Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kinerja penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dengan mengembangkan suatu pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penghitungan potensi PPN. Berdasarkan realisasi penerimaan yang terus bertambah setiap tahunnya serta rasio PPN terhadap PDB di Indonesia yang relatif lebih rendah dibandingkan sebagian besar negara di dunia, maka dapat diduga bahwa terdapat potensi PPN yang masih dapat digali. Hasil penghitungan potensi PPN kemudian dibandingkan dengan realisasi penerimaannya untuk mengukur kinerja pemungutan pajak berdasarkan tax coverage ratio.Terdapat beberapa pendekatan/metode yang dapat digunakan untuk menghitung potensi PPN, diantaranya adalah addition method dengan menggunakan data PDB (Pandiangan, 2000), pendekatan dengan menggunakan data pengeluaran nasional yang digunakan di Nepal (Jenkins dan Yan Kuo, 1995), pendekatan dengan menggunakan tabel Input Output yang digunakan oleh McKenzie (1991), dan Stephen V. Marks (2003) serta pendekatan yang menggabungkan data PDB dan tabel 1-0 yang digunakan oleh Pellechio dan Hill (1996). Penghitungan potensi PPN dalam penelitian ini menggunakan formula yang dikembangkan oleh Stephen V. Marks dengan beberapa penyesuaian terhadap porsi Pengusaha Kena Pajak yang diasumsikan sebagai pengusaha kecil dalam tabel Input-Output UKM Indonesia tahun 2000. Potensi PPN yang dihitung adalah potensi tahun 2003 sampai 2005 berdasarkan tabel 1-0 terakhir yang dipublikasikan yaitu tabel 1-0 up-dating 2003. Untuk penghitungan potensi PPN tahun 2004 dan 2005 dilakukan up-dating tabel-1-0 dengan menggunakan data PDB sektoral dan PDB penggunaan pada tahun yang bersangkutan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tabel 1-0 untuk menghitung potensi PPN dapat memberikan gambaran yang mendekati kondisi nyata sebenarnya karena tabel 1-0 dapat memberikan informasi yang komprehensif dan marnpu memperlihatkan hubungan dan keterkaitan antar sektor dalam perekonomian. Berdasarkan hasil penghitungan terdapat tiga sektor utama dengan potensi PPN terbesar yaitu sektor bangunan, sektor perdagangan, dan sektor industri alat pengangkutan dan perbaikannya. Perbandingan antara potensi dan realisasi PPN tahun 2003 sampai dengan 2005 menghasilkan rata-rata tax coverage ratio sebesar 74,66%. Berdasarkan hasil tersebut masih terdapat potensi penerimaan PPN yang belum tergali. Oleh karena itu, DJP selaku pemungut pajak perlu melakukan analisa untuk meningkatkan faktor-faktor penunjang suksesnya penerimaan pajak, antara lain adalah melalui peningkatan kepatuhan mengisi SPT oleh Wajib Pajak, peningkatan jumlah Wajib Pajak, pemodernisasian sistem perpajakan, serta peningkatan kesadaran dan kepedulian pajak."

"ABSTRAKPenerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak yang selalu mengalami peningkatan penerimaan dari tahun ke tahun. Namun kita belum mengetahui berapa besar potensi PPN sebenarnya yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Beberapa penelitian sebelumnya menghitung potensi PPN ini dengan pendekatan yang berbeda-beda, penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan penghitungan dengan Tabel Input Ouput Updating Tahun 2008 yang dipublikasikan BPS, dan untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, penulis melakukan proyeksi terhadap Tabel Input-Output tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi PPN Indonesia masih sangat besar, PPN coverage ratio Indonesia dari tahun 2008-2012 menunjukkan hasil dibawah 50 persen setiap tahunnya, berarti masih banyak potensi yang masih belum digali. Jika ditinjau lebih detail lagi, maka dari 9 (sembilan) sektor lapangan usaha, 3 sektor lapangan usaha dengan potensi paling besar adalah sektor industri pengolahan, industri perdagangan dan konstruksi. Oleh karena itu, perlu upaya dan kerja keras Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan pajak di sektor-sektor ekonomi mengingat potensi PPN di Indonesia masih sangat besar.

---

ABSTRACTValue Added Tax (VAT) revenue is one of the tax revenue that always increase year to year. But we do not know exactly how much VAT potency can be collected each year. Several previous studies quantify the VAT potency with different approaches, research in this study using the calculation approach with Input Output Table Updating published by Badan Pusat Statistik (BPS) in 2008, and for 2009 to 2012, the authors made projections on the Input-Output Table .The results indicate that the potential revenue of VAT in Indonesia is very large, VAT coverage ratio Indonesia from 2008-2012 shows result below 50 percent each year, it means there are still a lot of potency that is still untapped. If viewed in detail, from 9 (nine) business field sectors, 3 (three) business field sectors with the greatest potency are manufacturing, trade, and construction industries. Therefore, it needs effort and hard work from Directorate General of Taxation (DGT) to increase tax revenues in the those economic sectors given the fact that revenue potency of VAT in Indonesia is very large."

"Penelitian yang dilakukan dalam tesis bertujuan untuk menghitung bagaimana suatu kebijakan pembebasan PPN mempengaruhi jumlah potensi PPN. Dengan memanfaatkan data-data yang ada di dalam Tabel Input Output Indonesia Tahun 2000 updating Tahun 2008. Suatu kebijakan pembebasan PPN dapat menv.ebabkan potential loss bagi potens1 P N karena kebijakan tersebut menyebabkan p-utusnya mata rantai pengenaan PPN yang seha u nya ik nakan pada semua level jalur produksi distribusi. Sehingga akhirnya mekanisme pengkreelitan PPN tidak dapat berjalan yang tidak dikenakan sewaktu transaksi penjualan menjadi pengurang bgi potensi PPN, sementa1=a itu PPN yang dibay-arkan sewaktu transaksi pembelian tiaak dapat dikreditkan akan menjadi tambahan potensi PPN. Selanjutnya dalam bagian tesis ini, akan dip-aparkan pendekatan penghitungan yang digunakan penulis dengan menjelaskan terlebih beberapa negara. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif.Beberapa temuan penelitian adalah: (1) Penghitungan potensi PPN Tahun 2003 adalah sebesar 5,89% dari Pendapatan Domestik Bruto tahun 2003, realisasi PPN pada Tahun 2003 adalah sebesar 4,13°/o dari PDB, Sehingga kebijakan pembebasan PPN menimbulkan potentia/loss sebesar 3,47 % dari PDB Tahun 2003;(3) Coverage ratio PPN tahun 2003 adalah sebesar 70,09%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penerimaan PPN di Indonesia masih dapat ditingkatkan dan potensi penerimaan PPN dengan kondisi penerapan kebijakan pembebasa n PPN terhadap sejumlah sektor masih belum maksimal tergali;(3) Terdapat tiga sektor utama sebagai penyumbang potensi PPN terbesar yaitu: sektor usa a bangunan dan real estat; sektor industri pengolahan dan perdagangan;;sektor industri alat pengangkutan dan transportasi;(4) Pengaruh ebijakan pembebasan PPN terhadap potensi PPN pada umumna menyebabkan potential loss tetapi simulasi menunjukkan bahwa dapat juga menambah potensi PPN ,dan hal ini terjadi terhadap sektor unggas beserta hasil-hasilnya dan sektor tebu.Beberapa hal yang direkomendasikan adalah: (1) Kebijakan pembebasan PPN yang luas terha ap sektor baFang can atau jasa menimbulkan potential /Gss terhadap penerimaan PPN, sebab itu perlu dipertimbangkan di waktu merndata g kebijakan alternatif pengganti kebijakan pembebasan PPN tersebut; (2) Coverage ratio PPN yang masih dibawah potensi yang bisa dicapai, DJP diharapka dapat melakukan upaya-upaya untuk mengamankan penerimaan pajak;(3) Setiap kebijakan pembebasar PPN hentlaknya mempertimbangkan bagaimana pengaruhnya terhadap sektor sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan PPN; 4')De gan diketahuinya pengaruh kebijakan pembebasan PPN yang berupa potentia/loss ataupun potential gain terhadap poteosi P. N, hendaknya pemerintah mempertimbangkan kebijakan peml5e asan PPN tersebut dapa menjadi insentif untuk perkembangan suatu sektor usaha; (5) Perl dilakukan penelitian yang lebih lanjut ang lebih enclalam, untuk dapat mengetahui bagaimana koefisien input oatput dapat mempengamhi peranan tiap tiap sektor mengurangi atau menambah terhadap potensi penerimaan PPN."

"Tesis ini melakukan penghitungan dan analisis terhadap potensi dan tax coverage ratio dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia pada tahun 2008. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini memfokuskan pada penghitungan potensi penerimaan PPN dengan menggunakan data pada tabel input-output updating tahun 2008 yang kemudian akan dibandingkan dengan data realisasi penerimaan PPN yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak.Penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi potensi PPN dari masing-masing sektor usaha dan apakah potensi tersebut sudah digali secara optimal. Dari hasil penelitian, sektor-sektor yang belum optimal dalam penggalian akan potensi PPN yang dimiliki adalah sektor industri lainnya, industri makanan, minuman dan tembakau, tanaman bahan makanan lainnya, peternakan, serta perikanan.

---

The thesis performed estimation and analysis of Value Added Tax potential revenue and coverage ratio in Inonesia at 2008. Analysis method that developed in this research is quantitative descriptive analysis, which is focused on VAT revenue estimation by using updating input-output table of 2008, and then compared the result with VAT revenue realization data from Directorate General of Taxes.

The research is designed to identify the amount of potential revenue from each economic sector and to evaluate whether that potential have been optimized collected. The results concluded sectors which VAT revenue collection still not reaching their potential are other industry, food, beverages and tobacco, other crops, livestock and fishery."

"Tesis ini bertujuan untuk menghitung perkiraan potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 serta membandingkannya dengan realisasi penerimaan. Hasil pengolahan data adalah perkiraan potensi lebih besar dari realisasinya. Besarnya rasio cakupan rata-rata 85 %. Sektor usaha yang mempunyai potensi terbesar serta rasio cakupan terkecil adalah industri lainnya dan jasa-jasa. Pada sektor tersebut prosentase tenaga kerja di kegiatan informal lebih besar daripada formal. Saran kepada DJP agar dilakukan perbaikan sistem informasi Wajib Pajak, pembuatan aturan pelaksanaan pemberian data dari pihak ketiga serta mengadakan pembinaan bendaharawan pemerintah.

---

This research has two main objectives. First objective is to calculate Tax Art 21 potential revenue in 2005-2008 and second objective is to compare with its actual receipts. Data tabulation shows that tax potential is greater than tax revenue. Tax coverage ratio is about 85%. Business sector which has the largest potential revenue and the lowest coverage ratio is other industry and Services industry. The percentage of formal labor is greater than informal labor in that sector. Finally, there are some suggestions for tax authority (Directorate General of Tax) to raise the tax revenues which are improving taxpayer Information system, making rule of implementing database from the third party and managing government treasurer about withholding tax duty.

"

"Bagi kebanyakan negara, penerimaan pajak masih merupakan sumber penerimaan yang besar bagi suatu negara. Indonesia juga masih mengandalkan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan membiayai kegiatan negara. Beberapa kinerja perpajakan menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan masih rendah, hal ini dapat dilihat dari tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk domestik Bruto yang menunjukkan prosentase yang masih rndah dibanding negara-negara ASIA Iainnya. Dari hasil perhitungan Tax Coverage Ratio atau perbandingan besarnya pajak yang dapat dipungut dengan besarnya potensl pajak yang semestinya dapat dipungut menunjukkan bahwa tax coverage ratio kita dalam kurun waktu 5 tahun, sejak 1995-2000 sebesar 50%. Artinya, masih ada potensi untuk memungut pajak.Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan besarnya penerimaan pajak penghasilan ps 21 orang/pribadi sebagai dampak perubahan permintaan akhir. Alat analisis yang digunakan adalah tabel I-O Indonesia tahun 2000. Tabel I-O dapat memberikan gambaran tentang keterkaitan antar suatu sektor yang digunakan sebagai input untuk menghasiikan output sektor itu sendiri maupun sektor Iainnya. Salah satu manfaat tabel I-O adalah dapat memperkirakan dampak permintaan akhir dan perubahannya terhadap penerimaan pajak. Untuk itu, digunakan data pekerja dan upah pekerja untuk semua sektor yang disurvey dalam Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Tabel I-O tahun 2000 dan data Produk Domestik Bruto (PDB). Dari upah pekerja dalam SAKERNAS, dapat dihitung upah per pekerja pada masing-masing sektor. Langkah selanjutnya menghitung koefisien pajak dan mengalikan hasil perhitungan koefisien pajak dengan pengganda output serta permintaan akhir.Dari perhitungan ini akan diperoleh besarnya potensi penerimaan pajak. Dalam perhitungan selanjutnya dilakukan pula perhitungan potensi penerimaan pajak tahun 2001 hingga 2004, dengan nilai PDB yang telah di share pada sektor yang ada. Hasil perhitungan ini dapat dibandingkan dengan data realisasi penerimaan pajak PPh ps.21 orang/pribadi. Dilakukan pula perhitungan proyéksi penerimaan pajak tahun 2005 hingga tahun 2010.Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak PPh ps 21 besar. Hasil perhitungan potensi penerimaan pajak tahun 2000-2004 dengan realisasi tidak jauh berbeda, artinya model ini dapat digunakan untuk menghitung potensi penerimaan pajak, disisi lain, menujukkan bahwa potensi penerimaan pajak masih mungkin diperoleh, karena dengan model yang penuh keterbatasan datanya diperoleh hasil yang tidak jauh beda dengan realisasinya. SAKERNAS hanya merupakan suatu survey, bukan suatu sensus, sehingga data yang diperoleh belum maksimal dan belum dapat mewakili semua pekerja pada semua Iapangan usaha yang ada. Dengan demikian, data-data dalam SAKERNAS under estimate."

"[Studi ini mencoba memberikan sebuah alternative dalam mengestimasi potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia untuk tahun Pajak 2014 dengan menggunakan analisis Input-Output. Analisis deskriptif kuantitatif akan diterapkan dengan menggunakan tabel Input-Output Updating 2014 (tabel total transaksi harga penjual). Tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki kontribusi tinggi terhadap potensi PPN di Indonesia. Potensi Pajak per sektor hasil estimasi akan dibandingkan dengan realisasi pajak sektor terkait untuk mengidentifikasi sektor sektor yang mempunyai tax gap tinggi maupun tax coverage ratio yang rendah yang kemungkinan belum secara optimal dimonitor dan digali potensi pajaknya oleh otoritas pajak. Hasil studi menunjukkan bahwa sektor perdagangan, sektor gedung, dan sektor industry mesin memiliki potensi PPN yang paling tinggi dibandingkan sektor lainnya di Indonesia. Dalam hal tax gap dan tax coverage ratio, sektorindustry makanan, minuman, dan tembakau, industry lainnya, tanaman bahan pangan lainnya, gedung; serta jasa adalah sektor sektor yang mungkin masih belum dieksplorasi secara optimal potensi pajaknya. Secara keseluruhan, tax coverage ratio PPN di Indonesia untuk tahun 2014 adalah sebesar 74,28%. Perbaikan database Wajib Pajak, sistem benchmarking, pemeriksaan pajak, dan program pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (contoh: seluruh Wajib Pajak di sektor real estate atau di kawasan industri langsung dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak) adalah beberapa strategi yang dapat meningkatkan tax coverage ratio.

---

This study tries to provide alternatives in estimating Indonesia's Value-Added Tax (VAT) potential for the year 2014 by using Input-Output analysis. Descriptive quantitative analysis is performed by using Input-Output table updating year 2014 (i.e., total transactions table on producer prices). The analysis is aimed at identifying sectors that will contribute to a high VAT potential in Indonesia. Estimated VAT potential by sectors is compared to realized VAT revenue to identify sectors with a high tax gap or low tax-coverage ratio that may not be optimally monitored and regulated by the tax authorities. The result shows that trading, building, and industrial machinery contribute the most to VAT potential in Indonesia. In terms of tax gap and tax-coverage ratio, manufacturing of food, beverage, and tobacco; other industries other food crops; building; and services are the sectors that may be under-taxed and not be optimally explored. The overall VAT coverage ratio in 2014 was 74.28%. Taxpayers-database

improvement, benchmarking systems, tax examination, and taxable-entrepreneur confirmation programs based on sector and region homogeneity (e.g., all taxpayers in a real-estate sector or in an industrial-estate area are directly confirmed as taxable entrepreneurs) are some of the strategies that could increase VAT-coverage ratio. , This study tries to provide alternatives in estimating Indonesia’s Value-

Added Tax (VAT) potential for the year 2014 by using Input-Output analysis.

Descriptive quantitative analysis is performed by using Input-Output table

updating year 2014 (i.e., total transactions table on producer prices). The analysis

is aimed at identifying sectors that will contribute to a high VAT potential in

Indonesia. Estimated VAT potential by sectors is compared to realized VAT

revenue to identify sectors with a high tax gap or low tax-coverage ratio that may

not be optimally monitored and regulated by the tax authorities. The result shows

that trading, building, and industrial machinery contribute the most to VAT

potential in Indonesia. In terms of tax gap and tax-coverage ratio, manufacturing

of food, beverage, and tobacco; other industries; other food crops; building; and

services are the sectors that may be under-taxed and not be optimally explored.

The overall VAT coverage ratio in 2014 was 74.28%. Taxpayers-database

improvement, benchmarking systems, tax examination, and taxable-entrepreneur

confirmation programs based on sector and region homogeneity (e.g., all

taxpayers in a real-estate sector or in an industrial-estate area are directly

confirmed as taxable entrepreneurs) are some of the strategies that could increase

VAT-coverage ratio]"

"Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN/PPnBM) memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak. Kontribusi ini juga selalu meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan naiknya target penerimaan pajak secara keseluruhan. Mengingat pentingnya kontribusi PPN/PPnBM terhadap keseluruhan penerimaan negara, maka perlu dikaji perkembangan PPN/PPnBM.Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian dengan judul : "Kinerja Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN/PPnBM) Periode Tahun 1984 sampai dengan tahun 2003".Dalam membahas permasalahan akan dilakukan analisis peneriman PPN/PPnBM dengan menggunakan indikator-indikator kinerja penerimaan perpajakan antara lain : Tax ratio , Tax elasticity, penerimaan dalam angka nominal dan ril dan Index of Tax Effort serta dengan membandingkan dengan Negara-negara ASEAN.Dari hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja penerimaan Indonesia Pajak Pertambahan Nilai termasuk dalam kategori baik, ini terlihat bahwa dalam periode yang diperbandingkan (1994-2003) , tax ratio PPN terhadap PDB Indonesia tertinggi setelah Thailand. Index of Tax effort Indonesia bahkan berada di urutan paling tinggi Negara-negara yang diperbadingkan. Elastisitas penerimaan PPN terhadap PDB juga menunjukkan tingkat yang tinggi, bahkan pada tahun 2003 elastisitas penerimaan pajak menunjukkan tertinggi dalam periode yang di analisis (1984-2003), ini merupakan keberhasilan Reformasi perpajakan yang merupakan rangkaian dari tahap I pada tahun 1984 sampai dengan Reformasi perpajakan tahun 2000. Laju perkembangan nominal dan rill juga menunjukkan penerimaan yang terus meningkiat secara signifikan dari tahun ke tahun. Indikator-indikator kinerja tersebut telah cukup untuk menyimpulkan bahwa kinerja penerimaan Pajak Pertambahan Nilai masuk dalam kategori baik bahkan dari hasil perbandingan dengan Negara-negara ASEAN.Di balik keberhasilan kinerja penerimaan PPN dan PPnBM Indonesia, sejumlah masalah masih sarat menghadang. Optimalisasi penerimaan pajak secara keseluruhan masih jauh di bawah Negara-negara yang yang tingkat pemajakannya sudah baik seperti Malaysia dan Singapura yang telah mencapai kisaran 18%-20%, bahkan tax ratio secara keseluruhan jenis pajak masih di bawah Thailand.Dari kajian yang penulis lakukan dapat.disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia harus mengkonsentrasikan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang Pajak Penghasilan untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Kebijakan perpajakan di bidang PPN yang terlalu ketat dapat berkibat tidak baik bagi dunia usaha yang pada gilirannya akan merugikan perekonomian secara keseluruhan."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja 29 Kantor Wilayah DJP di Indonesia beserta potensi peningkatan dan kemungkinan faktor lain yang berpengaruh terhadap efisiensi kinerja menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Efek dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai salah satu faktor penentu efisiensi akan ditelusuri dengan analisa ekonometrika (model regresi Tobit) pada tahap kedua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum semua Kantor Wilayah dinilai 70.3% efisien selama periode penelitian dan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak mempengaruhi skor efisiensi secara signifikan dan positif, pada level 5%.

---

ABSTRACTThe objective of this study is to evaluate the performance of 29 regional tax offices in Indonesia as well as the potential enhancement and the possible determinants of efficiency during 2006-2009 using two stages of Data Envelopment Analysis. The effect of taxpayer’s compliance rate as an efficiency determinant is investigated by econometric analysis (Tobit regression model) in the second stage. The results show that in general, all of the regional tax offices were 70.3% efficient during the four-year periods and the compliance rate of taxpayers significantly and positively influences the efficiency score, at 5% level of significance."