Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makalah ini memperkenalkan model checking pada logika temporal linear serta aturan selama proses verifikasi berlangsung. Tahapan ularna pada model checking adalah model, spesifikasi dan verifikasi. Tahapan model mengkonversikan sebuah rancangan menjadi sebuah model dalam bentuk struklur Kripke; tahapan spesifikasi merepresentasikan semua sifat yang harus dipenuhi oleh rancangan kebentuk bahasa logika temporal linear dan lahapan verifikasi membuktikan apakah spesifikasi telah terpenuhi sepanjang lintasan dalam model. Oven microwave digunakan sebagai conloh rancangan yang akan diverifikasi.

---

Checking Model of Linear Temporal Logic for Microwave Oven: This paper introduce checking model of linear temporal logic and its role within the process. The main steps of model checking are modelling, specification and verification. The modelling step convert a design into a model in Kripke structure forms; the spesification step represent all properties of the satisfy design that it should be staled by using linear temporal logic, and the verification step determine that the specification should be hold along paths in the model. Microwave oven is used as a design exampel to be verily."

"RINGKASAN EKSEKUTIF Fungsi persediaan dalam suatu usaha manufaktur sangatlahpenting. Fungsi persediaan akan menjadi lebih penting jikakeadaan dan situasi dimana pemasok tidak dapat mengirimbarang pesanan sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkanoleh pihak manufaktur.Tanpa dukungan yang memadai dari fungsi persediaan, biasanyabanyak masalah yang akan timbul seperti jumlah pesanan yangterlalu besar atau kecil, status dan 'outstanding purchaseorder' yang tidak diketahul, dan pesanan yang terlambatdilakukan yang berartijuga ketenlambatan dalam penerimaankomponen atau barang yang dibutuhkan. Semua masalah diatasakan menimbulkan masalah lain seperti terhambatnya kegiatanproduksi, tidak ada barang jadi yang dapat dijual sehinggadepartemen pemasaran tidak dapat melaksanakan kegiatannya.Dan akibat yang paling fatal adalah hilangnya kepercayaandari pembeli yang ada maupun peinbeli yang potensial.Sistem pengendalian persediaan yang ada pada PT MetrodataEpsindo menggunakan sistem manual. Sistem mi masih dapatdiandalkan karena produk yang dihasilkan hanya 1 tipe produksaja yaitu printer Epson LX-800. Tetapi dengan meningkatnyapermintaan akan produk dan adaanya rencana untuk menambahjenis produkprinter Epson FX-1050 dan komputer pribadiEpson, maka dirasa perlu untuk memulai usaha komputerisasi.Dan usaha untuk memulai komputerisasi ini memang sebaiknya dimuiai dari sistem pengendalian persediaan mengingat pentingnya fungsi persediaan serta banyaknya departemen-departemen lain yang terkait dan membutuhkan data-data yangada pada database sistem pengendalian persediaan ini. Komputerisasi sistem pengendalian persediaan yang penulis usulkan pada PT Metrodata Epsindo adalah sistem yang menggunakan peralatan mikrokomputer yang terintegrasi dan terpadu dalam suatu jaringan sehingga memungkinkan komunikasi dan akses data antar departemen untuk meningkatkan efisiensi kerja.Pemilihan perangkat keras seperti mikrokomputer dan printer disesualkan dengan kemampuan dan kapasitas yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sistem pengendalian persediaan. Pemilihan perangkat lunak juga harus memenuhi beberapa kriteria berdasarkan pertimbangan akan adanya perkembangan teknologi perangkat lunak yang begitu cepat belakangan ini. Pengenalari dan pelatihan juga diharuskan untuk semua karyawan PT Metrodata Epsindo yang terlibat dalam sistem ini sehingga mereka slap mengoperasikannya seoptimal mungkin seperti yang diharapkan."

"ABSTRAKDalam rangka peningkatan kinerja komputer, makin menurunnya harga IC --termasuk harga prosesor -- membuat penerapan operasi paralel dengan menggunakan banyak prosesor menjadi pilihan yang makin menarik. Untuk dapat memanfaatkan komputer paralel secara efektif dibutuhkan pengetahuan tentang kinerja komputer yang bersangkutan. Karena itu, penelitian untuk mempelajari kinerja sistem komputer paralel menjadi penting. Tesis ini berusaha untuk mengukur kinerja sistem komputer paralel TransPAU UI untuk program-program numerik dan nonnumerik. Program-program numerik yang diteliti adalah perkalian matriks, untuk ukuran baris dan kolom 200 x 200, 100 x 100 dan 75 x 75, sedangkan program-program non-numerik yang diteliti adalah pengurutan data (sorting), dengan ukuran 40.000, 20.000 dan 10.000 data. Penelitian dilakukan untuk data bertipe integer dan float, dengan menggunakan 1, 2, 4, 6 dan 8 prosesor (transputer). Untuk 4, 6 dan 8 prosesor digunakan berbagai cara komunikasi, dengan tujuan untuk mendapatkan cara komunikasi yang memberikan speedup yang maksimal."

"Permintaan energi dari sumber daya terbarukan terus mendorong kebutuhan pembangkitlistrik tenaga angin di Indonesia. Tujuan studi adalah memaparkan pemodelan pengambilankeputusan lokasi turbin angin dan mendesain teknologi turbin angin yang baik digunakan diIndonesia. Studi ini, menggunakan metode Multi-Criteria Decision Making sebagai metodepengambilan keputusan yang diintegrasi dengan metode Geographic Information Systemsebagai metode penentuan lokasi dan teknologi yang cocok untuk membangun turbin angin.Selanjutnya hasil akan digunakan sebagai parameter desain awal teknologi turbin angin.Selama proses analisa, faktor berupa multivariat dipertimbangkan. Cakupan wilayah padastudi ini adalah negara Indonesia.Hasil studi berupa peta kecocokan wilayah dengan energi angin. Parameter kecocokandibagi menjadi empat yaitu "sangat cocok", "cocok", "kurang cocok", dan "tidak cocok".Hasil menyimpulkan bahwa 40% area Indonesia masuk ke dalam kategori "cocok" denganenergi angin khususnya di Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, 20% areaIndonesia masuk ke dalam kategori "tidak cocok" berdasarkan kondisi geografi setempat,meskipun kecepatan angin yang tinggi, dan rentan terhadap bencana alam. Identifikasi areakecocokan ini akan menjadi pertimbangan awal untuk desain teknologi turbin angin yangoptimal bagi Indonesia.Kerangka pemodelan ini dapat mendorong transisi energi terbarukan tanpa memandangdaerah khusus yang diharapkan dapat berkontribusi sebanyak 8% dari total target pencapaiantransisi energi terbarukan Indonesia 2025.

---

Demand for energy from renewable sources continues to drive the need for wind power

plants in Indonesia. The purpose of the study is to describe modeling decision making for wind

turbine locations and to design wind turbine technology that is well used in Indonesia. This

study uses the Multi-Criteria Decision Making method as a decision-making method that is

integrated with the Geographic Information System method as a location determination

method and suitable technology for building wind turbines. Furthermore, the results will be

used as initial design parameters for wind turbine technology. During the analysis process,

multivariate factors are considered. The area covered in this study is Indonesia.

The results of the study are in the form of a suitability map of the area with wind energy.

The match parameter is divided into four, namely "very suitable", "suitable", "less suitable",

and "not suitable". The results conclude that 40% of Indonesia's area falls into the "suitable"

category for wind energy, especially on the islands of Sulawesi and East Nusa Tenggara.

Meanwhile, 20% of Indonesia's area falls into the "unsuitable" category based on local

geographic conditions, despite high wind speeds, and is vulnerable to natural disasters.

Identification of this suitability area will be the initial consideration for the optimal wind

turbine technology design for Indonesia.

This modeling framework can encourage the renewable energy transition regardless of

special regions which are expected to contribute as much as 8% of the total target of achieving

Indonesia's 2025 renewable energy transition."

"ABSTRAKEfek pengambilan citra biner (binary image) menggunakan kamera level abu (grey level) dengan pencahayaan satu arah mempunyai kelemahan pada data citra yang diterima. Untuk mengatasi kelemahan tersebut telah umum digunakan minimum-maximum filter. Metode lain yang dijabarkan pada penelitian ini merupakan perbaikan dari metode minimum-maximum filter. Metoda tersebut disebut metoda diferensial. Metoda diferensial pada dasarnya hanya menggeser data citra satu pixel ke arah tertentu, kemudian didiferensiasikan (dikurangkan). Dari hasil pengurangan tersebut diperoleh titik-titik ekstrim yang merupakan titik-titik tepi benda pada citra biner. Titik-titik ekstrim tersebut dimanfaatkan untuk menormalisir data citra yang tidak sempurna tersebut. Perbedaan mendasar antara metoda diferensial dengan metode minimum-maximum filter adalah pada kecepatan proses dari metoda diferensial. Hal tersebut disebabkan lebih sedikitnya pengulangan data yang diproses."

"Peranan Central Counter Party (CCP) dalam transaksi keuangan terutama di pasar derivatif menjadi perhatian dan komitmen negara anggota G20 termasuk Indonesia untuk diimplementasikan karena terjadinya krisis global pada tahun 2008-2010. Derivatif memiliki peran penting sebagai alternatif investasi dan pendanaan serta sebagai sarana lindung nilai (hedging) bagi investor terhadap risiko perubahan harga aset keuangan yang tidak dapat diprediksi sehingga menempatkan investor dalam posisi rugi (loss). Namun, derivatif juga bisa berdampak negatif dalam hal pelaksanaannya dilakukan secara tidak wajar sehingga bisa berdampak pada stabilitas keuangan dan kerugian investor. Implementasi komitmen pendirian CCP derivatif direalisasikan Bank Indonesia dengan menerbitkan regulasi pada tahun 2019 yang mengatur CCP untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP SBNT). Pendirian CCP SBNT yang berada dalam lingkup pasar uang memiliki tantangan tersendiri, baik dari sisi pendanaan maupun penyediaan sumber daya manusia yang memadai, sehingga salah satu pilihan yang mungkin dijajaki dalam pendirian CCP SBNT adalah menggunakan infrastruktur pasar keuangan yang telah tersedia saat ini, seperti infrastruktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dimana tugas dan fungsi KPEI berdasarkan undang-undang pasar modal adalah sebagai CCP di pasar modal. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prinsip KPEI memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan ketentuan di bidang pasar uang dan pasar modal serta KPEI dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia untuk berperan sebagai CCP SBNT. Namun demikian, tentunya peran KPEI sebagai CCP SBNT yang akan diatur dan diawasi Bank Indonesia akan memiliki cross cutting issues dengan sektor pasar modal mengingat secara kelembagaan dasarnya KPEI merupakan CCP pasar modal yang tunduk pada beberapa aspek pengaturan di pasar modal. Oleh karena itu, hasil penelitian ini juga menyarankan perlunya Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan agar setiap pengaturan dan pengawasan yang dilakukan dapat berjalan secara harmonis serta tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.

---

The role of the Central Counter Party (CCP) in financial transactions, especially in the derivatives market, is the concern and commitment of G20 member countries including Indonesia to be implemented due to the global crisis in 2008-2010. Derivatives have an important role as an alternative investment and funding as well as hedging for investors against the risk of changes in the price of financial assets that can’t be predicted so that puts investors in a loss position. However, derivatives can also have a negative impact if the implementation is done improperly so that it has an impact on financial stability and investor losses.

The establishment of a derivative CCP was implemented by Bank Indonesia by issuing a regulation in 2019 governing the CCP for Interest and Exchange Rate Derivative Transactions (CCP SBNT). The establishment of the CCP SBNT within the scope of the financial market has its own challenges, both in terms of funding and the provision of adequate human resources, so that one of the options that might be explored in establishing the CCP SBNT is to use financial market infrastructure that is currently available, such as PT Kliring Penjaminan Efek Indoensia (KPEI) where the duties and functions of KPEI based on capital market law are as CCP in the capital market. This research is conducted using legal normative method.

The result from this research shows that in principal, KPEI has a clear legal standing based on the capital market and money market provisions, and is able to fulfill the requirements set by Bank Indonesia to act as CCP SBNT. Nevertheless, the role of KPEI as CCP SBNT which will be regulated and supervised by Bank Indonesia will have cross cutting issues with sectors in capital market because KPEI is mainly a capital market CCP, which is regulated in many aspects by capital market law. Therefore, this research suggests that Bank Indonesia to coordinate with Otoritas Jasa Keuangan so that all regulating and supervising activities by Bank Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan could be carried out in harmony and do not contradict each other."