Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu wadah organisasi bisnis masyarakat dalam bidang ekonomi adalah Perseroan Terbatas yang berbentuk badan hukum, menurut undang-undang perseroan terbatasakta pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas harus dibuat dengan akta notaris yang merupakan akta otentik. Perubahan anggaran dasar ditetapkan olehRUPS, lalu dibuatkan Risalah RUPS. Tetapi timbul permasalahan dalam prakteknya, Risalah RUPS yang dibuat oleh notaris dianggap memuat keterangan palsu sehinggaakta tersebut diragukan kebenaran isinya dan kekuatan hukumnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat kekuatan pembuktiannya. Notaris dalam menjalankanjabatannya dituntut mempunyai kecermatan dan ketelitian dalam menyusun suatu akta yang dibuat atau dihadapkan padanya. Seperti Profesi hukum lainnya maka jabatanNotaris tidak lepas pula dari melakukan suatu tindakan yang salah dalam menjalankan jabatannya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalahyuridis-normatif, dimana hanyak menggunakan bahan kepustakaan sebagai data penulisan. Notaria sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentikdi dalam menjalankan jabatannya seharusnya dapat dimintai tanggung jawabnya jika terjadi kesalahan di dalam aktanya. Selain peraturan perundang-undangan yang tegasjuga diperlukan bentuk pengawasan terhadap Profesi Notaris. Bentuk pengawasan telah dilakukan Undang-undang melalui Majelis Pengawas, yang diatur lebih lanjut denganPeraturan Menteri."

"Lembaga Notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada pihak yang membutuhkan Akta Jual Beli, Sewa Menyewa dan lain-lain. Untuk itu Notaris berpedoman pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tetapi pada kenyataannya ada Notaris yang melakukan pelanggaran sehingga akya yang dikeluarkan dibatalkan atau dinyatakan palsu oleh Pengadilan. Bagaimana pandangan Badan Peradilan dalam membatalkan Akta Nomor 07, tanggal 12 Mei 1992 yang dibuat Notaris Yugiawati, SH. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap kliennya yang aktanya dibatalkan oleh pengadilan.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Jenis data yang digunakan data sekunder. Metode analisis penelitian adalah metode kualitatif sehingga menghasilkan data yang evaluatif analisis. Sah tidaknya suatu akta tergantung apakah apakah Notaris memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akta menjadi dibawah tangan.Dalam kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1440.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1996 tentang ketidakpastian hukum Akta Notaris Yugiawati mengandung 2 (dua) perbuatan hukum sehingga melanggar dalil bahwa satu akta otentik hanya berisi satu perbuatan hukum. Disamping itu dalam akta berisi Kuasa Mutlak yang sangat bertentangan dengan Instruksi menteri dalam Negeri Nomor 14/1982 sehingga menyebabkan akta tersebut batal demi Hukum. Notaris seharusnya dalam menjalankan jabatannya harus tegas dan berani menolak apabila keinginan klien bertentangan atau melanggar aturan yang berlaku, dimana suatu saat akan menimbulkan kerugian semua pihak."

"Lembaga Notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak f.uga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pembuatan akta. Notaris dalam menjalankan jabatannya berpedoman pada Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tetapi pada kenyataannya ada notaris yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan saat menjalankan jabatannya sehingga akta tersebut dinyatakan .batal oleh pengadilan. Tesis ini membahas tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam N0.95/PDT.G/2004.PN.BTM dan Putusan Pengadilan Tinggi Riau NO.10/PDT/2006/PTR tanggal 15 Maret 2006 tentang gugatan pembatalan akta dan ganti rugi PT.Putri Selaka Kencana terhadap PT. Anugrah Cipta Segara.Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian dituangkan dalam simpulan berbentuk evaluatif analistis dengan harapan dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dan kehati-hati.an bagi notaris di Indonesia. kekuatan hukum akta notaris sebagai aJat bukti apabila terjadi pembatalan akta oleh Pengadilan tergantung apakah akta yang dibuat oleh notaria tersebut nerupakan akta otentik atau hanya akta di bawah tangan kai'ena akta dibawah tanggan akta tidak memiliki kekuatan hukum, akta tersebut hanya berfungsi sebagai bukti sebatas tidak ada pihak lain yang menyatakan sebaliknya,kekuatan hukum akta harus dilihat juga apakah akta tersebut cacat hukum atau tidak. Dalam kasus ini Tergugat terbukti bersalah dan dihukum membayar hak penggugat,akta .ketiga notaris yang turut tergugat karena kelalaiannya dibatalkan serta dihukum membayar ganti rugi dan bungga.Notaris harus tegas menolak keinginan peiighadap jika melanggar peraturan dan harus teliti/cermat& seksama scat memeriksa dokumen yang diserahkan sebelum membuat akta.

---

The Notary institute arise from requirement in association of fellow being which is wanting there is of written evidence appliance for him. The notary is public Functionary which the single authoritative to make authority to make pukka act regarding all deed, stipulating and agreement obliged by a regulation of public or by which is importance is desired to be expressed in a pukka act, well parented of certainty date of him, its act save and give grease, its copy and its citation, all as long as making of that act by a regulation of public do not also is assigned or is exempted to others or functionary. The Notary is public functionary which lifted by Government in order to giving service of public to society requiring service make of act. The Notary is guidance to Law in his occupation of No. 30 Year 2004 about job of Notary. But in reality there are the notaries do collision and deviation of moment run his occupation so that the act expressed by cancellation by justice. This Thesis study notary responsibility to act canceled by justice with Decision; ease study District Court of Batam No. 95IPDT.G12004. PN. BTM. and Decision District Court Of Riau No. IOIPDT12006IPTR 15 March 2006 about claim cancellation of indemnation and act of PT. Petri Selaka kencana to PT. anugrah cipta segara.The Method Research is used have the character of normative juridical by studying various literature and regulation of invitation related to this research, the result of research is poured in node of form of annalistic evaluative on the chance can become recommendation to increase carefulness and performance to notary in Indonesia. Legal force notary deed as a means of evidence in the event of cancellation of act by Justice depended do made by act the notary represent pukka act or only act underhand because act underhand act have not the power of law, the act only functioning as evidence limited there is no other party expressing on the contrary. Act legal, force seen also what is act of handicap punish or not guidance. In this case the sued proven make a mistake and punished to pay for rights of plaintiff, third of act the notary which partake to be sued because of negligence is canceled and also punished to compensate and flower. The Notary have to be coherent refuse desire of reportiur, if imping the regulation and have to check I carefully of moment check document which is delivered before making act."

"Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Namun dalam prakteknya terdapat akta notaris khususnya akta pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial tidak dapat dieksekusi di Pengadilan Negeri karena mengandung cacat yuridis, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah keabsahan suatu akta notaris (akta pengakuan hutang) yang memuat dua perbuatan hukum dalam satu akta serta bagaimanakah tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum. Suatu akta pengakuan hutang yang memuat dua perbuatan hukum yaitu pengakuan hutang dan kuasa untuk menjual mengandung cacat yuridis sehingga kehilangan kekuatan eksekutorialnya (pelunasan hutang dapat dilakukan melalui gugatan biasa) dan notaris mempunyai tanggung jawab moral terhadap aktanya juga dapat dituntut untuk memberi ganti rugi jika merugikan pihak lain.Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder terdiri atas bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku dan makalah yang berkaitan dengan masalah notaris, alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan serta metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat evaluatif-analitis.Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan adalah akta pengakuan hutang merupakan akta notariil yang murni berdiri sendiri dan tidak dapat disertai atau ditambah dengan persyaratanpersyaratan lain terlebih lagi yang berbentuk perjanjian dan pemberian kuasa tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah serta notaris mempunyai tanggung jawab moral dan dapat dituntut untuk memberi ganti rugi jika merugikan pihak lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya keseragaman pendapat mengenai bentuk dari akta pengakuan hutang antara notaris dan hakirn pengadilan sehingga tidak ada lagi akta pengakuan hutang yang tidak dapat dieksekusi karena mengandung cacat yuridis juga notaris harus cermat dan hati-hati dalam membuat suatu akta supaya tidak kehilangan sifat otentiknya dan merugikan pihak lain."

"Setiap perbuatan hukum, khususnya yang menyangkut aspek ekonomi hendaknya diikat dengan suatu alat bukti tertulis, yaitu akta otentik sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, sehingga setiap perbuatan hukum yang mereka lakukan dapat terjamin kepastian dan perlindungan hukumnya, Tesis ini mengacu pada kasus "Pembatalan Akta Notaris" yang berupa akta pemberian upah dan pembagian keuntungan, dimana akta itu ditandatangani pada saat Penggugat dalam keadaan tidak sadar dan tidak sehat, dan akta itu tidak dibacakan oleh notaris di hadapannya. Adapun pokok permasalahan yang dibahas yaitu dapatkah seseorang mengingkari akta yang ditandatanganinya dan dapatkah notaris digugat ke pengadilan atas akta yang dibuatnya, khususnya pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2827.K/Pdt/1987 tentang Pembatalan Akta Notaris. Dalam penulisan tesis ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif. Data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Dalam menarik kesimpulan, metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif yang akan menghasilkan data yang bersifat evaluatif-prespkriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa seseorang tidak dapat mengingkari akta yang sudah ditandatanganinya apabila persyaratan otentisitas suatu akta seperti yang telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang tentang Jabatan Notaris sudah terpenuhi, sehingga akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna dan mengikat para pihak; notaris tidak dapat digugat ke pengadilan atas akta yang dibuatnya karena tanggung jawab notaris hanya terbatas pada pemenuhan unsur otentisitas akta, namun terhadap kebenaran isi akta bukan merupakan tanggung jawab notaris."

"Jumlah Notaris di seluruh Indonesia lebih kurang 6.200 orang. Hukum positif yang mengatur tentang keberadaan Notaris di Indonesia diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris Staatsblad tahun 1860 Nomor 3. Notaris yang beragama Islam dalam menghadapi rakyat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hendaknya melaksanakan ajaran dan syariat agama dalam melakukan mu'amalah atau bisnis dalam kehidupan sehari-.hari, baik antara sesama umat Islam sendiri maupun dengan non Islam seperti telah digariskan dengan jelas dalam Surat Al Baqarah ayat 282. Menurut pasal 24 data. Peraturan Jabatan Notaris yang mengatur tentang wajibnya Notaris mengenal para penghadap atau para penghadap diperkenalkan kepada Notaris oleh dua orang saksi pengenal, pengenalan mana hanya dapat ada jika memang ada kehadiran para penghadap, dan pasal 28 yang mengatur tentang kewajiban pembacaan akta itu kepada para penghadap dan saksi-saksi oleh Notaris. Pasal 24 dan 28 yang saling berkaitan tersebut apa akibatnya apabila dilanggar oleh Notaris, khususnya dalam kasus yang sampai di Pengadilan. Berkaitan dengan pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh Notaris apa akibat hukum karena melanggar pasal 24 dan 28; setelah membedah kasus dalam tesis ini akibat hukumnya ialah bahwa Akta tidak punya daya bukti formal sehingga akta a quo tidak memiliki kekuatan eksekutorial eks pasal 224 HIR dan konsekuensi yuridis : akta tersebut batal demi hukum. Dengan tidak punya daya bukti, formal maka akibatnya akta tersebut tidak berarti lagi bagi klien yang tentu saja sangat dirugikan. Akibat lain dengan tidak punya bukti formal bagi Para pihak, maka berdasarkan pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris, notarisnya yang membuat akta tersebut dapat dihukum untuk membayar biaya, kerugian dan bunga kepada yang berkepentingan."

"Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai nilai objek perjanjian. Hal ini berawal karena adanya gugatan ke Pengadilan Negeri Cirebon yang salah satunya adalah untuk menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum dan penyalahgunaan atau rekayasa terhadap isi akta, karena nilai yang tertulis dalam akta tersebut mengandung ketidakbenaran disebabkan adanya perbedaan harga jual beli antara yang tertulis pada akta dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah peran notaris memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta dan tanggung jawab notaris dalam hal terdapat perbedaan nilai jual beli didalam akta yang dibuatnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis.Hasil yang didapat oleh Penulis adalah Notaris memiliki peran untuk memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta, dan penyuluhan tersebut harus maksimal mulai dari akta apa yang akan dibuat, mengenai objek sampai dengan nilai transaksi agar akta tersebut tidak bermasalah dikemudian hari, serta tanggung jawab notaris dalam hal terdapat perbedaan nilai jual beli didalam akta yang dibuatnya yaitu secara administratif berupa teguran tertulis serta secara perdata yaitu mengganti kerugian dari pihak yang merasa dirugikan.

---

This thesis talks about Notary responsibility in providing legal counseling pertaining to value of the agreement object. This case started because of the availability of lawsuit to Cirebon's District Court, one of which is to declare sales and purchase agreement made by Notary that has no legal force and misuse or manipulation towards the content of deeds, because the nominal written in that deeds contain unrighteousness due to the differences of buying and selling price written and what has been agreed before. The subject matter of this thesis is the role of Notary providing legal counseling in making deed and theirs responsibilities in response of the price difference inside the deeds they made. This study uses the descriptive analytics method.The result of this study is Notary has important role to give legal counseling regarding with making deed, and the counseling has to be comprehensive started from the deed that is going to be made, the object, until the nominal transaction so the deed will not have any problems in the later days, as well as the Notary responsibility in the case of buying and selling price discrepancy in the deed they made administratively by written reprimand, and in civil terms which is indemnify form the aggrieved parties."

"Tesis ini membahas mengenai Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dapat dianggap cacat hukum serta tanggung jawab hukum notaris atas pembuatan Akta Surat Kuasa Membebankan hak tanggungan yang dibatalkan oleh Pengadilan akibat cacat hukum. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma tertulis. Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dapat menjadi cacat hukum apabila syarat-syarat perjanjian seperti syarat kewenangan bertindak tidak terpenuhi. Dalam kasus yang diteliti, tidak adanya persetujuan ahli waris dari objek tanah yang statusnya merupakan boedel waris yang dijadikan dasar atas pembuatan akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan termasuk salah satu contoh tidak terpenuhinya syarat kewenangan bertindak. Berkaitan dengan tanggung jawab notaris, selama notaris telah menjalankan jabatannya dengan baik dan telah melakukan prosedur pembuatan akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban tersebut apabila akta yang dibuatnya menjadi cacat hukum disebabkan oleh kesalahan klien dalam menyampaikan keterangan atau dokumen, karena pada dasarnya notaris hanya mendasarkan pembuatan akta pada kebenaran dokumen saja atau kebenaran formal.

---

This thesis is about power of attorney to encumber security right deed akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan deemed to have a legal defect, and also about the responsibility of the notary againts the power of attorney to encumber security right deed which is cancelled by the court due to such a legal defect. This study uses a normative legal research method, by researching library materials or secondary data related to law and any form of written legal norms. The result of this research concludes that the power of attorney to encumber security right deed can be considered as having a legal defect if the terms of the agreement, such as the authority to act, is not fulfilled.

Regarding to the case discussed in this thesis , the absence of approval from the heirs of the land, which are the inheritance of the object, is one example that the authority to act is not fulfilled. In relation to the responsibility of the notary, as long as a notary has done his or her role properly, and has performed or executed a correct procedure in making the deed, which comply with the law and regulations, a notary can not be deemed responsible if the legal defect of the deed is caused by the other parties mistake in providing accurate information or documents, because a notary in preparing a deed is basically based only on the documents that he or she receive and the formal validity of the documents."

"Tesis ini berfokus pada permasalahan akta Notaris yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak dalam akta, tanggung jawab Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam hal terdapat akta yang tidak memenuhi kehendak para pihak, serta akibat hukum terhadap akta tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tesis ini menggunakan metode penelitian berbentuk deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Akta Notaris tetap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat otentisitas akta, namun ketidaksesuaian kehendak harus dapat dibuktikan. Notaris tidak dapat dimintakan tanggungjawabnya jika ia telah memenuhi kewajibannya dalam pembuatan akta. Akta Notaris tetap autentik namun dapat dibatalkan dengan putusan hakim.

---

This thesis focus on Notarial deed which not states one of participants rsquo s interest, Notary rsquo s responsibility as deed maker to the deed that is not appropriate with one of participants rsquo s interest, and legal implication to that Notarial deed. To solves those problems, this thesis uses descriptive analysis research methods, and then is uses secondary data with desk study methods. Notarial deed is legal if it consists the terms of authenticity, but the interest of any participants must be proved. Notary could not have responsibility to the deed if Notary rsquo s duties on making deeds were filled. Notarial deed is authentic but it could be canceled by court judgment."