakatnya. Hal tersebut sekaligus merupakan pengingkaran terhadap pengakuan akan keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam jangka panjang fenomena tersebut bisa melahirkan semangat etnisitas berbasis wilayah dominasi yang pada gilirannya bisa menghambat proses demokrasi dan tumbuhnya civil society di daerah tersebut. Untuk itu pemerintah bersama masyarakat sipil harus mengambil langkahlangkah dialogis dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus membangun semangat bare diantara warga yang berkonflik dengan tetap berpegang pada prinsip demokrasi. Selain itu juga perlunya dipikirkan upaya-upaya pencegahan secara dini dalam rangka mengantisipasi munculnya konflik kekerasan sekaligus membangun solidaritas diantara warga atas dasar semangat bhineka tungal ika."

"Permasalahan remaja yang terlibat penggunaan narkoba khususnya di kota kota besar sekarang ini sangatlah meresahkan keluarga sebagai orangtua dan masyarakat. Adanya kasus seorang anak yang memakai narkoba dalam suatu keluarga oleh masyarakat kita seringkali dimaknai sebagai cerminan keluarga yang tidak bahagia, berantakan dan gagal di mama pasangan suami dan istri dalam keluarga tersebut dianggap sebagai orangtua yang tidak mampu mendidik anak-anaknya secara baik.Dalam kenyataannya mempunyai seorang anak remaja yang terlibat pemakaian dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang bagi kebanyakan pasangan suami dan istri sebagai pasangan orangtua seringkali menimbulkan konflik dashyat yang bisa merupakan ancaman yang sangat serius bagi keutuhan rumah tangga. mereka jika tidak dikelola secara tepat.Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengetahui, menjelaskan dan menganalisa komunikasi yang terjadi antara pasangan suami istri saat mengetahui bahwa anak mereka terlibat dalam pemakaian obat-obatan terlarang (narkoba) Serta manajemen konflik yang dipakai pasangan suami istri informan penelitian dalam penanganan konflik sebagai upaya pengembalian keharmonisan dan peningkatan hubungan antarpribadi diantara mereka.Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dengan paradigma kontruktivis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus.Komunikasi dan konflik tidak dapat dilepaskan dari segala aspek kehidupan rumah tangga. Perkawinan yang bahagia tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya konflik, melainkan pada bagaimana cara pihak-pihak yang berkonflik dalam mengelola konflik. Hal ini menegaskan bahwa apakah suatu konflik akan bersifat konstruktif ataukah destruktif sangatlah tergantung kepada cam-cam atau strategi-strategi pengelolaan dan penyelesaian konflik yang digunakan. Dan cara pasangan suami istri dalam keluarga, dalam mengelola konflik sangatlah tergantung kepada sistem keluarga di mana pasangan suami istri tersebut berasal.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konflik bisa dikelola secara konstruktif dengan meningkatkan kualitas dari komunikasi dua arah (dialog) yang di dalamnya melibatkan keterbukaan. Keterbukaan akan memungkinkan pasangan suami istri untuk mereduksi ketidakpastian mereka akan reaksi pasangan, mengevaluasi hubungan mereka berdasarkan costs and rewards secara fair dan bersikap positif dalam menyingkapi masalah yang hadir dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini, pasangan suami istri informan penelitian yang menggunakan keterbukaan dalam berkomunikasi dengan pasangannya, memperlihatkan rasa puas yang lebih tinggi dalam hubungan interpersonalnya dengan mempergunakan caracara penanganan konflik yang memuaskan kedua belah pihak seperti akomodasi, kolaborasi dan kompromi daripada mempergunakan cara-cara penanganan konflik kompetisi maupun penghindaran.Akhirnya, hasil penelitian ini menujukkan bahwa penanganan konflik dengan cara-cara atau strategi-strategi yang tepat akan meningkatkan suatu hubungan dan mendatangkan kebahagiaan bagi pasangan suami-istri yang mengalami konflik dalam keluarga."