Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Limbah yang dihasilkan dari pelayaran kapal penumpang mengandung bahan pencemar organik dan an organik yang tinggi, yang bersifat toksik, bioakumulasi dan biokonsentrasi yang dalam jangka waktu lama dapat mematikan biota laut. Bila Iimbah di buang ke laut maka akan mengubah kuaIitas airnya yang pada gilirannya secara langsung atau tidak Iangsung akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Masalah pencemaran Iaut merupakan masalah utama bagi negara-negara maritime. Pada tahun 1973, International Maritime Organization (IMO) menyelenggarakan konvensi internasional di London yaitu intemational Convention for the Prevention of Pollution from Ship, yang dikenai dengan MARPOL (Marine Pollution Convention). Dalam konvensi MARPOL diatur mengenai tumpahan minyak, bahan berbahaya beracun dan sampah ke dalam Iingkungan laut. MARPOL terdiri berbagai Annex, diantaranya Annex I mengatur pencegahan pencemaran akibat tumpahan minyak dari kapal tanker, Annex Il mengatur pencegahan pencemaran dari bahan berbahaya beracun, Annex Ill mengatur pencemaran Iaut dari bahan berbahaya yang dibungkus (dimuat dalam tangki), Annex IV mengatur pencegahan pencemaran dari sewage kapal dan Annex V mengatur pencegahan penoemaran dari sampah (termasuk plastik, logam, kaca. limbah dapur dan bahan-bahan lain) serta Annex VI yang mengatur pencegahan pencemaran dari gas buang kapal (emisi). Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-undang nomor: 48 tahun 1986 yang meratifikasi peraturan MARPOL sebagai upaya pencegahan pencemaran dari kapal. Dilengkapi dengan menerbitkan Undang-undang nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran, peraturan pemerintah nomor : 51 tahun 2002 tentang pelayaran dan keputusan menten perhubungan nomon KM.4 tahun 2005 tentang pencegahan pencemaran dari kapal. Rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut: 1. Bagaimanakah tlngkat pemahaman awak kapal terhadap peraturan-peraturan pengelolaan kapal dan penerapannya di Kapal? 2. Bagaimanakah ketatalaksanaan pengelolaan limbah di kapal? 3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan limbah di Kapal? Tujuan Penelitian: 1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penerapan hukum ataupun peraturan nasional (Pemerintah) serta internasional (MARPOL 1973/1978) mengenai pengelolaan limbah di kapal dari awak kapal ataupun dari pihak-pihak terkait. 2. Untuk mengetahui ketatalaksanaan pengelolaan limbah di atas kapal dari pihak-pihak terkait, dengn menerapkan peraturan MARPOL 1973/1978 dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku di kapal. 3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan limbah di kapal yang sesuai dengan peraturan MARPOL 1973/1978 dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku di kapal. "

"Hulls atau lambung kapal merupakan faktor utama perhitungan pada perancangan kapal baru, khususnya pada kapal tanker. Kapasitas ruang muat, stabilitas dan kekuatan kapal, dipengaruhi oleh rancang bangun lambung kapal (Hulls). Ada 2 tipe konstruksi lambung kapal, yaitu : single hull dan double hull (lambung ganda). Kapal-kapal lama banyak yang masih menggunakan tipe single hull, namun seiring perkembangan teknologi dan standarisasi aturan dari IMO tentang konvensi polusi laut (MARPOL 73/78), pembangunan untuk kapal tanker baru mulai beralih ke double hull. Kapal-kapal tanker lama yg masih menggunakan tipe single hull, bukan berarti harus di-besi tua-kan, namun masih bisa digunakan dengan jalan pemodifikasian dari single hull ke double hull. Pada tugas akhir ini penulis membuat kajian teknis dan biaya dalam pemodifikasian kapal CPO Tanker tipe single hull menjadi double hull, terkait dengan adanya ketentuan IMO dalam MARPOL untuk penggunaan kapal tanker yang mengangkut CPO dengan konstruksi double hull. Metode yang digunakan adalah dengan studi literatur dari rules IMO dan studi kasus dari sampel kapal CPO Tanker 4100 DWT milik PT.Multitrans Line, Jakarta. Pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan ilmu teori merancang kapal untuk perancangan modifikasi. Diharapkan analisis ini dapat memberikan gambaran kepada perusahaan - perusahaan pelayaran nasional tentang pemodifikasian kapal dari single hull ke double hull dari segi ekonomi.

---

Hulls is a principal factor for a new ship buildings design calculation, especially to tanker. Cargo capacity, stability and strength of ship, influenced by hulls design. There is two type of hulls constructions : single hull and double hull. A lot of old tanker is still using a single hull type, however in a row of technology development and standardization of IMO convention about pollution (MARPOL 73/78), the new ship building has change to double hull. Olds Tanker that still using single hull type, its must not to be scraped, but still be used by modification way.

This paper describes a study of technical and cost examination in CPO Tanker modification from single hull type to double hull type, relating to IMO convention of MARPOL 73/78 for the control of pollution by Noxious Liquid Substances in bulk.

The analysis using literature study method from IMO Convention and case study method from using sample CPO Tanker 4100 DWT PT. Multi trans Line's, Jakarta. I hope this analysis can give a view of ship modification from single hull to double hull for national shipping companies, approach to economic aspect."

"Seiring diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2014 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang moratorium perizinan usaha tangkap di wilayah pengelolaan perikanan dan pelarangan transhipment di laut menyebabkan salah satu kapal angkut ikan milik PT. Ocean Mitramas, KM.Mitramas 6 berhenti beroperasi. Oleh karena itu, dilakukan utilisasi kapal angkut ikan dengan memodifikasi menjadi kapal penumpang barang. Terkait dengan hal tersebut dilakukan perancangan ulang sistem keselamatan sesuai dengan acuan peraturan Internasional SOLAS (Safety of Life at Sea), FSS Code (Fire Safety System), LSA Code (Life Saving Appliances), ISM Code (International Safety Management) dengan tujuan menjamin keselamatan penumpang, hasilnya berupa fire control dan safety plan.

---

As the implementation of the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 56/PERMEN-KP/2014 and Number 57/PERMEN-KP/2014 on a moratorium licensing of fishing business in the fishery management area and the banning of transshipment at sea causing one of fish carrier vessel owned by PT. Ocean Mitramas, KM. Mitramas 6 stop operating. Therefore, utilization conducted by modifying the fish carrier vessel into a cargo passenger vessel.

Related to that, conducted redesigning safety system according to the reference regulations International of SOLAS (Safety of Life at Sea), FSS Code (Fire Safety System), LSA Code (Life Saving Appliances), ISM Code (International Safety Management) with the aim of ensuring passenger safety, the result in the form of fire control and safety plan."

"Tesis ini membahas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kapal yang merupakan salah satu peraturan bagi kapal yang menjadi salah satu syarat kelaiklautan kapal yang mengacu pada International Safety Management Code/ISM Code Peraturan ini juga wajib diterapkan untuk kapal penumpang Ro-Ro sebagai syarat kelaiklautan dan menj amin keselamatan pengoperasian kapal. Adanya beberapakejadian yang terjadi pada kapal penumpang Ro-Ro bahkan menimbulkan korban jiwa dapat menjadi pertanyaan sejauh mana peraturan ini benar-benar diterapkan. Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengevaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kapal pada kapal penumpang Ro-Ro yang beroperasi di lintas Merak Bakauheni.. Metode yang digunakan adalah menentukan gap alanisis penerapan berdasarkan data sekunder dan menentukan nilai penerapan berdasarkan kuisioner yang ditujukan kepada operator kapal, crew kapal dan penumpang kapal. Metode yang digunakan untuk menentukan gap analisis dengan mencari prosentase sesuai banyaknya ketidaksesuaian dari hasil eksternal audit serta mengelompokkan menjadi beberapa kategori. Sedangkan metode dalam penentuan nilai penerapan adalah metode non parametric Kruskal Wallis dengan menggunakan program computer SPSS versi 16 dan versi 17. Hasil dari penelitian ini adalah didapatkan bahwa elemen 10 tentang perawatan kapal, elemen 6 tentang sumber daya manusia serta elemen 8 tentang kesiapan keadaan darurat merupakan elemen-elemen yang paling rendah penerapannya. Analisa hasil self assessment melalui kuisioner menunjukkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan oleh crew kapal lebih baik daripada operator kapal. Namun demikian secara keseluruhan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan didominasi kategori B. Nilai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan untuk kapal penumpang Ro-Ro di Merak Bakauheni dengan gap analisis melalui analisa data primer adalah 64,115% analisa data sekunder adalah 61,49%.

---

This thesis discusses the application of the Ship Safety Management System is one of the rules for Ships to be one of the seaworthiness requirement refers to the Intemational Safety Management Code / ISM Code. This Regulation shall be applied to Ro-Ro passenger ships as a seaworthiness requirement and to ensuring the safety operation of the ship. The existence of several accidents that occur on Ro-Ro passenger ships and even fatalities may be a question the extent to which these regulations are actually implemented.

The research conducted was to evaluate the implementation of Safety Management System Ship on Ro-Ro passenger ships operating in the cross-Merak Bakauheni. The method used is to determine the gap analysis application based on secondary data and determine the application based on a questionnaire addressed to the ship operators, ship crew and passenger ships. The method used to detennine the percentage gap analysis by searching the appropriate amount of discrepancy from the results of external audits and grouping into several categories. The application of the method in determining value is a Kruskal Wallis non-parametric method using computer program SPSS version 16 and version 17.

The results of this research was found that the element 10 about maintenance of the ship and equipment, element 6 about resources and personnel, and 8 about emergency preparedness are the elements that are the lowest implementation. Analysis of the results of self assessment through questionnaires demonstrate the application of the Safety Management System by crew is better than the ship operator. However, the overall implementation of Safety Management Systems dominated the category B. Score implementation of Safety Management System for Ro-Ro Passenger Ship at Merak Bakauheni are 64, 115% based on primary data and 61,49 % based on secondary data analysis."

"Dalam era globalisasi dan pasar bebas ini, semakin banyak persaingan antar perusahaan sejenis. Salah satu faktor yang dapat membuat perusahaan tersebut bertahan adalah dengan memiliki pengetahuan serta pengalaman pada bidang usahanya tersebut. Secara umum pengetahuan serta pengalaman tersebut melekat kepada individu. Berdasarkan survey umum sebanyak 48% pengetahuan serta pengalaman sebuah perusahaan masih berada di dalam pikiran individu, 29% dalam bentuk dokumen arsip perusahaan dan sisanya 23% dalam bentuk digital. Hal tersebut juga merupakan salah satu permasalahan yang ada di Baitulmal Muamalat (BMM), untuk itu diperlukan penerapan knowledge management (KM) yang tepat untuk mengubah tacit dan explicit knowledge menjadi knowledge shared agar diperoleh informasi secara cepat, tepat dan terorganisasi. Banyak dari perusahaan sudah mengimplementasi knowledge management tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik, untuk itu penelitian KM readiness diperlukan supaya BMM siap dalam mengimplementasikan KM dan secara organisasi terbentuk budaya knowledge sharing yang aktif dan berkesinambungan. Penelitian ini memetakan beberapa Knowledge Management Critical Success Factors (KMCSF) dari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga menjadi KMCSF yang sesuai di BMM. KMCSF tersebut diklasifikasikan berdasarkan budaya organisasi, struktur organisasi, infrastruktur ti, dan keterlibatan individu dalam proses KM. Kemudian dilakukan analisis data dengan pengukuran tingkat kesiapan organisasi atau KM Readiness. Hasil dari penelitian ini adalah BMM dinyatakan siap mengimplementasi KM karena memiliki tingkat kesiapan sebesar 68,39% atau ready (accepted.).

---

Nowdays, in the era of globalization and free market, more and more competition between simmiliar companies. A factor that can make the company survive is to have knowledge and experience in the business area. In general, the knowledge and the experience inherent to the individual of the company. Based on the general survey as much as 48% of the knowledge and experience of a company is still in the minds of individuals, 29% in the form of archival documents and the remainder 23% in digital form. This problem also exist at Baitulmal Muamalat (BMM). A proper implementation of knowledge management (KM) is needed to convert tacit and explicit knowledge into knowledge shared in order to obtain information faster, precise and organized. Many of the companies are already implementing knowledge management but not utilized properly.For that reason, the reasearch of KM readiness at BMM is needed, So that BMM ready in implementing the KM.

This case study mapped Knowledge Management Critical Success Factors (KMCSF) from previous studies to become the most appropriate for BMM. That KMCSF are classified based on the organizational culture, organizational structure, IT infrastructure, and the individual involvement in the process of KM. Then the data analysis was conducted by measuring the level of KM readiness. The results of this study are BMM declared ready to implement KM because the value of BMM readiness level amounted to 68,39% or ready (accepted)."

"Aktivitas pelayaran di Indonesia terus meningkat sehingga diperlukan tindakan pencegahan pencemaran laut melalui pengolahan air limbah secara on-site di setiap kapal penumpang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik air limbah domestik kapal penumpang dan waktu detensi optimum penyisihan konsentrasi COD dan TN yang akan dijadikan kriteria desain unit MBBR. MBBR merupakan unit pengolahan kombinasi pertumbuhan biomassa terlekat dan tersuspensi yang efisien untuk diterapkan di kapal penumpang karena membutuhkan ruang yang minim. Kinerja MBBR diketahui melalui eksperimental menggunakan sistem bacth pada reaktor anoksik dan aerob dengan waktu detensi 2, 4, 6, dan 8 jam. Hasil penelitian memperoleh konsentrasi COD dan TN air limbah domestik kapal penumpang sebesar 550-760 mg/l dan 51-88 mg/l yang melebihi baku mutu MEPC 227.64 tahun 2012 masing-masing sebesar 125 mg/l dan 20 mg/l sehingga perlu diolah. Waktu metabolisme optimum sehingga menghasilkan efluen yang memenuhi baku mutu adalah 8 jam masing-masing reaktor dengan total efisiensi penyisihan COD sebesar 81,2% dan TN sebesar 87,3%. Perancangan STP MBBR memiliki volume sebesar 80,25 m3/unit yang menghemat ruang sebesar 107,0 m3; berat sebesar 118,3 ton/unit yang meningkatkan daya tampung KM Sinabung sebesar 92,4 DWT; dan energi sebesar 7,7 kW/unit yang menghemat penyediaan energi sebesar 21,2 kW.

---

Sailing's activities in Indonesia are increasing, hence on-site wastewater treatment at each passenger ship(s) is needed to avoid sea pollution. This study aims to determine the characteristics of domestic wastewater from the passenger ship(s) and optimum detention time of COD removal and TN concentrations that will be used as a design criterion of MBBR unit. MBBR is a combination of attached and suspended growth biomass treatment which is efficient for application in passenger ships, because it required minimal space. MBBR's performance was acknowledged through experimental process using batch system on anoxic and aerobic reactors with 2, 4, 6, and 8 hours detention time.

Results of this study showed COD and TN concentrations of domestic wastewater from passenger ship(s) of 550-760 mg/l and 51-88 mg/l respectively. These values exceeded the quality standard stated on 227.64 MEPC in 2012 which the standard COD and TN concentrations are 125 and 20 mg/l, so the wastewater needs to be treated. The optimum metabolisme time needed to produce effluent that meets the quality standard is 8 hours for each reactor with total COD removal efficiency of 81.2% and TN of 87.3%. The STP MBBR's design had volume of 80.25 m3/units which saved the space of 107.0 m3; weight of 118.3 tons/unit which increased the KM Sinabung's Death Weight Tonnage (DWT) of 92.4 DWT; and energy of 7.7 kW/unit which saved the energy supply of 21.2 kW."

"Pada tahun 2011, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan kegiatan statistik dengan melakukan Reformasi Birokrasi (RB). Salah satu program yang ingin dicapai dalam RB adalah mengembangkan manajemen pengetahuan (knowledge management/KM). Tidak semua organisasi yang mengimplementasikan KM akan berhasil. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan organisasi (KM readiness) sebelum melakukan implementasi KM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan BPS RI sebelum mengimplementasikan KM dan memberikan rekomendasi berupa strategi perbaikan jika terdapat faktor yang belum siap. Kerangka kerja kesiapan KM BPS RI dibangun berdasarkan KM enabler, infrastruktur KM, serta KMCSF yang dikelompokkan ke dalam aspek abstract, soft, dan hard. Penelitian ini merupakan survey research di mana objek penelitiannya adalah pegawai BPS RI. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Stratified single stage cluster sampling digunakan sebagai metode penarikan sampelnya dengan jumlah responden sebesar 268 responden. Data hasil pengolahan diolah menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil analisis, BPS RI mempunyai nilai kesiapan sebesar 70,91% (tingkat 3/ready). Nilai tersebut menunjukan bahwa BPS telah siap untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan.

---

In 2011, BPS - Statistics Indonesia perform a fundamental changes to the implementation system of statistical activities by doing bureaucratic reform (RB). One of the RB program is to develop a knowledge management (KM). Not all organizations that implement KM will succeed. Therefore, it is necessary to measure the degree of organization’s KM readiness prior to the implementation of KM. This study aims to find out BPS RI readiness before implementing KM and provide recommendations in the form of improvement strategy if there are factors that are not ready. BPS RI’s KM readiness framework is built based on KM enablers, KM infrastructure, as well as KMCSF then grouped into KM aspects (abstract, soft, and hard). This study is a survey research in which the object of research is the BPS RI employees. The instrument used in this study was a questionnaire. Stratified single stage cluster sampling is used as a sampling method with the number of respondents is 268 respondents. Data processing results processed using descriptive analysis. From the analysis, BPS RI KM readiness value is 70.91% (level three/ready). These values indicate that BPS RI is ready to implement knowledge management."