Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha uniuk memperkenalkan hukum mengcnai pengungsi telah mulai dilakukan di Indonesia sejak tahun 1981 dan mulai dilakukan secara inlensif sejak tahun 1998 yang menghasilkan beberapa perkembangan. Hal tcrsebut nampak dari adanya kelentuan yang secara implisit terdapat pengaturan mengenai pengungsi yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Inlemasional, Selain itu, telah dikeluarkan beberapa peraturan nasional yang terkail dengan pengungsi, aniara lain Sural Edaran Perdana Menleri RI No. I1/RI/I956 tenlang Perlindungan Pelarian Politik, Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1979 tentang Koordinasi Penyclesaian Masalah Pengungsi Vietnam di Indonesia, dan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2001 tenlang Badan Koordinasi Nasionai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi. Tulisan ini menjelaskan mengenai perkembangan dari hukum pengungsi di Indonesia dan posisi Indonesia terhadap Convention relating to the Status of Refugee 1951 dan Protocol relating to the Status of Refugee 1967."

"Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab hukum bagi public figure yang melakukan promosi pemasaran efek dilihat dari Hukum Pasar Modal Indonesia dan juga perlindungan hukum bagi investor yang menerima rekomendasi saham dari pihak yang tidak memiliki izin sebagai penasihat investasi. Dari segi aturan, promosi pemasaran efek diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 /POJK.04/2019. Secara hukum Tindakan promosi pemasaran efek yang dilakukan oleh Public Figure dimungkinkan selama sesuai ketentuan yang berlaku di POJK No 7 Tahun 2019 dan tidak melanggar aturan – aturan yang terdapat dalam UU No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Tindakan Public Figure memiliki risiko pertanggung jawaban secara hukum Ketika dalam penyampainnya melanggar pasal – pasal mengenai kejahatan pasar modal seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Perlindungan bagi Investor secara garis besar terbagi dalam beberapa aspek yaitu pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Dalam aspek perlindungan Otoritas Jasa Keuangan menjadi lembaga yang menurut Pasal 5 Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Adapun penelitian hukum menggunakan metode yuridis normatif dan merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan

---

This research discuss legal responsibilities for public figures who promote securities marketing as seen from the Indonesian Capital Market Law and also legal protection for investors who receive stock recommendations from parties who do not have permits as investment advisors. In terms of regulations, the promotion of securities marketing is regulated in the Financial Services Authority Regulation. Legally, Securities marketing promotion actions carried out by Public Figures are possible as long as they comply with the provisions in force in POJK No. 7 of 2019. The actions of a public figure carry the risk of legal liability when in their presentation they violate the articles regarding capital market crimes such as fraud, market manipulation, and insider trading. Protection for Investors is divided into several aspects, namely supervision, prevention, and enforcement. In the aspect of protection, the Financial Services Authority is an institution which according to Article 5 of the Law on the Financial Services Authority has the function of administering an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector. The legal research uses normative juridical methods and is a descriptive analytical research. The research was conducted by literature study"

"Meningkatnya jumlah investor di Indonesia harus diimbangi dengan perlindungan terhadap investor dari perbuatan curang pihak pihak yang tidak bertanggungjawab, dewasa ini kita dapat melihat di sosial media ada beberapa Public Figure yang rutin membagikan suatu promosi terhadap saham tertentu dilihat dari beberapa harga saham yang di promosikan oleh Public Figure pada saat promosi tersebut dilakukan mengalami kenaikan yang tidak wajar, lain hal di Amerika Serikat Securities Exchange Commission menuntut Andrew Murstein Seorang Pendiri dan Chief Operating Officer dari Medallion Financial Corp karena bersekongkol dengan beberapa pihak untuk mempromosikan saham MFIN, Securities Exchange Commission menuntut Andrew Murstein, karena terbukti melakukan “Illegal Touting”, karena promosi yang di lakukan oleh mereka menciptakan gambaran yang semu karena tidak sesuai dengan fakta material aslinya, untuk menjawab bagaimana menentukan suatu pelanggaran dalam “promosi saham” pada penelitian ini digunakan pendekatan komparatif yang membandingkan pengaturan pasar modal di Indonesia dan Amerika Serikat, hasil dari penelitian ini adalah promosi saham yang dilakukan Andrew Murstein merupakan promosi saham illegal karena menyebarkan informasi yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta material aslinya, sedangkan promosi saham yang dilakukan Public Figure melanggar ketentuan POJK No 7 POJK.04/2019 Tentang Promosi Pemasaran Efek Termasuk Iklan Brosur atau Komunikasi Lainnya Kepada Publik.

---

The increasing number of investors in Indonesia must be balanced with the protection of investors from fraudulent actions by irresponsible parties, nowadays we can see on social media there are Public Figures who routinely share promotions for certain stocks, the stock prices promoted by the Public Figures always experienced an unnatural increase at the time it was promoted, on the other hand in the United States the Securities Exchange Commission sued Andrew Murstein, a Founder and Chief Operating Officer of Medallion Financial Corp, for conspiring with several parties to promote MFIN stock, Securities Exchange Commission sued Andrew Murstein, because committed “Illegal Touting”, because the promotion carried out by them created a false information because it was not in accordance with the original facts, to answer how to determine a violation in “stock promotion” writer used a comparative approach that compares capital market Provisions in Indonesia and the United States, the result of this study is that the stock promotion carried out by Andrew Murstein is illegal because it spreads misleading information and is not in accordance with the original material facts, while the stock promotion carried out by Public Figures violates POJK provisions No 7 POJK.04/2019 Concerning Securities Marketing Promotions Including Brochure Advertisements or Other Communications to the Public."

"Kebanyakan mengenai pelaku UMKM di Indonesia mengalami penurunan omset usahanya, bahkan hingga harus menghentikan operasional usahanya dikarenakan masa pandemi. Namun, China menyerbu pasar-pasar dunia, bahkan dalam beberapa kasus China dengan berani melakukan bargaining (tawar-menawar) dengan perusahaan-perusahaan barat. Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum empiris, menggunakan penelitian perbandingan dan peraturan perundang-undangan, sumber bahan hukum primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian tesis ini adalah terdapat beberapa pengaturan yang ditujukan untuk memberikan kemudahan dan kebijakan yang berpihak dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usah menengah (UMKM). Kemudian Small Medium Enterprise (SME) mengembangkan orientasi kewirausahaan di dalam perusahaan mereka dan meramalkan kinerja Small Medium Enterprise (SME) yang memiliki orientasi kewirausahaan yang lebih baik daripada Small Medium Enterprise (SME) yang tidak berada dalam lingkungan yang tidak pasti. Saran dalam tesis ini adalah bahwa pemerintah lah yang menjadi Lembaga yang bertanggung jawab atas pendaftaran perusahaan. Dimana pendaftaran tersebut harus sesuai dengan persyaratan yang ada serta sesuai dengan prosedur hukum yang ada.

---

Most of the MSME players in Indonesia have experienced a decrease in business turnover, even to the point of having to stop their business operations due to the pandemic. However, China invaded world markets, even in some cases China boldly bargained with western companies. The type of research in this thesis uses empirical legal research, using comparative research and legislation, sources of primary and secondary legal materials, with literature collection methods and then analyzed qualitatively. The result of this thesis research is that there are several arrangements aimed at providing convenience and policies in favor of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Then Small Medium Enterprises (SMEs) develop an entrepreneurial orientation within their companies and predict the performance of Small Medium Enterprises (SMEs) that have a better entrepreneurial orientation than Small Medium Enterprises (SMEs) that are not in an uncertain environment. The suggestion in this thesis is that the government is the agency responsible for company registration. Where the registration must be in accordance with existing requirements and in accordance with existing legal procedures."

"Perkembangan dunia digital telah membuka jaringan yang lebih luas untuk terbentuknya perekonomian global, yang juga mendorong munculnya berbagai transaksi bisnis yang banyak melibatkan perusahaan-perusahaan keuangan berbasis teknologi aplikasi (financial technology) atau Fintech. Fintech sangat berkembang pesat dan signifikan di Indonesia, sub-sektor Fintech yang terlihat tumbuh subur, yakni lending dan e-wallet (dompet elektronik) di mana dompet elektronik diyakini akan menjadi sub-sektor Fintech yang paling berpotensi. Dalam melakukan kegiatan usahanya, perang harga dan promosi pun tidak dapat dihindari oleh pelaku usaha dompet elektronik. Praktik perang harga dan promosi tidak wajar antar perusahaan dompet elektronik tersebut mengarah pada predatory pricing yang akan menghilangkan posisi tawar-menawar konsumen dengan pelaku usaha karena praktik yang tidak sehat hanya akan menyisakan satu pemain dominan di pasar. Artikel ini bertujuan memberikan analisis mengenai indikasi predatory pricing pada praktik perang harga antara pelaku usaha dompet elektronik. Praktik persaingan pemberian promosi tersebut akan dikaitkan dan dianalisis dari sisi hukum persaingan usaha berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Selain itu, Penulis akan membandingkan penerapan dan pengaturan terkait persaingan usaha di negara Amerika Serikat.

---

The development of the digital world has opened a wider network for the formation of the global economy, which has also led to the emergence of various business transactions involving many financial companies based on application technology. Fintech is growing rapidly and significantly in Indonesia, the Fintech sub-sector that looks to be thriving, namely lending and e-wallet where e-wallet is believed to be the most potential Fintech sub-sector. In carrying out their business activities, price and promotions wars cannot be avoided by the e-wallet companies. The practice of price war and improper promotion between the e-wallet companies lead to predatory pricing which will eliminate the bargaining position of consumers and business actors because unhealthy practices will only leave one dominant player in the market. This article aims to provide an analysis of predatory pricing indications in price war practices between the e-wallet companies. The competitive practice of promotion will be linked and analyzed from the legal side of business competition based on Law No. 5 of 1999 and other related regulations. In addition, the author will compare the application and regulation related to business competition in the United States."

"Trade liberalization and economic cricis generate greater challenges in agricultural development in Indonesia, Despice the remaining high tonort rate on Indonesia agricultural product as stated in the WHO agreement, this country applied low import tariff rates of 0-5% during the 1998-2004 for almost all in argicultural products, except for rice and sugar which..."