Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan penelitian melalui analisis perspektif motivasi kerja anggota Sat Resnarkoba dalam manajemen kepolisian Polres Metro Jakarta Barat, merupakan penjabaran dari hasil kerja anggota dalam rangka mengungkap dan menangkap para pelaku kejahatan narkoba (pengedar dan pengguna) yang telah merusak moril dan mental generasi muda. Metode penulisan menggunakan penelitian kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini, ada faktor yang mempengaruhi motivasi anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat dalam rangka pemberantasan narkoba, antara lain : sumber daya manusia anggota Polri yang direkrut harus berdasarkan hasil seleksi yang ketat, kemudian proses rekruitmen secara transparan dan akuntabel serta penggunaan teknologi untuk menentukan keberhasilan kelulusan yang menunjukan kompetensi atau kemampuan personel Polri tersebut. Kemudian ada faktor ketidakpuasan dan faktor kepuasan motivasi atau hygine motivator atau faktor intrnsik-ekstrinsik dalam perspektif anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, terwujud karena adanya dukungan prestasi kerja melalui bantuan teknologi Direction Finder (DF) dan pemberian reward yang didasari pada keputusan Pimpinan Polri, bagi anggota yang berhasil dalam mengungkap kasus peredaran narkoba. Dan ada harapan kondisi yang ideal dalam rangka memaksimalkan motivasi kerja anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, antara lain : setiap anggota Sat Resnarkoba mampu melakukan antisipasi setiap menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan narkoba, mampu melakukan komunikasi dua arah baik kepada pimpinan maupun kepada bawahan serta penataan manajemen kepolisian melalui reformasi organisasi maupun struktur jabatan, diberikan reward yang disesuaikan dengan peraturan Polri sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian disarankan pemberian reward perlu diberikan berdasarkan aturan yang berlaku di Polri bagi anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dukungan alat Direction Finder (DF) perlu lebih dioptimalkan lagi melalui pengadaan alat baru hingga mencapai 5 unit setiap Polres, perpanjangan lisensi dan dukungan biaya pemeliharaan material khusus (Harmatsus) yang digunakan anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat. Perlu dipertahankan budaya reward berupa pemberian Pin Emas Kapolri, Pendidikan Alih Golongan (PAG), Promosi Sekolah Inspektur Polisi (SIP), Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA) bagi anggota yang gugur dalam melaksanakan tugas, serta pemberian Piagam Penghargaan disertai uang kesejahteraan guna mewujudkan motivasi kerja yang optimal.

---

Research activities through analysis of the perspective of work motivation of members of Sat Resnarkoba in the management of the West Jakarta Metro Police, is an elaboration of the work of members in order to uncover and arrest drug offenders (dealers and users) who have damaged the morale and mentality of the younger generation. The writing method uses qualitative research. The conclusion from this study, there are factors that influence the motivation of West Jakarta Metro Police Sat Resnarkoba members in the context of eradicating narcotics, including: the human resources of Polri members who are recruited must be based on the results of strict selection, then the recruitment process is transparent and accountable and the use of technology to determine the success of graduation which shows the competency or ability of the Polri personnel. Then there are dissatisfaction factors and motivational satisfaction factors or hygine motivators or intrinsic-extrinsic factors in the perspective of West Jakarta Metro Police Narcotics Unit members, manifested due to support for work performance through the help of Direction Finder (DF) technology and awarding rewards based on the decisions of the National Police leadership, for members who succeed in uncovering cases of drug trafficking. And there is hope for ideal conditions in order to maximize the work motivation of West Jakarta Metro Police Sat Resnarkoba members, including: every member of the Narcotics Sat Residency is able to anticipate every time they face cases related to drugs, able to carry out two-way communication both to leaders and to subordinates as well as structuring police management through organizational reforms and position structures, rewards are given according to Polri regulations according to the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 3 of 2016 concerning Administration of the Ranks of Members of the Indonesian National Police. The results of the study suggest that giving rewards needs to be given based on the rules in force at the National Police for members of the West Jakarta Metro Police Narcotics Residency Unit who have carried out their duties properly. Direction Finder (DF) support needs to be further optimized through the procurement of new tools up to 5 units per Polres, license extensions and support for maintenance costs for special materials (Harmatsus) used by members of the West Jakarta Metro Police Sat Resnarkoba. It is necessary to maintain a reward culture in the form of giving the National Police Chief's Gold Pin, Class Transfer Education (PAG), Police Inspector School Promotion (SIP), Extraordinary Rank Promotions (KPLB), Posthumous Extraordinary Rank Promotions (KPLBA) for members who fall in carrying out their duties, and the awarding of a Certificate of Appreciation along with welfare money in order to realize optimal work motivation.."

"Korps Brigade Mobil atau yang biasa disebut dengan Korbrimob di dalam Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Satuan ini bertanggung jawab untuk menanggulangi ancaman-ancaman dengan resiko tinggi seperti aksi demonstrasi massa, penanggulangan terorisme, menjinakkan bom, sampai dengan masalah penanggulangan terhadap aksi-aksi makar atau ancaman terhadap stabilitas dan keamanan negara. Anggota Brimob seringkali mendapatkan penugasan ke daerah-daerah dengan kondisi yang memiliki resiko tinggi atau daerah-daerah konflik. Hal ini tentu saja memunculkan tekanan tingkat tinggi yang bisa mengakibatkan stress bagi anggotanya. Penelitian ini adalah penelitian yang akan melihat Post Traumatic Stress Disorder PTSD terhadap anggota Brimob. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara juga studi literature dalam mengumpulkan informasi terkait hal tersebut. Analisis dilakukan dengan menggunakan Teori Post Traumatic Stress Disorder PTSD, Teori Struktur Kejiwaan, Perubahan Kebudayaan, Copping Stress, dan Teori Manajemen. Sehingga dapat melihat bagaimana PTSD terjadi di anggota Brimob dan bagaimana upaya penanggulangannya.

---

Mobile Brigade Corp or commonly known as Korbrimob in Indonesian Police has lots of duties and responbilities. This corp has responsible for reducing the threats at high risk as if mass demonstration, terrorism combating, bomb taming, and combat to acts of treason or threats against stability and national security. Members of Brimob often get task to the areas with high risk condition or areas affected by conflict. Indeed, this brings up high rates pressure as cause stress for its members . This research will sees Post Traumatic Stress Disorder PTSD on Brimob members. This research is qualitative study which uses interview technique and literature study in collecting information. Analysis is conducted with Post Traumatic Stress Disorder PTSD theory, psychiatric structure theory, culture changing theory, stress coping theory, and management theory. So it can be saw as how PTSD happened on Brimob members and how effort to combat it."

"Situasi krisis moneter disusul krisis ekonomi dan akhirnya berubah menjadi krisis politik yang bermula pada tahun 1997 dan berlanjut pada tahun 1998 telah menyebabkan banyaknya tekanan yang dialamatkan kepada pemerintah. Salah satu institusi pemerintah yang paling banyak disorot adalah Polri. Masyarakat telah kehilangan kepercayaan pada Polri sebagai institusi yang seharusnya mampu memberikan public service. Dalam hal ini ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri telah demikian besarnya akibat akumulasi kesalahan dan disorientasi tujuan organisasi Polri. Ini ditandai dengan makin bencinya masyarakat terhadap personil polisi yakni dengan berbagi penyerangan-penyerangan yang dilakukan baik terhadap individu maupun kantor-kantor polisi. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri maka mau tidak mau Polri harus memperbaiki kualitas pelayanannya dan mengganti metode dan pendekatan yang sering digunakan selama ini yaitu pendekatan represif dengan pendekatan pelayanan. Pada tanggal 1 April 1999 salah satu perubahan besar yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan dikeluarkannya Polri dari tubuh ABRI. Hal tersebut merupakan langkah awal untuk menyikapi tuntutan perbaikan pelayanan atas jasa atau public goods yang disediakan oleh pemerintah. Terutama jasa pelayanan keamanan yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab Polri untuk menyediakannnya. Selama ini dirasalcan bahwa Polri tidak memberikan pelayanan (public service) terbaiknya kepada masyarakat. Polri tidak berlaku sebagai `public servant' sebagaimana layaknya anggota-anggota polisi di negara-negara yang memiliki kepolisian terbaik seperti Jepang, Inggris, Singapura, AS dan sebagainya. Pelayanan oleh Polri sering dijumpai sangat lamban. Baik ketika terjadi suatu kasus, proses penyidikan, maupun dalam melayani masyarakat di tempat-tempat umum atau di kantor-kantor polisi. Belum lagi perilaku oknum (kalau tidak ingin dikatakan sebagian besar) aparat Polri yang sering kurang menghargai masyarakat, sewenang-wenang, kasar, arogan, perilaku yang koruptif, identik dengan pungli, ataupun seringnya dijumpai petugas Polri yang justru penyalahgunaan wewenang (abusive police power). Sehingga timbul praktik-praktik pungli, beking, ataupun anggota Polri yang justru menjadi pelaku kejahatan. Dalam hal ini etika profesi kepolisian perlu ditegakkan secara konsekuen, sebagai salah satu instrumen standar nilai dan norma. Untuk mengembangkan orientasi pelanggan/masyarakat maka mutlak diperlukan sebuah upaya social marketing, dengan bekerja sama dengan pekerja sosial, LSM, universitas dan anggota masyarakat lainnya untuk menggali lebih dalam input-input yang diperlukan bagi perbaikan di tubuh Polri, serta perbaikan sistem pemolisian masyarakat. Disamping merupakan upaya melibatkan masyarakat agar turut bertanggung jawab di dalam perbaikan Polri. Upaya pemasaran jangan hanya yang bersifat humas (public relation) saja. Sebab tidak akan berhasil dan efektif mencapai tujuan yaitu mengembalikan citra positif Polri, tanpa melakukan perbaikan internal organisasi terlebih dahulu. Dan akhirnya Polri dapt mejadikan model Inggris dan Jepang sebagai contoh sistem kepolisian yang terbaik dan mapan, modern, dengan ciri pendekatan yang humanistic dan kekeluargaan. Saat ini Polri telah berupaya mengarahkan sistem pemolisiannya kearah pemolisian yang bersifat community approach."

"Tesis ini bertujuan menunjukkan bagaimana pengendalian program kerja operasional yang dilakukan oleh pihak pimpinan Polres Metro Jakarta Selatan. Pengendalian yang dijalankan oleh pihak Polres akan terwujud pada pengendalian operasionainya. Dalam rangka pengumpulan data, digunakan metode penelitian kualitatif, dengan memfokuskan pengamatan pada aktivitas pusat-pusat tanggung jawab pada Polres yaitu Kapolsek dan Kepala Satuan pada Polres, dengan maksud memahami makna gejala yang menyebabkan efektif tidaknya pengendalian yang dijalankan di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain dari tehnik pengamatan, penulis juga melakukan wawancara dengan sejumlah personel Polres tersebut temasuk personel Polsek. Teori dan konsep yang digunakan dalam mengkaji pelaksanaan pengendalian adalah teori pengendalian yang mencakup empat unsur utama dalam proses pengendalian, yaitu (1) Menetapkan standard kinerja,(2) Mengukur kinerja yang sedang berjalan,(3) Membandingkan kinerja dengan standard yang telah ditetapkan, serta (4) Mengambil tindakan untuk memperbaiki kalau ada penyimpangan. Berdasarkan pada analisis data yang terkumpul dari hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa pengendalian program kerja operasional yang dijalankan oleh pihak Poires tidak dapat efektif karena proses pengendalian yang terdiri dari empat unsur tersebut diatas yang diajukan oleh AF. Stoner, belum diikuti secara utuh. Nampak pada pembuatan program kerja yang seharusnya melibatkan seluruh unsur pimpinan lapangan tidak diikutkan, kemudian pada aplikasinya tidak diadakan pembetulan Iangsung, atau peneguran bila terjadi kesalahan serta pada tahapan evaluasi dijalankan hanya sebagai formalitas. Sebaliknya, Pengendalian program kerja akan Iebih efektif apabila tahapan pengendalian diikuti secara utuh atau setidaknya akan Iebih meningkatkan produktifitas Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar (KOD). Dalam penelitian ini ditemukan juga bahwa pembuatan program kerja yang dibuat oleh pihak Polres hanya sebagai formalitas dalam memenuhi kewajiban dari pihak Polres dalam membuat program kegiatan dan sebagai dasar pertanggung jawaban penggunaan keuangan yang dialokasikan kepada polres secara rutin setiap tahun. Pengendalian program kerja akan Iebih efektif apabila sejak awal telah melibatkan pusat-pusat tanggung jawab dalam menyusun/ merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan dan selama aplikasi program kerjanya para petugas mengetahui secara menyeluruh tentang apa yang menjadi tujuan dari kegiatan itu serta pada tahap evaluasi kegiatan yang telah dijalankan harus dalam bentuk tim dan merupakan masukan bagi pembuatan program yang baru."

"Program Manajemen Talenta Polri merupakan suatu kebijakan yang termasuk dalam Rencana Strategis Polri tahun 2020-2024. Program ini menunjukkan kesungguhan Polri dalam meningkatkan kualitas SDM Polri agar berdampak positif pada pelayanan Polri terhadap masyarakat. Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan program Manajemen Talenta di Polri melalui Peraturan Kapolri No. 3 tahun 2019 tentang Manajemen Talenta Polri. Penelitian ini merupakan penilitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program Manajemen Talenta Polri dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program tersebut. Lokasi penelitian dilakukan pada SSDM (Staf Sumber Daya Manusia) Polri, selaku pengemban fungsi SDM Polri. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini dilakukan pada 18 partisipan, yaitu 11 partisipan dari Bagian dan Biro pada SSDM Polri, dan 6 partisipan dari para peserta Manajemen Talenta Polri. Data yang terkumpul direduksi untuk menghasilkan data yang siap disajikan sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Manajemen Talenta Polri telah berjalan dengan baik terhadap 247 personel kelompok Talenta Polri yang merupakan lulusan Akpol sejak tahun 2017 s.d. 2021. Pada penelitian ini ditemukan.4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program Manajemen Talenta Polri, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

---

The Indonesian National Police (INP ) Talent Management Program (MTP) is a policy that is included in the INP Strategic Plan for 2020-2024. This program demonstrates the seriousness of the INP in improving the quality of police human resources to give a positive impact on INP's services to the community. This study discusses the implementation of the MTP policy in the INP through the National Police Chief Regulation (Perkap) No. 3 of 2019 concerning Police Talent Management. This research is conducted in qualitative approach that aims to analyse the implementation of the MTP program policy and analyse the factors that influence the implementation of the program policy. The research location was conducted at the SSDM (Human Resources Staff) of the INP since it is known as the bearer of the HR function of the INP. This study uses data collection techniques by conducting observations, interviews and document studies. This research focused on 18 participants, consisting 11 participants from the Section and Bureau of the SSDM, and 6 participants from the MTP member. The collected data is reduced to produce usable data that can be presented as material for analysis. The results show that the implementation of the INP MTP program has been going well for 247 INP Talent group personnel who have graduated from the Police Academy (Akpol) since 2017 s.d. 2021. To sum up, this study found four factors that influence the implementation of the INP MTP program policy. It consists of communication, resources, disposition and bureaucratic structure."