Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanggung jawab profesi dalam melaksanakan aktivitas profesinya sangat perlu untuk dibahas dan dipelajari secara lebih mendalam. Profesi disini adalah profesi secara umum, seperti profesi kedokteran, notaris, akuntan, konsultan teknik dan sebagainya. Khusus dalam tests ini, penults mengangkat profesi konsultan hukum atau penasihat hukum atau pengacara atau advokat.Pembahasan dan pengkajian mengenai topik tanggung jawab profesi konsultan hukum atau pengacara ini, selama ini hanya ada dan muncul sesekali dalam pembicaraan antara sesama rekan profesi. Dapat dikatakan bahwa kesadaran untuk hal tersebut masih berasal dari profesi itu sendiri guna mengatur mengenai hubungan kerja dengan rekan seprofesi dan mengatur "wilayah" masing-masing, pengaturan selebihnya dapat dikatakan hanya sebatas memenuhi formalitas saja. Kesadaran mengenai hal tersebut bukan berasal dari masyarakat konsumen atau pemakai profesi yang seharusnya lebih berperan aktif dalam membahas dan mengangkat permasalahan ini secara kritis karena menyangkut dan berkenaan langsung dengan diri mereka, konsumen profesi.Pembahasan mengeni topik ini penting artinya bagi perlindungan terhadap konsumen profesi dalam menerima "produk" dari profesi. Secara Intemasional, topik ini pun sebenamya telah menjadi pembicaraan penting sebagaimana halnya mengenai WTO.Pengaturan mengenai petaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab profesi dari konsultan hukum atau pengacara di Indonesia dalam kenyataannya masih merupakan pengaturan-pengaturan yang "berserakan", belum diwujudkan dalam satu peraturan perundang-undangan tersendiri sebagaimana diharapkan oleh banyak kalangan. Hal ini dinilai oleh banyak praktisi hukum sebagai salah satu faktor utama penyebab negatifnya penilaian masyarakat konsumen profesi atas tanggung jawab konsultan hukum atau pengacara. Satu contoh yang merupakan gambaran betapa lemahnya pengaturan mengenai ha! ini dapat penulis ketahui dari jawaban kuisioner penelitian tesis ini, yaitu masih kurang pastinya kejelasan mengenai apa sebenamya ruang lingkup malpraktik profesi.Selama ini, pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab profesi konsultan hukum atau pengacara di Indonesia pada pokoknya didasarkan pada ketentuan pada UU. No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan beberapa peraturan lainnya, disamping Kode Etik Profesi Konsultan Hukum atau Kode Etik Advokat.Disamping perlunya suatu UU khusus mengenai Bantuan Hukum (sebagai produk profesi konsultan hukum atau pengacara) ini di Indonesia, keberadaan dan ketentuan mengenai Asuransi Profesi di Indonesia juga diperlukan, mengingat kian besarnya permasalahan dan risiko yang dihadapi oleh profesi. Tidak saja untuk konsultan hukum atau pengacara, Asuransi Profesi ini juga -perlu untuk Profesi-profesi lainnya, agar kepentingan dan hak-hak wajar masyarakat banyak - masyarakat konsumen ~ terlindungi, baik dari segi materi maupun nonmateri yang disebabkan karena tindakan malpraktik profesi."

"Fungsi Asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter tidak hanya sebatas untuk mengalihkan resiko, tetapi juga membantu dokter dalam hal litigasi. Dengan demikian, melalui asuransi, ganti rugi sebagai tanggung jawab dokter akibat tindakan malpraktik dapat dialihkan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi, sekaligus dokter dapat terhindar dari stress proses litigasi, yang dapat berdampak pada malpraktek lainnya. Namun sayangnya, sementara dokter-dokter di Amerika (AS), menyambut baik manfaat tersebut, sebaliknya, dokter-dokter di Indonesia cenderung mengabaikannya. Kondisi ini terkait erat dengan konsep tanggung jawab hukum profesi dokter yang diterapkan di Indonesia.Untuk memecahkan masalah diatas, adalah penting untuk mengetahui 1) Bagaimana dampak perkembangan pemahaman Perbuatan Melawan Hukum (PMH/Civil Law),dan Tort (Common law) terhadap tanggung jawabperdata. 2) Bagaimana konsep dasar tanggung jawab hukum profesi dokter di Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat (AS), dan New Zealand (NZ). 3) Bagaimana peran asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter dalam melindungi dokter dan pasien di Indonesia dibandingkan dengan AS, NZ. 4) Bagaimana sistem asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter di Indonesia, dibandingkan dengan AS. Dengan berpatokan pada teori Corrective justice dengan metode analisa normatif dan di dukung oleh beberapa pendekatan seperti UU, perbandingan hukum, sejarah, konsep, kasus, ditemukan bahwa 1) Perkembangan pemahaman PMH berdampak pada meluasnya tanggung jawab perdata, meliputi perbuatan karena lalai/kelalaian, demikian juga yang terjadi pada Tort. 2) Meskipun dalam kasus-kasus khusus, AS menerapkan kebijakan yang berbeda dengan Indonesia, namun konsep tanggung jawab hukumnya tidak berbeda. Sedangkan NZ, menerapkan konsep yang berbeda. 3) Baik di AS maupun Indonesia, manfaat asuransi, berdampak positip terhadap perlindungan baik bagi dokter maupun pasien. Sedangkan, NZ, tidak menggunakan asuransi, melainkan kebijakan pajak. 4) Selain ditemukan beberapa perbedaan dalam sistem asuransi AS dan Indonesia, ditemukan juga dampak dari perbedaan tersebut terhadap dokter dan pasien. Berdasarkan temuan di atas, penilitian ini mengemukan beberapa saran untuk meningkatkan minat dokterdokter Indonesia, terhadap Asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter, demi perlindungan dokter dan pasien.

---

The aim of physician Liability Insurance is not only to shift the risk, but also provides a litigation support to Doctors. Through insurance, all indemnities caused by medical malpractices that should be borne by Doctors could be shifted to Insurance Company while Doctors is free from stress of a litigation process that can impact into another malpractice action. However, in fact that this insurance is warmly welcome by Doctors in United States of America (USA), Doctors in Indonesia tend to ignore the benefits or even worse, the existence of this insurance. The condition is associated with the concept of medical malpractice liability that applied in Indonesia.In order to solve this problem, there are several questions that should be answered, such as: 1) How the development of understanding of unlawful act, according to Civil Law and Tort Common Law impact on civil right. 2) How the basic concept of physician liability in Indonesia compared to United States of America (USA) and New Zealand (NZ). 3) How the physician Liability Insurance protects both patient and doctor in Indonesia, compared to USA and NZ. 4) How Indonesia?s physician Liability Insurance system compared to USA. By using Corrective Justice Theory and Normative Analysis Method, supported by several approaches in legislation, comparison, history, concepts and cases, it shows that: 1) The development of unlawful act (civil law) understanding resulted in broader civil liability including the liability caused by negligence, as well as in Tort (common law). 2) In fact that even though on very specific cases, USA has a different policy than Indonesia, but still used the same basic concept. On contrary, NZ, uses a different concept. 3) In Both USA and Indonesia, Physician Liability Insurance has a positive outcome in protecting patient and doctor, while NZ holds tax policy. 4) Beside several differentiates of the insurance system using by Indonesia and USA, the study also found several impact both to patient and doctor are caused by these differentiates. Based on the above findings, there are several suggestions to increase Indonesia?s physician's interest to buy insurance for protection both to doctor and patient."

"Skripsi ini membahas tentang karakteristik bentuk Usaha Bersama dan bentuk tanggung jawab hukum dari AJB Bumiputera 1912. Hasil dari penelitian dengan metode penelitian hukum normatif yuridis ini mengungkapkan bahwa Usaha Bersama memiliki karakteristik sebagai badan hukum; perkumpulan orang yang tidak menerbitkan saham; setiap anggotanya juga merupakan tertanggung; diselenggarakan dengan prinsip demokrasi dan solidaritas; dan laba perusahaan dimanfaatkan untuk kepentingan anggotanya. Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan berbentuk Usaha Bersama tidak menyatakan dengan jelas bentuk tanggung jawab hukumnya dan hanya menentukan bahwa para anggota dapat juga dibebakankan tanggung jawab hukum, dalam kondisi tertentu. Namun berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 20 Oktober 1865 jo. pasal 1661 KUHPER diketahui bahwa bentuk tanggung jawab Usaha Bersama adalah terbatas (limited).

---

This thesis discusses the characteristic of a Mutual Insurance and the liability of an insurance company named AJB Bumiputera 1912. By conducting a normative legal research, it reveals that the Mutual Insurance has the characteristic as a legal entity; is an association of people who do not issue shares; each member is also an insured; organized by the principles of democracy and solidarity; and the profits will be used for the benefit of its members. Statutes of AJB Bumiputera 1912 does not clearly state the form of its liability and only determine that, in certain situations, the members can also be held liable. However based on the Hoge Raad Arrest dated October 20, 1865 and Article 1661 of the Civil Code, it is known that the liability of Mutual Insurance is limited."

"ABSTRAKKrisis nilai tukar dan perbankan yang terjadi pada 1997 berdampak sangat luas bagi perekonomian di Indoensia. Krisis ini ditandai dengan dua hal yaitu: (i) kepanikan luar biasa nasabah bank (terjadinya bank run), (ii) bank-bank mengalami kerugian yang signifikan, akibat terjadinya negatif spread yang diperoleh bank. Kedua faktor itu secara bersama-sama telah menyebabkan penutupan sejumlah bank. Faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kepanikan, adalah ketiadaan jaminan bagi dana nasabah yang tersimpan. Untuk menghindari dampak yang lebih buruk (hancurnya sistem perbankan secara keseluruhan) maka pemerintah memberlakukan blanked guarantee pada awal 1998. Namun blanked guarantee ini memiliki sisi negatif yakni moral hazard oleh perbankan. Karenanya diperlukan desain asuransi deposito yang optimal. Tujuan penelitian ini adalah: (i) mendesain premi asuransi deposito dengan rating CAMEL dan Teori Opsi; (ii) menguji secara empiris (memvalidasi) desain asuransi deposito yang optimal dengan data perbankan di Indonesia; (iii) membuktikan dampak positif asuransi deposito pada sistem perbankan (benefit Sosial Pemerintah). Penelitian sebelumnya menunjukkan desain asuransi optimal mestilah: (i) berdasarkan risiko, (ii) mempertimbangkan prilaku bank setelah mengikuti asuransi, (iii) diikuti oleh regulasi terutama berkenaan dengan Prompt Correction Action. Namun penentuan berapa premi asuransi yang optimal masih 'belum terjawab' baik secara teoritis maupun empiris. penelitian ini mencoba menentukan premi asuransi deposito dengan mempertimbangkan: (i) risiko; (ii) pinalti atau co-insurance, (iii) bank run atau jump-process. DIharapkan metode yang diusulkan dapat diterapkan, khususnya di Indonesia. Berdasarkan usulan pendekatan rating CAMEL diperoleh: (i) basis premi yang lebih lebar; (ii) setiap peningkatan CAMEL secara langsung akan menurunkan premi; (iii) setiap penurunan rating CAMEL dipertimbangkan terkena pinalti. Dari (i) & (ii) diharapkan premi lebih mencerminkan risiko, dan menjadi intensif untuk memperbaiki rating. Dari (iii) diharapkan mengurangi moral hazard setelah mengikuti asuransi. Hasil implikasi simulasi dari penelitian ini adalah: (a) estimasi premi dengan CAMEL menghasilkan premi efektif sebesar 22 basis point (bp), (b) terdapat 27 data bank melakukan perilaku moral hazard dan terkena pinalti. Berdasarkan usulan pendekatan teori opsi (dengan mempertimbangkan co-insurance) diperoleh hasil (1) estimasi premi efektif dengan teori opsi diperoleh hasil 19,67 baisis point (dengan co-insurance 10% dan suku bunga bebas risiko 10%) serta 30,91 basis point (dengan besarnya co-insurance 0% dan suku bungan bebas risiko 10%); (2) terdapat beberapa bank yang memiliki hasil outlier (>100 bp); (3) terdapat beberapa estimasi yang anomali, yakni premi bernilai negatif; (4) hasil sensistif terhadap proksi rasio (deposit/asset) namun tidak sensitif terhadap proksi volatilitas; (5) adanya co-insurance dapat menurunkan premi asuransi (diskon bagi peserta); Berdasarkan usulan pendekatan teori opsi-proses lompatan, hasil simulasi menunjukkan estimasi premi tergantung pada banyaknya lompatan, besarnya lompatan serta varian lompatan. Estimasi premi lebih besar dibandingkan estimasi premi tanpa co-insurance. Ini berarti estimasi dengan teori-opsi proses lompatan mengeliminir diskonto premi yang dihasilkan dari co-insurance. Dukungan program asuransi deposito terbukti dengan ditemukannya koefisien positip asuransi deposito terhadap perubahan deposito. namun fungsi benefit sosial pemerintah sangat tergantung dari Expected Cast jika bank melakukan moral hazard. Besarnya Expected-Cost ini haruslah sama atau lebih besar dari Expected Cost ini merupakan fungsi dari co-insurance."

"The development of this insurance product is seen from the premium and the investment results, which are constantly increasing from year to year in accordance with the development of Unit-Linked products. This is, of course, related to the investment performance of Unit Link products, and any products of Unit Link that produces optimum investment performance. Unit Link is a life insurance product, combined with investment, and organized by investment management company. Unit Link is allocated for Cash Fund, Fixed Income Fund, Money Market Fund, and Mixed Fund. The research question is which are of the Unit link products that produce optimum investment performance by using Sharpe, Treynor and Jensen measurement method?.The research is conducted with quantitative approach, specifically descriptive research. Population content are 179 products and sample amount of 150 products are sampled by means of purposive sampling method. The presented data are acquired from unit-linked daily value data in Business Indonesia, IHSG daily data, and Bank Indonesia's interest value. The data are calculated using Sharpe, Treynor, and Jensen's method of measuring investment's performance. Data tabulation is done with Microsoft Office Excel and SPSS version 16.0 software.Based on the calculation results, Unit Link products that have best performance according to Sharpe method are Arthalink-Dynamic, Mega Link Protected Fund, Maestropiece Platinum (USD), and Manulife Dana Berimbang. According to Treynor method, Unit Link products that have best performance are MAA Rupiah Equity Fund, Manulife Pendapatan Tetap Dolar, Pro-Invest US$ Fund dan Brilliance USD Managed Fund. According to Jensen method, PRU link Rupiah Equity Fund, PRU link US$ Fixed Income Fund, ZLink Dana US$, and Mega Link Balanced Fund. In order to produce optimum investment performance, investors are recommended to invest their money to Arthalink-Dynamic Arthalink-Dynamic, Mega Link Protected Fund, Maestropiece Platinum (USD), and Manulife Dana Berimbang according to Sharpe method. In order to produce optimum investment performance, investors are recommended to invest their money to MAA Rupiah Equity Fund, Manulife Pendapatan Tetap Dolar, Pro-Invest US$ Fund dan Brilliance USD Managed Fund according to Treynor method. In order to produce optimum investment performance, investors are recommended to invest their money to PRU link Rupiah Equity Fund, PRU link US$ Fixed Income Fund, ZLink Dana US$, and Mega Link Balanced Fund according to Jensen method."