Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 97832 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yoeke Yosephine
"Berdasarkan data ICCO pada tahun 2004/2005 Indonesia diperkirakan menguasai pangsa pasar dunia akan komoditi biji kakao sebanyak 13% dan merupakan produsen ketiga terbesar setclah Cate d'Ivoire dan Ghana yang masing-masing menguasai pangsa pasar sebanyak 39% dan 19%.
Peningkatan yang terbesar disumbangkan oleh perkebunan rakyat. Untuk periode 1990-1999, pertumbuhan lahan tanam kakao di Indonesia mencapai 6.5% per tahun dengan pertumbuhan lahan perkebunan rakyat lebih tinggi dari rata-rata yaitu 7.8% per tahun. Perkembangan yang cepat terjadi di pulau Sulawesi khususnya Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.
Penelitian ini mencoba untuk melihat sumber pertumbuhan kakao Indonesia melalui studi kasus terhadap 3 provinsi di Sulawesi dan mengambil 14 kabupaten penghasil terbesar. Model pertumbuhan produksi berdasarkan model Cobb-Douglas dengan variabel inputnya adalah luas lahan, penggunaan pupuk, tenaga kerja dan curah hujan. Pengujian dilakukan dengan Chow dan Haussman Test, teryata model yang tepat menggambarkan pertumbuhan produksi adalah model random effect.
Dengan model random effect ini berarti bahwa fungsi produksi di 14 kabupaten pada 3 provinsi Sulawesi mengalami heterogenitas yang sifatnya beragam. Hal ini sangat realistis karena karakteristik antar wilayah berbeda. Secara umum keempat variabel input tersebut berpengaruh positif terhadap peningkatan produksi kakao. Luas lahan merupakan faktor utama yang paling berpengaruh terhadap peningkatan produksi kakao diikuti oleh tenaga kerja. Secara statistik pupuk dan curah hujan tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

According to ICCO data, in the year of 2004-2005 Indonesia will dominate and possibility the third large manufacture world supplies on cacao seeds around 13% world market share subsequent to Cote d `Ivoire and Ghana which supply about 39% and 19% respectively.
The increase of production is due to rapid increase of the acreage planted cacao in each year. The biggest contribution of cacao production is household owned farm type based of production. In the period of 1990-1999, the acreage expantion cacao has reached 6.5% which higher than average which 7.8% per year.
The significant acreage expantion place in Sulawesi Island, especially South Sulawesi, South-East Sulawesi, and Center ,of Sulawesi. These three provinces are considered as major producer of cacao in Indonesia.
The objective of this research is to analyze the source growth of cacao in Indonesia with the case three provinces of Sulawesi. These three provinces was broken down into by sample 14 regions which considered as the largest areas. The production function is used to investigate the source of growth is Cobb Douglas. The independent variables (input) included to production function are: size of land, fertilizer usage, labor and the rain frequency. The data constructed in the pool regression, fixed and random effect by using the Chow and Haussman test, the result analyze shows the random effect model is the appropriate model to explain source of growth in the production function.
Using random effect means that production function for 14 regions, it was found that the source of cacao growth over Sulawesi island are labor and expantion of land. Thus, the expansion of planted land for cacao with intensive presumably household labors are playing an important role to explain the source of growth.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T17201
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
La Ode Taufik Nuryadin
"ABSTRAK
Studi ini terfokus pada struktur sosial dimana kapital sosial tertambat (embedded) didalamnya pada komunitas suku Bajo di Pulau Baliara Provinsi Sulawesi Tenggara. Studi dengan metode kuantitatif ini juga menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang bersifat kualitatif, seperti wawancara, pengamatan terbatas dan dokumentasi serta penyebaran angket itu sendiri. Penulis tidak bermaksud menguji kebenaran teori atau konsep kapital sosial yang dikembangkan oleh para ahli, tetapi teori dan konep-konseo tersebut digunakan untuk membantu dalam memperkaya data ketika teknik-teknik kualitatif digunakan Melalui studi ini, penulis ingin mengetahui model kapital sosial pada komunitas suku Bajo dengan melihat struktur sosial baik dalam cakupan mikro, messo, dan makro serta bagaimana relasi terjalin diantara mereka yang dilandasi nilai atau norma (norms) serta sangsi, kepercayaan (trust), serta jaringan sosial (linking) sebagai kekuatan yang dapat diandalkan dalam memecahkan masalah atau kebutuhan bersama (societal needs). Studi juga melihat secara kuantitatif pada tingkatan struktur soial cakupan mana yang paling memungkinkan kapital sosial tertambat serta bagaimana sinerji antar kapital dilakukan.
Studi menyimpulkan bahwa struktur sosial yang paling memungkinkan kapital sosial tertambat pada skala komunitas, yaitu bonding social capital dimana tingkatan kinerja integrasi dan jejaring yang ada menunjukan indikator-indikator yang relatif tinggi karena faktor-faktor: (1) homogenitas etnik (suku) yang penuh didasari hubungan kekeluargaan (dansihitang), kekerabatan (kinship), relatif kecil (small scale), gotong royong (sitabangan), dan menghindari konflik (orrai lesse), dan (2) homogenitas pekerjaan yaitu nelayan dimana bekerja sebagai nelayan adalah sumber atau tempat menggantungkan hidup (kalumanine). Relasi sosial nelayan suku Bajo dengan pemilik modal (punggawa) tidak hanya berdimensi patron klien, tetapi juga mutual simbiosis karena fungsi punggawa selain sebagai pemodal dan pengumpul, tetapi juga sebagai institusi jaminan sosial nelayan. Dalam konteks inilah maka sinerji antar kapital perlu dibangun, baik kapital sosial, kapital manusia, dan kapital ekonomi dengan melakukan revitalisasi peran dan fungsi punggawa bukan sebagai aktor tetapi sebagai agen perubah (agent of change), serta menata struktur dan relasi yang membawa keuntungan bukan pada perspektif masingmasing tetapi dalam perspektif bersama.

ABSTRACT
The study shows how social capital is found to be embedded in the social structure of Bajo community in Baliara island, Southeast Sulawesi Province. Using the quantitative paradigm of deduction, this study employs qualitative data and information gathering techniques such as interviews, observation and documentation. However, it is not the intention of the author to contest the theories or concepts on social capital as proposed by the experts; but rather to enrich the gatherings of data and information when qualitative techniques are applied. Throughout the study, the author focuses on how the social capital model within ethnic Bajo's social structure relates at the micro, mezo and macro levels. Based on the norms and sanctions, as well as trust and social link, the study indicates those aspects to be the contributing factors in the problem solving method when problems arise. Using the quantitative measurement, this study shows in which aspect of social capital that is embedded in the social structure of ethnic Bajo and what kind of synergy mechanism employed within.
The study concludes that social capital is indeed embedded at the scale of community in the social structure of ethnic Bajo. A relatively high indicator of social capital bonding is seen through integration mechanism and networking. The contributing factors are found in the following (1) Ethnic homogeneity based on family relations (danshitang), kinship, small scale, gotong royong (sitabangan) and conflict avoidance (orai lesse); (2) Labor homogeneity whereby the fisherman's work place serves mainly as the source of income (kalumanine). Social relation of ethnic Bajo's fisherman with the financier (punggawa) does not only have a patron-client relationship dimension in it but also a mutual symbiotic relationship. Punggawa also stands as the institution that provides social guarantee for the fisherman. Therefore, within this context, the synergy created between various capitals found in social, human resources and economy need to be established by revitalizing the roles and functions of punggawa. Punggawa acts as both an actor and an agent of change. It is also important to rearrange the social structure and relations that are more beneficial for the community of ethnic Bajo."
Depok: 2009
D633
UI - Disertasi Open  Universitas Indonesia Library
cover
"Sebatik Island, Nunukan Regency is one of the border area of Indonesia and Malaysia. Cocoa is the major commodity in this area. The objective of this study is to analyze the index and sustainability status of cocoa in the border area of Sebatik Island. The analysis uses Multi Dimensional Scaling (MDS) method, called RAP-SEBATIK (Rapid Appraisal for Cocoa on Sebatik Island). RAP-SEBATIK was employed to visualize the status of cocoa in Sebatik Island for five evaluation dimensions. This study uses primary and secondary data. The attributes that affect sensitively on the index and sustainability status was approached using the Leverage and Monte Carlo Analysis. The analysis on the five dimensions (ecology, economy, social-cultural, infrastructure and technology, law and institutional) indicate that ecological dimension is less sustainable (46.23%), economical dimension is less sustainable (48.58%), socio-culture dimension is sustainable (75.20%), infrastructure and technology dimension is less sustainable (36.39%) and dimension of law and institutional is less sustainable (40.49%). Out of 53 attributes, there were 17 attributes need to be taken care immediately because of the sensitive affect on the increase of index and sustainability status."
JAE 27:2 (2009)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"This research analyses about how and how far the transformation of agricultural production system and agrarian structure within cacao-base peasant community imply to social differentiation. The research uses a "multiple case study" approach in four cocoa peasant communities, i.e.:two communities in Central Sulawesi and the other two in Nangroe Aceh Darussalam (NAD). The result shows that capitalism enters the communities by permeating (not eliminating) through various new activities, and than produced a transitional agricultural production (particularly takes form as temporary holding), has resulted in a social differentiation in peasant community called as unequal stratification of cocial structure of peasant community. This social is differentiated in many layers from a single status layer (land owners, tillers and labor) to combination of layers (of those three statuses). Moreover, this emerging social structure is also accompanied by a further inequality in agrarian resource ownership."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Pangemanan, Novie P.L.
"Seiring dengan berjalannya iklim demokrasi di Indonesia, masalah pengelolaan lingkungan hidup, khususnya ekosistem terumbu karang yang berada di wilayah pesisir menjadi perhatian yang sangat besar mengingat fungsi dan manfaat dari adanya ekosistem tersebut. Untuk mendukung pengelolaan sumberdaya alam agar dapat berjalan dengan baik dan berdayaguna diperlukan dukungan kuat dari masyarakat yang bermukim di sekitar serta pihak-pihak pengguna sumberdaya lainnya (stakeholders).
Taman Nasional Bunaken merupakan salah satu kawasan pesisir yang berada di Sulawesi Utara, yang ditetapkan sebagai taman nasional (TN) berdasarkan SK Menhut No. 730/Kpts-II/1991 tgl. 19 Oktober 1991; dengan luas 79.056 Ha (BAPPENAS/DEPHUT/NRMP-Buku I, 1994).
Pulau Bunaken, salah satu pulau yang termasuk dalam TN Bunaken, merupakan salah satu objek andalan kegiatan pariwisata dalam kawasan TN Bunaken, yang terdiri dari dua desa, yaitu Bunaken dan Alungbanua. Pulau ini dikelilingi oleh gugusan terumbu karang yang unik karena memiliki tebing karang vertikal, menghujam di bawah permukaan air hingga 25-50 meter, terdapat 45 jenis keluarga (genus) karang yang sudah teridentifikasi. Tebing bawah air memiliki banyak ceruk, celah dan rekahan, tempat persembunyian berbagai jenis vertebrata dan invertebrata laut. Jenis-jenis ikan yang umum dijumpai antara lain Napoleon wrasse, damsel, trigger, dan lain-lain yang jumlahnya lebih dari 2000 jenis (Lalamentik dkk., 1995).
Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah mengkaji penerapan konsep pengelolaan co-management ekosistem terumbu karang di Pulau Bunaken melalui : (1) kajian potensi dan kendala dalam pengelolaan terumbu karang, (2) mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembangkan peranserta masyarakat lokal, (3) usulan-usulan program yang dapat dithwarkan kepada masyarakat lokal yang sesuai dengan keinginan mereka, serta (4) kemitraan dengan stakeholders terkait dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang di Pulau Bunaken. Kegunaan studi ini adalah sebagai bahan masukan guna memperbaiki model, pengelolaan TN Bunaken dalam rangka menjamin kelestarian ekosistem terumbu karang serta menjamin penghidupan masyarakat yang bermukim di dalam kawasan tersebut, khususnya di Pulau Bunaken.
Pendekatan penelitian dalam studi ini adalah penelitian partisipatif (Participatory Rural Appraisal/Participatory Action Reasearh). Populasi penelitian adalah masyarakat yang berdomisili di Pulau Bunaken. Teknik penentuan sampel responden yang digunakan adalah gabungan antara purposive sampling dan stratified sampling. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara menggunakan panduan (semi-struktur) terhadap responden terpilih. Data dan informasi yang terkumpul, termasuk hasil wawancara semi-struktur, diolah dengan menggunakan "Analisis SWOT" sebagai dasar rekomendasi intervensi yang diusulkan untuk pengembangan peranserta masyarakat dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang di Pulau Bunaken dengan pendekatan co-management.
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan partisipatif yang dilakukan di Pulau Bunaken, disimpulkan bahwa :
1. Potensi yang dimiliki Pulau Bunaken masih mendukung untuk dilakukan pengembangan pengelolaan co-management ekosistem terumbu karang di wilayah tersebut, yang termasuk dalam kawasan TN Bunaken, dengan tidak mengabaikan berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan yang berkelanjutan.
2. Berbagai kegiatan pengelolaan ekosistem terumbu karang, terutama upaya konservasi dan rehabilitasi, dapat dipadukan dengan pengembangan wisata bahari di Pulau Bunaken yang berdimensi kerakyatan dan konservasi sumberdaya alam. Selain itu, harus didukung dengan intervensi program pengembangan peranserta masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya sebagai mats pencaharian altematif maupun sampingan bagi masyarakat lokal, seperti perikanan, bertani/berkebun, dan peternakan yang sifatnya terbatas agar tidak merusak terumbu karang.
3. Untuk keberhasilan pengelolaan ekosistem terumbu karang di Pulau Bunaken sebagai kawasan taman nasional perlu dibangun konsep pengelolaan co-management, dimana masyarakat lokal sebagai subyek pengelolaan, serta didukung oleh langkah-langkah pengelolaan, seperti : (1) pengembangan kelembagaan yang dibutuhkan untuk memudahkan dalam pengelolaan selain Balai TN Bunaken yang sudah ada; (2) intervensi secara langsung terhadap perubahan tingkah laku yang terjadi pada anggota masyarakat, termasuk instrumen kebijaksanaan, seperti peraturan perundangan; dan (3) keikutsertaan pemerintah dan stakeholders pendukung lainnya.
Sebagai saran yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini, yaitu : (1) diperlukan upaya pengembangan peranserta dan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal agar tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian ekosistem terumbu karang; (2) diperlukan upaya sosialisasi dan penataan batas tiap zonasi serta aturan dan sanksi yang diberlakukan di tiap zonasi pengelolaan ekosistem terumbu karang di Pulau Bunaken agar pengelolaan dapat berjalan dengan efektif.

With the present democratization era in Indonesia, environmental management problems, especially those affecting the ecosystem of coral reefs in the coastal area, have caught popular attention because of their function and utility. In order to provide good and beneficial management of natural resources, strong support is needed froth the communities and other resource users (stakeholders) that live in and around the ecosystem.
Bunaken National Park is one of the coastal areas located in North Sulawesi. It is a national park (NP) based on a Decree issued by the Minister of Forestry (Menteri Kehutanan) No. 730/Kpts/II/1991, dated October 19, 1991, with an area of 79,056 Ha (BAPPENAS / DEPHUT/ NRMP-Book I, 1994).
Bunaken Island, one of the islands located in Bunaken NP, is one of the most popular tourist destinations in the park. Bunaken Island is divided into two villages, Bunaken and Alungbanua. This island is surrounded by coral reefs considered unique because they have a vertical coral wall that goes underwater down to 25 - 50 m and include 45 genera so far identified. The underwater wail has many rifts, cracks and holes, where all kinds of sea vertebrates and invertebrates hide. Kinds of fish commonly found or seen include Napoleon wrasse, damsel, trigger and others, with more than 2,000 species (Lalamentik et al, 1995).
The purpose of this investigation is to assess the applicability of a co-management approach to coral reef ecosystems on Bunaken Island through (1) an assessment of potentials and constraints; (2) an identification of efforts that have been made to develop local community participation, (3) formulation of program recommendations for local communities in line with their wishes, and (4) development of partnership with coral reef ecosystem management stakeholders on Bunaken Island. This research proposes to provide some inputs to the revision of the Bunaken NP management model to ensure coral reef ecosystem sustainability and to ensure community livelihoods in the region, especially on Bunaken Island.
The approach used for this research is Participatory Rural Appraisal/Participatory Action Research. The research population is the communities who live on Bunaken Island. Sample gathering techniques are a combination of purposive sampling and stratified sampling. Primary data gathering was done by semi-structured interviews with selected samples. Data and information collected was analyzed by a SWOT analysis regarding community participation development for co-management on coral reefs at Bunaken Island.
Based on the implementation of participatory activities that have been performed on Bunaken Island, the researcher has come to the conclusion that:
1. Assessment of Bunaken Island's potential supports coral reef management development in the region, without ignoring the challenges associated with sustainable management.
2. Any coral reef ecosystem management activities, especially conservation and rehabilitation efforts, can be integrated with marine ecotourism development on Bunaken Island, based on community and natural resources conservation. This be must supported by a community participation development program with economic activities for alternative or additional income sources for the local community, such as fisheries, farming and animal husbandry, within limits that prevent coral reef destruction.
3. Successful coral reef ecosystem management at Bunaken Island as a part of a national park region requires a co-management concept where local communities play a key management role. This would include: (1) institutional development for easier management; (2) direct intervention to change behaviors, including policy instruments such as acts and regulations; and (3) the involvement of government and other supporting stakeholders.
Recommendations from this research are: (1) develop community participation in coral reef ecosystem management with increased knowledge and understanding of the importance of coral reef ecosystem conservation; (2) carry out information and campaigns zonation boundary revision and enforce laws and regulations in each zone for effective management.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001
T5750
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Djoko Puguh Wibowo
"Dalam perspektif pembangunan di Indonesia, pulau-pulau kecil yang sebagian besar tersebar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) kurang mendapat perhatian yang cukup berarti. Selama ini pembangunan dititikberatkan pada pulau besar yang cenderung bersifat ekstraktif dan mempunyai resiko lingkungan cukup besar. Disisi lain kawasan pulau kecil mempunyai potensi lingkungan besar, karena ekosistem dan lingkungan laut disekitar kawasan mempunyai keragaman dan produktivitas hayati yang tinggi.
Pulau Wawonii merupakan salah satu pulau di Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara dan secara geografis berhadapan dengan perairan Laut Banda. Berdasarkan kedudukannya Pulau tersebut mempunyai potensi perikanan yang cukup besar, demikian pula kawasan pantai di sekelilingnya mempunyai peluang untuk pengembangan budidaya dan jasa wisata. Hal ini mendorong Pemerintah Proipinsi Sulawesi Tenggara untuk mengembangkan kawasan tersebut sebagai kawasan perikanan terpadu.
Masalah penelitian dibatasi pada analisis kebijakan untuk mengembangkan Pulau Wawonii dengan fokus analisis tentang keterlibatan pelaku (stakeholders), skenario pengembangan, masalah pengembangan serta langkah kebijakan yang diperlukan guna mengatasi berbagai kendala dalam implementasi skenario pengembangan. Tujuan penelitian adalah untuk menyusun kebijakan pengembangan Pulau Wawonii, dengan fokus menetapkan skenario pengembangan, analisis keterlibatan pelaku, masalah yang dihadapi dalam pengembangan dan alternatif kebijakan pengembangan. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan melalui pendekatan metode Diskriptif dengan jenis Studi Kasus dan metode kualitatif. Untuk analisis data digunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan menggunakan alat bantu Expert Choice Version 9.
Dalam penelitian ini skenario yang diajukan sebagai dasar pengembangan adalah rumusan skenario hasil studi Penyusunan Agromarine yang dilakukan Puslitbang Transmigrasi sebagai berikut : (1) Skenario I adalah menekankan kegiatan utama pada penangkapan yang didukung dengan kegiatan budidaya pantai dan kegiatan pertanian, (2) Skenario II menekankan pada kegiatan utama adalah budidaya pantai dan didukung dengan kegiatan penangkapan dan kegiatan pertanian, (3) Skenario III menekankan kegiatan wisata bahari sebagai kegiatan utama yang didukung dengan kegiatan penangkapan, budidaya pantai dan pertanian.
Hasil analisis dengan pendekatan AHP yang merupakan persepsi seluruh pihak yang berkepntingan menunjukkan, bahwa Skenario I dengan nilai bobot yaitu 0.592 merupakan prioritas utama sebagai dasar untuk pengembangan Pulau Wawonii. Skenario I ini mempunyai nilai bobot lebih tinggi dibandingkan dengan Skenario II (0.278) maupun Skenario III (0.131). Dengan menggunakan Skenario I sebagai dasar pengembangan maka akan mempunyai beberapa implikasi berikut : (a) mempunyai resiko lingkungan relatif kecil, (b) mempunyai multiplier efek yang relatif besar terhadap peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, (c) menjamin keberlanjutan usaha, (d) mempercepat proses pertumbuhan kawasan, dibandingkan dengan ke dua skenario lainnya.
Berdasarkan hasil analisis proses ke depan (Forward Process) menunjukkan, bahwa dari ke empat pelaku yang terlibat, secara hirarkhi Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai nilai-nilai bobot paling tinggi 0.418, Swasta (0.250), Masyarakat (0.223) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempunyai nilai bobot paling rendah (0.110). Dari hasil proses balik (Backward Process) menunjukkan bahwa masalah utama yang menjadi kendala pengembangan adalah koordinasi pengelolaan dengan nilai bobot yaitu 0.395. Selanjutnya masalah dalam pengembangan yang perlu mendapat perhatian, secara hirarkhi adalah keterbatasan modal (0.278), lingkungan dan masalah SDM mempunyai nilai yang sama (0.163). Dari hasil perhitungan terhadap masalah pengembangan juga menunjukkan bahwa instansi yang mempunyai peran dan bertanggung jawab mengatasi masalah koordinasi adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP).
Dari hasil perhitungan dan analisis terhadap kebijakan yang perlu ditempuh seluruh pelaku untuk mengatasi masalah, prioritas utama adalah meningkatkan koordinasi pengelolaan dengan nilai bobot yaitu 0.296. Kebijakan penting lainnya yang perlu dijalankan secara hirarkhi adalah pelatihan (0.212), pembangunan sarana dan prasarana (0.210), perijinan dan fiskal (0.154), penataan ruang (0.068), dan melakukan wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap seluruh kegiatan dengan nilai 0.060.
Berdasarkan analisis terhadap potensi dan analisis kebijakan maka pola pengembangan yang diusulkan adalah : (1) Skenario kebijakan pengembangan adalah Skenario I, (2) Pengembangan usaha dilakukan melalui pendekatan agribisnis dan kemitraan dengan pola Inti - Plasma dan swasta berperan sebagai Pembina, (3) pemanfaatan ruang dengan alokasi adalah : bagian barat sebagai kawasan industri dan pelabuhan, pantai timur sebagai kawasan budidaya pantai dan darat, bagian tengah dan utara sebagai kawasan konservasi.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Untuk mengembangkan Pulau Wawonii Skenario I merupakan skenario yang diharapkan oleh seluruh pelaku, dengan pertimbangan skenario ini mempunyai resiko lingkungan relatif kecil, mempunyai efek ganda relatif besar terhadap perluasan kesempatan kerja dan pendapatan. (2) Terdapat empat pelaku yang berperan dalam pengembangan Pulau Wawonii, sedangkan pelaku yang mempunyai peran penting adalah Pemerintah Daerah. (3) Dari hasil proses balik (backward process) menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi adalah terkait dengan kelembagaan yaitu lemahnya koordinasi antar pelaku-pelaku. (4) Kebijakan penting yang diperlukan untuk mengatasi masalah secara prioritas adalah meningkatkan koordinasi pengelolaan antar pelaku.
Saran dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menjalankan kegiatan pada Skenario I perlu dilakukan melalui pendekatan agribisinis dan pola kemitraan dengan model Inti-Plasma yang meliibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. (2) Perlu dilakukan penataan ruang untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antar pelaku maupun guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. (3) Perlu dibentuk organisasi pengelola pengembangan dengan menetapkan BAPPEDA bertugas sebagai kordinator perencanaan dan DKP sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan pembangunan.

The Policy Study of Small Islands Development (Case Study on Development Polities of Wawonii Island at Kendari District the Province of Southeast SulawesiIn the process of development of Indonesia, small islands mostly located in eastern part of Indonesia are lack of attention. So far the development centered on big islands and tended to extractive sector with high environmental risk. The small islands are about to be neglected in the development process despite they are actually having high environmental potential due to their virgin ecosystem and biodiversities.
The Wawonii Island is one of the small islands in Kendari distric, the province of Southeast Sulawesi, located in facing with Banda Ocean. The island has very high potential fisheries, and so with the coastal areas around the island. Those potential could be developed as cultivation areas as well as tourism services. This condition actually had encouraged the local government to develop the areas as an integrated fisheries development.
This research and thesis is restricted just to analyses some policies concerning with the development of Wawonii Island, especially focused on the analyses of stakeholder involvement, development scenario, implementation problems, needed strategies and stages to solve the problems and obstacles. This research is aimed to compose the policy of development of Wawonii Island covering the alternative scenario of development, stakeholders involvement, the problems emerge, and the alternative strategy of development. The research would use descriptive and qualitative method with case study approach. To analyses the primary data, the instrument of Analytical Hierarchy Process (AHP will be used with other supplementary tools of Expert Choice Version 9.
This research proposed development scenario as a base of developing Wawonii Island through agro marine system. Those scenarios are ass follows: (1) Scenario I, is stressing the main development activities on catchments by the support of coastal cultivation and agriculture activities. (2) Scenario II, is stressing the main development activities on coastal land cultivation by the support of catchments agriculture activities. (3) Scenario III, is stressing the main development activities an oceanic tourism by the support of catchments, land coastal cultivation and agriculture activities.
The research result by using of AHP approach pointed out that the scenario I (with total value of 0.592) is the main priority and becoming alternative scenario that enable the Wawonii Island to develop. This scenario is having more score value than the others indicating respectively (scenario II 0.278, and scenario III 0.131). So the main priority of development scenario for Wawonii Island is the scenario I, that is the implementation of catchments by the support of coastal land cultivation and other agricultural activities.
By using the scenario I as a base of development, the consequences emerge are; a. high rate of environmental risk b. high rate of multiplier effect for work opportunities and income rising, c. ensure the sustainable business, d. fastening the growth areas, compared with the two other scenarios.
Base on the forward process analyses, it was known that from the four stakeholders of involvement, the local government have hierarchical highest value score of 0.418, while the other stakeholders indicate that private sector 0,250, societies 0,223, and the non-government sector (NGO) having the lowest score of 0.110.
Based on the backward process analyses, it was known that that main problem becoming obstacles for development process is the coordination relationship among stakeholders, with total value score of 0.395. It was caused by something that so far there was no government instance to take in place, especially in planning and implementing the Wawonii development activities.
The problems of development, then, need to be attended hierarchically is the limit of capital which having total value score of 0.278. While the environment and human resources having value score of 0.163. From the other analyses it was known that the government instances having important role and responsibilities to solve coordination obstacles are BAPPEDA / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - (Regional Planning Bureau) as well as Dinas Kelautan dan Perikanan / DKP(Marine and Fisheries Sector).
Based on the analyses of what policies should be taken by the stakeholder to solve the problems, it was known that that main priority is to increase the coordination process, having value score of 0.296. Therefore the roles of Bappeda need to be improved as planning bureau. So do the Marine and Fisheries Sector as an institution responsible for the executing of the project. The other policies should be taken hierarchically are training (0.212 score), infrastructure development (0.210), permit and fiscal (0.154), spatial plan (0.068), and environmental risk assessment (0.060).
Based on the analyses of potential and supporting policies, it was known that the model of development should be proposed is the model of scenario I. The development should be carried out through (1) agribusiness and partnership approach (like Care-Plasma relationship) in which the private as patron, (2) proper land use where the west coastal side is provided for shore and industrial areas, the east coastal side as land coastal cultivation, while the central and north side as conservation areas.
From the research result, it could be summarized that (1) The Wawonii island is more appropriate to develop as suggested in scenario I. This reason is due to the low rate of the environmental risk, the high multiplier effect of work opportunity as well as the income rise. (2) There are four stakeholders having important role with the local government as main stakeholder. (3) The main problems facing in development process is concerning with the institutional and bureaucratic level, that is the lack of coordination among the executing agencies of development. By those summaries, so the suggestion could be expressed here are: (1) Take the scenario I as development approach for Wawonii island, and the scenario should be carried out through agribusiness and partnership model (core-plasma relationship) by involving the government sector, private, and the societies. (2) Plan the spatial ground areas properly, to minimize conflict and vested interest among the agencies, also for minimizing the environmental degradation. (3) Build the integrated organization executing the development, with deciding the BAPPEDA as coordinator of planning, while Dinas Kelautan dan Perikanan as the institution responsible for the development activities."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T 10897
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elen Setiadi
"Pembangunan infrastruktur, terutama yang bersifat dasar seperti: prasarana transportasi, jaringan listrik dan komunikasi serta instalasi dan jaringan air minum sangatlah panting dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di suatu wilayah. Prasarana infrastruktur dibutuhkan tidak saja oleh rumah tangga namun juga oleh industri. Infrastruktur merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang, serta akan mempengaruhi dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sehingga peningkatan prasarana infrastruktur diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membawa kesejahteraan.
Studi ini berfokus pada pengaruh pembangunan infrastruktur dasar terhadap pertumbuhan ekonomi regional, dengan mengambil lokasi pada 8 provinsi di Pulau Sumatera. Tujuan studi : pertama, menentukan model estimasi pendapatan perkapita dengan input infrastruktur dasar (jalan, listrik, telepon) antar lokasi; kedua, mengetahui pengaruh infrastruktur jalan, listrik dan telepon terhadap pendapatan perkapita; dan ketiga, mengetahui jenis infrastruktur yang dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan perkapita.
Untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai, digunakan metode ekonometri data panel : pooled regression, fixed effects dan random effects. Model diaplikasikan pada data 8 provinsi di Pulau Sumatera tahun 1983-2003. Dari ketiga metode estimasi data panel, model fixed effects lebih sesuai untuk estimasi, yang berarti terdapat perbedaan total factor productivity antar provinsi di Pulau Sumatera. Dari lima variabel input yang digunakan dalam model ini, empat variabel (investasi non infrastruktur, indeks pendidikan, telepon dan listrik) berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan perkapita, sedangkan varaibel jalan tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan perkapita.
Pertumbuhan total factor productivity yang paling tinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Riau dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sedangkan yang terendah adalah Provinsi Lampung. Sedangkan provinsi memberikan pertumbuhan yang relatif sama. Sehingga pembangunan infrastruktur dibangun di Provinsi Riau atau Naggroe Aceh Darussalam akan memberikan dampak yang lebih besar dad provinsi lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh kapasitas infrastruktur yang masih dibawah tingkat kebutuhannya.
Studi menemukan bahwa peningkatan pendapatan perkapita dipengaruhi oleh pertumbuhan pertumbuhan infrastruktur telepon dan listrik, serta peningkatan investasi non infrastruktur dan indeks pendidikan.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17623
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"The previous research used geomagnetic method on 36 sample located in Mataram with radius 5x5
kms2, have resulted isogram map that clearly indicated extreme magnetic dipole of 70.383,4nT
(03535 '05, 34 " LS ll6`§07?22,8"BT at Karang Kemong) and -26_395,5m" (0ti*'37't5,2" LS
l l 6° 05 'l L6 "BT at Asrama Haji, Jalan Lingkar Selatan). This value has been corrected with IGRF of
45.000nT1 This paper will report the results of advance research to identify the sources of the extreme
geomagnetic anomaly. The method used in this research is making a comparison between geomagnetic
anomaly value and gravity anomaly value (Bouguer anomaly); also the values of geomagnetic anomaly
recorded in several places that have been predicted or proven had mineral/ores potency Besides that, a
geologic prediction will be made based on geo-electric survey at center of positive and negative anomaly.
This research shows that there is correlation between low Bouguer anomaly (l40mGaU and positive
geomagnetic anomaly (70.3 83, 4nT), in the other hand high Bouguer anomaly (1 50mGaU correlated with
positive geomagnetic anomaly (-26.395,5nD. Besides that, the value of geomagnetic anomaly in
Mataram higher than those of other locations that have been predicted or proven had mineral/ores
potency. Geo-electric method applied on bath maximum points of anomaly give a result that the most
probable source of geomagnetic anomaly in Mataram is substructure that contains much fresh water
(highly productive aquifer) or specific stricture of stone with magnetic property that must be studied
intensively.
"
Jurnal Teknologi, 19 (3) September 2005 : 230-237, 2005
JUTE-19-3-Sep2005-230
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Yudhi Wijayanto
"Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Pulau Miangas. Tujuan penelitian adalah membahas isi kebijakan, membahas konteks implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Pulau Miangas dan untuk mendapatkan konsep alternative tentang kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dikembangkan dengan metode triangulasi. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara, FGD dan observasi. Informan penelitian sejumlah 32 orang ditentukan melalui snowball technique dengan criteria tertentu.
Isi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Pulau Miangas merupakan suatu konsep kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia dan pembiayaan; sumber daya alam dan lingkungan; sumber daya teknologi dan sarana prasarana; serta sumber daya kebijakan.. Isi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan pulau kecil terluar menunjukkan adanya permasalahan tumpang tindih isi kebijakan yang menyebabkan pengelolaan Pulau Miangas belum terintegrasi dan belum optimal. Permasalahan tumpang tindih isi kebijakan ini terungkap dari adanya sejumlah regulasi yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan perbatasan.
Konteks implemetasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan pulau Miangas terkait dengan upaya penegakkan kedaulatan negara di perbatasan. Dengan demikian pengelolaan Pulau Miangas tidak bisa dipandang hanya dari satu sektor; dilaksanakan hanya untuk kepentingan sektoral; dan hanya mengandalkan satu sektor saja. Karena itu, pengelolaan Pulau Miangas memerlukan keterpaduan lintas sektoral dengan mengedepankan pentingnya peran daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan negara.

The phenomenon that made the object of research is the implementation of government policies on the management of Miangas Island. The research objective was to discuss the content of policies, discussing the context of the government policies implementation on the management of Miangas Island and get an alternative concept of management policy at the border of the outer most islands. The study used a qualitative research approach developed by the triangulation method. Collecting data using literature studies, interviews, and observations FGD. 32 The informants were determined by snow ball technique with a criteria.
The government content of policy on the management of Miangas Island is a concept of policy management of the outermost islands in the border which includes the management of human resources and financing; natural resources and environment; technological resources and infrastructure; and regulations. Fill government policy on the management of the outermost small islands showed overlapping contents of the policy issues that led to integrated management Miangas Island and have not yet optimal. Problems of overlap revealed the contents of a number of regulations relating to the use and management of marine resources and fisheries as well as border management.
The context of the implementation of government policies on the management of the island Miangas associated with efforts to enforce the sovereignty of the country at the border. Thus management Miangas Island can not be viewed only from one sector; implemented only for sectored interests; and only rely on one sector alone. Therefore, Miangas Island requires an integrated management across sectors by promoting the importance of the role of regions as the spearhead of the state government administration."
Depok: Universitas Indonesia, 2016
D2201
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irma Damayanti
"Masalah kemiskinan selalu menjadi masalah besar di negara berkembang seperti Indonesia dan cara menanggulangi permasalahan ini merupakan isu yang sangat penting, bukan hanya pada tataran pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Sulawesi, yang merupakan salah satu dari lima pulau besar di Indonesia yang merupakan pintu gerbang area timur Indonesia juga menghadapi isu yang sama. Walaupun sebagian besar daerah di Pulau Sulawesi mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan pada satu dasawarsa terakhir ini, jumlah penduduk miskin tetap tinggi dan ketimpangan pendapatan juga meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan dengan menngunakan panel data dari 52 Kabupaten/kota di pulau Sulawesi sejak tahun 2006 hingga 2015 dengan presentase penduduk miskin sebagai dependen variabel. Beradasarkan hasil regresi dari random efek model, koefisien dari GDP per kapita, gini rasio, dan rata-rata lama sekolah semuanya memeliki efek yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Sulawesi. Selanjutnya,  analisis regresi panel dinamik juga dilakukan untuk memperkuat hasil dari regresi random efek model. Karena presentase penduduk miskin memiliki efek yang negatif terhadap GDP per kapita dan memiliki efek positif terhadap gini rasio, pemerintah daerah diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sembari menurunkan ketimpangan pendapatan antar rumah tangga dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan di tiap-tiap daerah di pulau Sulawesi.

Poverty is still a big problem in developing country like Indonesia and the way how to reduce it is the most important policy issue not only for the central government but also for the provincial and district governments. Sulawesi, which is one of the 5 major islands in Indonesia and known as a gateway to eastern Indonesia faces the same problem. Even though the Sulawesi region has achieved a relatively high economic growth over the last decade, the number of poor people is still very high and expenditure inequality has been rising. This study analyzed the factors of poverty by conducting panel data regression analyses for 52 districts over the period from 2006-2015 with poverty head count ratio as the dependent variable. Based on the result of the random effects model, the coefficients of per capita GDP, the Gini coefficient and mean years of education are all statistically significant and have expected signs. A dynamic panel data regression analysis is also conducted to investigate the robustness of the random effect model. Since poverty head count ratio is negatively associated with per capita GDP and positively associated with the Gini coefficient, district governments should promote economic growth while decreasing inequality among households to reduce poverty."
2018
T51911
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>