Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Some of objectives of infrastructure development are pushing economic growth and decreasing unemployment. Economic crises that started in 199 brought the bad condition in Indonesian infrastructure, this condition arise because government doesn 't have enough fund to increase quality and quantity t the infrastructure. This paper tries to offer new source of fund for Indonesia infrastructure development through Islamic bonds. This is a prospective way I absorb fund, because this type of bonds is very demanding, especially from gulf countries"

"Tulisan ini mengidentifikasi kendala Indanesia dalam mengatasi masalahpembangunan infrastruktur dan menunjukkan munculnya kepedulian baru dari komunitas internasional terhadap pembangunan intostuktur diIndonesia seperti diperlihatkan oleh forum G-20. KepeduLian G-20 berasaldari keyakinan bahwa hambatan utama terhadap pertumbuhan ekonomi global adalah kurangnnya pembangunan infrastruktur di beberapa neqaraanqqotanya. Indonesia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan forum G-20 untuk mengatasi masalah pembangunan infraruktunya. Penelitien inimenarik dua kesimpulan. Pertama, kapasitas neqara yeng rendah dalammobilisasi pendepatan dan hambatan non-ekonomi menjadi hambatan utama baqi Indonesia untuk mengatdsi masalah pembangunaninfrastruktur. Kedua, hanya Cina, Rusia, Korea Selatan dan Jepanqdapat diharapkan membantu Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pemberian Jaminan Pemerintah DalamPembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Menurut Hukum KeuanganPublik. Pemberian Jaminan ini diberikan oleh Pemerintah dalam halmendorongnya roda pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk dapatmemberikan jaminan pemerintah tersebut, Pemerintah harus didasari peraturanperundang-undangan yang berlaku yang merupakan hukum keuangan publik.Pemberian Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Pembangunan InfrastrukturDi Indonesia harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN). Dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),pemerintah harus memperhatikan Risiko Fiskal dalam pemberian jaminantersebut. Oleh karena itu, pemberian Jaminan Pemerintah Dalam PembiayaanPembangunan Infrastruktur Di Indonesia harus dilakukan dengan secara tepat,efisien dan akuntabel.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the provision of Government Guarantees inInfrastructure Development Financing in Indonesia According to the PublicFinance Law . Giving this assurance given by the Government in terms of pushingthe wheels of economic growth in Indonesia . In order to provide governmentguarantees , the government must be based on legislation applicable is the law ofpublic finances . Provision of Government Guarantees in InfrastructureDevelopment Financing in Indonesia should be through the mechanism of thestate budget APBN . In the mechanism of the state budget (APBN) , thegovernment must pay attention to the Fiscal Risk in the provision of suchguarantee . Therefore , the provision of Government Guarantees in InfrastructureDevelopment Financing in Indonesia should be done with the proper , efficientand accountable."

"Pembangunan infrastruktur membutuhkan jumlah dana yang besar. Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 memberikan mandate untuk mencari mekanisme pembiayaan inovatif untuk memenuhi gap funding pada pembangunan infrastruktur sehingga tidak semua pendanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu mekanisme pembiayaan innovative yang dapat dipilih adalah Land Value Capture. Mekanisme ini dilakukan dengan memonetisasi tanah yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan nilai tanah dan properti dari investasi infrastruktur, dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan publik lainnya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif untuk mencari urgensi pembentukan Land Value Capture melalui Tax Increment Financing. Penelitian ini juga mencari Peluang penerapan Land Value Capture dalam konteks hukum di Indonesia dengan melihat best practice di Amerika Serikat untuk menemukan pembelajaran sehingga dapat dijadikan acuan untuk menetapkan Land Value Capture di Indonesia. 

---

Infrastructure development requires a large amount of money. The 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) mandates exploring innovative financing mechanisms to meet funding gaps for infrastructure development so that not all funding is borne by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). An innovative financing option that can be chosen is Land Value Capture. This mechanism is carried out by monetizing land developed by the government to increase land and property values from infrastructure investment, and the proceeds are used for other public financing. This study uses normative Research to look for the urgency of forming Land Value Capture through Tax Increment Financing. This Research also looks for Opportunities for Land Value Capture application in the legal context in Indonesia by looking at best practices in the United States to find lessons learned so that they can be used as a reference for establishing Land Value Capture in Indonesia."

"Pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Dengan adanya infrastruktur dapat mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan produktivitas serta output/pendapatan. Infrastruktur ekonomi merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final meliputi public utilities (telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), public works (jalan, bendungan dan saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi (jalan kereta api, angkutan pelabuhan dan lapangan terbang.Pembangunan infrastruktur memiliki karakteristik monopoli alamiah, dimana skala ekonomis yang diperlukan untuk menyediakan infrastruktur tersebut sedemikian besar sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah dalam mengalokasikan sumber Jaya dalam pengelolaannya, baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan pihak swasta.Intervensi pemerintah untuk pengadaan infrastruktur diperlukan baik itu melalui pengadaan langsung maupun melalui peraturan harga dan perundangan. Infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, karena infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. Karena itu, sebagai konsekuensinya jika terjadi kegagalan infrastruktur akan memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat.Penyediaan infrastruktur merupakan hasil dari kekuatan penawaran dan permintaan bersama dengan pengaruh dari kebijakan publik. Pada kenyataannya kebijakan publik memegang peranan yang sangat besar karena ketiadaan atau ketidaksempurnaan mekanisme harga dalam penyediaan infrastruktur. Selanjutnya penerapan harga yang dilakukan pemerintah untuk jasa pelayanan infrastruktur selain memperhatikan aspek ekonomi juga harus memperhatikan aspek sosial.Keberadaan infrastruktur secara umum dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan hubungan tersebut dalam berbagai model ekonomi, baik hubungan secara langsung, tidak langsung maupun hubungan timbal balik (kausalitas). Penelitian ini membahas signifikansi pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia dengan menggunakan analisis ekonometrik data panel. Variabel infrastruktur yang digunakan pada penelitian ini adalah infrastruktur ekonomi yakni jalan, listrik, telepon dan air minum. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi regional yang diwakili oleh pendapatan perkapita penduduk."

"Proyek infrastruktur diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif bagi masyarakat. Namun, model untuk menganalisis dampak ekonomi dan sosial masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model dampak ekonomi dan sosial yang akan digunakan untuk mempelajari dampak proyek infrastruktur. Penelitian ini berfokus pada beberapa studi kasus proyek infrastruktur yang dijamin oleh Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) baik skema PPP (Public-Private-Partnership) maupun skema non-PPP pada sektor telekomuniasi, air, dan pariwisata. Sektor-sektor ini diyakini mewakili pembangunan infrastruktur utama yang mencakup perspektif lokal, nasional, dan internasional. Metode analisis yang digunakan untuk mengukur dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan atribut: Analisis Ekonomi Sektoral, Analisis Potensi Ekonomi, Akuntansi Pertumbuhan, Analisis Tabel Input-Output, dan Peramalan Statistik. Sedangkan untuk menganalisis dampak sosial pembangunan infrastruktur, digunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan In-depth Interview melalui teknik pengisian kuesioner dan metode Social Impact Assessment (SIA). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan hukum. Hasilnya menunjukkan berbagai dampak ekonomi dari pengembangan investasi proyek, baik dari segi potensi maupun realisasinya. Sedangkan dari segi dampak sosial, terdapat berbagai respon masyarakat terhadap realisasi pembangunan proyek"