Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"UNIVERSITAS INDONESIAFAKULTAS ILMU SOS1AL DAN 1LMU POL1T1KPROGRAM PACASARJANAPROGRAM STUDIILMU ADMINISTRAS1KEKHUSUSAN ADMTNISTRASI DAN KEBIJAKSANAAN BISNISABSTRAKERY ARIANTO3996232292ANAUS1S PRESTASI PENYALURAN KREDIT KEPADA USAHA KECILDAN KOPERASIXiii+ 112 Halaman + 20 Tabel + 1 GambarDaftar Pustaka : 23 Buku, 10 lain-lain (1982 - 2001)Studi ini bertujuan untuk menganalisa prestasi penyaluran kredit kepada usaha kecil dan koperasi yang dilaksanakan oleh PT. Jamsostek (Persero) dimana sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebijakan pemerintah dalam hal menyisihkan sebagian labanya untuk dimanfaatkan oleh usaha kecil dan koperasi. Pemerintah mengharapkan BUMN dapat melakukan pembinaan terhadap usaha kecil dan koperasi, antara lain dengan alasan sebagai berikut:1. Dalam rangka mendorong kegairahan dan kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, meratakan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.2. Adanya potensi yang relatif besar dalam pengembangan usaha kecil dan koperasi.3. BUMN mempunyai kemampuan untuk melakukan pembinaan/bimbingan dalam permodalan, pemsaran, dan peningkatan sumber daya manusia.PERPUSTAKAAN PUSAlHUNIVERSI1AS INDONESIA I r4. BUMN diharapkan menyisihkan labanya sebesar 1 - 3 % untuk dimanfaatkan oleh usaha kecil dan koperasi, sehingga pengembangan usaha kecil dan koperasi dapat tercapai.Penelitian ini memfokuskan perhatian pada masalah prestasi penyaluran kredit kepada usaha kecil dan koperasi sekaligus dapat mengetahui keinginan dari usaha kecil dan koperasi atas penyaluran kredit dari PT. Jamsostek (Persero) tersebut, Dengan demikian, pihak BUMN dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan untuk melakukan evaluasi kinerjanya.Pelaksanaan pembinaan dilakukan mulai tahun 1991. Penelitian ini dibatasi hanya berdasarkan data tahun 1995 - 2000. Selama lima tahun terdapat 1.857 unit/mkra binaan yang berada dibawah pembinaan PT. Jamsostek (Persero) yang tersebar di 16 propinsi seluruh Indonesia. Dengan berbagai pertimbangan, penelitian hanya memfokuskan pada tiga propinsi, Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Pembatasan ini sengaja dilakukan karena tiga propinsi tersebut diperkenalkan sistem mitra binaan ini dalam waktu yang hampir bersamaan.Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Pertama menyusun analisis berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari tiga propinsi sejak tahun 1995-2000. Data tersebut disusun berdasarkan jumlah besarnya pinjaman dana, sisa pinjaman dana yang tidak/belum terlunasi, kondisi mitra binaan terhadap pinjamannya (lancar, kurang lancar, lunas, macet dan ragu-ragu). Kedua, disebarkan sejumlah kuestioner yang dimintakan pendapat dan pandangan mitra binaan yang berada di tiga propinsi, untuk rnengevaluasi pembinaan yang telah diberikan BUMN, termasuk di dalamnya harapan mitra binaan terhadap sistem pembinaan yang diharapkan dapat mereka terima.Hasilnya, sebagian pinjaman termasuk dalam kategori macet. Jika dilihat alasan dan persepsi dari mitra binaan, mungkin saja hal ini terjadi karena terdapat perbedaan persepsi tentang sistem pembinaan yang dilakukannya. Walaupun yang dimaksud dengan pembinaan tidak melulu dengan pemberian pinjaman, tetapi termasuk juga pembinaan dalam hal manajemen, pemasaran, pelatihan SDM, penertapan teknologi dan sebagainya. Dari hasil analisis, ditemukan ternyata persepsi mitra binaan tentang pembinaan adalah lebih menekankan pada sisi manajemen. Sementara itu untuk masalah pemberian modal dan persyaratan-persyaratan lainnya diharapkan pihak BUMN yang memberikan rambu-rambunya, sehingga mitra binaan hanya bertindak sebagai pelaksana saja.Berkaitan dengan evaluasi kebijakan tentu tidak bisa dilakukan hanya satu kali. Hasil penelitian ini sedikit atau banyak dapat dipakai sebagai rujukan bagi pelaksanaan penyalur kredit kepada mitrabinaan, dalam hal ini PT. Jamsostek (Persero). Dengan demikian mitra binaan dapat berkembang dan dapat bersaing di era globalisasi ini."

"Usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi yang telah lama menjadi bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Dampak dari krisis moneter dan ekonomi. yang mana meruntuhkan sendi-sendi perekonomian nasional, termasuk rontoknya fungsi bank sebagai lembaga intermediasi penyaluran dana kemasyarakat menjadi tersendat. Tidak terkecuali dalam hal ini kredit bagi usaha kecil yang turut terpengaruh.Dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh usaha kecil perlu disikapi secara tepat dengan melihat kondisi yang dihadapi, karakteristik kegiatan dan masalah-masalah sesuai prioritas kebijakan. Secara politis keberadaan usaha kecil dalam perekonomian nasional memang telah mendapat dukungan, antara lain melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, Undang-Undang No. 9/1995 tentang Usaha Kecil, serta paket kebijakan bagi usaha kecil sejak tahun 1978, Paket Januari tahun 1990, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang; Perbankan yang diubah dalam UU No.10 Tahun 1998 hal dalam fasilitas kredit seperti kredit usaha Kecil (KUK) yang tertuang datum SK DIR. 3014, tahun 1990 -1997 dari Bank Indonesia yang mengatur secara rind mengenai penyaluran KUK each seluruh lembaga perbankan nasional. Tetapi.dalam realitanya usaha kecil seringkali menghadapi masalah dalam mengaplikasikan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. Dalam proses permohonan kredit usaha kecil misalnya, agar dapat dikabulkan oleh bank, apabila usaha tersebut dinilai layak oleh bank, selain memenuhi syarat-syarat yang sangat rumit dan berat yakni 5 C atau K yaitu Karakter (Character), Kemampuan (Capacity) ,Kapital atau modal (Capital), Kondisi dan prospek (Conditions) dan Kolateral atau agunan (Collateral)Dari kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam penyaluran KUK, masih menghadapi permasalahan yang timbul dalam masalah kebijakan kredit bagi usaha kecil dimana perlu penjelasan dalam pelaksanaan penyaluran KUK. Implikasi dari pelaksanaan kebijakan tersebut semua bank diwajibkan menyediakan kredit dengan dana sendiri minimal sebesar 20% dari total portfolio kredit bank disalurkan untuk pengusaha kecil dalam bentuk KUK. Dalam implementasi program KUK yang merupakan kewajiban, karena hal ini merupakan salah satu faktor penting dalam penilaian kesehatan oleh Bank Indonesia.Dalam implementasinya khususnya dalam menetapkan besaran target maupun jangka waktu yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank-Bank, baik itu Bank BUMN, BUSN, BPD, Bank Asing dan Campuran, sulit mencapai target. Pada tahun 1998 dan 1999 penyaluran KUK oleh Bank Pemerintah mengalami penurunan masing- masing Rp. 27,255 miliar dan Rp. 25,375 miliar atau terjadi pertumbuhan negatif yakni sebesar (- 17,11) dan (- 6,89) persen. Dari implementasi kebijakan Bank Indonesia tersebut , Bank Pemerintah Daerah, memiliki tingkat keberhasilan merealisasikan KUK. Dari tahun 1996 telah mencapai realisasi 56,99 persen dariseluruh kreditnya untuk KUK. Bahkan pada tahun 1997 mencapai 60,75 persen dan pada tahun 1998 dan 1999 penyaluran KUK nya sebesar 52,0 persen dan 60,90 persen. Hal ini merupakan kondisi BPD yang di daerah-daerah, lebih banyak melayani nasabahnya yang sebagian besar usaha kecil serta kondisi ekonominya masih kecil. Namun, kondisi ini memperlihatkan, bahwa masing-masing perbankan memiliki karakteristik dan spesilisasi dalam melihat kearah mana kredit akan disalurkan. Dalam hal ini BPD atau BRI memiliki jaringan yang kuat dalam implementasi kebijakan dalam penyaluran KUK, namun masih belum efektif karena kurangnya sosialisasi kebijakan-kebijakan tersebut."

"ABSTRAKModal merupakan salah satu komponen yang sangat esensial dalammendukung pengembangan usaha, apapun skalanya, baik usaha besar,menengah apalagi kecil. Bagi usaha besar masalah pendanaan dapat diatasimelalui pinjaman dan bank atau menjual sahamnya ke pasar modal. Tapi bagiusaha kecil, akses untuk mendapat bantuan modal dan bank relatif sulit. Untuk mempercepat pertumbuhan usaha kecit dan membuatnya menjadiusaha yang tangguh, salah satu usaha yang dilakukan adalah membenkemudahan untuk memperoleh, bantuan modal. Pemerintah melalui MenteriKeuangan, dengan Surat Keputusan Nomon 1232/KMK.O1 3/1 989 yangkemudian disempumakan dengan Surat Keputusan Nomor 316/KMK.016/1994telah mewajibkan seluruh BUMN untuk menyalurkan laba yang diperolehnyasebesar 1% sampai dengar, 5 % guna menibanitu permodalan usaha kecil. Bantuan yang sudah dimulai pada tahun 1990, menunjukkan nilai yangbesar. Penggunaan sumber-sumber ekonomi yang demikian besar, apabila tidakdikelofa secara baik akan menimbulkan pemborosan. Untuk melihat lebih dekat mengenaí penyaluran dana pembinaan usaha keciloleh BUMN, dalam karya akhir ini kami mencoba membahas mengenai efisiensipenyaluran dana pembinaan tersebut oleh PT JM (Persero) dan PT WK(Persero) perlode sampia dengan tahun 1996. Mitra binaan JM dan WK meliputi beibagai jenis usaha yang tersebar diberbagai daerah. Bantuan yang diberikan kepada mitra binaan tersebut meliputhibah berupa pendidikan dan pelatihan, bantuan pemasaran dan bantuan modalkerja. Dari penelitian yang dilakukan temyata bantuan pendidikan dan pelatihanyang diberikan belum terarah kepada mitra binaan. Sebagian hibah untukpendidikan dan pelatihan diserahkan kepada lembaga pendidikan yangpenggunaannya diserahkan kepada lembaga pendidikan tersebut dan sebagianlagi digunakan untuk melatih usaha kecil yang bukan merupakan mitra binaan.Akibatnya mitra binaan yang memerlukan pendidikan dan polatihan mengenaiaspek teknis produksi dan aspek manajenal tidak memperolehnya. Bantuan pemasaran yang diberikan dalam bentuk mengikut sertakanmitra binaan dalam pameran-pameran telah membantu usaha kecil dalammemperkenalkan produk yang dihasilkannya ke pasar dan mitra binaan tersebutmenjadí tahu apa yang díinginkan oleh konsumen terhadap produk yangdihasilkannya. Bantuan modal kerja yang merupakan alokasi paling besar atas danapembinaan usaha kecil, telah disalurkan ko berbagal jenis usaha kecil diberbagalidaerah. Untuk mendapatkan bantuan modal kerja, syarat-syarat yangharus dipenuhi oleh calon mitra binaan relatif mudah, bunga yang dibebankanatas pinjaman tersebut jauh lebih rendah dibandingkan bunga bank, serta untukmendapatkannya tidak disyaratkan untuk menyerahkan jaminan kebendaan.Kemudahan-kemudahan tersebut telah mengudang banyak usaha kecil"

"ABSTRAKKredit usaha mikro adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk modal kerja. Untuk memberi kepastian hukum bagi kreditur dan debitur, maka dibutuhkan jasa Notaris, salah satunya untuk melegalisasi perjanjian kredit usaha mikro tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kredit usaha mikro menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana akibat hukum perjanjian kredit usaha mikro Bank X yang dibuat di bawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu pengaturan kredit usaha mikro terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan akibat hukum perjanjian kredit usaha mikro yang dibuat di bawah tangan, apabila suatu saat terjadi kredit macet lalu muncul gugatan di pengadilan, lalu debitur yang bersangkutan memungkiri tanda tangannya, akan berakibat hilangnya kekuatan hukum perjanjian kredit yang telah dibuat

---

ABSTRACTMicro business loans are granted by banks to borrowers for their capital. To provide legal assurance for both creditors and debtors, Notary services are needed, as to legalise the micro credit agreement. The purpose of this study was to determine how microcredit arrangements under the terms of legislation are enforced in Indonesia and how the legal consequences of micro credit agreement of Bank X made under the hand deed. This research is done by normative juridical method. The results of this study are setting microloans come in a variety of legislation in force in Indonesia, and the legal consequences of agreement microloans made in underhand deed, that if there is unpaid credit which emerged a lawsuit in court, then the debtor in question might belie his signature, and would entail the loss of legal force of credit agreement that has been made."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro,kecil dan menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro,kecil dan menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah manajemen strategi, capacity building, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari delapan indikator yang digunakan, hanya dua indikator yang terpenuhi sedangkan enam indikator lainnya tidak terpenuhi.

---

This research discusses about Implementation of Capacity Building Strategy for Micro, Small and Medium Enterprises by The Center of Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province. The purpose of this research is to analyze implementation of capacity building strategy for Micro, Small and Medium Enterprise by The Center of Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province. Theories which are used to analyze in this research are strategic management, capacity building and Small Medium Enterprise. The approach used in this research is post positivist paradigm with in-depth interview, observation and document study.

The result of this research shows that the implementation of a capacity building strategy for Micro, Small and Medium Enterprises by the Centre for Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province has not been going well. This can be seen from eight indicators used, only two indicators were fulfilled, while six other indicators were not fulfilled."

"Luxembur Jason Sihombing dalam Pengaruh Kredit Terhadap Usaha Industri Kecil Guna Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Daerah. Tesis ini menjelaskan bagaimana pengaruh kredit terhadap industri kecil yang meliputi pengaruh terhadap jumlah produksi industri kecil itu sendiri, jumlah penyerapan tenaga kerja sebagai akibat adanya kredit usaha kecil serta nilai tambah yang diciptakan oleh kredit terhadap industri kecil dilihat dari aspek ketahanan ekonomi daerah. Temuan penting dalam penelitian ini adalah model regresi linier sederhana Y= a + bx dimana koefisien regresi produksi = 0,023765 dan RS = 65,9% ; koefisien regresi tenaga kerja = 0,45891 dan RS = 75,4%; koefisien regresi nilai tambah = 0,0029090 dan RS = 63,7%. Secara statistik kredit memberikan sumbangan (koefisien determinasi) yang sangat berarti kepada ketiga variabel tersebut sedangkan sisanya sebesar 34,1% dari variabel produksi, 24,6% dari variabel tenaga kerja dan 36,7% dari variabel nilai tambah disebabkan oleh varibel lain yang tidak atau belum masuk dalam model. Dari model diperoleh bahwa kredit usaha kecil lebih dominan dalam menciptakan lapangan kerja baru dengan pengembangan usaha baru dibandingkan dengan jumlah produksi industri kecil dan penciptaan nilai tambah dari industri kecil itu sendiri. Pengembangan industri kecil tidak ditujukan untuk peningkatan nilai tambah dan mendapatkan keuntungan secara ekonomi semata. Kebijakan pemerintah pusat maupun kabupaten Sidoarjo kepada industri kecil merupakan upaya mengembangkan ekonomi daerah dan diarahkan untuk memperkuat perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan. Dengan hadirnya industri kecil dapat menekan biaya tinggi dalam memenuhi kebutuhannya, karena pengembangan industri kecil juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Jawa Timur dan kepentingan ekspor. Kredit yang diperoleh pengusaha kecil dalam menciptakan lapangan usaha dan memperluas kesempatan kerja telah memberikan kesempatan kerja kepada penduduk sekitar industri kecil, sehingga memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya dan lebih sejahtera. Ini berarti memberi sumbangan positif terhadap pendapatan masyarakat dan terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sidoarjo. Karena semakin jauh suatu perekonomian dari garis kemiskinan semakin tinggi tingkat ketahanannya. Tolok ukur ketahanan daerah ini dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Dari segi pendekatan kesejahteraan, tercukupinya kebutuhan mendasar, kecerdasan, kesehatan lahiriyah, ketaqwaan dan kemudahan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan telah terpenuhi dapat dikatakan sejahtera. Dari parameter keamanan, ketentraman, ketertiban, keselamatan dan kemampuan untuk mengadakan pertahanan pada penduduk, maka keamanan telah terwujud. Posisi kabupaten Sidoarjo berada pada tingkat kemakmuran yang lebih baik setingkat dibawah PDRB perkapita Surabaya. Pentingnya industri kecil untuk memperkuat perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan dengan pemerataan pendapatan, untuk saat ini hingga ke depan perlu dilakukan pembinaan terhadap industri kecil dengan tidak slogan-slogan semata baik dalam penyediaan modal (kredit) dengan suku bunga yang tidak mematikan pengusaha kecil, membantu dalam pemasaran baik pasar dalam negeri maupun luar negeri, membantu dalam manajemen usaha dengan memberikan pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kondisi pengusaha kecil di daerah. Sehingga industri kecil dapat memperkuat perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan, selanjutnya akan berpengaruh positif terhadap ketahanan daerah dalam bidang sosial.

---

Luxembur Jason Sihombing in Role of Credit in Small Industry for Enhancing Regional Economic Resilience. This thesis discusses the role of credit in small industry including impacts on total products of small industry, total manpower absorption as a result of the existence of credit for small enterprises as well as added value resulting from credit on small industry seen from the aspect of regional economic resilience. Important findings from this research are simple linear regression model Y= a + bx, where product regression coefficient = 0.023765 and RS = 65.9%; manpower regression coefficient = 0.45891 and RS = 75.5%; added value coefficient = 0.0029090 and RS = 633%. By statistics, credit gives significant contribution (determinant coefficient) to these three variables, while the remaining 34.1% of production variable, 24.6% of labor variable and 36.7% of added value variable are caused by other variables that are not or have not been included in the model. The model returned that credit for small enterprises is more dominant in creating new job opportunity by developing new business, in comparison to total product of small industry and creation of added value of small industry itself. Small industry development is not simply aimed at improving added value and creating economic profit. Policies of the central government and Sidoarjo Regency on small industry constitute efforts to develop regional economy and are aimed at strengthening regional economy and economic resilience of rural community. The presence of small industry can cut down high costs in meeting their needs, because small industry development is also aimed at meeting the needs of East Java and export interests. Credit received by small industry in creating business opportunity and expanding job opportunity has provided job opportunity for people around small industry centers, so that they earn income for meeting their needs and becoming more prosperous. This means that it gives positive contribution to income of the people and to improve Gross Regional Domestic Product of Sidoarjo. Because the farther an economy from poverty, the higher its resilience level will be. This benchmark of regional resilience adopts prosperity and security approaches. From prosperity approach, the people are said as being prosperous if they can fulfill basic needs, intelligence, physical health, piety and ease to obtain services facilities. From security parameter, security is achieved if the people live in peace, orderliness, and safety and are able to organize resilience in the community. Position of the Sidoarjo Regency in term of prosperity is one level below PDRB per capita of Surabaya. That small industry is essential for strengthening regional economy and economic resilience of rural community by way of even distribution of income, from now and on, it is necessary to develop small industry by providing capital (loan) at interest not killing small enterprises, assisting in both domestic and overseas marketing and in business management, and providing education and training suitable to the condition of small enterprises in the region. Its is hoped that small industry will be able to strengthen regional economy and economy of rural community, which, in turn, will have positive impacts on regional resilience in the field of social affairs."

"Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh kenyataan yang terjadi selama ini, bahwa usaha kecil yang secara kuantitatif merupakan bagian terbesar dari pelaku ekonomi di Indonesia belum memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan nasional. Fenomena ini diyakini oleh banyak kalangan sebagi akibat kebijakan perekonomian yang tidak memihak kepada sektor usaha kecil dan lebih memberi perhatian kepada sektor usaha besar yang jumlahnya kurang dari 0,5 persen dari jumlah seluruh pengusaha di Indonesia. Akibatnya antara lain dapat dilihat dari sumbangan seluruh usaha kecil terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya sekitar 40 persen saja. Padahal sektor usaha kecil ini mampu menyerap lebih dari 80 persen tenaga kerja di Indonesia dan relatif lebih mampu bertahan di masa krisis. Khusus untuk sektor industri kecil, pada tahun 1998 hanya mampu memberikan kontribusi kepada PDB Indonesia sebesar 4,49 persen.Mengingat begitu luasnya cakupan bidang usaha sektor usaha kecil, maka penelitian dalam tesis ini hanya memfokuskan pada usaha kecil di sektor industri pengolahan. Dimana tesis ini mencoba mengidentifikasi dan meneliti kinerja serta karakteristik industri kecil dan rumah tangga baik dari sisi faktor pembedanya maupun dari sisi sifat fungsi produksinya kecil untuk mengetahui sejauh mana posisi industri kecil secara nasional, faktor kelemahannya dan bidang usaha yang potensial untuk dikembangkan maupun kurang potensial bagi industri kecil, dengan menggunakan alat analisis deskriptif, analisis diskriminan dan analisis cobb-douglas.Dari analisis deskriptif antara lain dapat diketahui bahwa selama krisis jumlah industri kecil mengalami penurunan sebanyak 23 persen, dan nilai outputnya mengalami peningkatan sekitar Rp 17 trilyun, namun peningkatan ini disertai dengan menurunnya nilai tambah terhadap output yang disebabkan meningkatnya nilai input antara lain sebagai akibat kenaikan nilai dollar terhadap rupiah. Selain itu kontribusi industri kecil terhadap industri nasional selama tahun 1991 sampai 1996 relatif masih kecil, yang ditunjukkan dengan persentase nilai output dan nilai tambahnya yang hanya 10 sampai 12 persen. Demikian juga pertumbuhan nilai output dan nilai tambahnya yang lebih lambat dibandingkan industri besar yaitu berkisar 16,67 dan 18,21 persen dibandingkan 18,12 dan 20,02 persen. Hasil lain juga menunjukkan bahwa sektor industri kecil dan rumah tangga lebih bersifat labour intensif yang ditunjukkan antara lain dari pertumbuhan tenaga kerjanya selama tahun 1991 sampai 1996 yaitu sebesar 7,42 persen, lebih besar dari pertumbuhan secara nasional yang 5,0 persen. Walaupun tenaga kerja di sektor industri kecil ini masih didominasi (sekitar 70 persen) oleh sumberdaya manusia yang berpendidikan setingkat SMP ke bawah.Selama masa krisis, secara umum industri kecil dan industri rumah tangga di semua sektor usaha menunjukkan peningkatan nilai output namun diiringi dengan penurunan nilai tambah per outputnya, kecuali industri kecil di sektor industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC 31) yang mengalami peningkatan nilai ouputnya tanpa perubahan berarti dalam nilai tambah per outputnya. Sehingga kebijakan pembinaan yang dilakukan pemerintah sebaiknya lebih menekankan kepada kebijakan yang dapat menekan biaya produksi, seperti bantuan penyediaan bahan baku yang murah dan terjangkau serta kebijakan pengenaan tarif listrik minimum.Hasil analisis diskriminan menunjukkan bahwa faktor pembeda yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kinerja industri kecil dan rumah tangga apabila dibandingkan dengan industri besar dan sedang adalah faktor tenaga kerja. Sehingga pembinaan yang mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor industri kecil dan rumah tangga perlu untuk menjadi perhatian pemerintah, baik melalui pelatihan-pelatihan maupun penumbuhan iklim usaha yang dapat menarik tenaga kerja yang berkualitas untuk bekerja di sektor industri kecil.Sedangkan dari analisis Cobb-Douglas dapat disimpulkan antara lain bahwa industri kecil di sektor usaha industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC 31), industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (ISIC 32) dan di sektor industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabot rumah tangga (ISIC 33) menunjukkan kinerja dan prospek untuk dikembangkan yang relatif lebih baik dari sektor lainnya. Sedangkan bagi industri rumah tangga yang umumnya bersifat decreasing return to scale, pembinaan harus dilakukan dengan lebih hati-hati dan melalui pengkajian yang seksama. Mungkin pembinaan yang dilakukan tidak harus selalu ditekankan kepada upaya untuk mengembangkan mereka menjadi usaha menengah atau besar dengan resiko akan menghadapi persaingan keras dari usaha besar dan sedang yang telah eksis, akan tetapi mengarahkan mereka untuk melakukan usaha di sektor industri yang lebih menguntungkan apabila dikelola dalam skala mikro dan bagaimana agar mereka mampu berusaha secara efisien dalam skala usaha mikro dan menghasilkan produk yang dapat diterima pasar.Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa faktor tenaga kerja memang masih merupakan titik lemah kinerja sektor industri kecil dan rumah tangga, yang kemudian menyebabkan kelemahan-kelemahan lain seperti kelemahan dalam mengakses pasar, pengelolaan usaha yang tidak efisien dan profesional, ketertinggalan dalam teknologi produksi, kelemahan dalam memperoleh informasi pasar dan lain-lain. Untuk itu di masa mendatang pemerintah harus lebih sungguh-sungguh dalam melakukan kebijakan untuk meminimalkan kelemahan ini dengan upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia industri kecil dan rumah tangga, antara lain melalui berbagai bimbingan dan pelatihan di bidang teknik produksi dan manajemen usaha yang disertai dengan kebijakan pendukungnya seperti, penyediaan pasar bagi produk industri kecil dan penyediaan perangkat peraturan-peraturan yang mendukung bagi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi industri kecil, serta ditingkatkannya koordinasi yang baik dan terpadu antara instansi pembina, baik di tingkat pusat maupun daerah."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh penurunan yang terjadi pada hasil produksi industri kecil dan mikro Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012. Oleh karena itu perlu diketahui pemusatan-pemusatan lokasi berdirinya industri serta karakteristik lingkungan usaha seperti faktor apa yang mempengaruhi industri kecil dan mikro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aglomerasi lokasi industri kecil dan mikro, serta pemusatan karakteristik lingkungan yang berpengaruh signifikan terhadap tumbuhnya industri. Pada pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan dengan studi di Jawa Tengah dengan unit observasi kecamatan. Berdasarkan studi kasus ini, pemusatan lokasi berdirinya industri memiliki pola-pola tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) untuk mengetahui pemusatan berdirinya industri serta analisis diskriminan untuk mengidentifikasi multiple regression. Hasil yang diperoleh adalah pola-pola pemusatan industri kecil dan mikro menurut jenisnya serta tujuh karakteristik yang signifikan dari sepuluh karakter lingkungan usaha yang diteliti. Hasil penelitian ini nantinya tidak hanya dapat dijadikan bahan pertimbangan evaluasi dan penentuan kebijakan, namun juga mampu sebagai pijakan investasi bagi pembangunan industri baru.

---

ABSTRACTBackground of this research is the decline in the production of small and micro industries in Central Java Province during 2012. Therefore, it is important to know the concentrated location of industries and the business environment characteristics, i.e. factors that can affect small and micro industries. The purpose of this study as to determine the location of industrial agglomeration of small and micro enterprises, and the concentration of environmental characteristics that significantly influence the growth of the industry. In practice, this research was conducted in a district of Central Java. Based on this case study, the concentration of the location of industries has certain patterns. This research uses Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) to determine the concentration of the industrial establishment and discriminant analysis to identify the multiple regressions. The result shows the concentrated patterns of small and micro industries according to the type of industry and the seven significant characteristics environment generated by the ten environment characters observed. The results of this study not only can be taken into consideration and evaluation of policy, but also can be used as basis for the development of new industrial investment."